Informasi CPNS Badan Intelijen Negara RI Juli 2012

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/penerimaan-cpns-badan-intelijen-negara.htmlInformasi CPNS Badan Intelijen Negara RI Juli 2012
Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI), adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.
Mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sumber daya manusia Badan Intelijen Negara berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen Kementerian/Lembaga Non Kementerian, serta perseorangan yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan untuk menjadi CPNS/ PNS BIN tidak berbeda dengan CPNS/ PNS di Kementerian/Lembaga lain, yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, mengingat BIN memerlukan personel yang memiliki kekhususan, maka terdapat beberapa persyaratan yang diperlukan.

Incoming search terms:

  • gaji brimob setara jabatan
  • pengangkatan k2 yg sdh berumur di atas 35 tahuntdk diangkat pns

Original source : Informasi CPNS Badan Intelijen Negara RI Juli 2012

PP Honorer Tertinggal Telah Terbit

Nomor:56 TAHUN 2012 Tentang:PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Dokumen: PP Nomor 56 Tahun 2012.pdf

Sumber : Sekretariat Negara

Incoming search terms:

  • sk pengawas sd pku di bkd pekanbaru
  • penambhan kuota honorer k2 kabupaten mesuji
  • pengangkatan cpns pada sopir ambulance
  • tentang pengangkatan honorer k2 yg tdk lulus tes

Original source : PP Honorer Tertinggal Telah Terbit

Inilah Syarat yang Memungkinkan Pengangkatan CPNS secara Langsung bagi Tenaga Ahli

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/inilah-syarat-yang-memungkinkan.htmlInilah Syarat yang Memungkinkan Pengangkatan CPNS secara Langsung bagi Tenaga Ahli
Tidak hanya honorer kategori satu (K1) dan dokter yang langsung diangkat CPNS. Tenaga ahli untuk bidang-bidang tertentu juga mendapat perlakuan khusus.

Di dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, pada Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa tenaga ahli tertentu/ khusus yang dibutuhkan negara tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS.

Jadi tenaga ahli di bidang tertentu yang tidak ada di kalangan PNS misalnya ahli nuklir, dan lain-lain bisa langsung diangkat CPNS. Tapi syaratnya, usia maksimal 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006,” ungkap Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo yang dihubungi, Minggu (3/6).

Dijelaskannya, pengangkatan tenaga ahli tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun penetapan ini harus ada persetujuan dari Menteri PAN&RB serta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Jadi kalau pengangkatan dokter dan honorer K1 menjadi CPNS menjadi kewenangan pemerintah (Menpan&RB), sebaliknya tenaga ahli harus ditetapkan presiden tapi atas usulan Menpan&RB,” terang guru besar Universitas Indonesia ini.

Sama seperti dokter, pengkatan tenaga ahli tertentu menjadi CPNS dilakukan bertahap sampai tahun anggaran 2014. (ref : JPNN)

Incoming search terms:

  • Thl tbpp 2015
  • program jokowi mengenai p3k 2015
  • Nasib thl tbpp tahun 2016
  • tahun berapa muali ada berita acara sumpah PNS
  • syarat2 masuk di sm3t
  • nasib bidan ptt ke depan
  • kapan menpan adakan rekrut pns2015 dari thltbpp
  • Kabar terbaru Nasib thl tbpp tahun 2016
  • fana pembayaran impasing sduai perubahan apbn 3015 p
  • batas usia pengangkatan honorer k2
  • batas umur pengangkatan honorer
  • arsip berita acara sumpah prajabatan cpns 25 maret 2008 bkdd kab kuningan

Original source : Inilah Syarat yang Memungkinkan Pengangkatan CPNS secara Langsung bagi Tenaga Ahli

RPP Pengangkatan Ribuan Honorer K1 Jadi CPNS Akhirnya Rampung

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/rpp-pengangkatan-ribuan-honorer-k1-jadi.htmlRPP Pengangkatan Ribuan Honorer K1 Jadi CPNS Akhirnya Rampung
Setelah ditunggu bertahun-tahun, akhirnya rancangan peraturan pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diteken Presiden SBY. Meskipun sudah disahkan, pengangkatan tidak bisa dilakukan dengan segera.

Setelah disahkan, RPP itu secara resmi bernama PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Aturan ini disahkan presiden pada 16 Mei lalu. Pengesahan PP ini sementara bisa mengobati keresahan ratusan ribu tenaga honorer yang nasibnya terkatung-katung hingga saat ini.

Ada beberapa poin penting dalam PP pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini. Di antaranya adalah, pengangkatan langsung tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai APBN/APBD atau sering disebut honorer Kategori 1(K1) diharuskan tuntas pada 2012 ini. Dalam APBN 2012, alokasi disiapkan alokasi gaji untuk 72 ribu CPNS baru yang sebelumnya tenaga honorer K1.

Sementara untuk penuntasan pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya tidak dari APBN/APBD atau disebut honorer Kategori 1 (K1) dikebut pada 2013 sampai 2014. Pengangkatan tenaga honorer K2 ini dilakukan secara bertahap dan harus mengikuti ujian tertulis sesama tenaga honorer K2.

Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno menuturkan meskipun PP pengangkatan honorer menjadi CPNS sudah disahkan, bukan berarti pemberkasan bisa dilakukan saat ini juga. Eko menerangkan, sampai saat ini seluruh instansi yang memiliki tenaga honorer K1 belum menuntaskan uji publik.

Eko mengatakan, instansi pusat maupun daerah yang memiliki tenaga honorer dan wajib menggelar uji publik sejumlah 523 instansi. Dari jumlah tersebut, instansi yang sudah menyelesaikan dan melaporkan hasil uji publik sebanyak 428 unit. “Tapi bukan berarti yang sudah uji publik tidak ada persoalan yang menjadi ganjalan,” katanya di Jakarta kemarin.

Jika dikupas lagi, dari 428 instansi yang sudah melakukan uji publik, hanya adalah 111 instansi yang benar-benar clear hasil uji publiknya. Ke-111 unit instansi itu tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Uji publik dianggap clear karena tidak ada pengaduan, keberatan, dan sanggahan dari masyarakat.

Eko menuturkan, dari 111 instansi yang sudah clear hasil uji publiknya itu tercatat ada 4.517 orang honorer. Dia mengaku masih harus konsultasi dulu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Eko masih butuh pertimbangan apakah 4.517 tenaga honorer ini diangkat dulu atau harus menunggu yang lainnya tuntas. Dia tidak ingin muncul polemik ketika para honorer tadi diangkat menjadi CPNS.

Meskipun belum ada kebijakan resmi, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Ramli E. Naibaho secara pribadi baharap tenaga honorer yang sudah clear itu diangkat menjadi CPNS dulu. “Sehingga bisa menjadi contoh bagi instansi lain supaya segera menyelesaikan uji publik,” kata dia.

Ramli mengatakan, pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi CPNS berjalan sepanjang 2012. Dia berharap, masyarakat bisa bersabar. Pemerintah meminta adanya verifikasi yang ketat. Sehingga jangan sampai pengesahan menjadi CPNS ini jatuh ke tenaga honorer yang tidak layak. (ref : JPNN)

Incoming search terms:

  • honorer k1
  • kepanjangan atpk dishub dan alamat

Original source : RPP Pengangkatan Ribuan Honorer K1 Jadi CPNS Akhirnya Rampung

Batas Usia Pensiun PNS Berpeluang Diperpanjang Hingga 60 Tahun

lokernesia.blogspot.com/2012/07/batas-usia-pensiun-pensiun-berpeluang.htmlBatas Usia Pensiun PNS Berpeluang Diperpanjang Hingga 60 Tahun
Ketidakkonsistenan pemerintah dalam penerapan undang-undang terlihat dengan adanya perbedaan batas usia pensiun (BUP) yang diberlakukan masing-masing instansi.
Pemerintah pun diminta untuk mempertegas Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS.

Mengenai hal tersebut Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun (Dakatsi) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sulardi menjelaskan, prinsip umumnya BUP PNS adalah 56 tahun. Untuk jabatan-jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai 60 tahun.

“Pengertian “dapat” tidak sama dengan mutlak yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota) yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, memberhentikan PNS,” terang Sulardi dalam keterangan persnya.

Jabatan fungsional tertentu memiliki BUP khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri. Kewenangan untuk memberhentikan ada pada PPK. Nantinya masalah ini diatur dalam Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara), yang saat ini RUU-nya sedang dalam proses pembahasan pemerintah bersama DPR. (ref : JPNN)

Incoming search terms:

  • panselinas menpan go id
  • pp asn
  • asn pns
  • pp tentang asn
  • batas usia pensiun pns
  • uud asn
  • uu asn terbaru
  • undang-undang ASN
  • bup pns
  • Dasar PP atau UU ASN tentang BUP PNS tentang kelahiran Juli 1958
  • batas usia pensiun pns bidan
  • pp tentang ans
  • aturan asn
  • pp tentang pensiun pns
  • peraturan pensiaun bumn

Original source : Batas Usia Pensiun PNS Berpeluang Diperpanjang Hingga 60 Tahun

Sudah Tahukah Anda? Gaji PNS DKI Jakarta akan Naik 10 Persen di 2013

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/sudah-tahukah-anda-gaji-pns-dki-jakarta.htmlSudah Tahukah Anda? Gaji PNS DKI Jakarta akan Naik 10 Persen di 2013
Sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah DKI Jakarta akan menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta sekitar 10 persen. Kenaikan gaji ini akan diterapkan mulai tahun 2013.

Namun, kebijakan kenaikan gaji ini tidak diterapkan untuk pegawai honorer di Jakarta yang jumlahnya mencapai 17 ribu orang dan tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey mengatakan, kenaikan gaji PNS merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang biasa terjadi setiap tahun.

Daerah mengikuti. Setiap tahun memang ada kebijakan pusat untuk menaikkan gaji PNS. Tapi non PNS tidak ada kenaikan,” kata Sukri.

Berbeda dengan daerah lain yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kenaikan gaji bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Sukri Bey, untuk belanja tidak langsung pegawai Pemprov DKI menganggarkan Rp10 triliun yang diperuntukkan untuk membayar gaji pegawai.

Kebijakan kenaikan gaji merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No 15/2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbit pada 6 Februari 2012.

Dalam paket PP tentang perubahan gaji PNS, TNI, dan Polri ditetapkan gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi sebesar Rp1, 26 juta untuk golongan 1a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji tersebut di luar tunjangan keluarga sebesar 10 persen dari gaji pokok bagi istri/suami dan dua persen untuk anak-anak.

Selain itu juga ada tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kilogram per orang, tunjangan jabatan untuk pejabat struktural maupun fungsional, serta tunjangan umum bagi pegawai tanpa jabatan struktural maupun fungsional. (ref : Vivanews)

Incoming search terms:

  • pemprov dki
  • tunjangan transportasi pemda dki tgl berapa cair
  • tkd dki 2014
  • lowongan pemda dki 2013
  • kenaikan gaji pns 2014
  • Kenaikan TKD pemda dki 2014
  • tkd pemda dki 2013
  • pembayaran tkd pegawai pemda dki bulan agustus
  • pengumuman kinerja pns pemda dki jakarta
  • berapa gaji pns/asn di dki jakarta

Original source : Sudah Tahukah Anda? Gaji PNS DKI Jakarta akan Naik 10 Persen di 2013

Tenaga Ahli Bisa Langsung Jadi PNS

JAKARTA – Tidak hanya honorer kategori satu (K1) dan dokter yang langsung diangkat CPNS. Tenaga ahli untuk bidang-bidang tertentu juga mendapat perlakuan khusus. Di dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, pada Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan negara, tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS.”Jadi tenaga ahli di bidang tertentu yang tidak ada di kalangan PNS misalnya ahli nuklir, dan lain-lain bisa langsung diangkat CPNS. Tapi syaratnya, usia maksimal 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006,” ungkap Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo yang dihubungi, kemarin (3/6).Dijelaskannya, pengangkatan tenaga ahli tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun penetapan ini harus ada persetujuan dari Menteri PAN&RB serta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).”Jadi kalau pengangkatan dokter dan honorer K1 menjadi CPNS menjadi kewenangan pemerintah (Menpan&RB), sebaliknya tenaga ahli harus ditetapkan presiden atas usulan Menpan&RB,” terang guru besar Universitas Indonesia ini.Sama seperti dokter, pengkatan tenaga ahli tertentu menjadi CPNS dilakukan bertahap sampai tahun anggaran 2014. Sementara itu, tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD (kategori dua) dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi hingga 2014. Hal ini disesuikan dengan kemampuan APBN/APBD yang pengangkatannya secara bertahap mulai 2013.Di dalam PP 56 Tahun 2012, Pasal 6A menyebutkan, pengangkatan tenaga honorer K2 dilakukan melalui serangkaian tes. “Tesnya itu berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi, lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar, kompetensi bidang sesama tenaga honorer,” kata Eko Prasojo.Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer ini dilaksanakan satu kali, dengan materi tes kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh Menteri PAN&RB serta Mendikbud.”Pelaksanaan ujian tertulis di instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi,” terangnya.Di bagian lain, seluruh pemerintah daerah (pemda) diwajibkan menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang dibutuhkan dokter. Utamanya, fasilitas yang harus disediakan pemda keharusan itu diperuntukkan bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati.Menurut Eko, kewajiban pemda menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ini diatur dalam PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS. “Fasilitas ini bisa berupa kendaraan dinas, insentif bagi dokter, sebagaimana diatur oleh Menteri Kesehatan,” jelasnya.Kemudahan ini, lanjutnya, untuk merangsang para tenaga kesehatan khususnya dokter ahli agar bisa mengabdi di daerah yang tidak diminati. Pasalnya, di daerah-daerah terpencil sangat kekurangan tenaga dokter.”Selain bisa diangkat CPNS tanpa tes, dokter di wilayah terpencil akan mendapat berbagai fasilitas. Namun pada dokter ini harus bersedia ditempatkan di daerah tersebut smallest lima tahun,” terangnya.Dalam PP 56 Tahun 2012, dokter mendapat perlakuan sangat khusus. Di dalam Pasal 5 disebutkan, pengangkatan dokter menjadi CPNS dilakukan tanpa tes dan tidak melihat masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer.”Mereka hanya diperiksa kelengkapan administrasi saja untuk melihat umurnya maksimal 46 tahun dan benar-benar lulusan dokter,” pungkasnya.
Sumber : Jambi Self-determining


Original source : Tenaga Ahli Bisa Langsung Jadi PNS

BUMN Vacancies Kemitraan KemenPAN RB May 2012

http://rekrutindo.blogspot.com/2012/05/bumn-vacancies-kemitraan-kemenpan-rb.htmlBUMN Vacancies Kemitraan KemenPAN RB May 2012
The Partnership for Potential Reform (‘the Partnership’) is a multi-stakeholder establishment customary to promote potential reform. It facility hand-in-hand with regime agencies, CSOs, the confidential sector, and global enhancement partners in Indonesia to consequence in in this area reform at both the inhabitant and community levels. The Partnership builds crucial associations between all levels of regime and civil the high classes to sustainably promote excellent potential in Indonesia.
The Partnership was customary in March 2000 as a United Nations Enhancement Programme (UNDP) machinate designed to help Indonesia grasp excellent potential at all levels of regime. It became operational in May 2001 with the Directorate of Disorder Apparatus, the Inhabitant Enhancement Schooling Agency (Bappenas) as the Executing Agency, the Partnership as the Implementing Agency, and the UNDP as the Entrust Fund Administrator.

The Partnership became an self-determining officially authorized being in 2003 and was registered as a not-for-profit civil-law friendship. Over the last nine being, the Partnership has developed from its beginnings as a UNDP machinate into a trusted, self-determining and prominent Indonesian-managed establishment. In view of the fact that of this inhabitant ownership, the Partnership is uniquely positioned to initiate brainwashing in areas that demand help from older levels of regime.

Contemporary Vacancies at Kemitraan KemenPAN RB in May 2012

Not more than you can find the list of contemporary vacancies that may be apposite with your personal question.Sekretaris Eksekutif (SE)Pranata Komputer (PK)Perumus Presentasi (PP)Analis Sumber Daya Manusia (ASDM)Analis Proses Bisnis (APB)Analis Kebijakan Publik (AKP)Analis Hukum Muda (AHM)Analis Hukum (AH)Ahli Manajemen Perubahan (AMP)Ahli Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (AKHM)
How to Apply ?


Original source : BUMN Vacancies Kemitraan KemenPAN RB May 2012