Banyak Honorer K2 Bakal Terdepak

JAKARTA – Para tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak lolos tes seleksi menjadi CPNS, terancam diberhentikan dari instansi tempatnya bekerja. Pasalnya, banyak diantaranya tidak memiliki kompetensi sehingga sulit dipertahankan.

“Terus terang saja, melihat kemampuan yang dimiliki honorer K2 yang kebanyakan tidak punya kompetensi, membuat pemerintah sulit mengaturnya,” ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo yang dihubungi, Senin (11/6).

Di dalam PP 56 Tahun 2012 tentang Revisi PP 48 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, tidak diatur tentang honorer K2 yang lulus tes. Yang tertera di dalam PP tersebut hanya bagi honorer K2 lulus tes akan diangkat CPNS secara bertahap mulai 2013 hingga 2014.

“Memang di dalam PP 56 tidak diatur nasib honorer K2 yang tidak lolos. Mereka diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang RUU-nya masih sementara dibahas,” ujarnya.

RUU ASN, lanjut guru besar UI ini, mengatur honorer K2 yang tidak lolos, akan diangkat sebagai pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP) sepanjang instansinya membutuhkan. Hanya saja, dasarnya harus sesuai kompetensi. Misalnya, yang dibutuhkan guru matematika, tapi honorer K2-nya guru bahasa Indonesia otomatis tidak bisa diangkat PTTP.

“Pemerintah pusat tidak bisa memaksakan instansi mendapat honorer K2 menjadi PTTP kalau yang bersangkutan tidak sesuai kompetensi. Sebab, pembayaran gajinya menjadi tanggung jawab instansi bersangkutan,” tegasnya.

Meski tidak merinci satu persatu, namun Eko mengungkapkan, data honorer K2 banyak yang tidak punya kompetensi. Sehingga, kalau tidak lolos CPNS maupun PTTP, honorernya akan diberhentikan.

“Mau tidak mau ya diberhentikan oleh instansi. Pemberhentiannya juga tidak disertai kompensasi, kecuali pimpinan instansinya mempunyai kebijakan khusus memberikan uang tanda terimakasih,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • info terbr begionl 10 denpasr
  • gaji guru SKB menpan NO 252/SKB/2015
  • Kapan cair tunjangan sertifikasi honor kemenag kab sinjai sul sel
  • SKB menpan tentang sergur yang dicabut

Original source : Banyak Honorer K2 Bakal Terdepak

Dokter Langsung Diangkat Jadi CPNS Tanpa Tes

JAKARTA – Tak hanya tenaga honorer K1 diangkat CPNS tanpa tes, dokter pun diberi kekhususan yang sama. Di dalam PP No 56 Tahun 2012 tentang Honorer Tertinggal, juga diatur pengangkatan tenaga dokter menjadi CPNS.

“Di dalam PP 56, tenaga dokter langsung diangkat CPNS tanpa tes dengan ketentuan usia barrier tinggi 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 31 Desember 2005,” ungkap Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho dalam jumpa pers di Kantor Kemenpan & RB, Jumat (1/6).

Dijelaskannya, dalam PP 56 menyebutkan, dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, tempat yang tidak diminati dapat diangkat CPNS. Di mana pengangkatannya dilakukan sampai tahun anggaran 2014.

“Dokter yang bertugas di daerah terpencil dan wilayah perbatasan diberi kelonggaran untuk menjadi CPNS. Selain usianya bisa sampai 46 tahun dan tanpa tes, juga pengangkatannya sampai tahun anggaran 2014,” tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Incoming search terms:

  • info ptt dokter 2013
  • lowongan kerja dokter umum 2013
  • dokter ptt 2013
  • penerimaan dokter ptt 2013
  • lowongan dokter 2013
  • gaji dokter 2013
  • pengumuman tenaga kekhususan di kemenhub

Original source : Dokter Langsung Diangkat Jadi CPNS Tanpa Tes

Kementerian Agama RI Siapkan Jatah 3.250 Orang sebagai Petugas Haji

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/kementerian-agama-ri-siapkan-jatah-3250.htmlKementerian Agama RI Siapkan Jatah 3.250 Orang sebagai Petugas Haji
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan kuota untuk tim petugas haji sebanyak 3.250 orang yang nantinya akan bertugas melayani para jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, kuota tim petugas haji ini di luar kuota jamaah haji.

Perlu dijelaskan, pemerintah telah menyediakan kuota untuk untuk tim petugas haji. Hal ini sudah dibahas dengan pemerintah Arab Saudi, dan diberikan kuota 3.250 orang di luar kuota jamaah haji Indonesia,” ungkap Suryadharma kepada JPNN di Jakarta, Selasa (29/5).

Suryadharma mengatakan, pemerintah Indonesia memang sengaja meminta kuota khusus untuk tim petugas haji. Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia berencana akan menghapus kuota tim petugas haji daerah (TPHD) yang sebanyak 1500 orang.

TPHD akan kita hapus karena mengganggu kuota jamaah haji Indonesia. Padahal, kuota 1500 itu bisa kita gunakan untuk calon jamaah haji lansia,” ujarnya.

Ketua Umum PPP ini memaparkan, masalah penghapusan TPHD ini akan dibahas lebih lanjut dan dirapatkan kembali bersama Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Pasalnya, masalah ini harus dilihat dari aspek efektivitasnya dan sisi kebutuhan kuota yang cukup besar. Dikatakan, dirinya memang berniat untuk melakukan efisiensi kuota, mengingat TPHD

Incoming search terms:

  • www haji cilacap 2015- 2016
  • wisuda ut2014 bandarlamppung
  • skb menkeu ri
  • info cpns krmenag 2015
  • www daftar calon Petugas Penyuluh Agama Kabupaten Purworejo untuk tahun 2015 yang lolos com
  • nama yg keluar utk calon jamaah haji 2015 utk daerah kab ende
  • nama calon haji babar 2015
  • daftar calon haji kota kudus th 2018
  • nama calon jamaah haji cilegon 2015
  • data pemunduran haji tahun 2015 daerah jepara
  • daftar formasi calon haji kab pati tahun 2015

Original source : Kementerian Agama RI Siapkan Jatah 3.250 Orang sebagai Petugas Haji

Data Honorer Ditunggu Hingga 30 Mei

JAKARTA–Penyerahan laporan data honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) yang ditenggat 31 April, kini diperpanjang hingga 30 Mei. Perpanjangan ini dituangkan dalam Surat Menpan-RB Nomor B.1511/M.PAN-RB/05/2012 Tentang Penyampaian Laporan dan Daftar Nama Tenaga Honorer.

“Kemarin kan banyak daerah terutama di wilayah timur minta perpanjangan waktu pelaporan. Kami minta agar dimasukkan permohonan tertulis dan alasan jelas. Dari situ akan dilihat apakah layak diperpanjang atau tidak. Setelah dikaji memang alasannya bisa diterima, makanya keluar surat pak Menpan-RB itu,” ungkap Wakil Menpan-RB Eko Prasojo yang dihubungi, Rabu (23/5).

Dalam surat permohonan dari beberapa instansi pusat dan daerah, disebutkan alasan utama hingga meminta perpanjangan waktu, karena letak geografisnya sulit dijangkau, sangat terpencil, masuk kategori daerah terluar dan perbatasan. Apalagi data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada instansi mengalami keterlambatan.

“Beberapa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah mengajukan permohonan kepada Menpan-RB untuk dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan dan daftar nominatif tenaga honorer kategori I dan II. Mereka beralasan karena data verifikasi dan validasi yang diserahkan BKN sudah terlambat,” tuturnya.

Setelah mempelajari permohonan tersebut dan proses pengajuan perhitungan kebutuhan pegawai untuk pembahasan belanja pegawai tahun anggaran 2013 adalah bulan Juni 2012, lanjutnya, maka pemerintah pusat pun memberikan toleransi. Di mana instansi yang sampai saat ini belum dapat menyerahkan laporan dan daftar nomonatif tersebut masih diberikan kesempatan terakhir 30 Mei 2012.

“Tapi dengan catatan, batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan penyerahan data tersebut tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Incoming search terms:

  • isi skb3 menteri no 251/skb/2015 gaji guru dan sertifikasi
  • loker supir kantor orng jepang gaji 5 juta tahun2015 dijakarta
  • SKB menkeu mendikbud menpan no 251/SKB2/015 tentang penghentian tunjangan sertivikasi guru

Original source : Data Honorer Ditunggu Hingga 30 Mei

Demi Tingkatkan Daya Saing, BUMN Bakal Dilandasi 11 Kriteria Kinerja

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/demi-tingkatkan-daya-saing-bumn-bakal.htmlDemi Tingkatkan Daya Saing, BUMN Bakal Dilandasi 11 Kriteria Kinerja
Dalam meningkatkan daya saing perusahaan, Kementerian BUMN terapkan KKE (Kriteria Kinerja Ekselen) bagi perusahaan-perusahaan plat merah agar dapat bersaing dengan perusahaan kelas dunia.

Sekretaris Kementerian BUMN, Wahyu Hidayat mengungkapkan KKE ini tidak hanya dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan BUMN. Tetapi juga sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN.

Pengendalian kinerja BUMN berbasis KKE ini diadopsi dari Malcolm Join Criteria Normal Distinction,” ungkap Wahyu di acara Sosialisasi KKE di Jakarta, Senin (14/5/12).

Terdapat 11 Nilai Inti dan Konsep yang mendasari KKE BUMN. Ke-11 kriteria itu adalah adalah kepemimpinan yang komisioner, keunggulan yang didorong oleh pelanggan, pembelajaran organisasi individu, pengharkatan tenaga kerja dan mitra, kecekatan, fokus pada masa depan, manajemen inovasi, manajemen berdasarkan fakta, tanggung jawab kemasyarakatan, fokus pada hasil dan penciptaan nilai, perspektif kesisteman.

Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan KKE ini dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan plat merah ini, agar nantinya dapat diketahui dimana posisi kinerja BUMN dengan perusahaan kelas dunia.

Dan juga bisa digunakan sebagai panduan dalam mengelola perusahaan,” jelasnya.

Wahyu juga mengungkapkan peluang BUMN untuk menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan lokal atau perusahaan kelas dunia sangatlah besar dengan persyaratan perusahaan BUMN mampu secara kokoh dan commanding bersaing dengan perushaaan kelas dunia. (ref : Detik)

Incoming search terms:

  • lambang unja

Original source : Demi Tingkatkan Daya Saing, BUMN Bakal Dilandasi 11 Kriteria Kinerja