Kepala Desa Bantu CPNS Demo Bupati

PIRU, KOMPAS.com - Seorang kepala desa membantu demonstrasi ratusan CPNS pada Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jakobus Putileihalat. Unjuk rasa itu sehubunganmisi masalah pembagian SK CPNS tahun 2010 yang dinilai sarat pelanggaran.
Kepala Desa dimaksud bernama H.J Latulumamina di Desa Kasie, Kecamatan Taniwel Kabupaten SBB. Latulumamina yang disebut juga sebagai Raja itu bahkan ikut berorasi menyampaikan aspirasi ratusan CPNS.
“Saya minta Bupati Jakobus Putileihalat segera memperjelas reputation ratusan CPNS yang hanya diberikan SK honorer ini, masa mereka dinyatakan lolos seleksi, kok SK-nya honorer, ada apa ini,” teriak Latulumamina dalam orasinya.
Ia menilai, kebijakan Jakobus yang hanya memberikan SK PNS pada sebagian CPNS yang dinyatakan lolos seleksi sangat keliru dan telah merugikan ratusan CPNS di kabupaten tersebut. “Kebijakan ini harus segera dibatalkan, mereka sudah dinyatakan lolos, mengapa tidak diberikan SK sama dengan CPNS lainnya,” ungkap Latulumamina.
Dalam aksinya, ratusan CPNS ini sempat merusak sejumlah kantor pemerintahan di kabupaten tersebut dengan cara melempari dan merusak jendela kantor. Ratusan pendemo ini marah karena tuntutan mereka untuk membatalkan pembagian SK itu tidak digubris pejabat pemerintah setempat.
Sekda Kabupaten SBB Mansyur Tuharean dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SBB, Judit Louhenapessy bahkan terlibat adu mulut dengan pendemo. Pendemo meminta kedua pejabat tersebut agar menandatangani kesepakatan pembatalan SK CPNS, namun keduanya tidak setuju.
Hingga berita ini dipublikasikan, ratusan pendemo ini masih menduduki kantor BKD SBB. Mereka baru akan membubarkan diri setelah tuntutan mereka dipenuhi.

Sumber : Kompas

Incoming search terms:

  • koran kompas skb 3 menteri menkeu mendikbud menpan
  • nip k2 tanjab barat
  • sk k2 kab seram bagian barat

Original source : Kepala Desa Bantu CPNS Demo Bupati

Juni 2013, Honorer Dites dan Seleksi menjadi CPNS

Indikasi adanya tenaga honorer kategori II (TH KII) siluman ternyata terbukti. Dari jumlah awal TH KII yang mencapai 600 ribu orang lebih, ternyata setelah diaudit khusus menyusut tinggal 562.095 orang. Mereka siap diangkat menjadi CPNS tahun depan, jika lulus seleksi.

 Rencana dan strategi pengangkatan TH KII ini dipaparkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di hadapan anggota Komisi II DPR, “menuju pengangkatan mereka (TH KII) sudah mulai dikebut sekarang. Kami optimis pengangkatan bertahap mulai tahun depan,” kata dia.

 Secara garis besar, rencana pengangkatan TH KII ini dimulai bulan ini dengan agenda penyusunan item atau daftar TH KII di instansi pusat maupun daerah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Puncak agenda pengangkatan ini terjadi pada Juni 2013, yaitu ketika masuk tahap ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Proses ini ditutup dengan pengiriman NIP dan penetapan SK CPNS pada Desember 2013.

 Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemen PAN-RB Ramli Naibaho mengatakan, ada perbedaan mendasar dalam pengangkatan CPNS dari kelompok TH KII ini. Dia mengatakan, pada umumnya formasi CPNS baru ditentukan dulu sebelum ujian dijalankan.

 ”Tetapi untuk TH KII ini, ujian dulu dilaksanakan baru setelah itu kami merancang formasi dan sebaran atau penempatan mereka,” tutur Ramli. Upaya ini dilakukan karena jumlah TH KII masu cukup banyak. Selain itu, potensi banyaknya TH KII yang gugur atau tidak lolos dalam ujian tes kompetensi dasar nanti juga menjadi pertimbangan.

 Ramli menuturkan jika setelah ujian nanti, akan diumumkan nama-nama TH KII yang berhasil melampaui quick grade. Nama-nama mereka lantas disimpan kemudian akan dikombinasikan dengan formasi dan alokasi yang ditetapkan pada Agustus 2013.

 ”Jadi saya tekankan TH KII yang lulus ujian belum tentu diangkat. Karena bergantung pada berapa besar formasi yang ditentukan nanti,” ujar Ramli. Dia mengatakan jika banyaknya formasi CPNS dari kelompok TH KII ini juga bergantung pada keuangan negara.

 Ramli mengatakan tidak mungkin akan membuka formasi CPNS dari kelompok TH KII ini sebanyak-banyaknya tetapi dari segi anggaran negara untuk gaji mereka tidak mencukupi. “Jadi keberadaan anggaran ini penting,” katanya. Namun Ramli mengatakan para TH KII tidak memikirkan soal formasi dulu. Dia meminta para TH KII yang nanti ditetapkan berhak ikut ujian, kosentrasi untuk mengerjakan ujian.

 Deputi Informasi Kepegawaian BKN Yulina Setiawati menuturkan, jumlah TH KII yang berjumlah 562.095 itu belum closing. Jumlah itu berpeluang bertambah karena saat ini masih ada 16.245 orang TH KII yang belum terekam datanya. “Nama-nama TH KII yang benar-benar fix dan berhak ikut ujian nanti dipastikan setelah uji publik,” katanya.

 Yulina lantas memparkan perkembangan pengangkatan langsung TH Kategori I (KI) menjadi CPNS. Dia mengatakan proses ini on schedule dan ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Dia mengatakan, pengangkatan ini menunggu SK formasi dari Kemen PAN-RB.

 Hasil audit feature swear an oath (QA) pada 15 Oktober menunjukkan bahwa TH KI yang memenuhi kriteria di instansi pusat berjumlah 15.040 orang dan di instansi daerah sejumlah 32.582 orang. Para TH KI yang lulus audit inilah yang nantinya diangkat langsung menjadi CPNS.


Original source : Juni 2013, Honorer Dites dan Seleksi menjadi CPNS

Timeline pengangkatan tenaga honorer update desember 2012

Dulu saya sudah pernah menulis tentang timeline pengangkatan tenaga honorer, dan sekarang akan saya coba bring up to date. Tulisan ini adalah pendapat saya pribadi setelah memperhatikan berita-berita seputar pengangkatan tenaga honorer menjadi pns. Untuk mudahnya saya akan mencoba membuat urutannya tentunya sesuai prediksi dan pendapat saya.
1. Pengangkatan tenaga honorer kategori 1 yang sudah clear. (Periode Desember 2012 – Januari 2013)
Tenaga honorer yang sudah dinyatakan clear oleh BPKP dan telah lolos QA akan mulai pemberkasan baik ditingkat pusat dan daerah dan akan mulai keluar SK CPNS terhitung mulai 1 desember 2012. Dalam periode ini banyak tenaga honorer yang tidak puas dan melakukan protes karena merasa berhak diangkat menjadi CPNS namun dinyatakan tidak lolos QA BPKP. Dalam periode ini juga sebagian tenaga honorer harus bersabar karena proses QA BPKP belum selesai implicit name belum clear sehingga belum dapat diangkat menjadi PNS.
2. Pengangkatan tenaga honorer kategori 1 yang belum clear pada pengangkatan tahap 1. (Periode Februari 2013 – Maret 2013)
Pada periode ini yaitu sekitar awal bulan februari tenaga honorer kategori 1 yang sebelumnya dinyatakan belum clear sudah dinyatakan clear dan tentu saja ada juga yang tidak lolos.


Original source : Timeline pengangkatan tenaga honorer update desember 2012

BKN tegaskan SK CPNS dicabut apabila ada pemalsuan data

Mamuju (ANTARA News) – Badan Kepegawaian Negara Regional Sulawesi dan Maluku, menyampaikan, Surat Keputusan (SK) gubernur pengangkatan 718 tenaga honorer lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan dicabut apabila ada diantaranya melakukan pemalsuan data.

“Jika ada data palsu yang dilampirkan lantas lolos keluar SK gubernur pengankatan tenaga distinction menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka kami tidak akan segang-segang untuk mencabut kembali. Itu pelanggaran keras terhadap Undang-Undang,” kata Kepala Kantor Regional (Kanreg) Wilayah IV Sulawesi dan Maluku, Usman Gumadi di Mamuju, Sabtu.

Menurutnya, pemalsuan data seperti ijazah palsu salah satu pelanggaran keras sehingga tak ada alasan untuk dilakukan perbaikan.

“Data ijazah palsu atau rekayata adalah pelanggaran pidana dan termasuk melanggar Undang-Undang kepegawaian,” ungkap dia.

Gumadi menyampaikan, data base usulan tenaga honorer lingkup Pemprov Sulbar semula berjumlah 796 orang.

Namun kata dia, hanya 718 orang yang dilakukan proses dibuatnya SK untuk menjadi CPNS sebelum mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil.

“Beberapa penyebab sehingga ada diantara yang tida di proses SK nya diantaranya akibat 41 orang dinyatakan lulus pada formasi umum, enam orang meninggal dan 31 orang dianggap tak memenuhi syarat,” ujarnya,

Ia menambahkan, pengangkatan CPNS secara massal di Sulbar ini merupakan sudah melalui kebijakan pemerintah pusat.

“Pengangkatan secara massal CPNS di Sulbar ini akan dibiayai APBN dan itu sudah melalui perhitungan yang matang dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
(KR-ACO/S016)

Incoming search terms:

  • penghitungan masa kerja cpns K2

Original source : BKN tegaskan SK CPNS dicabut apabila ada pemalsuan data

September, Penetapan SK CPNS dari Honorer K1

JAKARTA – Ini kabar bahagia bagi para honorer yang sudah masuk kategori satu (K1). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mempercepat proses penetapan reputation para honorer tersebut menjadi CPNS. Rencananya, penetapan SK CPNS oleh instansi dimulai minggu ketiga September hingga akhir November 2012.

Incoming search terms:

  • kemenpan-rb
  • www bkn go id sk dan nip cpns k1
  • K1 DEPAG
  • www kemenpan Rb go id
  • menunggu hasil penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi UNTUK BEA CUKAI PERKAPALAN

Original source : September, Penetapan SK CPNS dari Honorer K1

289 CPNS Wajib Kembalikan Gaji

KUALATUNGKAL – Sungguh malang nasib 289 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat). SK pengangkatan semua pegawai itu, diduga tidak sah. Atas itu, jika benar-benar terbukti, kesemuanya diminta mengembalikan gaji yang sudah terlanjur dibayar oleh negara ke institusi sehubunganmisi. Total uang yang harus dikembalikan ke negara berkisar Rp 7 miliar. Fakta ini didapat dari hasil rapat pertemuan Komisi I DPRD Tanjab Barat, utusan Bidang Hukum Setda Tanjab Barat, dengan pejabat Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri (Depdagri) di Jakarta belum lama ini. Isi pertemuan itu tentang pernyataan bahwa SK PNS sebanyak 289 orang tidak sah implicit name ilegal. Selain adanya hasil keputusan yang menyatakan SK tersebut ilegal, Bupati Tanjab Barat Usman Ermulan mengeluarkan keputusan bahwa 289 CPNS itu harus mengembalikan gaji pra jabatan yang telah mereka terima terhitung sejak Januari 2011. “Kembalikan, kalau itu cacat hukum. Tidak ada urusan itu,” kata bupati dua periode di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ke Tujuan tersebut di hadapan sejumlah wartawan, kemarin (11/6). Usman menambahkan, dia bersikukuh tidak mau menandatangani 289 SK bermasalah tersebut. “Siapa yang perintahkan saya teken (tanda tangani, red) SK. Bukan urusan saya. Tanyakan sapa yang teken. Makanya jadi bupati itu agak pintar dikit, jangan asal teken,” tukas Usman, sekenanya. “Kita tunggu surat resmi dari Kemendagri yang menyatakan SK itu ilegal. Saya tidak mau memperbaiki. Orang yang salah, saya yang memperbaiki. Sebelum ada surat resmi dari Kemendagri itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa,” tandasnya. Diperkirakan jika satu PNS mendapat gaji sebesar Rp 1,5 juta atau senilai 80 persen dari gaji, maka jika dikalikan atas 289 PNS bermasalah tersebut, maka akan ada sekitar Rp 7 miliar yang akan dikembalikan ke kas negara. Kronologis alasan tidak sahnya tanda tangan SK CPNS itu, disebabkan adanya periode jeda masa pergantian Bupati Tanjab Barat Safrial dengan Bupati Tanjab Barat yang baru Usman Ermulan. Akibatnya, SK CPNS yang ditanda tangani Bupati Tanjab Barat sewaktu itu, Safrial, pada 24 Januari 2011 dinilai tidak sah oleh Usman Ermulan. Alasannya, Safrial diberhentikan Mendagri pada 29 Desember 2010, tepatnya tiga hari sebelum Usman Ermulan dilantik menjadi Bupati Tanjab Barat. Semestinya sejak diberhentikan, Safrial tidak lagi boleh mengeluarkan tanda tangan dalam bentuk apapun atas nama pemerintah kabupaten. Hingga berita ini diturunkan, mantan Bupati Tanjab Barat Safrial MS, belum bisa dihubungi Jambi Self-determining. Sementara, anggota Komisi I DPRD Tanjab Barat H Syaifuddin berpandangan, bupati yang sudah diberhentikan Mendagri, seharusnya tidak diperbolehkan mengambil kebijakan yang bersifat prinsip. Kalaupun harus ditandatangani SK CPNS, Gubernur Jambi seharusnya menandatangai surat pelaksana tugas bupati. “Hasil pertemuan kami, secara resmi diketahui tanda tangan SK CPNS itu tidak sah karena sudah diberhentikan Mendagri,” tandas H Syaifuddin. Sumber : Jambi Self-determining

Incoming search terms:

  • Biro Pegawai Depkes

Original source : 289 CPNS Wajib Kembalikan Gaji