Ganjar: Soal Tenaga Honorer, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas banyaknya tenaga honorer yang terelininasi pada mekanisme rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS).
“Pemerintah pusat harus bertanggung jawab. Ini sudah terkatung-katung lama sekali,” kata Ganjar selepas mendapat aspirasi paguyuban tenaga honorer teranulir di be a inhabitant Kencana Purbalingga. Ratusan tenaga honorer teranulir, dari sejumlah kabupaten di Jawa Tengah menyampaikan aspirasi mereka sehubunganmisi statusnya.
Menurut wakil rakyat dari dapil 7 tersebut, adanya tenaga honorer yang mulanya dinyatakan lolos namun kemudian dianulir merupakan bentuk penerimaan CPNC yang sangat lucu. “Ini dari awal nggak cermat,” kata dia.
Karena itu, melalui Komisi II, Ganjar terus menekan pemerintah untuk merehabilitasi reputation ratusan tenaga honorer tersebut. “Pendataan di akhir tahun harus selesai,” ucapnya.
Dia menambahkan, pendataan tenaga honorer teranulir tersebut sejatinya tidak merepotkan, karena sudah nampak jelas pada pengumuman penerimaan pada 2007 silam. Karenanya, pemerintah seharusnya tak sulit mendata.
Setelah pendataan rampung, sambung Politisi PDIP itu, akan ada verifikasi dan seleksi yang digelar secara khusus bagi tenaga honorer. Dengan metode seleki yang khusus pula, proses itu ditarget selesai April 2013. “Dari dulu itu sebenarnya semua oke. Problemnya itu di eksekusi dari keputusan. Sampai sekarang jadinya cuma janji-janji terus,” kata Ganjar Pranowo kepada wartawan.
Salah satu pengurus paguyuban tenaga honorer teranulir, Marwan mengatakan pihaknya akan menggandeng Pemerintah Provinsi Jateng untuk bertemu dengan pemerintah pusat. Ia berharap, Ganjar tetap bisa mengawal pertemuan itu.

Sumber : Suara Merdeka

Incoming search terms:

  • HASIL RAPAT ANGGOTA DPR RI KOMISI II DENGAN PEMERINTAH TENTANG EKS HONORER K2 YANG TIDAK LULUS TEST

Original source : Ganjar: Soal Tenaga Honorer, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

2012, Pemerintah Rekrut 125 Ribu PNS Baru

BALIKPAPAN, suaramerdeka.com – Pemerintah pada tahun 2012 ini akan merekrut 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggantikan PNS yang telah memasuki masa pensiun tahun lalu.
Hal ini dipaparkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar dalam pertemuan dengan 38 bupati dan wali kota dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah di Balikpapan Selasa (15/5).
“Tahun lalu, 2011, pemerintah benar-benar tidak merekrut PNS, kita pause karena saat itu PNS kita sudah berjumlah 4,7 juta orang. Tahun ini 125 ribu orang pensiun, jadi berkurang menjadi 4,57 juta orang,” ujarnya.
Menurutnya, dari 4.500 orang kebutuhan tenaga analis, sedikitnya 3.200 orang yang sudah didik. “Merekalah yang membuat analisis mengenai kebutuhan jabatan dan merekrut pekerja tetap. Kantor Menpan melayani formasi jabatan berdasarkan analisis peta jabatan tersebut,” sambung Menteri Abubakar.
Di sisi lain, saat ini, penerimaan CPNS terutama di daerah, juga berdasar atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menteri Abubakar menyebutkan CPNS hanya boleh diterima daerah yang item belanja pegawainya pada APBD saat itu tidak melebihi 50 persen dari total nilai APBD tersebut.
“Makanya kurangi belanja perjalanan dinas, kurangi rapat kerja di luar,” kata Menteri Abubakar.
Pada kesempatan itu juga Menteri Abubakar menargetkan pada tahun 2014 nanti seluruh provinsi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan penggunaan keuangan yang diperiksa BPK maupun BPKP.
Karena itu juga pihaknya minta Pemprov, termasuk juga pemerintah kabupaten dan pemerintah kota meminta bantuan akuntan untuk membuat laporan keuangan yang sahih.

Sumber : Suara Merdeka


Original source : 2012, Pemerintah Rekrut 125 Ribu PNS Baru

Ketua DPRD Karanganyar Dukung Guru Honorer ke BKN

KARANGANYAR, suaramerdeka.com - Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Sumanto meminta agar nasib para guru honorer segera dipertanyakan kepada pemerintah pusat. Ketua DPRD juga sudah meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar Samsi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwarno, beserta Komisi I DPRD serta perwakilan guru honorer untuk berangkat dan meminta kejelasan reputation kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Berdasarkan data dari 196 guru honorer yang ada di Kabupaten Karanganyar, baru 46 orang yang sudah mendapat kepastian bisa segera diangkat menjaaci CPNS, sedangkan sisanya tidak jelas sampai sekarang. “Kami memberikan dukungan kepada para guru honorer yang mempertanyakan reputation ke BKN di Jakarta,” tandas Sumanto ketika ditemui di Gedung DPRD setempat.
Dia mengemukakan, sebelumnya sudah memanggil BKD Karanganyar, namun hasilnya ternyata mentok terganjal aturan dari BKN di Jakarta. Wakil rakyat dari PDIP itu mengungkapkan, kepergian para guru honorer baik yang masuk dalam Kategori 1 (K1) atau pun Kategori 2 (K2) adalah mempertanyakan reputation dan nasib mereka. Mengingat keputusan atau kewenangan tentang nasib mereka menjadi ranah pemerintah pusat melalui BKN pusat.
“Dari ratusan guru honorer yang ada di Karanganyar, banyak sekali di antara mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” tandasnya.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masa kerja tenaga honorer yang bisa diangkat adalah smallest satu tahun sejak Januari 2005. Namun yang terjadi di Kabupaten Karanganyar, banyak reputation guru honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun tidak jelas sampai sekarang.

Sumber : Suara Merdeka

Incoming search terms:

  • Pelantikan cpns K2 Muba
  • nip k2 muba

Original source : Ketua DPRD Karanganyar Dukung Guru Honorer ke BKN

72.000 Tenaga Honorer Akan Diangkat Jadi PNS

JAKARTA, suaramerdeka.com – Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama dengan Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah melakukan melakukan verifikasi terhadap 152 ribu pegawai honorer kategori 1 (K1), atau pegawai honorer yang penghasilannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan, dari hasil verifikasi terhadap 152 ribu tenaga honorer kategori 1 di seluruh instansi pemerintah dan daerah di tanah air, hanya ada 72 ribu tenaga honorer yang datanya dianggap convincing.
Sesuai ketentuan PP, terhadap mereka dilakukan uji publik. Sebanyak 523 instansi pusat dan daerah sudah melakukan uji publik dan yang sudah melaporkan ada 429 instansi, sementara 94 instansi saat ini tengah lakukan uji publik.
“Dari hasil uji publik, ada 111 instansi yang menyatakan sudah clear, karena tidak ada nag. Dari jumlah itu, tercatat ada sebanyak 4.517 tenaga honorer kategori 1 yang sudah clear,” kata Eko, Minggu (10/6).
Dari laporan yang diterima BKN, lanjut Eko, surat hasil uji publi dan analisa jabatan ada yang ditandatanganai oleh bupati, ada wali kota, Wakil Bupati, ada juga yang ditandatanganai Sekda. Hanya beberapa yang ditandatangani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Dia menambahkan, laporan dari Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) ada 574 surat. Isinya bukan pengaduan, tapi umumnya berupa penjelasan. Sedangkan dari perorangan sebanyak 254 surat, termasuk yang menyangkut dirinya. “Ada dari masyarakat yang mengatakan semuanya tak benar,” ujar Eko.
( trb / CN31 )

Sumber : Suara Merdeka


Original source : 72.000 Tenaga Honorer Akan Diangkat Jadi PNS

5.735 GTT/PTT Solo Tunggu Pencairan Tunjangan

SOLO, suaramerdeka.com - Sejumlah 5.735 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Surakarta resah. Pasalnya, tunjangan bagi mereka untuk periode Januari- Juni yang biasanya cair pada awal semester belum juga cair.
Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Surakarta, Asmuni, mengatakan pada awal tahun guru dan pegawai yang berhak memperoleh tunjangan sudah diminta mengumpulkan berkas-berkas sebagai persyaratannya. Pengumpulan sudah selesai dan diberitahu oleh pihak dinas jika dana akan cair pada akhir Mei.
“Pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan dinas sudah meyakinkan jika cair Akhir Mei. Tapi sampai sekarang kok belum juga ada kabar,” kata Asmuni pada wartawan, Senin (4/6).
Dijelaskannya, dari ribuan guru tersebut, sebanyak 3.750 guru berhak mendapat tunjangan fungsional dari APBN yang nominalnya Rp 300 ribu. Sejumlah 185 guru berhak atas tunjangan kesejahteraan dari APBD provinsi dengan nominal Rp 150 ribu, dan 1.800 guru berhak atas insentif dari APBD Kota dengan nominal Rp 100 ribu.
Menurutnya, tunjangan ini biasanya dicairkan per triwulan atau per semester. Meski per semester, lanjutnya, biasanya dicairkan pada awal semester, sehingga uang bisa segera digunakan oleh guru yang berhak menerimanya.
Asmuni mengatakan beberapa guru telah mengeluh sehubunganmisi keterlambatan ini. Mereka berharap PGSI bisa menjadi tangan panjang GTT/PTT untuk menyelesaikan keterlambatan permasalahan ini. “Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan dinas, tapi belum juga ada jawaban. Oleh karenanya, saat ditanya guru, saya juga belum bisa jawab,” kata Asmuni.

Sumber : Suara Merdeka

Incoming search terms:

  • ptt dokter 2013
  • www PTTbidan-sulsel2013 com
  • penma kab kediri
  • ptt dokter gigi 2013
  • info gaji tetap gtt dan non pns

Original source : 5.735 GTT/PTT Solo Tunggu Pencairan Tunjangan