Menyoal banyaknya honorer k1 yang TMK dan diusulkan menjadi MK oleh pejabat di daerah

Sekarang ini menurut kabar di media massa yang saya baca, banyak pejabat di daerah yang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tenaga honorer k1 yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) agar dapat dilakukan verval ulang dan dimasukan menjadi memenuhi kriteria (MK). Sedangkan tenaga honorer k1 yang dinyatakan memenuhi kriteria dan diminta untuk dicoret dan dijadikan tidak memenuhi kriteria sangatlah sedikit.

Apalagi ditambah dengan adanya kabar yang masih perlu diperhatikan kebenarannya bahwa pihak bkd main aman dengan memasukan tenaga honorer k1 yang diikutkan dalam perekaman data honorer k2 yang menambah ruwet masalah karena terjadinya pembengkakan jumlah tenaga honorer k2 yang terdata yang menyebabkan kurangtepatnya kebijakan pemerintah yang diambil hanya karena disebabkan tidak validnya data.

Menurut saya pribadi pemerintah dalam hal ini pihak BKN harus konsisten dengan pernyataannya dahulu bahwa tenaga honorer yang sudah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) masih bisa dicoret jika terbukti datanya tidak benar sedang yang sudah dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) ataupun tidak lolos uji publik sudah tidak dapat diganggu gugat lagi.

Pihak pejabat didaerah jangan mau menangnya sendiri dengan tetap memaksakan keinginan sehubunganmisi honorer k1 ini. Segera hentikan polemik tentang honorer 1 dan segera fokus ke pengangkatan honorer k2 dan honorer yang mempunyai sk setelah taun 2005.

Semoga bermanfaat

Incoming search terms:

  • @snclavalin-gds com

Original source : Menyoal banyaknya honorer k1 yang TMK dan diusulkan menjadi MK oleh pejabat di daerah