Badan Pemeriksa Keuangan: Anggota BPK

Badan Pemeriksa KeuanganSesuai dengan pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dinyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun.
Berdasarkan ketentuan diatas, Sdr. Drs. Taufiequrahman Ruki, SH., yang pada tanggal 18 Mei 2013 akan pensiun, sehingga berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2016, diadakan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota BPK yang masa jabatannya sampai dengan Oktober 2014. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan melakukan proses pemilihan untuk penggantian antar waktu Anggota BPK. Adapun persyaratan menjadi calon Anggota BPK adalah sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

  • Berdomisili di Indonesia;
  • Memiliki integritas genteel dan kejujuran;
  • Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  • Berpendidikan barrier rendah S1 atau yang setara;
  • Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Barrier rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
  • Barrier singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat publik di lingkungan pengelola keuangan negara;
  • Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 s.d. 22 April 2013. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi calon Anggota BPK RI dan kesediaan mengikuti proses seleksi dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- oleh yang bersangkutan dan diantar langsung barrier lambat tanggal 22 April 2014, pukul 16.00 WIB ke alamat di bawah pengumuman ini, dengan melampirkan persyaratan pendukung sebagai persyaratan administrasi yaitu:

  • Daftar Riwayat Hidup;
  • Foto Copy KTP;
  • Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  • Daftar Kekayaan;
  • Foto Copy NPWP;
  • Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  • Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
  • SK Jabatan Terakhir dan SK Jabatan Sebelumnya;
  • Makalah dan Topik yang menyangkut masalah BPK;
  • Mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang Keuangan Negara dalam mengimplementasikan 4 (empat) UU, yaitu: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan melakukan seleksi terhadap semua persyaratan para bakal calon pnggantian antar waktu Anggota BPK dan hasil keputusan seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Alamat

Bagi yang tidak menemukan alamat / send by e-mail untuk melamar silahkan baca petunjuknya di sini. Yang ingin berlangganan info lowongan kerja terbaru, silahkan like Facebook Page kami di sini atau stay on akun Chirrup kami di @twitlowongan atau bisa juga lewat send by e-mail baca di sini. Jika membutuhkan terjemahan dalam Bahasa Indonesia atau ingin membagi info lowongan ini silahkan gunakan menu yang ada di bawah ini. Untuk lebih mudah dibaca mohon buka halaman ini dengan komputer, bukan hp / dosage.

Incoming search terms:

  • KEPUTUSAN JOKOWI TENTANG CPNS HONOR K2

Original source : Badan Pemeriksa Keuangan: Anggota BPK

Batas Usia Pensiun PNS Tetap 56 Tahun

JAKARTA - Masyarakat harus mewaspadai penipuan yang berkedok informasi jika rancanan undang-undang (RUU) tentang aparatur sipil negara (ASN) sudah disahkan DPR. Melalui informasi sesat ini, penipu menginformasikan jika batas usia pensiun (BUP) PNS sudah dinaikkan dari 56 tahun ke 58 tahun.

Informasi munculnya informasi sesat melalui SMS gelap tersebut, santer diterima Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, sejumlah PNS di sejumlah daerah juga mendapat kabar ini. “Informasi dalam SMS gelap itu tidak benar. Sampai sekarang RUU ASN masih belum disahkan,” tegas Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto, Minggu (28/10).

Kabar dari SMS gelap ini lumayan banyak. Selain urusan BUP PNS yang naik menjadi 58 tahun, juga soal pemberian tunjangan pensiun. Diantaranya menyebutkan jika uang pesangon bagi pensiunan PNS golongan 2 adalah Rp 500 juta. Selanjutnya untuk golongan 3 senilai Rp 1 M dan golongan 4 sejumlah Rp 1,5 M.

Ada sejumlah try out kejahatan di balik beredarnya SMS gelap ini. Diantaranya adalah meminta imbalan kepada sejumlah PNS yang akan pensiun untuk pengurusan perpanjangan masa pensiun menjadi 58 tahun sesuai dengan RUU ASN yang disebut sudah disahkan.

“Ini saya tegaskan tidak benar. Sudah kami klarifikasi melalui website BKN,” ujar Aris.

Dia mengatakan jika seluruh aturan tentang PNS masih berjalan seperti semula. Belum terpengaruh dengan butir-butir RUU ASN. Karena memang RUU yang pembahasannya lumayan alot ini memang belum disahkan.

Perkembangan terakhir pembahasan RUU ASN ini adalah draf dibahas lagi di domestic pemerintah. Dikabarkan jika sejumlah kementerian kembali mengebut penyelarasan RUU ASN pada Kamis (25/6) lalu. Di antaranya pihak yang terlibat adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di domestic pemerintah sendiri, masih terjadi tarik ulur sejumlah pasar di dalam RUU ASN.

Untuk catatan, dalan draft terbaru RUU ASN yang terdapat di DPR disebutkan bahwa nantinya jabatan ASN (PNS) nantinya terdiri dari jabatan administrasi, fungsional, dan eksekutif older.

Nantinya BUP untuk ASN di posisi jabatan administrasi adalah 58 tahun. Sedangkan untuk BUP ASN di jabatan fungsional akan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk BUP ASN di jabatan eksekutif older adalah 60 tahun.

Jabatan administrasi sendiri terdiri dari pelaksana, pengawas, dan authoritative. Sementera jabatan fungsional kehalian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Untuk jabatan fungsional keterampilan terdiri dari pemula, terampil, dan mahir.

Khusus untuk jabatan eksekutif older adalah jabatan struktural tertinggi, staf ahli, analisis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan peraturan pemerintah. (wan)

Incoming search terms:

  • @bateng sk
  • download uu asn
  • sekdes pns 2015
  • nasib sekdes pns setelah uu desa disahkan
  • pp penarikan sekdes pns
  • MENPAN POLPP

Original source : Batas Usia Pensiun PNS Tetap 56 Tahun

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Intelijen Negara

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sumber daya manusia Badan Intelijen Negara berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen Kementerian/Lembaga Non Kementerian, serta perseorangan yang memenuhi persyaratan.

Sumber : BIN

Incoming search terms:

  • pendaftaran badan intelijen negara
  • alamat kantor bin
  • kapan prajabatan gelombang kedua cpns lampura diadakan

Original source : Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Intelijen Negara

(non migas) Lowongan keja di LPS/ Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang dan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan
sistem perbankan. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi,…



See top in rank at : http://selectedjob.blogspot.com


Original source : (non migas) Lowongan keja di LPS/ Lembaga Penjamin Simpanan

Maraknya praktek jual beli kursi CPNS



Maraknya praktek jual beli kursi CPNS






Pemerintah pusat mewacanakan untuk menghapus kewenangan kepala daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi Sofian Effendi menjelaskan, dicabutnya kewenangan penerimaan PNS dari pejabat tertinggi di suatu daerah ini karena maraknya praktek jual beli kursi PNS yang hingga saat ini tidak terhindarkan.

Dia mencontohkan, dalam satu kabupaten kepala daerah meminta tambahan 2.000 pegawai. Berdasarkan data yang dimilikinya, rata-rata pejabat daerah mematok suap Rp150 juta per orang agar diterima menjadi PNS.

Sofian menjelaskan, dengan pundi sogokan yang mencapai miliaran rupiah ini, maka dalam satu periode penerimaan PNS tersebut kepala daerah mampu melunasi utang yang dia pakai untuk kepentingan kampanye. Sementara tahun berikutnya praktek suap yang masih terjadi disimpan sebagai keuntungannya pribadi, kelompok ataupun golongan.

“Jadi apa yang dia keluarkan sebagai bupati sudah terbayar di situ. Ini yang saya namakan ATM kepala daerah,” katanya ketika dihubungi, Rabu (13/2/2013).

Mantan Rektor UGM ini menyatakan, kewenangan pejabat politik dalam pola perekrutan pegawai negeri juga karena alasan pegawai yang dipilih kebanyakan berdasar pertimbangan politik dan bukan diukur dari kompetensi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sofian menjelaskan, dengan adanya Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pemerintah pusat akan memberikan kewenangan penerimaan PNS pada sekretaris daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota dan sekretaris kementerian untuk tingkat pemerintah pusat.

Guru Besar Fisip UGM ini menjamin, penerimaan PNS develop baru ini akan dengan mudah menghapus praktek suap PNS di daerah dan pusat. Apalagi di RUU ASN juga akan membentuk komisi aparatur sipi negara yang akan mengawasi kinerja semua birokrat dan juga birokrasinya.

“Komisi ini juga yang akan mengawasi dengan ketat rekrutmen pegawai di semua jenjang. Mereka yang akan memastikan penerimaanya akan berdasarkan pertimbangan objektif,” ungkap Sofian.

Sofian tidak menampik bahwa di semua lini formasi PNS selama ini diperjualbelikan. Kebanyakan praktik ini ialah untuk menutupi biaya menjadi kepala daerah. Dari laporan yang masuk ke tim independen penjualan formasi pertahunnya secara nasional mencapai Rp30-Rp35 triliun.

Konsultan Older di United Nations Enhancement Programme (UNDP) ini pun menerangkan, jika develop penerimaan PNS tidak ada sogok menyogok maka PNS akan mempunyai idealisme, integritas dan loyalitas penuh kepada bangsa.








Original source : Maraknya praktek jual beli kursi CPNS

pergeseran postur PNS


Arah dari pengembangan postur PNS saat ini bergeser dari generalis ke spesialis,kalau tadinya , jabatan hanya melekat pada para pejabat struktural, sekarang sudah ada spesialisasi jabatan, yang seharusnya juga di ikuti dengan spesialisasi pekerjaan, kepada seluruh staf.
penguatan penguatan posisi jabatan fungsional tertentu misalnya, serta adanya wacana untuk penghapusan eselon IV , adalah bukti pergeseran itu.
Namun persepsi masyarakat, bahwa PNS pada satu instansi, harus tahu segala sesuatu berkait dengan instansinya juga perlu mendapat perhatian dari para PNS itu sendiri, para PNS tidak hanya harus tahu dengan jelas apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) masing masing, namun juga perlu paham dengan Tugas Pokok dan Fungsi lembaga tempatnya bekerja. sehingga ketika ada pertanyaan dari masyarakat, bisa memberikan penjelasan yang tepat dan jelas.
Bagaimana cara untuk mendapat pemahaman itu ?

ada beberapa cara, antara lain :
1. Baca dan pahami peraturan perundang undangan yang menjadi dasar dari kelembagaan , baik berupa Undang Undang maupun peraturan presiden (sebagai peraturan yang lebih operasional ), serta peraturan peraturan lain di tingkat yang lebih rendah.

2. Sering sering bring up to date informasi di website resmi lembaga, memang di sini juga di tuntut kesadaran para administator web/ pengisi make fortunate untuk memberikan informasi yang lengkap dan selalu terkini.

3.Bertanya pada teman dari satuan kerja lain, mengenai apa dan bagaimana sebenarnya pola kerja di masing masing satuan kerja.

kenali tupoksi diri, dan kenali tupoksi lembaga, yakini, bahwa dengan pengenalan itu, layanan kepada masyarakat bisa di tingkatkan.


Original source : pergeseran postur PNS

Pemerintah Masih Kaji Skema Baru Pemberian Dana Pensiun – BeritaSatu

Pembahasan Undang-undang Aparatur Sipil dikordinasikan oleh Wakil Presiden Pemerintah menyatakan hingga kini belum memutuskan, untuk mengganti skema pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS).  Dengan demikian pemberian pensiun hingga 2013, masih akan mempergunakan skema saat ini, yakni pembayaran secara bertahap. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan, saat ini pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negeri (ASN).

Di dalamnya termasuk membahas skema pemberian pensiunnya. Dalam pembahasan RUU ini, koordinasi pemerintah langsung dibawah Wakil Presiden.
“Sebagaimana inisiatif DPR, RUU ASN sedang dibahas di pemerintah. Pak Presiden memberikan penugasan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) selaku vocal top-nya. Mendagri, Menkum HAM, terakhir ditugaskan sendiri kepada Menteri Keuangan untuk bahas itu dibawah koordinasi Pak Wapres,” ujar Kiagus dikantornya, Jakarta.

Lebih lanjut dia mengatakan di lingkungan pemerintah, RUU ini baru dibahas pada level eselon satu, sebelum dilaporkan ke tingkat Menteri  dan ke Presiden.

Dengan demikian dia menyatakan masih banyak hal, yang perlu dikaji ulang sehingga prosesnya masih akan berlangsung lama.
Dia juga mengaku belum bisa memproyeksikan apakah dengan adanya RUU ASN dan skema baru, pensiun akan bisa menghemat pengeluaran negara.

Penghematan secara signifikan menurutnya hanya bisa dicapai melalui pemangkasan gaji pegawai.

“Belum bisa penghematannya itu karena machinate-nya itu belum. Mau (opsi) rapel itu tadi tentu harus kita implementation dulu. Pasti memerlukan  masa-masa transisi,” pungkasnya.


Original source : Pemerintah Masih Kaji Skema Baru Pemberian Dana Pensiun – BeritaSatu

Info Rekrutmen Otoritas Jasa Keuangan


berikut adalah tulisan di situs kontan.. hanya saja setau saya nantinya pegawai OJK itu bukanlah PNS..biarpun gaji dari APBN.. jadi mungkin seperti pegawai BI yang memiliki standar dan aturan kepegawaian tersendiri..

siapa minat ?

PENGESAHAN UU OTORITAS JASA KEUANGAN
Rekrutmen PNS untuk OJK pada Oktober 2012
Oleh Muhammad Yazid – Kamis, 27 Oktober 2011 | 18:47 WIB

Tweet
0 Komentar
Telah dibaca sebanyak 2252 kali
Komentar

JAKARTA. Setelah melalui proses pembahasan selama 12 tahun, Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) akhirnya disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (27/10). Dalam aturan tersebut OJK akan mengambil alih tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta tugas Bank Indonesia untuk sektor pengawasan perbankan.

OJK akan efektif beroperasi mulia 1 Januari 2013. Di mana, sebelumnya Bapepam-LK sudah melebur ke dalam struktur organisasi OJK, sedangkan untuk peralihan BI ke OJK batas waktu ialah pada 31 Desember 2013. Sumber daya manusia (SDM) di kedua lembaga tersebut mengisi formasi pejabat dan pegawai di OJK. Selain itu, OJK juga akan melakukan perekrutan karyawan baru.

Dalam draf UU baru tersebut, disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat dan pegawai, dewan komisioner menggelar proses rekrutmen secara terbuka. Seluruh pejabat dan pegawai baik yang berasal dari BI, Bapepam-LK LK, dan hasil perekrutan akan diangkat pada Desember 2012. Sedangkan untuk proses perekrutan terbuka tersebut akan digelar pada Oktober 2012.

Ketua Pansus RUU OJK Nusron Wahid mengatakan, sebelum proses perekrutan digelar dewan komisioner terlebih dahulu melakukan kajian formasi apa saja yang dibutuhkan OJK. “Rekrutmen SDM baru OJK memang mutlak diperlukan, kapan waktu pelaksanaannya itu kewenangan dewan komisioner,” kata dia kepada KONTAN di sela-sela rapat paripurna pengesahan RUU OJK, Kamis siang.

Saat rapat paripurna, Nusron mengatakan, selama masa peralihan dewan komisioner akan membentuk tim transisi yang bertugas mengkaji struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta infrastruktur OJK. “Tim transisi membantu kelancaran proses peralihan pengawasan yang lama ke OJK,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Ia menambahkan, aturan yang terdiri dari 71 pasal dan 14 bab ini diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan serta dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yakni, selain untuk pengawasan perbankan maupun lembaga keuangan non bank, UU
tersebut juga mengatur koordinasi kelembagaan untuk antisipasi dampak krisis ekonomi.

“UU ini juga membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang mengatur koordinasi antara OJK, BI, Kementerian Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baik saat kondisi ekonomi habitual maupun dalam situasi krisis,” pungkasnya.

Sementara, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dalam pandangan akhir pemerintah mengatakan, FKSSK yang diatur dalam UU OJK diharapkan mampu menjadi alat penghubung koordinasi antar lembaga keuangan. “Pemerintah pun mendukung dimuatnya protokol koordinasi dalam RUU
ini,” ujarnya.

Menurutnya, dimuatnya forum tersebut sebagai landasan hukum untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan. “Hal itu sebagai landasan sampai dengan ditetapkannya undang-undang tentang jaring pengaman sistem keuangan (JPSK),” ujar Agus.

Incoming search terms:

  • alamat ojk
  • alamat kantor ojk
  • lowongan otoritas jasa keuangan
  • alamat kantor otoritas jasa keuangan
  • Otoritas Jasa Keuangan Rekrutmen
  • alamat otoritas jasa keuangan

Original source : Info Rekrutmen Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian OSIS

- Pernahkah anda menjadi anggota OSIS? dan apa yang dimaksud dengan OSIS? berikut akan kami berikan sedikit ulasan tentang OSIS. OSIS (kepanjangannya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah) adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama((SMP)) dan Sekolah Menengah Atas((SMA)). OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing seorang guru yang dipilih oleh pihak sekolah yang biasa disebut dengan Pembina Osis.

Pengertian OSIS
Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS.

Tujuan yang melatarbelakangi berdirinya OSIS, tercantum dalam Undang – undang Dasar 1945, yang tertulis ” melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dan seluruhnya kegiatan OSIS diatur oleh Undang – undang nomor 20 tahun 2003.

Mengingat tujuan pendidikan dan pembinaan generasi muda yang ditetapkan baik di dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 maupun di dalam garis-garis besar Haluan Negara amat luas lingkupnya, maka diperlukan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang merupakan jalur pendidikan genteel yang sangat penting karena melalui sekolah, tujuan luhur penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, dapat diwujudkan secara lahiriah dan terwujud sesuai dengan cita – cita bangsa.


Original source : Pengertian OSIS

Lowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/lowongan-cpns-ombudsman-republik.htmlLowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Perwakilan dan Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Ombudsman Republik Indonesia mengun­dang warga negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menempati posisi sebagai :1 (satu) orang Kepala Perwakilan3 (tiga) orang Calon Asisten PerwakilanUntuk wilayah :Provinsi Sulawesi TengahProvinsi Kalimantan BaratProvinsi Sumatera SelatanProvinsi Jawa TengahProvinsi Sumatera BaratProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Nusa Tenggara BaratSesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, seleksi Kepala Perwakilan Dan Asisten Perwakilan Ombuds­man Republik Indonesia didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas genteel yang tinggi.
I. Persyaratan
A. Calon Kepala Perwakilan Ombudsman harus memenuhi syarat sebagai berikut :Warga Negara Indonesia;Bertaqwa kepada Tuhan YME;Sehat Jasmani dan Rohani;Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;Berusia barrier rendah 40 (empat puluh) tahun dan barrier tinggi 60 (enam puluh) tahun;Cakap, jujur, memiliki integritas genteel, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan;Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan Ombudsman.B. Calon Asisten Perwakilan Ombudsman harus memenuhi syarat sebagai berikut :Warga Negara Republik Indonesia;Berusia barrier rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan barrier tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;Pendidikan barrier rendah sarjana atau yang sederajat;Jujur dan berintegritas;Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; danBersedia tidak merangkap dalam jabatan negeri, anggota partai politik, advokat serta profesi lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.Sebagai kelangkapan persyaratan pendaftaran Kepala dan Calon Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa bersedia untuk :Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.Tidak merangkap menjadi Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Anggota partai politik dan profesi lainnya.Diberhentikan sementara dari jabatan organik (PNS) selama menjabat selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI.II. Waktu dan Tempat Pendaftaran


Original source : Lowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1