Gaji PNS bakal Naik Hanya 7% pada Tahun 2013

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/gaji-pns-bakal-naik-hanya-7-pada-tahun.htmlGaji PNS bakal Naik Hanya 7% pada Tahun 2013
Rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/ Polri disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyesuaian yang dilakukan pun hanya sebesar tujuh persen pada 2013.

“Dukungan DPR ini merupakan salah satu poin dalam arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2013,” ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran, Joko Wijianto, dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Joko melanjutkan, DPR juga menyetujui untuk meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota Polri/ TNI sebesar rata-rata tujuh persen yang mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim.

Selain itu, hal-hal yang juga telah disetujui adalah menuntaskan program reformasi birokrasi pada kementerian/ lembaga (K/ L), sekaligus melakukan evaluasi kebijakan anggaran remunerasi K/ L dalam rangka reformasi birokrasi sehubunganmisi implementasinya. “Terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan penyempurnaan,” paparnya.

Sekadar informasi, pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir menaikkan gaji PNS dan anggota Polri/ TNI tiap tahunnya sebesar 10 persen. Belanja pegawai dalam APBN merupakan salah satu yang besar pengeluarannya. (ref : Okezone)

Incoming search terms:

  • uu asn
  • remunerasi kemenag
  • Remunerasi kemenkumham
  • remunerasi kemendikbud 2013
  • gaji pns 2013
  • remunerasi 2013
  • remunerasi kemenkumham 2013
  • kenaikan remunerasi kemenkumham
  • remunerasi pns 2013
  • remunerasi tni 2013
  • remunerasi kementerian perhubungan
  • Remunerasi kementerian agama
  • ruu asn 2013

Original source : Gaji PNS bakal Naik Hanya 7% pada Tahun 2013

Info Rekrutmen Otoritas Jasa Keuangan


berikut adalah tulisan di situs kontan.. hanya saja setau saya nantinya pegawai OJK itu bukanlah PNS..biarpun gaji dari APBN.. jadi mungkin seperti pegawai BI yang memiliki standar dan aturan kepegawaian tersendiri..

siapa minat ?

PENGESAHAN UU OTORITAS JASA KEUANGAN
Rekrutmen PNS untuk OJK pada Oktober 2012
Oleh Muhammad Yazid – Kamis, 27 Oktober 2011 | 18:47 WIB

Tweet
0 Komentar
Telah dibaca sebanyak 2252 kali
Komentar

JAKARTA. Setelah melalui proses pembahasan selama 12 tahun, Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) akhirnya disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (27/10). Dalam aturan tersebut OJK akan mengambil alih tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta tugas Bank Indonesia untuk sektor pengawasan perbankan.

OJK akan efektif beroperasi mulia 1 Januari 2013. Di mana, sebelumnya Bapepam-LK sudah melebur ke dalam struktur organisasi OJK, sedangkan untuk peralihan BI ke OJK batas waktu ialah pada 31 Desember 2013. Sumber daya manusia (SDM) di kedua lembaga tersebut mengisi formasi pejabat dan pegawai di OJK. Selain itu, OJK juga akan melakukan perekrutan karyawan baru.

Dalam draf UU baru tersebut, disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat dan pegawai, dewan komisioner menggelar proses rekrutmen secara terbuka. Seluruh pejabat dan pegawai baik yang berasal dari BI, Bapepam-LK LK, dan hasil perekrutan akan diangkat pada Desember 2012. Sedangkan untuk proses perekrutan terbuka tersebut akan digelar pada Oktober 2012.

Ketua Pansus RUU OJK Nusron Wahid mengatakan, sebelum proses perekrutan digelar dewan komisioner terlebih dahulu melakukan kajian formasi apa saja yang dibutuhkan OJK. “Rekrutmen SDM baru OJK memang mutlak diperlukan, kapan waktu pelaksanaannya itu kewenangan dewan komisioner,” kata dia kepada KONTAN di sela-sela rapat paripurna pengesahan RUU OJK, Kamis siang.

Saat rapat paripurna, Nusron mengatakan, selama masa peralihan dewan komisioner akan membentuk tim transisi yang bertugas mengkaji struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta infrastruktur OJK. “Tim transisi membantu kelancaran proses peralihan pengawasan yang lama ke OJK,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Ia menambahkan, aturan yang terdiri dari 71 pasal dan 14 bab ini diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan serta dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yakni, selain untuk pengawasan perbankan maupun lembaga keuangan non bank, UU
tersebut juga mengatur koordinasi kelembagaan untuk antisipasi dampak krisis ekonomi.

“UU ini juga membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang mengatur koordinasi antara OJK, BI, Kementerian Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baik saat kondisi ekonomi habitual maupun dalam situasi krisis,” pungkasnya.

Sementara, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dalam pandangan akhir pemerintah mengatakan, FKSSK yang diatur dalam UU OJK diharapkan mampu menjadi alat penghubung koordinasi antar lembaga keuangan. “Pemerintah pun mendukung dimuatnya protokol koordinasi dalam RUU
ini,” ujarnya.

Menurutnya, dimuatnya forum tersebut sebagai landasan hukum untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan. “Hal itu sebagai landasan sampai dengan ditetapkannya undang-undang tentang jaring pengaman sistem keuangan (JPSK),” ujar Agus.

Incoming search terms:

  • alamat ojk
  • alamat kantor ojk
  • lowongan otoritas jasa keuangan
  • alamat kantor otoritas jasa keuangan
  • Otoritas Jasa Keuangan Rekrutmen
  • alamat otoritas jasa keuangan

Original source : Info Rekrutmen Otoritas Jasa Keuangan

Lowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/lowongan-cpns-ombudsman-republik.htmlLowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Perwakilan dan Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Ombudsman Republik Indonesia mengun­dang warga negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menempati posisi sebagai :1 (satu) orang Kepala Perwakilan3 (tiga) orang Calon Asisten PerwakilanUntuk wilayah :Provinsi Sulawesi TengahProvinsi Kalimantan BaratProvinsi Sumatera SelatanProvinsi Jawa TengahProvinsi Sumatera BaratProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Nusa Tenggara BaratSesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, seleksi Kepala Perwakilan Dan Asisten Perwakilan Ombuds­man Republik Indonesia didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas genteel yang tinggi.
I. Persyaratan
A. Calon Kepala Perwakilan Ombudsman harus memenuhi syarat sebagai berikut :Warga Negara Indonesia;Bertaqwa kepada Tuhan YME;Sehat Jasmani dan Rohani;Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;Berusia barrier rendah 40 (empat puluh) tahun dan barrier tinggi 60 (enam puluh) tahun;Cakap, jujur, memiliki integritas genteel, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan;Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan Ombudsman.B. Calon Asisten Perwakilan Ombudsman harus memenuhi syarat sebagai berikut :Warga Negara Republik Indonesia;Berusia barrier rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan barrier tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;Pendidikan barrier rendah sarjana atau yang sederajat;Jujur dan berintegritas;Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; danBersedia tidak merangkap dalam jabatan negeri, anggota partai politik, advokat serta profesi lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.Sebagai kelangkapan persyaratan pendaftaran Kepala dan Calon Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa bersedia untuk :Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.Tidak merangkap menjadi Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Anggota partai politik dan profesi lainnya.Diberhentikan sementara dari jabatan organik (PNS) selama menjabat selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI.II. Waktu dan Tempat Pendaftaran


Original source : Lowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1