RPP Honorer Tertinggal Bakal Terwujud dalam Waktu Dekat

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/rpp-honorer-tertinggal-bakal-terwujud.htmlRPP Honorer Tertinggal Bakal Terwujud dalam Waktu Dekat
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Honorer Tertinggal yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sampai saat ini masih kabur saja. Banyak kalangan masyarakat curiga RPP tersebut sama sekali tak adan dan hanya jadi alat bagi partai politik untuk kepentingan pemilu 2014 mendatang.

Namun anggapan itu dibantah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo. “RPP Honorer tertinggal sudah flat kok. Semua menteri sudah tanda tangan,” ujar Eko yang dihubungi, Senin, 28 Mei.

Posisinya saat ini, lanjut dia, sudah di meja Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan tinggal menunggu waktu. “Kalau maunya kita secepatnya. Tapi itukan hak prerogatif presiden. Namun honorer tidak usah khawatir, RPP-nya tetap akan diteken Presiden. Sudah ada di meja Presiden kok. Insya Allah dalam waktu dekat sudah ada,” lanjut Eko.

Mengenai investigasi 1200 laporan pengaduan hasil publikasi honorer K1 (honorer yang dibiayai APBN) oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan, serta Badan Kepegawaian Negara sampai sekarang masih berjalan. Sedangkan honorer K2 masih dalam tahap perekaman data. Apalagi, pemerintah memperpanjang waktu pemasukan laporannya.

Ditanya tentang tindaklanjut pengangkatan honorer menjadi CPNS, Eko menegaskan bahwa pemerintah tetap pada skenario awal. Yaitu honorer K1 yang sudah beres datanya langsung diangkat CPNS.

Sedangkan untuk honorer K2, setelah perekaman selesai masih dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi. Setelah data clear, honorer K2 yang lolos diikutkan dalam seleksi sesama mereka. Yang lolos tes diangkat CPNS, sedangkan yang gagal diberikan alternatif menjadi pegawat tidak tetap (PTT) pemerintah, dengan catatan masih dibutuhkan pemerintah. Bagi yang tidak dibutuhkan lagi, akan diberhentikan dengan mendapat kompensasi. (ref : Fajar)

Incoming search terms:

  • unipa kalender akademik tahun ajaran 2015/2016 jurusan D3 migas

Original source : RPP Honorer Tertinggal Bakal Terwujud dalam Waktu Dekat

Moratorium CPNS Belum Diputuskan Presiden

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengatakan pause penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang seharusnya berakhir tahun ini masih menunggu arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Azwar berharap sebelum tahun 2012 berakhir, sudah ada keputusan sehubunganmisi masalah ini. “Nanti kami lapor dulu dan tunggu arahan dari Presiden. Selain itu harus disepakati dulu detailnya seperti apa oleh tiga menteri,” kata Azwar di Jakarta, Jumat (28/12).Saat ini, disebutkan bahwa tiga menteri yang mengurusi soal kebijakan pause CPNS selain Menpan adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.Menurutnya,pause merupakan salah satu cara untuk menerapkan efisiensi anggaran belanja bagi PNS. “Yang penting bagaimana kami membuat manajemen kepegawaian,” ujar Azwar.Ia menegaskan bahwa meski kebijakan pause nantinya dihapus, bukan berarti semua daerah bisa dengan mudah mengangkat dan mendapat PNS.Kemenpan tetap akan memantau pelaksanaan penerimaan PNS sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan masing-masing daerah. “Dulu pause dimaksudkan agar ada semacam pengendalian PNS. Selama 2,5 tahun ini PNS berhasil kami kurangi 200 ribu orang. Ke depannya, jumlah PNS yang kami terima akan lebih sedikit dari yang pensiun, disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Azwar.Ia mencontohkan, pada penerimaan PNS sebelumnya, dari 60 ribu tempat yang dibuka, hanya menyerap sekitar 16 ribu. “Jadi kalau besok pause tidak berlaku, syarat penerimaan PNS tetap ketat. Yang penting manajemen kepegawaian berdasarkan analisa beban kerja dan jabatan. Jadi jabatan apa yang dibutuhkan dan tingkatnya apa,” ujar Azwar.Sehubunganmisi pemerataan distribusi penempatan PNS di daerah, Azwar mengakui hal ini tidak mudah. Untuk itu ia akan bekerja sama dengan Mendagri, gubernur, bupati dan walikota. “Yang terjadi sekarang, di kantor-kantor pemerintah banyak orang menganggur. Itu kami rapikan dulu. Kami pindahkan pegawai yang berlebih dan tidak kerja di satu tempat, ke tempat lain supaya dia fungsional,” kata Azwar.Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono menjelaskan, belanja pegawai di pemda saat ini masih tinggi, yaitu rata-rata 40-50 persen. Selain itu, baru sekitar 20 persen dari 524 pemerintah daerah (pemda) yang mematok belanja aparatur atau pegawainya di bawah 30 persen.Hal ini, menurutnya, membuat penggunaan anggaran di tingkat daerah belum efisien dan tidak sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ada juga daerah yang 80 persen anggarannya habis untuk belanja pegawai (gaji PNS),” ujar Marwanto.Marwanto mengatakan bahwa pemerintah saat ini, sedang membuat acuan bagi pemda agar lebih efisien dalam membelanjakan anggaran. Dalam acuan tersebut, belanja aparatur daerah dipatok maksimal 50 persen. Dengan acuan tersebut, ia berharap pemda dapat lebih berkualitas dalam mengelola anggaran, sehingga realisasi belanja modal dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terwujud dengan baik. “Tidak hanya fokus pada aparatur tetapi lebih mendorong kesejahteraan rakyat,” katanya. (Tri Handayani/Ant) Sumber : Suara Karya Online

Incoming search terms:

  • https://panselnas menpan go id/index php/12-formasi/daerah/provinsi/519-prov-nusa-tenggara-barat

Original source : Moratorium CPNS Belum Diputuskan Presiden

Kabar Gembira! Peluang Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS Dibuka Kembali

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/kabar-gembira-peluang-pengangkatan.htmlKabar Gembira! Peluang Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS Dibuka Kembali
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka kembali peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Peraturan ini juga mengatur tentang perlakukan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah namun penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD.

Dibukanya kembali peluang pengangkatan itu karena setelah dilakukan evaluasi sampai dengan Tahun Anggaran 2009, masih terdapat tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memenuhi syarat tetapi belum diangkat sebagai CPNS,” demikian publikasi yang disampaikan pemerintah seperti dikutip detikFinance dari situs Sekretaris Kabinet, Selasa (5/6/2012).

Adapun mengenai jumlah tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS akan ditentukan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penyebaran surat edaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2012 itu disebutkan adanya 2 (dua) kategori pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS, yaitu:Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja barrier sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia barrier rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada 1 Januari 2006;Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja barrier sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia barrier rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.”Bagi tenaga honorer yang dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012, dan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014,” bunyi penjelasan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a PP tersebut.

Tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS itu melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

Dokter dan Tenaga Ahli

Incoming search terms:

  • nasib bidan ptt
  • www infomasguru org
  • pengangkatan cpns gorontalo 2013
  • tentang pengangkatan k2
  • THL DI DINAS KEBERSIHAN KOTA BATAM gak bisa menjadi pns
  • pengankatan honerer jadi pns
  • kabar terbaru pengangkatan honore k2
  • Kabar terbaru k2 dari BKD lahat
  • kabar nasip tenaga honor terbaru
  • kabar honorer k2
  • kabar gaji honorer
  • Inpormasi pengangkatan jata pusat thn 2015
  • berita pengangkata honorer rssa malang
  • apakah ada k1 publikasi

Original source : Kabar Gembira! Peluang Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS Dibuka Kembali

BKN Mulai Sosialisasi Rekrutmen CPNS

JAKARTA, FAJAR – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menampung usulan penambahan kuota honorer kategori 2 (K2) di daerah. Termasuk, 100 honorer K2 di Kabupaten Bantaeng yang dianggap tercecer.

Kepala Bagian Humas BKN, Tumpak Hutabarat, mengatakan, selain Bantaeng, ada 13 daerah lainnya yang sudah mengajukan permintaan ke pemerintah pusat untuk menambah jumlah tenaga honorer. Daerah tersebut, mayoritas dari kawasan timur Indonesia, di antaranya, Kabupaten Wajo (Sulsel), Kota Jayapura, Kabupaten Monokowari, Dompu, Teluk Wondan, Alor, dan NTB.

Sehubunganmisi permintaan Bantaeng dan 13 daerah lainnya, Tumpak mengatakan, BKN akan tetap menampung permintaan daerah-daerah tersebut. Akan tetapi, apakah ditindaklanjuti atau tidak, pemerintah belum bisa mengambil kebijakan apa-apa. “Silakan ajukan saja, tapi diterima atau tidak urusan pemerintah pusat kan,” ujar Tumpak, di Jakarta, Senin, 18 Juni.

Apalagi kata Tumpak, waktunya sudah lama begitu. Pihaknya khawatir, ini akan memberikan peluang baru lagi ke daerah lain, untuk mengajukan honorer tertinggal. Kekhawatiran lainnya, permintaan penambahan kuota tersebut, bisa menjadi pintu masuk untuk menyusupkan honorer baru.

Bantaeng sendiri, telah mengirimkan 865 jumlah honorer ke BKN. Namun, setelah melakukan pendataan ulang, ternyata masih ada sekitar 100 orang yang tertinggal. Untuk itu, DPRD Bantaeng melalui Ketua Komisi I Anas Hasan, meminta ada tambahan kuota 10 persen.

Saat ini, BKN sementara fokus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012, yang ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Mei lalu. Isinya membuka kembali peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). PP ini juga mengatur tentang, perlakukan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, namun penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD.

Menurut Tumpak, dibukanya kembali peluang

Incoming search terms:

  • cpns bkn
  • data k2 susulan kab dompu
  • penyelewengan dana bpjs kabupaten wajo

Original source : BKN Mulai Sosialisasi Rekrutmen CPNS

RPP Honorer di Meja Presiden

JAKARTA, FAJAR – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Honorer Tertinggal yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sampai saat ini masih kabur saja. Banyak kalangan masyarakat curiga RPP tersebut sama sekali tak adan dan hanya jadi alat bagi partai politik untuk kepentingan pemilu 2014 mendatang.

Namun anggapan itu dibantah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo. “RPP Honorer tertinggal sudah flat kok. Semua menteri sudah tanda tangan,” ujar Eko yang dihubungi, Senin, 28 Mei.

Posisinya saat ini, lanjut dia, sudah di meja Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan tinggal menunggu waktu. “Kalau maunya kita secepatnya. Tapi itukan hak prerogatif presiden. Namun honorer tidak usah khawatir, RPP-nya tetap akan diteken Presiden. Sudah ada di meja Presiden kok. Insya Allah dalam waktu dekat sudah ada,” lanjut Eko.

Mengenai investigasi 1200 laporan pengaduan hasil publikasi honorer K1 (honorer yang dibiayai APBN) oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan, serta Badan Kepegawaian Negara sampai sekarang masih berjalan. Sedangkan honorer K2 masih dalam tahap perekaman data. Apalagi, pemerintah memperpanjang waktu pemasukan laporannya.

Ditanya tentang tindaklanjut pengangkatan honorer menjadi CPNS, Eko menegaskan bahwa pemerintah tetap pada skenario awal. Yaitu honorer K1 yang sudah beres datanya langsung diangkat CPNS.

Sedangkan untuk honorer K2, setelah perekaman selesai masih dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi. Setelah data clear, honorer K2 yang lolos diikutkan dalam seleksi sesama mereka. Yang lolos tes diangkat CPNS, sedangkan yang gagal diberikan alternatif menjadi pegawat tidak tetap (PTT) pemerintah, dengan catatan masih dibutuhkan pemerintah. Bagi yang tidak dibutuhkan lagi, akan diberhentikan dengan mendapat kompensasi. (jpnn/yun)

Sumber : Fajar


Original source : RPP Honorer di Meja Presiden