Peraturan-peraturan PNS: Kewajiban, Larangan dan Hukuman

2 min read

PNS – Menjadi Pegawai Negeri Sipil memiliki tanggung jawab cukup besar. Terdapat peraturan-peraturan PNS wajib ditaati. Aturan ini terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ada kewajiban dan larangan di dalamnya yang harus dipatuhi.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan atau tidak oleh setiap PNS. Kewajiban ini diatur dalam pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010.

  1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
  2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
  3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negera Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
  4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
  6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan PNS.
  7. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, seseorang ataupun golongan.
  8. Memegang rahasia jabatan berdasarkan sifatnya atau perintah harus dirahasiakan.
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat demi kepentingan Negara.
  10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah. Terutama pada bidang keamanan, keuangan dan materiil.
  11. Masuk kerja dan menaati peraturan jam kerja.
  12. Mencapai sasaran kerja pegawai sesuai dengan ketetapan.
  13. Menggunakan dan memelihara barang miliki Negara dengan sebaik-baiknya.
  14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
  15. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
  16. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier.
  17. Tidak boleh melanggar semua peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat setempat.

Larangan-larangan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan-peraturan PNS juga meliputi larangan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam pasal 4.

  1. Menyalahgunakan wewenang.
  2. Mencari keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain dari jabatan yang disandangnya.
  3. Tanpa seizin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
  4. Bekerja dalam sebuah perusahaan, konsultan atau lembaga swadaya masyarakat asing.
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah.
  6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam ataupun di luar lingkungan kerja. Dengan tujuan mencari keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung dan merugikan Negara.
  7. Memiliki kesanggupan akan memberi sesuatu kepada siapa pun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apa pun untuk dapat diangkat dalam suatu jabatan.
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
  9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
  10. Melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut.
  11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan.
  12. Memberi sebuah dukungan kepada calon presiden/ wakil presiden dengan cara:
  • Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
  • Menjadi peserta kampanya dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
  • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
  • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
  1. Memberi sebuah dukungan kepada presiden dan wakil presiden dengan cara:
  • Melaksanakan suatu keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
  • Melakukan pelaksanaan sebuah kegiatan mengarah pada keberpihakan pada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Hal ini meliputi, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
  1. Memberi sebuah dukungan kepada calon DPRD atau calon Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau surat keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Memberi sebuah dukungan kepada calon daerah/ wakil kepala daerah dengan cara:
  • Ikut serta pada kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
  • Memanfaatkan beberapa fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  • Memutuskan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan ¬†calon selama masa kampanye.
  • Melakukan suatu kegiatan kampanye yang berorientasi pada keberpihakan terhadap suatu pasangan calon peserta pemilu. Pelaksanaan keberpohakan tersebut meliputi, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerja, anggota keluarga dan masyarakat.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Hal ini diatur dalam pasal 7.

  1. Tingkat hubungan disiplin terdiri dari:
  2. Hukuman disiplin ringan
  3. Hukuman disiplin sedang
  4. Hukuman disiplin berat
  5. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
  6. Teguran lisan
  7. Teguran tertulis
  8. Pernyataan tidak puas secara tertulis
  9. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  10. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  11. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  12. Penurunan pangkat satu tingkat lebih randah dalam jangka waktu 1 tahun.
  13. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
  14. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah dari saat itu selama 3 tahun
  15. Pemindahan tempat kerja dan penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  16. Pembebasan dari jabatan
  17. Diberhentikan dengan hormat (bukan permintaan sendiri sebagai PNS)
  18. Diberhentikan tidak dengan hormat.

Demikian peraturan peraturan PNS yang meliputi hak, kewajiban, dan larangan yang wajib ditaati. Hal ini karena setiap pelanggaran akan dikenai hukuman atau sanksi tegas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *