Ingin Daftar Sebagai ASN? Pahami Peraturan ASN Terbaru 2019 Berikut Ini!

5 min read

Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tugas yang mulia. Jabatan ini tidak hanya sebagai pekerjaan yang semata menghasilkan uang, namun juga bentuk pengabdian kepada Tanah Air tercinta. Namun, sebelum Anda memutuskan menjadi ASN, pahami terlebih dahulu peraturan ASN terbaru 2019.

Aparatur Sipil Negara dalam bidang apapun tidak bisa menentukan kebijakan dan keinginan sendiri. Melainkan harus mengikuti berbagai aturan dan ketentuan yang ada. Bahkan, ketentuan dan aturan tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Larangan-Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara

Selain memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan, pemerintah juga menetapkan larangan-larangan kepada setiap Aparatur Sipil Negara. Larangan-larangan tersebut harus dihindari sebagai bentuk kesetiaan kepada NKRI. Berikut beberapa di antaranya:

  • ASN tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Khususnya untuk tindak kejahatan yang merugikan negara ataupun orang lain.
  • Menjadi perantara agar dapat memperoleh keuntungan. Baik keuntungan yang sifatnya pribadi ataupun orang lain dengan memanfaatkan wewenang atau jabatan yang dimiliki.
  • Bekerja atau menjadi pegawai di negara lain tanpa mendapatkan izin dari pemerintah. Termasuk bekerja kepada organisasi Internasional.
  • Bekerja dan mengabdi kepada pihak konsultan asing, perusahaan asing ataupun lembaga swadaya masyarakat asing.
  • Menggadaikan, membeli, memiliki, menjual, menyewakan hingga meminjamkan barang-barang tertentu. baik berupa surat berharga, dokumen, benda bergerak hingga benda tidak bergerak milik negara secara tidak sah.
  • Melaksanakan suatu kegiatan bersama, baik dengan teman sejawat, atasan, bawahan maupun orang lain untuk tujuan keuntungan pribadi, golongan ataupun pihak lainnya. Baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merugikan negara.
  • Menyatakan kesanggupan akan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan alasan apapun untuk diangkat pada jabatan tertentu. Baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
  • Menerima pemberian ataupun hadiah tertentu dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang masih berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara.
  • Bertindak dan bersikap sewenang-wenang kepada bawahan.
  • Melakukan atau mengabaikan tindakan yang bisa mempersulit dan menghalangi pihak tertentu yang membutuhkan pelayanan. Sehingga, hal tersebut merugikan pihak terkait.
  • Aparatur Sipil Negara dilarang menghalangi berlangsungnya tugas kedinasan.
  • Memberi dukungan kepada calon Predisen ataupun wakilnya. DPR, DPD ataupun DPRD dengan ikut serta kegiatan kampanye dengan atribut ASN atau partai, mengerahkan ASN lain untuk ikut berkampanye hingga menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
  • Melakukan suatu tindakan ataupun keputusan yang dapat merugikan salah satu pasangan calon saat masa kampanye dan lebih menguntungan salah satunya.
  • Mengadakan berbagai kegiatan yang dapat mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Baik itu sebelum, sesudah ataupun selama masa kampanye. Kegiatan ini bisa dalam bentuk ajakan, pertemuan, himbauan hingga pemberian barang kepada ASN di lingkungan kerja hingga masyarakat.

Hal-Hal yang Menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dipecat dari Jabatan

Kinerja Aparatur Sipil Negara diatur sedemikian rupa. Mereka yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan perundang-undangan akan diberi sanksi bahkan diberhentikan dari jabatan. Sehingga, negara memiliki wewenang penuh untuk memberhentikan ASN dengan alasan tertentu.

Alasan pemberhentian ASN tidak hanya karena mereka melanggar aturan sebagainya. Ternyata, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi.

Eko Sutrisno sebagai Kepala badan Kepegawaian Negara (BKN), mengatakan dari bulan Januari hingga Maret 2014 sudah ada 40 PNS yang diberhentikan. Ini dilakukan karena mereka terlibat bermacam kasus dari berat dan sebagainya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan ASN dipecat:

  • Negara Sedang dalam Keadaan Krisis Berkepanjangan

Ada kalanya sebuah negara mengalami krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau memecat ASN jika krisis tersebut terjadi. Selain ASN, hal ini juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Keputusan untuk memberhentikan ASN karena krisis dalam negara adalah hal yang biasa dilakukan di luar negeri. Akan tetapi, pegawai dengan kontrak dan perjanjian kerjalah yang akan diberhentikan terlebih dahulu.

Namun, hal semacam itu jarang terjadi. Apalagi negara Indonesia dalam perekonomian yang bagus dan beberapa harga masih terjangkau. Bahkan saat ini UMR setiap wilayah kian naik, walaupun daerah di laur pulau jawa cenderung lebih mahal.

  • ASN Memiliki Kinerja yang Buruk

Hal lain yang menyebabkan ASN dipecat dari jabatannya adalah mereka memiliki kinerja yang buruk dan tidak sesuai dengan target pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang intinya pemerintah akan memecat PNS yang memiliki kinerja buruk.

Meski demikian, pemerintah tidak serta merta memecat ASN tersebut. Melainkan dengan berbagai perimbangan dan peringatan terlebih dahulu. Peraturan ini bertujuan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan kinerjanya sesuai dengan tolak ukur kinerja ASN.

Pelanggaran pertama masih bersifat terguran (untuk jenis pelanggaran ringan). Misalnya saja, bolos atau terlambat dalam bekerja. Berbeda lagi dengan pelanggaran berat, misalnya kriminal, nerkoba dan perkara yang merugikan pemerintah.

  • Tidak Menunjukkan Kinerja selama 4 Tahun

Penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) ditentukan berdasarkan kinerja mereka. Sehingga, jika tidak memiliki kinerja maksimal, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemecatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang kinerja keseharian ASN.

Namun demikian, ASN yang tidak menunjukkan kinerja akan diberi tenggang waktu selama 4 tahun. Jika selama itu tidak meningkatkan kinerja, maka negara berhak memecatnya. Oleh karena itu, sebelumnya akan dilakukan peringatan. Dalam hal ini, Satuan Kinerja Pegawai pada tiap instansi yang akan memberikan penilaian.

Sebaliknya, jika kinerja bagus akan mendapatkan penghargaan. Biasanya melalui kenaikan pangkat ke golongan satu tingkat yang lebih tinggi.

  • ASN yang Menikah Siri akan Dipecat

Beberapa Aparatur Sipil Negara dipecat karena kasus pribadi yang dilakukan. Sehingga, tidak hanya ditentukan oleh kinerja yang buruk. Misalnya saja seorang ASN menikah siri. Perselingkuhan atau nikah siri dianggap sebagai kegiatan yang melanggar norma agama. Sehingga, pemerintah akan melakukan pemecatan kepada ASN yang melakukannya.

Hingga saat ini, sudah banyak Aparatur Sipil Negara yang dipecat karena melanggar aturan ini. Oleh karena itu, hendaknya menjaga keharmonisan setiap keluarga agar tidak terjadi perpecahan yang menuju pada kemadhorotan.

  • Terjerat Tindak Kriminal

Faktor berikutnya yang dapat menyebabkan Aparatur Sipil Negara dipecat dari jabatannya adalah melakukan tindak kriminal. Apabila tindakan tersebut telah benar-benar terbukti, negara akan langsung melakukan pemecatan.

Di antara contoh tindak kriminal tersebut adalah menjadi calo bagi calon PNS, menggunakan narkoba dan mendistribusikannya, 45 hari tidak masuk kerja tanpa ada keterangan, korupsi dan sebagainya. Ini biasanya akan diberhentikan secara tidak hormat.

Hak-Hak Aparatur Sipil Negara yang Harus Didapatkan

ASN memiliki beberapa hak dasar yang akan didapatkan selama menjalani masa kerja hingga waktu pensiun tiba. Hak-hak tersebut tidak hanya berupa gaji pokok, namun juga beberapa jaminan dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa hak-hak ASN:

  • Gaji

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak untuk mendapatkan gaji dengan nominal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Besaran gaji tersebut ditentukan oleh jenis golongan ASN yang diduduki. Semakin tinggi golongannya, besaran gaji yang didapatkan juga akan semakin besar.

  • Fasilitas

Selain mendapatkan gaji, ASN juga berhak untuk mendapatkan berbagai fasilitas. Meliputi fasilitas aset negara, seperti mobil, sepeda motor, rumah dinas dan sebagainya. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua ASN mendapatkan fasilitas semacam ini, melainkan hanya beberapa jabatan dan posisi tertentu.

  • Tunjangan

Selain mendapatkan gaji dan fasilitas khusus, Aparatur Sipil Negara juga memiliki hak untuk memperoleh tunjangan. Tunjangan yang dimaksud di sini seperti biaya hidup sehari-hari yang diberikan setiap bulannya. Tunjangan biasanya ditentukan berdasarkan lokasi dimana ASN tinggal.

  • Cuti

ASN yang memiliki kepentingan atau urusan tertentu juga berhak untuk mengajukan cuti. Termasuk untuk keperluan tugas belajar, penelitian dan lain sebagainya. Namun, jumlah dan batasan hari untuk cuti tersebut tentu saja telah diatur sedemikian rupa. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh tiap ASN.

  • Jaminan Hari Tua atau Pensiun

Berikutnya adalah hak untuk mendapatkan jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini juga dikenal dengan dana pensiun. Dana tersebut akan diberikan setelah Aparatur Sipil Negara terkait berhenti dari jabatan ASN. Dana pensiun ini biasanya diberikan setiap bulan sebagaimana gaji bulanan yang sebelumnya diberikan.

  • Pengembangan Kompetensi Khusus

Tidak hanya itu, seorang ASN juga berhak memperoleh pengembangan kompetensi khusus. Dimana kompetensi ini akan dapat meningkatkan kinerja selama menjadi ASN. Biasanya, pengembangan tersebut bisa dalam bentuk pelatihan, seminar dan masih banyak lagi yang lainnya.

  • Perlindungan

Hak lainnya yang harus didapatkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah perlindungan. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada ASN terkait, namun juga anggota keluarga yang ditanggungnya. Contohnya adalah perlindungan kesehatan dan lain sebagainya.

Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Wajib Dilaksanakan

Selain mendapatkan hak-hak yang memadai, Aparatur Sipil Negara juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Bahkan, dianjurkan untuk mengutamakan kewajiban dengan baik terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Berikut beberapa kewajiban tersebut:

  • Memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
  • Bersedia menjaga persatuan dan juga kesatuan Bangsa Indonesia.
  • Taat terhadap ketentuan serta peraturan perundang-undangan.
  • Melakukan tugas kedinasan disertai rasa penuh pengabdian, kesadaran, kejujuran serta tanggung jawab yang tinggi.
  • Menunjukkan integritas sebagai warga negara dan juga mengutamakan keteladanan dalam perilaku, ucapan, sikap, serta tindakan kepada sesama, baik selama di dalam ataupun di luar kedinasan.
  • Senantiasa menyimpan rahasia jabatan dan hanya akan mengemukakan jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan.
  • Bersedia ditempatkan di semua wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Sebelum memutuskan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pastikan Anda telah memahami apa saja peraturan ASN terbaru 2019. Dengan begitu, semua tanggung jawab dan risiko ke depan telah dipertimbangkan di awal.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *