Penerimaan PNS Bergantung APBD

JAKARTA – Meskipun pemerintah akan mendapat 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) baru, tidak semua daerah bisa mengajukan rekrutmen.

Hanya daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya di bawah 50% yang boleh mengajukan untuk mendapat CPNS. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan- RB) Eko Prasojo mengatakan, penerimaan PNS tahun ini dibuka untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) dan reguler,di mana diprioritaskan bagi tenaga pendidik,kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya.

”Untuk K1,daftarnya sudah dipublikasikan dan tinggal menuju persetujuan wakil presiden yang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer,”kata Eko kepada SINDOkemarin. Bagi pemerintah yang akan mengajukan formasi CPNS, Kemenpan-RB akan menganalisis apakah APBD-nya di bawah 50% atau tidak.Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 kepada gubernur,bupati,dan wali kota. Kebijakan ini diambil karena jika belanja pegawainya terlalu besar maka akan menyedot anggaran terlalu banyak.

”Jika APBD-nya di atas 50%, kemungkinan kecil pengajuan pengangkatan CPNS disetujui,” tuturnya. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan- RB Ramli Effendi Naibaho menjelaskan, daerah yang meminta pegawai baru namun tidak memenuhi syarat maka akan ada pemindahan pegawai antarunit.Seperti saat Kemenkumham meminta penambahan pegawai di lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengambil dari PNS older yang memiliki latar belakang sosiolog, psikolog, atau sarjana agama. ”Mutasi ini akan diiringi dengan pendidikan latihan teknis serta pemantauan apakah tenaga yang ditempati itu kompeten atau tidak,”jelasnya. Namun untuk jabatan mendesak seperti dokter, perawat, penyuluh pertanian dan KB, teknisi jalan, serta penerbangan, pemerintah tetap membuka formasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.

”Kita akan kawal jumlahnya, seperti kepolisian minta berapa, KPK untuk bidang apa, lalu dokter dan perawat jangan sampai kurang di daerah-daerah. Namun kalau belanja pegawainya di atas 50% dan mereka ngotot meminta tambahan, kita akan tanya dulu mengapa sampai di atas 50%,”jelasnya. Diketahui, jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4.570.818 orang, yang terdiri atas 2.403.178 (52,58%) pria dan 2.167.640 (47,42%) adalah wanita.Sehubunganmisi dengan tingkat pendidikan,1.514.906 (33,14%) PNS lulusan S-1 atau sederajat, yang merupakan kelompok terbesar.

Sementara sehubunganmisi dengan kepangkatan,golongan III merupakan jumlah terbesar, yakni 2.141.780 (46,86%). Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, analisis APBD di bawah 50% itu merupakan kebijakan yang tepat. Pasalnya, jika belanja pegawai terlalu banyak untuk menggaji maka pembangunan akan terhambat. ”Harus ada rasio yang jelas berapa dana APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan. Jika dana pembangunan tersedot banyak ke gaji, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan,”terangnya.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak menutup-nutupi persentase belanja pegawai. Sebab di era pilkada langsung seperti saat ini, banyak pemerintah daerah yang membuka rekrutmen CPNS atas dasar utang budi. neneng zubaidah

Sumber : Harian seputar Indonesia

Incoming search terms:

  • https://panselnas menpan go id/index php/13-formasi/daerah/provinsi/kabkota/677-kab-jombang
  • http//panselnas menpan go id/index php/forum-2/13-daerah/provinsi ntb kab sumbawa
  • permenpan-rb no 251/skb/2014
  • info lowker perawat blud 2015
  • contoh surat lamaran kerja tenaga honorer kantor gubernur aceh
  • RSUD TAMIANG tipe? Lowongan perawat 2014?
  • Rsud nagan raya yang tidak ada str
  • rekutmen pegawai honorer pertanian 2015 sidoarjo com
  • perekrutan karyawan rsud sogaten kota madiun thn 2015
  • pengumuman penerimaan ptt di rsud sogaten kota madiun
  • Pengumuman calon honorarium polhut kabupaten pandeglang 2015
  • pan rb kenkeu abk
  • Nama nama yg lulus honorer apbd labusel
  • magang di rsud aceh tamiang ada gaji nya apa tidak
  • lowker dRSUD sogaten madiun
  • www syarat penerimaan cpns polhut prov ntb 2014 2015 go id

Original source : Penerimaan PNS Bergantung APBD

Pengusulan CPNS Honorer K1 Pemkot Pekalongan

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/pengusulan-cpns-honorer-k1-pemkot.htmlPengusulan CPNS Honorer K1 Pemkot Pekalongan
Sebagaimana dilansir dari SuaraMerdeka, di Pekalongan bahwa sebanyak 24 tenaga honorer kategori I di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekalongan, Agust Marhaendayana, menjelaskan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, tercatat ada 78 orang tenaga honorer kategori I di lingkungan Pemkot Pekalongan.

Menurut dia, dari 78 orang tenaga honorer kategori I itu, 54 orang di antaranya telah ditetapkan Menpan menjadi CPNS karena telah memenuhi persyaratan. Sementara 24 orang tenaga honorer kategori I lainnya telah diverifikasi ulang dan akan diusulkan lagi ke Menpan.

Ke-24 orang tenaga honorer kategori I lainnya telah diverifikasi ulang dan akan diusulkan lagi ke Menpan untuk ditetapkan menjadi CPNS,” terang Agust, Kamis (17/5).

Tenaga honorer kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tenaga honorer kategori I diangkat oleh wali kota melalui SK Wali Kota.

Selain itu, BKD Kota Pekalongan akan menginventarisir tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemkot Pekalongan. Agust menjelaskan, ada 297 orang tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemkot Pekalongan. “Mereka akan didata terlebih dahulu, kemudian diusulkan ke Menpan,” jelasnya.

Jumlah tersebut dipastikan tidak akan bertambah. Pemkot Pekalongan, lanjut dia, telah memutuskan tidak akan menambah jumlah tenaga honorer kategori II. Tenaga honorer kategori II adalah tenaga honorer yang diangkat oleh SKPD Pemkot Pekalongan. Tenaga honorer kategori II penghasilannya dibiayai bukan dari APBN ataupun APBD.

Incoming search terms:

  • cekdataguru dikdas@gmail com
  • PEREKUTAN pendaftaran bidan ptt 2014

Original source : Pengusulan CPNS Honorer K1 Pemkot Pekalongan

Pengumuman CPNS 2013: Birokrasi Ramai-Ramai Lelang Jabatan – PPCI

Terdapat 39 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah bakal melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang lowong. Promosi secara terbuka itu telah dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo menilai, perkembangan itu sangat menggembirakan. Menurutnya,  hal itu merupakan salah satu pengungkit penting dalam reformasi birokrasi yang  tengah menggelinding di berbagai instansi pemerintah.

“Promosi jabatan secara terbuka akan mendekatkan pada earn logic, sehingga karir PNS (Pegawai Negeri Sipil) lebih terjamin,” kata Eko Prasojo di kantor Kementerian PAN, Jakarta.

Eko meyakini, promosi terbuka itu juga akan menghindarkan terjadinya politisasi birokrasi yang selama ini banyak terjadi di daerah. Terutama kepada pejabat-pejabat eselon II di kabupaten/kota, dan eselon I di provinsi dan tidak menutup kemungkinan terjadi kepada pegawai eselon III ke bawah.

Menurutnya,  mekanisme pengisian jabatan untuk eselon I dan II  sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB meski masih terdapat beberapa kelonggaran.

Sehingga, sejumlah kementerian masih melakukan promosi terbuka di lingkungan kementerian, kabupaten, atau provinsi. Tetapi ke depan, kalau UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah disahkan, untuk pengisian jabatan eselon I dan II harus dilaksanakan secara terbuka dan juga bersifat  nasional.


Original source : Pengumuman CPNS 2013: Birokrasi Ramai-Ramai Lelang Jabatan – PPCI

Info CPNS Honorer K2 2013

Bagi para tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang telah masuk dalam daftar honorer kategori K2 tentunya sedang banyak menantikan info CPNS 2013 honorer K2 yang diangkat dari tenaga horoner ini. Demikian pula bagi para honorer yang telah mengadikan diri di Instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terdata dalam kategori 1.

Pengumuman CPNS horoner K2 ini bahwa sesuai Surat MenPAN-RB Nomor: B/751/M.PAN-RB/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 Kepala bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat menyampaikan bahwa Penyampaian data Tenaga Honorer K.II Kepada PPK Pusat dan Daerah tersebut jadwal pengumuman akan berlangsung sejak 27 Maret hingga 16 April 2013. Dalam mengumumkan item K.II, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik Pusat maupun Daerah agar mencantumkan persyaratan tenaga honorer sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 yo PP Nomor 43 tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010. (www.bkn.go.id)

CPNS Tenaga Honorer K2 Tahun 2013

Pada penerimaan cpns 2013 khususnya untuk kategori K2 ini akan diadakan Uji Publik terhadap daftar tenaga honorer kategori dua (KII) berlangsung tiga pekan, yakni pada 27 Maret-16 April 2013. Untuk itu, instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki tenaga honorer KII harus mengumumkan nama-nama tenaga honorer tersebut melalui web masing-masing atau pun media komunikasi lainnya.

Yang dimaksud dengan tenaga honorer 1 K1 seperti yang pernah dibahas di postingan sebelumnya jadwal penerimaan CPNS 2013 adalah honorer yang gajinya didanai dari APBN dan APBD, sedangkan kategori II adalah tenaga honorer K2 adalah honorer yang upahnya (gajinya) tidak bersumber dari APBN dan APBD. Masing-masing dari pembagian dan klasifikasi tenaga yang mengabdi dan honorer tersebut memiliki kesempatan untuk menjadi dan diangkat sebagai CPNS pada tahun 2013 ini.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi tenaga horoner K1 atau pun tenaga honorer K2 diantaranya yaitu :

  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
  2. Bekerja di Instansi Pemerintah.
  3. Memiliki masa kerja smallest 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
  4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan CPNS Hononer K2 Tahun 2013 ini dan juga mengenai jadwal penerimaan CPNS Tenaga Honorer Kategori K2 yaitu :

  • Bulan Maret 2013. Jadwalnya adalah penerimaan dan penyelesaian pengaduan dalam masa sanggah setelah uji publik, penyusunan dan penetapan kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013 oleh MenPAN&RB, penyusunan juknis pengadaan CPNS tahun 2013 oleh BKN
  • Bulan April 2013. Jadwalnya adalah penyusunan nominatif tenaga honorer kategori II yang tidak ada masalah, keputusan kepastian jumlah TH kategori II per instansi oleh BKN, pembuatan formulir pendaftaran dan tanda pengenal peserta ujian oleh instansi, pembuatan buku petunjuk/tata tertib ujian cpns 2013.
  • Juni 2013. Jadwal penerimaan cpns 2013 honorer bulan Juni ini adalah pembuatan master soal ujian kompetensi bidang / teknis oleh instansi pembina jabatan fungsional, penyampaian master soal (encrypt) dan formulir lembar jawab komputer ujian kompetensi dasar oleh konsorsium kepada Panselnas dan disimpan bersama ke brankas BRI disaksikan oleh Karo Humas/Inspektur KemPAN-RB.
  • Bulan Juli 2013. Jadwalnya adalah penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian kompetensi dasar dan kompetensi bidang oleh Instansi dan Panselnas, penyerahan master soal, formulir LJK ujian kompetensi dasar kepada instansi untuk digandakan dan didistribusikan ke lokasi tes, pelaksanaan ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang, penentuan kelulusan ujian kompetensi dasar sesuai dengan quick grade dan kompetensi bidang dan batas waktu penyampaian berkas.
  • Bulan Agustus 2013. Jadwal penetapan formasi dan penempatan tenaga honorer kategori II per instansi secara nasional berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.

Semoga dengan tenaga-tenaga horoner yang mendapat prioritas untuk menjadi CPNS tahun 2013 harus melalui berbagai jadwal untuk pnerimaan cpns tenaga honorer 2013 ini dan semoga bisa berhasil dengan baik dalam tiap ujian kompetensi untuk cpns dari tenaga honorer.

Pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai cpns dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer K2 dilaksanakan 1 (satu) kali dengan materi Tes Kompetensi Dasar (TKD)

Semoga bagi para tenaga pendidik guru yang masuk dalam kategori K2 bisa menjadi PNS tahun ini demikian pula bagi para tenaga kesehatan baik dokter, perawat, radiologi, analisis kesehatan yang telah masuk daftar base K2 juga bisa masuk dalam CPNS tahun 2013 ini.

Incoming search terms:

  • info k2
  • sk cpns k2
  • info cpns k2
  • cpns k2 2013
  • info guru honorer k2
  • cpns k2 kesehatan depag 2014
  • info k2 yang lolos cpns 2014 lumajang
  • kapan sk spt dan nip cpns prov lampung 2013 diserahkan
  • nip cpns k2

Original source : Info CPNS Honorer K2 2013

Kabar Gembira! Peluang Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS Dibuka Kembali

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/kabar-gembira-peluang-pengangkatan.htmlKabar Gembira! Peluang Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS Dibuka Kembali
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka kembali peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Peraturan ini juga mengatur tentang perlakukan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah namun penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD.

Dibukanya kembali peluang pengangkatan itu karena setelah dilakukan evaluasi sampai dengan Tahun Anggaran 2009, masih terdapat tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memenuhi syarat tetapi belum diangkat sebagai CPNS,” demikian publikasi yang disampaikan pemerintah seperti dikutip detikFinance dari situs Sekretaris Kabinet, Selasa (5/6/2012).

Adapun mengenai jumlah tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS akan ditentukan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penyebaran surat edaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2012 itu disebutkan adanya 2 (dua) kategori pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS, yaitu:Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja barrier sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia barrier rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada 1 Januari 2006;Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja barrier sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia barrier rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.”Bagi tenaga honorer yang dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012, dan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014,” bunyi penjelasan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a PP tersebut.

Tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS itu melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

Dokter dan Tenaga Ahli

Incoming search terms:

  • nasib bidan ptt
  • www infomasguru org
  • pengangkatan cpns gorontalo 2013
  • SK menkeu terbaru tentang GTT
  • tentang penghapusan tenaga honorer satpol pp oleh presiden
  • lowongan tenaga kontrak di pemerintah daerah kabupaten rembang bulan desember tahun 2014- 2015
  • upah honorer 2015
  • peluang gtt 2015
  • pemutihan honorer 2015
  • penerimaan honor sk bupati sumba timur tahun 2015
  • tpp honorer prov jateng 2015
  • rencana pemerintah kab Mamuju menaikkan gaji tenaga kontrak
  • kenaikan gajih pns dki 2015
  • kenaikan gaji honorer insetif 2015
  • kabar thl d kukar 2015
  • benarkah honorer satpol pp akan d angkat pns d thun 2015
  • Benarkah k2 yang tidak lulus ujian diangkat tahun 2015
  • berapakah gaji pegawai kontrak aceh
  • gaji honorer 2015
  • gaji satpol pp dki 2015
  • Gajih THL dinas perkebunan di kukar naik
  • hasil tes ujian guru kontrak labusel 2014
  • info cpns 2015 dari honor
  • informasi honorer dinkes batam
  • jumlah formasi guru yang lulus cat thl kab kukar
  • kabar penghapusan sertifikasi 2015
  • apakah gaji GTT SD januari 2015 naik

Original source : Kabar Gembira! Peluang Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS Dibuka Kembali

Kemenpan-RB Masih Verifikasi Data Tenaga Honorer

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) masih melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012.
“Sebelumnya kami telah melakukan verifikasi dan menghasilkan jumlah tenaga honorer sebanyak 72 ribu orang. Namun karena ada pengaduan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), maka tim verifikasi dari Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi kembali,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Naibaho saat jumpa pers di Jakarta, Jumat. Menurut dia, sebanyak 365 surat pengaduan tidak seluruhnya dilakukan verifikasi ke lapangan mengingat adanya daerah yang lokasinya jauh, namun pemilikannya dilakukan dengan cara memeriksa dokumen yang telah ada. Tak hanya itu, dari 85 pemerintah daerah yang mengajukan tenaga honorer kepada pemerintah pusat, baru 20 daerah yang telah mengirimkan analisa jabatan dan analisa beban kerja tenaga honorer itu kepada Kemenpan dan RB. Sementara sisanya belum mengirimkan, padahal batas waktu pengiriman hingga April 2012 lalu. Luasnya geografis di beberapa daerah menyebabkan laporan yang masuk menjadi terlambat, sehingga Menpan kembali mengeluarkan surat edaran yang memberikan batas waktu maksimal hingga 31 Mei 2012. “Kami minta daerah segera mengirimkannya, sehingga perekrutan tenaga honorer bisa dilakukan secepatnya. Kalau validasi data tenaga honorer telah selesai, pada Juni 2012 ini kami akan membuat formasinya dan pada Juli 2012 akan membahas masalah belanja pegawai,” katanya. Sekretaris Kemenpan dan RB Tasdik Kinanto, mengatakan tenaga honorer tertinggal untuk kategori I (tenaga honorer yang dibiayai dari APBN/APBD) dan kategori II (tenaga honorer yang bukan dibiayai dari APBN/APBD) akan segera diangkat menjadi CPNS, sesuai PP No 56 Tahun 2012. Adapun pokok-pokok materi PP 56 itu, jelasnya, meliputi pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, yang dilakukan untuk mengisi formasi 2012 berdasarkan data hasil verifikasi serta validasi tim pusat (Kemenpan dan RB, BKN, dan BPKP) yang telah diumumkan ke publik. Sedangkan honorer kategori II, pengangkatannya melewati seleksi kelengkapan administrasi, ujian tertulis kompetensi dasar, dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. “Untuk tenaga honorer kategori I pada 2012 diharapkan telah selesai, sementara tenaga honorer kategori II akan dilakukan secara bertahap dengan kurun waktu 2013-2014,” kata Tasdik. Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar serta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerja sama dengan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi). Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian, tambahnya, dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai tahun anggaran 2014. Di tempat yang sama, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, menambahkan dari 583 instansi yang ada di pusat dan daerah, 429 instansi sudah melakukan uji publik jumlah tenaga honorer kepada masyarakat, sementara sisanya belum melakukan hal itu.
“Dari 429 instansi tersebut, 111 instansi diantaranya menyatakan sudah “clear” mengenai data tenaga honorer dengan jumlah sebanyak 4.517 tenaga honorer,” katanya. (Tri Handayani/Ant)

Incoming search terms:

  • SKB MENKEU MENDIKBUD MENPAN No 251/SKB/215

Original source : Kemenpan-RB Masih Verifikasi Data Tenaga Honorer

Hati-hati Pegang Ijazah Palsu

JAKARTA – Sebentar lagi pemerintah membuka rekrutmen CPNS baru. Bagi yang berminat melamar formasi dengan ketentuan lulus S1, tidak ada salahnya mengecek reputation ijazah. Jangan-jangan ijazah yang dipegang adalah palsu atau bodong. Kondisi ini bisa muncul jika kuliah di kelas jauh yang dilarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wejangan ini disampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Achmad Jazidie. Larangan kampus menjalankan kelas jauh ini tertuang dalam surat edaran Dirjen Dikti nomor 2630/D/T/2000 tertanggal 22 September 2000.

Dia mengatakan, masyarakat harus waspada dengan keberadaan kampus-kampus yang masih bandel menyelenggarakan kelas jauh. Dia mengaku prihatin ketika terus-menerus mendapat laporan masih ada saja kampus-kampus yang menyelenggarakan kelas jauh.

“Ini sudah penipuan. Sudah tahu dilarang, tetapi tetap saja dilakukan,” kata dia. Jika ada masyarakat yang tidak mengerti, terus kuliah di kelas jauh ini, tentu sangat dirugikan. Pasalnya ijazah mereka unlawful atau bodong karena tidak diakui atau terdaftar di Kemendikbud.

Jazidie mengatakan, persoalan kuliah kelas jauh ini rata-rata sering muncul ketika diselenggarakan seleksi CPNS. Dia mengatakan, setiap masa verifikasi, seluruh BKD yang mendapat berkas-berkas ijazah dari si peserta ujian, selalu konfirmasi ke Kemendikbud. “Konfirmasi ini digunakan apakah ijazah calon PNS itu resmi atau unlawful,” tandasnya.

Jika ternyata ijazah itu didapat dari kuliah kelas jauh, pihak Kemendikbud langsung memastikan ijazah yang bersangkutan adalah palsu. Dengan demikian, peserta yang awalnya dinyatakan lulus seleksi CPNS ini bisa gugur saat pemberkasan. Pada kasus ini, banyak masyarakat yang nyata-nyata dirugikan tidak bisa berbuat apa-apa.

Untuk itu, mantan pembantu rektor III ITS itu berpesan supaya masyarakat harus selektif saat memilih kampus. Dia mengatakan, kelas jauh ini banyak dilakukan oleh kampus-kampus swasta di Jakarta. Kampus swasta ini membuka kelas jauh hingga ke luar pulau. Seperti di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Kampus swasta di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dilaporkan masih ada yang membuka kelas jauh.

Dalam prakteknya, kelas jauh ini kerap memasang iming-iming yang sangat menggiurkan kepada calon mahasiswa yang dibidik. Diantaranya, biaya kuliah murah, jam kuliah rata-rata dilaksanakan akhir pekan, dan gampang lulus atau mudah menyelesaikan program sarjana. “Siapa yang tidak kepincut dengan iming-iming seperti ini,” tutur Jazidie.

Dia lantas menjelaskan tanda-tanda atau ciri-ciri kelas jauh. Biasanya, kelas jauh ini dijalankan dengan meminjam ruko atau sekolah-sekolah di sebuah daerah. Tidak ada satupun karyawan dari perguruan tinggi yang menjalankan kelas jauh. Begitu pula dengan perpustakaan dan sarana penelitian lainnya. “Pokoknya hanya kuliah pulang saja,” tutur dia. Bahkan dosen-dosennya ada yang direkrut dari kampus-kampus gurem di daerah setempat.

Di saat keberadaan kelas jauh yang masih terus menghantui, Jazidien mengatakan berbeda dengan kampus yang menyelenggarakan kelas di luar domisili perguruan tinggi. Berbeda dengan kelas jauh, kuliah di kelas di luar domisili perguruan tinggi ini resmi. Sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009. Karena tergolong resmi, ijazah hasil kuliah di kelas di luar domisili ini resmi atau officially authorized.

Jazidie mengatakan, terdapat perbedaan yang tegas antara kelas jauh dengan kelas di luar domisili perguruan tinggi ini. Dia menuturkan, kampus yang menyelenggaraan kelas di luar domisili memiliki gedung tetap dan karyawan tetap yang ditempatkan di daerah tertentu di luar domisili resmi sebuah kampus. Selain itu, kampus ini tetap menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian) di kelas di luar domisili tadi.

Contoh kelas di luar domisili ini bisa dilihat di Universitas Gajah Mada (UGM). Kampus yang berdomisili di Yogyakarta ini, memiliki kelas di luar domisili yaitu di Jakarta. Kampus UGM di luar domisili ini menempati bangunan resmi seluas 18.688 measuring device persegi di atas lahan 6.300 measuring device persegi di Jalan Dr Sahardjo, Tebet, Jakarta Selatan.

Jazidie mengatakan, upaya UGM dalam membuka kelas di luar domisili ini officially authorized. Apalagi mereka juga tetap menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga menyediakan perpusatakaan, pegawai, dan sarana prasaranaa layaknya di kampus induk. “Jika kuliah di kelas di luar domisili tidak perlu khawatir. Yang jangan itu kuliah di kelas jauh,” pungkasnya. (wan)

Incoming search terms:

  • hasil yg lulus cpns cirebon dirjen pajak 2014 desember
  • perbedaan ijasah asli dan palsu
  • cara melihat ijazah sma terdftar di mendikbud
  • perbedaan ijazah asli dan palsu

Original source : Hati-hati Pegang Ijazah Palsu

Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2012/2013

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 892.1/1674/SJ tentang Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2012/2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 892.1/1743/SJ tentang Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2012/2013. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Bantul membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat untuk mengikuti pendidikan tinggi kepamongprajaan (Qualification IV) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pengumuman selengkapnya dapat diunduh melalui link sebagai berikut : Download Pengumuman Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2012/2013 Sumber : BKD Bantul

Incoming search terms:

  • ipdn 2013
  • stpdn 2013
  • stpdn bandung
  • pendaftaran ipdn 2013/2014
  • pendaftaran ipdn tahun 2013

Original source : Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2012/2013

Penerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/penerimaan-125000-cpns-tahun-2012.htmlPenerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD
Meskipun pemerintah akan mendapat 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) baru, tidak semua daerah bisa mengajukan rekrutmen.

Hanya daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya di bawah 50% yang boleh mengajukan untuk mendapat CPNS. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan- RB) Eko Prasojo mengatakan, penerimaan PNS tahun ini dibuka untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) dan reguler,di mana diprioritaskan bagi tenaga pendidik,kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya.

Untuk K1,daftarnya sudah dipublikasikan dan tinggal menuju persetujuan wakil presiden yang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer,” kata Eko. Bagi pemerintah yang akan mengajukan formasi CPNS, Kemenpan-RB akan menganalisis apakah APBD-nya di bawah 50% atau tidak.Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 kepada gubernur,bupati,dan wali kota. Kebijakan ini diambil karena jika belanja pegawainya terlalu besar maka akan menyedot anggaran terlalu banyak.

Jika APBD-nya di atas 50%, kemungkinan kecil pengajuan pengangkatan CPNS disetujui,” tuturnya. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan – RB Ramli Effendi Naibaho menjelaskan, daerah yang meminta pegawai baru namun tidak memenuhi syarat maka akan ada pemindahan pegawai antarunit.Seperti saat Kemenkumham meminta penambahan pegawai di lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengambil dari PNS older yang memiliki latar belakang sosiolog, psikolog, atau sarjana agama. ”Mutasi ini akan diiringi dengan pendidikan latihan teknis serta pemantauan apakah tenaga yang ditempati itu kompeten atau tidak,” jelasnya. Namun untuk jabatan mendesak seperti dokter, perawat, penyuluh pertanian dan KB, teknisi jalan, serta penerbangan, pemerintah tetap membuka formasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.

Kita akan kawal jumlahnya, seperti kepolisian minta berapa, KPK untuk bidang apa, lalu dokter dan perawat jangan sampai kurang di daerah-daerah. Namun kalau belanja pegawainya di atas 50% dan mereka ngotot meminta tambahan, kita akan tanya dulu mengapa sampai di atas 50%,” jelasnya. Diketahui, jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4.570.818 orang, yang terdiri atas 2.403.178 (52,58%) pria dan 2.167.640 (47,42%) adalah wanita.Sehubunganmisi dengan tingkat pendidikan,1.514.906 (33,14%) PNS lulusan S1 atau sederajat, yang merupakan kelompok terbesar.

Sementara sehubunganmisi dengan kepangkatan,golongan III merupakan jumlah terbesar, yakni 2.141.780 (46,86%). Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, analisis APBD di bawah 50% itu merupakan kebijakan yang tepat. Pasalnya, jika belanja pegawai terlalu banyak untuk menggaji maka pembangunan akan terhambat. ”Harus ada rasio yang jelas berapa dana APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan. Jika dana pembangunan tersedot banyak ke gaji, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan,” terangnya.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak menutup-nutupi persentase belanja pegawai. Sebab di era pilkada langsung seperti saat ini, banyak pemerintah daerah yang membuka rekrutmen CPNS atas dasar utang budi. (ref : SINDO)


Original source : Penerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD