Pegawai Negeri Sipil, Pengertian, Tugas & Tanggung Jawabnya

5 min read

pegawai negeri sipil

PNS – Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan keinginan sebagian besar kalangan. Ini dikarenakan pandangan akan hidup enak jika memiliki profesi tersebut. Namun, tidak semua orang tahu bahwa banyak tanggung jawab dan tugas yang selalu menjadi beban.

Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga Indonesia yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat kemudian diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Mereka digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pegawai wajib hukumnya untuk mentaati semua peraturan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Terdapat dua jenis Pegawai Negeri Sipil, yakni:

Pegawai Negeri Sipil Pusat

Profesi ini bekerja di Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi, Instansi Vertikal dan Panitia Pengadilan. Untuk gajinya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.

Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai yang satu ini memiliki gaji yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Kebanyakan dari mereka bekerja di Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau diperkerjakan di luar instansi induknya.

Semua PNS memperoleh gaji, kenaikan pangkat, asuransi kesehatan, cuti dan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS adalah segala hal yang wajib dilakukan oleh semua pegawai berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

  1. Memiliki hubungan tugas di dalam jabatan. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
  2. Berkaitan dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Untuk lebih jelasnya berikut rincian kewajiban tersebut:
    • Kewajiban dalam UU no.8 tahun 1974.
    • Kewajiban menurut Peraturan Disiplin Pegawai.
    • Kewajiban menurut Peraturan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS.
    • Kewajiban menurut Peraturan dankerja jam kerja kantor.
    • Kewajiban mentaati pemberitahuan jika tidak masuk.
    • Kewajiban menjaga keamanan Negara serta menyimpan surat-surat rahasia.
    • Kewajiban mentaati tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah.
    • Kewajiban mentaati larangan bekerja dalam lapangan swasta dan usaha-usaha yang wajib.
    • Kewajiban dalam mentaati larangan menurut kitab UU hukum pidana.
    • Kewajiban mentaati peraturan larangan korupsi.
    • Kewajiban mentaati larangan judi.
    • Kewajiban mentaati peraturan keanggotaan partai politik.
  3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada hubungannya dengan tugas dalam jabatan. Hal ini diatur dalam pasal 5, 28 dan 29 UU no.8 tahun 1974.

Kewajiban Lain Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil dituntut memiliki tanggung jawab, kesadaran dan pengabdian penuh kepada pemerintahan. Maka dari itu, pegawai memiliki tugas melaksanakan serta mengamalkan pekerjaannya dengan berlandaskan pada pancasila.

  • Mentaati Undang-undang yang Berlaku

Pokok-pokok kepegawaian yang ada dalam Undang-undang menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri wajib mentaati peraturan perundangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan kesadaran.

Seorang PNS wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Itu menjadi salah satu tugas pegawai. Misalkan, menjaga rahasia jabatan. Kebocoran rahasia jabatan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

  • Sistem Gaji

Sistem gaji aparatur Negara diatur dalam peraturan pemerintah no.15 tahun 1985. Adanya pengaturan gaji ini menjadikan sebuah dorongan gairah bekerja untuk mencapai prestasi yang optimal. Dalam rangka penegakan disiplin di kalangan pegawai negeri, gaji menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Masa kerja juga berpengaruh terhadap gaji yang didapatkan. Biasanya, semakin lama pengabdian pangkat juga akan naik. Ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap perolehan gaji bulanan.

  • Cuti Kerja

Hal lain yang mempengaruhi kinerja seorang aparatur Negara adalah cuti. Setiap pimpinan harus mengatur pemberian cuti demi terjaminnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Dalam melakukan tugasnya, pegawai negeri dapat mengajukan permintaan tertulis untuk mendapatkan cuti.

Hak Pegawai Negeri Sipil

Hak PNS merupakan segala hal yang diterima olehnya dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya:

  1. Gaji PNS meliputi beberapa poin yakni, perhitungan masa kerja, kenaikan gaji pokok dan tunjangan.
  2. Kenaikan pangkat.
  3. Daftar penilaian dan pelaksanaan pekerjaan.
  4. Pengambilan cuti.
  5. Tunjangan cacat dan uang duka.
  6. Pensiun dan kesejahteraan.

Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Selain memiliki kewajiban dan hak, para PNS juga memiliki larangan yang harus tidak dilakukan. meliputi:

  1. Melakukan hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara dan pemerintah.
  2. Menggunakan wewenang dengan cara yang tidak benar atau penyalahgunaan.
  3. Menjadi pegawai pada Negara asing tanpa izin terlebih dahulu.
  4. Menyalahgunakan barang-barang atau surat-surat berharga milik Negara.
  5. Melakukan kegiatan dengan tujuan meraih keuntungan pribadi yang merugikan Negara.
  6. Melakukan tindakan negatif dalam rangka balas dendam kepada bawahannya atau orang lain yang bekerja di luar lingkungan kerjanya.
  7. Menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja yang berhubungan dengan jabatan PNS.
  8. Dengan sengaja atau tidak melakukan tindakan menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian.
  9. Memiliki sebuah perusahaan yang tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
  10. Menjadi pimpinan perusahaan swasta dan menjalankan kegiatan perdagangan, baik secara resmi ataupun tidak, bagi yang memiliki pangkat Pembina Golongan Ruang IV atau atasnya (memangku jabatan eselon I).
  11. Melakukan pungli secara tidak sah dalam bentuk apapun.
  12. Membocorkan dan memanfaatkan rahasia Negara demi kepentingan pribadi.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 10 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Rumusan mengenai kedudukan PNS didasarkan pada pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan.

Pemerintah juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain dapat menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas. Pegawai negeri memiliki peranan penting untuk bisa mencapai tujuan Negara.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional bergantung pada kinerja aparatur Negara. Dalam konteks hukum, PNS bertugas untuk membantu presiden sebagai kepala pemerintahan untuk melaksanankan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati masyarakat.

Dalam kedudukan PNS yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, maka pegawai negeri harus netral dari semua golongan serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pentingnya Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Hubungan antara Pegawai Negeri Sipil dengan Negara menimbulkan kaidah hukum yang akan menimbulkan kerjasama dalam pembangunan pemerintahan. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan tersebut sangat bergantung pada kesempurnaan kinerja aparatur.

Kedudukan dan peranan pegawai dalam sebuah organisasi pemerintahan menjadi penentu dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai aparatur Negara, harus memberikan pelayanan yang professional, jujur, adil dan merata.

Sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas saat pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan. Peranan Pegawai Negeri Sipil yang penting dan strategis tersebut menjadikan sebuah beban tanggung jawab yang besar.

Unsur yang Menyatakan Seorang Menjadi Pegawai Negeri

Tidak sembarangan orang bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Terdapat persyaratan yang wajib diikuti. Semua syarat tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ini kemudian dapat ditemukan unsur seorang pegawai negeri, seperti:

  1. Telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku.
  2. Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh pejabat atau petugas pemerintahan yang berwenang.
  3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau tugas lain telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Digaji oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tugas Pegawai Negeri Sipil

Dalam menjalankan perofesinya, setiap PNS menjalankan tugasnya masing-masing. Ini juga menyesuaikan dengan instansi tempat bekerja. Namun, secara umum tugasnya adalah:

  1. Menyusun rencana dan program kerja pada bidang kepegawaian dan melaksanakan koordinasi tugas.
  2. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Negara.
  3. Memberikan pelayan kepada publik dengan professional, jujur dan adil.
  4. Memberikan arahan, petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan demi kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil

Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil harus memiliki sifat kedisiplinan yang tinggi. Dengan melakukan tugas dan kewajibannya, para pegawai harus memberikan pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan.

Adapun bentuk-bentuk pertanggung jawaban Pegawai Negeri Sipil dibedakan ke dalam tiga bagian, yakni:

  1. Pertanggung Jawaban Kepidanaan

Bentuk tanggung jawab pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 413-437 tentang kejahatan jabatan dan pasal 552-559 mengenai pelanggaran.

Pelanggaran jabatan bukan berarti melanggar aturan jabatan, melainkan bentuk perbuatan pidana yang masuk pada Undang-undang Hukum Pidana. Hanya suatu perbuatan pidana yang masuk ke dalam pasal pelanggaran jabatan.

Suatu perbuatan lainnya walaupun ada hubungannya dengan jabatan, tetapi tidak termasuk ke dalam salah satu pasal pada Undang-undang Hukum Pidana, bukan merupakan sebuah pelanggaran.

  1. Pertanggung Jawaban Keuangan/ Keperdataan

Tanggung jawab keuangan/keperdataan merupakan sebuah pertanggung jawaban pegawai, ini diberlakukan untuk sebuah kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Bentuk kerugian yang ditimbulkan pegawai tersebut adalah saat melakukan tugas, baik kerugian pemerintah maupun pihak ketiga.

Masalah pertanggung jawaban keuangan ini dapat diperjelas, yakni semua Pegawai Negeri Sipil (bukan bendaharawan) yang dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan melawan hukum atau mengabaikan tugas. Sehingga, secara langsung atau tidak harus mengganti kerugian itu.

Adapun tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian Negara dikelompokkan menjadi 5 golongan, yakni:

  • Tindakan perseorangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri ada sangkut pautnya dengan jabatan. Kegiatan pelanggaran tersebut kemudian menyebabkan kerugian bagi Negara.
  • Tindakan yang membuat untung pihak lain, biasanya dilakukan karena ketidaksengajaan, misalnya karena kelalaian atau kekhilafan Pegawai Negeri dalam melakukan tugas.
  • Tindakan yang membebani Negara secara berlebihan, dilakukan dan mengakibatkan beban pada anggaran belanja Negara.
  • Tindakan merugikan pihak lain yang menderita kerugian dan menuntut ganti rugi kepada Negara.
  • Pertanggung jawaban administrasi dan disiplin. Merupakan bentuk tanggung jawab seorang Pegawai Negeri. Apabila terjadi pelanggaran disipliner atau administrative, pejabat akan mendapatkan hukuman bahkan pemberhentian dengan “tidak terhormat”.

Peraturan disiplin ini memuat keharusan tentang larangan dan sanksi. Apabila keharusan atau kewajiban ini tidak dilaksanakan atau larangan tersebut dilanggar, maka Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang tegas.

Menjadi seorang PNS harus mengikuti beberapa persyaratan yang ketat. Oleh karena itu, menjadi bagian dari aparatur Negara merupakan tugas dengan tanggung jawab yang besar. Demikian informasi mengenai Pegawai Negeri Sipil. Semoga bermanfaat.

One Reply to “Pegawai Negeri Sipil, Pengertian, Tugas & Tanggung Jawabnya”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *