Rekrutmen PTT Dinkes Banten Bermasalah

SERANG – Proses rekrutmen serta penempatan Pegawai Tidak tetap (PTT) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten diduga bermasalah. Selain calon PTT harus membayar lebih dari Rp 5 juta, juga ada PTT yang ditempatkan di RSUD Malingping. Sumber terpercaya INDOPOS (JPNN Group) yang juga orang dalam Dinkes Banten yang enggan disebutkan namanya mengatakan, PTT yang dimaksud adalah bidan dan perawat.

Sejak 2008 hingga 2010, Dinkes Banten merekrut kurang lebih 200 orang PTT untuk ditempatkan di puskesmas. Distinction PTT dibebankan kepada APBD Provinsi Banten. ”Namun, ada oknum yang memasang tarif bagi mereka yang hendak menjadi PTT. Nilainya di atas Rp 5 juta. Bahkan ada PTT yang ditempatkan di RSUD Malingping. Itu jelas menyalahi aturan kepegawaian,” terangnya.

Sumber itu juga mengatakan, distinction PTT itu Rp 1.452.500. Sedangkan PTT untuk daerah terpencil ditambah insentif Rp 1,5 juta. ”Jadi ditambah distinction tadi, kira-kira PTT mendapatkan Rp 2,9 juta sebulan,” cetusnya.

Dia menjelaskan, sejak 2010, Dinkes Banten memang tidak lagi merekrut PTT. Karena kewenangan penerimaan PTT diambil alih Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang honornya dibebankan kepada APBN. ”Kalau jumlah PTT pusat itu sekarang mencapai 400 orang. Dinkes Banten hanya sebatas mengusulkan,” ucapnya.

Incoming search terms:

  • dinkes banten
  • lowongan bidan
  • @mountdreams com
  • satpolpp lebak banten lowongan kerja
  • tahun 2016 satpol pp pemprov sumut wajib PNS
  • loker perawat di serang
  • namanama dokter umum yang tugas di daerah terpencil di Sultra

Original source : Rekrutmen PTT Dinkes Banten Bermasalah

Nasib Honorer Diluar K1-K2 Tak Jelas

JAKARTA–Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia pesimis pengangkatan honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bisa tuntas di 2014. Mereka memprediksi masalah yang sama akan muncul lagi ketika terjadi pergantian presiden.

“Pasti muncul lagi deh honorer tertinggal, karena sekarang ini di lapangan banyak sekali honorernya,” kata Penasehat Forum Honorer Kabupaten Malang, Nurul Yaqin, yang dihubungi, Selasa (12/6).

Menurutnya, pengklasifikasian tenaga honorer tertinggal menjadi dua kelompok yakni kategori satu (K1) dan K2, malah menjadi sumber masalah. Padahal, masih banyak tenaga honorer yang tidak termasuk K1 dan K2.

“Kenapa kita dikotak-kotakan begitu. Harusnya kita diperlakukan sama. Kalau seperti ini, apa ada jaminan tidak akan ada lagi payung hukum baru untuk menangani masalah honorer. Sebab, masih banyak honorer yang tidak terakomodir,” terangnya.

Dia mencontohkan kasus honorer di Jawa Tengah. Sebanyak 1000-an honorer teranulir yang belum terselesaikan masalahnya. “Mereka itu sudah dites dan diumumkan lulus tes. Tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh pemerintah. Nah ini mereka mau diapain, masa cuma K1 dan K2 yang diurusin pemerintah,” ketusnya.

Nurul mengakui, honorer menjadi objek politik dan proyek bagi kalangan tertentu. Karena itu, bila pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini dengan tuntas, bukan tidak mungkin ketika pergantian tampuk pemerintahan, masalah honorer akan mencuat lagi.

“Sudah pasti honorer teranulir akan minta diangkat lagi saat presiden baru. Begitu seterusnya karena pemerintah kita tidak tegas dalam menerapkan aturan,” pungkasnya. (Esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • kapan sk pengangkatan yg tlh lulus k II kab natuna
  • kapan keluar sk bupati atau sk honor tks tahun 2014 dpanyabungan kab mandailing natal kec panyabungan selatan

Original source : Nasib Honorer Diluar K1-K2 Tak Jelas

Mulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/mulai-2012-sistem-rekrutmen-cpns-bakal.htmlMulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional
Pemerintah mulai mengubah sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seketat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mulai tahun ini.

Menteri Pendayayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, penerimaan CPNS ini memang akan diubah layaknya UN di SMP dan SMA/ SMK dengan proses yang diawasi ketat.

Dia menjelaskan, proses penerimaan dimulai dengan dibuatnya soal ujian oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diketuai oleh Universitas Gajah Mada (UGM).

Konsorsium membuat soal per paket dengan sistem pengacakan sehingga antar peserta ujian tidak dapat saling mencontek. Dia menjelaskan, tidak akan ada intervensi selama pelaksanaan ujian yang tanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing kampus yang tergabung dalam konsorsium tersebut.

Dalam hal ini kampus akan bekerjasama dengan pemerintah di masing-masing daerah,” katanya di gedung Kemenpan dan RB, di Jakarta.

Mantan Plt Gubernur Aceh ini menjelaskan, jika ujian sudah selesai maka pemerintah kabupaten kota tidak lagi terlibat dalam penerimaan tersebut karena hasil ujian akan dibawa ke pemerintah provinsi untuk ditandatangani dan diumumkan oleh pejabat setempat. “Tidak lagi diproses di daerah namun oleh tim yang sudah dibentuk khusus,” ujarnya.

Azwar menambahkan, untuk menambah kepercayaan public dalam pengawalan dan pembuatan soal maka Kemenpan dan RB mengajak Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk turut serta. “Jadi soal dikirim ke Lemsaneg untuk diperiksa. Dikirim lagi ke daerah lalu dicetak,” terangnya. Pihaknya juga akan meminta bantuan kepolisian untuk mengawal distribusi soal.

Kemenpan dan RB tadi siang juga baru menekan nota kesepahaman bersama dengan Indonesia Corruption Mind (ICW) sehubunganmisi dengan pengawasan dan pengaduan masyarakat pada proses penerimaan aparatur negara ini. Menurut Azwar, LSM anti korupsi ini tidak hanya menjadi posko pengaduan namun juga ikut mengawal seleksi penerimaan CPNS mulai dari pembuatan soal hingga pengumumannya.

Awal keterlibatan ICW, bebernya, karena adanya keraguan dari Wakil Presiden Boediono atas transparansi dan akubtabilitas 10 PTN. Maka dari itu dia pun mengusulkan ICW masuk dalam seleksi ini. ICW, kata dia, diangap sebagai anti bakteri dalam proses penerimaan CPNS sebagai salah satu fase dalam reformasi birokrasi.

Azwar mengungkapkan, pada intinya keterlibatan 10 PTN, kepolisian dan ICW ini adalah pemerintah ingin menciptakan proses seleksi yang ramah untuk semua pihak namun juga serius untuk mencari aparatur negara yang berkualitas. Selain itu penerimaanya harus berdasarkan analisis kebutuhan dan peta jabatan. Dengan penerimaan yang bersih dari KKN ini, jelasnya, maka generasi emas yang akan datang pun akan semangat menjadi PNS.

Negara mengeluarkan uang rakyat ini untuk mencari kebutuhan tenaga pemerintahan yang melayani masyarakat. Selain itu menepis shame bahwa pemerinta itu bobrok dan tidak adil,” urainya.

Administrator ICW J Danang Widoyoko berpendapat, praktek suap dalam penerimaan CPNS itu memang benar adanya. Pasalnya, dia mengalami sendiri ketika adiknya ingin menjadi PNS di Jawa Tengah dimintai Rp90 juta jika ingin dinyatakan lulus. Praktek ini ada, terangnya, salah satunya disebabkan oleh kepentingan politik dimana kepala daerah menimbun uang sebanyak mungkin untuk maju dipemilihan berikutnya.

Kepala daerah juga menjanjikan para kolega dan pendukungnya kedudukan di instansi negara sebagai konsesi. Danang mengemukakan, integritas pemerintah dalam proses rekrutmen ini menjadi penting agar penerimaan PNS ini tidak lagi dipolitisasi.

Jika semakin dibiarkan, ujarnya, maka pemerintah akan gagal mendapatkan anak-anak terbaik bangsa yang ditempatkan di instansi negara. Sehubunganmisi dengan ditandatanginnya MoU dengan Kemenpan dan RB, ICW tidak akan menggantikan fungsi inspektorat jenderal atau kepolisian namun akan bersama-sama mereka mendukung agar proses penerimaan berjalan baik.

Jika ada indikasi pidana maka kami akan laporkan ke kepolisian, jaksa atau KPK. Kalau problema dalam perekrutan kami akan datang ke inspektorat,” imbuhnya. (ref : Detik)


Original source : Mulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional

Tenaga Ahli Bisa Langsung Jadi PNS

JAKARTA – Tidak hanya honorer kategori satu (K1) dan dokter yang langsung diangkat CPNS. Tenaga ahli untuk bidang-bidang tertentu juga mendapat perlakuan khusus. Di dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, pada Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan negara, tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS.”Jadi tenaga ahli di bidang tertentu yang tidak ada di kalangan PNS misalnya ahli nuklir, dan lain-lain bisa langsung diangkat CPNS. Tapi syaratnya, usia maksimal 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006,” ungkap Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo yang dihubungi, kemarin (3/6).Dijelaskannya, pengangkatan tenaga ahli tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun penetapan ini harus ada persetujuan dari Menteri PAN&RB serta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).”Jadi kalau pengangkatan dokter dan honorer K1 menjadi CPNS menjadi kewenangan pemerintah (Menpan&RB), sebaliknya tenaga ahli harus ditetapkan presiden atas usulan Menpan&RB,” terang guru besar Universitas Indonesia ini.Sama seperti dokter, pengkatan tenaga ahli tertentu menjadi CPNS dilakukan bertahap sampai tahun anggaran 2014. Sementara itu, tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD (kategori dua) dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi hingga 2014. Hal ini disesuikan dengan kemampuan APBN/APBD yang pengangkatannya secara bertahap mulai 2013.Di dalam PP 56 Tahun 2012, Pasal 6A menyebutkan, pengangkatan tenaga honorer K2 dilakukan melalui serangkaian tes. “Tesnya itu berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi, lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar, kompetensi bidang sesama tenaga honorer,” kata Eko Prasojo.Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer ini dilaksanakan satu kali, dengan materi tes kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh Menteri PAN&RB serta Mendikbud.”Pelaksanaan ujian tertulis di instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi,” terangnya.Di bagian lain, seluruh pemerintah daerah (pemda) diwajibkan menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang dibutuhkan dokter. Utamanya, fasilitas yang harus disediakan pemda keharusan itu diperuntukkan bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati.Menurut Eko, kewajiban pemda menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ini diatur dalam PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS. “Fasilitas ini bisa berupa kendaraan dinas, insentif bagi dokter, sebagaimana diatur oleh Menteri Kesehatan,” jelasnya.Kemudahan ini, lanjutnya, untuk merangsang para tenaga kesehatan khususnya dokter ahli agar bisa mengabdi di daerah yang tidak diminati. Pasalnya, di daerah-daerah terpencil sangat kekurangan tenaga dokter.”Selain bisa diangkat CPNS tanpa tes, dokter di wilayah terpencil akan mendapat berbagai fasilitas. Namun pada dokter ini harus bersedia ditempatkan di daerah tersebut smallest lima tahun,” terangnya.Dalam PP 56 Tahun 2012, dokter mendapat perlakuan sangat khusus. Di dalam Pasal 5 disebutkan, pengangkatan dokter menjadi CPNS dilakukan tanpa tes dan tidak melihat masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer.”Mereka hanya diperiksa kelengkapan administrasi saja untuk melihat umurnya maksimal 46 tahun dan benar-benar lulusan dokter,” pungkasnya.
Sumber : Jambi Self-determining

Incoming search terms:

  • lowongan pemda dki 2014 tenaga ahli
  • ropeg kemhan k2 lulus tambahan tni au th 2015

Original source : Tenaga Ahli Bisa Langsung Jadi PNS

Info Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Dinas Kesehatan Banten

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/info-rekrutmen-pegawai-tidak-tetap.htmlInfo Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Dinas Kesehatan Banten
Proses rekrutmen serta penempatan Pegawai Tidak tetap (PTT) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten diduga bermasalah. Selain calon PTT harus membayar lebih dari Rp 5 juta, juga ada PTT yang ditempatkan di RSUD Malingping. Sumber terpercaya INDOPOS yang juga orang dalam Dinkes Banten yang enggan disebutkan namanya mengatakan, PTT yang dimaksud adalah bidan dan perawat.

Sejak 2008 hingga 2010, Dinkes Banten merekrut kurang lebih 200 orang PTT untuk ditempatkan di puskesmas. Distinction PTT dibebankan kepada APBD Provinsi Banten. ”Namun, ada oknum yang memasang tarif bagi mereka yang hendak menjadi PTT. Nilainya di atas Rp 5 juta. Bahkan ada PTT yang ditempatkan di RSUD Malingping. Itu jelas menyalahi aturan kepegawaian,” terangnya.

Sumber itu juga mengatakan, distinction PTT itu Rp 1.452.500. Sedangkan PTT untuk daerah terpencil ditambah insentif Rp 1,5 juta. ”Jadi ditambah distinction tadi, kira-kira PTT mendapatkan Rp 2,9 juta sebulan,” cetusnya.

Dia menjelaskan, sejak 2010, Dinkes Banten memang tidak lagi merekrut PTT. Karena kewenangan penerimaan PTT diambil alih Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang honornya dibebankan kepada APBN. ”Kalau jumlah PTT pusat itu sekarang mencapai 400 orang. Dinkes Banten hanya sebatas mengusulkan,” ucapnya.

Aturannya, PTT itu dikontrak selama 3 tahun dan bisa diperpanjang dua kali. Jadi seluruhnya 9 tahun. Dia juga mengaku menyesalkan praktik pungutan bagi PTT itu. ”Itu yang selama ini tidak pernah terungkap. Saya bisa membuktikan banyak bidan atau perawat yang mengalami pungli. Tapi memang untuk pembuktiannya susah,” cetusnya lagi.

Incoming search terms:

  • pns bidan
  • pengumuman hasil pttd dinas kesehatan provinsi banten

Original source : Info Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Dinas Kesehatan Banten