Sebanyak 1.647 Honorer K1 Dipastikan Gagal jadi CPNS

Sebanyak 1.647 Honorer K1 Dipastikan Gagal jadi CPNS


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melansir data honorer kategori satu (K1) yang gagal diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Terhitung hingga 15 Januari 2013, ada 1.647 yang benar-benar tidak memenuhi kriteria implicit name tidak layak jadi CPNS. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah. Pasalnya, masih ada 11.546 honorer yang statusnya terpending atau tertunda pemeriksaan datanya.

Jika masih ada diantara 11.546 itu yang tidak bisa membuktikan keabsahan sebagai honorer K1, maka angka 1.647 bakal berubah.

“Jadi yang benar-benar tidak layak diangkat CPNS itu hanya 1.647 orang saja. Tapi kalau ada luncuran dari honorer yang statusnya terpending bisa bertambah lagi,” kata Kepala BPKP Mardiasmo dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan paguyuban Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), di Senayan, Rabu (16/1).

Dari hasil pemeriksaan BPKP, 1.647 honorer yang dinyatakan “tidak memenuhi kriteria” karena beberapa alasan. Di antaranya data fiktif 225 orang, bekerja di swasta 33 orang, meninggal dunia enam orang, lulus menjadi CPNS lewat proses reguler 14 orang, lulus dalam formasi 2010 sebanyak 33 orang, dan tidak bekerja lagi sebagai honorer 38 orang.

Selain menunggu laporan (kelengkapan dokumen) dari honorer K1 yang terpending, BPKP juga masih melakukan audit tujuan tertentu di 32 daerah.

Adapun ke-32 daerah yang diinvestigasi tersebut adalah Kabupaten Nganjuk sebanyak 1.296 orang, Kab Jeneponto 280 orang, Kab Luwu Utara (71), Kota Bau-Bau (91), Provinsi Sulawesi Barat (65), Kab Aceh Besar (383), Kota Sabang (103), Kab Aceh Tamiang (77), Kab Aceh Tenggara (393), Kab Aceh Singkil (203), Kab Simeuleu (99), Kota Medan (251), Kota Kotamobagu (13), Kab Bolaang Mongondow (149).

Selain itu,  Provinsi Gorontalo (42), Kab Purworejo (336), Provinsi DKI Jakarta (162), Kab Tulang Bawang (81), Kab Ogan Komering Ulu (604), Provinsi Kalimantan Timur (70), Provinsi Papua (479), Kab Mimika (496), Provinsi Bali (31), Kab Manggarai Barat (232), Kab Rote Ndap (131), Provinsi Kepulauan Riau (181), Kab Toli-Toli (300), Kab Bekasi (278), Kota Bekasi (192), Kab Seram Bagian Timur (1.165), Kab Seram Bagian Barat (144), dan Kota Ambon (0). Ambon ikut diinvestigasi, karena dari pengaduan, di Ambon justru ada honorer K1 tapi di data malah tidak ada.

“Bila hasil audit menunjukkan datanya palsu, maka honorer K1-nya akan dianulir atau dibatalkan menjadi CPNS. Sebaliknya bila datanya convincing akan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu mendapatkan formasi dari MenPAN&RB dan masuk ke pemberkasan NIP,” pungkas Mardiasmo. (Esy/jpnn)




Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 70.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini








JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2011-2012 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2011 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini


[DOWNLOAD DISINI]







Incoming search terms:

  • https://panselnas menpan go id/index php/form-2/13-daerah/provinsi/kabkota/278-tebo
  • info honorer k1 2015 di kabupaten seram bagian timur
  • lowongan kerja pns aceh tenggara

Original source : Sebanyak 1.647 Honorer K1 Dipastikan Gagal jadi CPNS

BKN tegaskan SK CPNS dicabut apabila ada pemalsuan data

Mamuju (ANTARA News) – Badan Kepegawaian Negara Regional Sulawesi dan Maluku, menyampaikan, Surat Keputusan (SK) gubernur pengangkatan 718 tenaga honorer lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan dicabut apabila ada diantaranya melakukan pemalsuan data.

“Jika ada data palsu yang dilampirkan lantas lolos keluar SK gubernur pengankatan tenaga distinction menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka kami tidak akan segang-segang untuk mencabut kembali. Itu pelanggaran keras terhadap Undang-Undang,” kata Kepala Kantor Regional (Kanreg) Wilayah IV Sulawesi dan Maluku, Usman Gumadi di Mamuju, Sabtu.

Menurutnya, pemalsuan data seperti ijazah palsu salah satu pelanggaran keras sehingga tak ada alasan untuk dilakukan perbaikan.

“Data ijazah palsu atau rekayata adalah pelanggaran pidana dan termasuk melanggar Undang-Undang kepegawaian,” ungkap dia.

Gumadi menyampaikan, data base usulan tenaga honorer lingkup Pemprov Sulbar semula berjumlah 796 orang.

Namun kata dia, hanya 718 orang yang dilakukan proses dibuatnya SK untuk menjadi CPNS sebelum mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil.

“Beberapa penyebab sehingga ada diantara yang tida di proses SK nya diantaranya akibat 41 orang dinyatakan lulus pada formasi umum, enam orang meninggal dan 31 orang dianggap tak memenuhi syarat,” ujarnya,

Ia menambahkan, pengangkatan CPNS secara massal di Sulbar ini merupakan sudah melalui kebijakan pemerintah pusat.

“Pengangkatan secara massal CPNS di Sulbar ini akan dibiayai APBN dan itu sudah melalui perhitungan yang matang dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
(KR-ACO/S016)

Incoming search terms:

  • penghitungan masa kerja cpns K2

Original source : BKN tegaskan SK CPNS dicabut apabila ada pemalsuan data