Mendikbud Janji Perjuangkan Nasib Guru Honorer di Perbatasan

JAKARTA—Kondisi para guru yang bertugas di wilayah perbatasan atau pun di daerah tertinggal, hingga saat ini masih banyak yang berstatus honorer. Padahal, mereka telah mengajar puluhan tahun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh meminta kepada guru perbatasan untuk bersikap proaktif mendesak agar segera diangkat menjadi CPNS. “Kalau sudah belasan ataupun puluhan tahun belum juga diangkat, sebaiknya guru harus proaktif. Bisa melaporkan ke Kemdikbud ,sehingga nanti kementerian bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk segera diangkat menjadi CPNS,” ungkap Nuh dalam acara silaturahmi dengan para guru perbatasan di Gedung Kemdikbud, Jakarta , Senin (9/7). Nuh menjelaskan, pengangkatan guru di daerah bukanlah kewenangan Kementerian ataupun pemerintah pusat. Akan tetapi, proses pengangkatan guru di daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. “Kami selalu siap untuk memberikan rekomendasi terhadap guru-guru honorer yang mengajar di wilayah perbatasan untuk proses pengangkatan. Sehingga nanti dapat ditindaklanjuti oleh pemda masing-masing,” ujarnya. Mantan Rektor ITS ini juga telah menginstruksikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) untuk melakukan pengecekan apakah sudah ada pengangkatan terhadap guru-guru honorer di perbatasan. “Saya sudah minta ke BPSDMP-PMP untuk mengecek ulang. Apakah nama-nama guru di perbatasan sudah diangkat atau belum. Jika ada yang belum, akan kita berikan rekomendasi untuk pengangkatan,” imbuhnya. (cha/jpnn)

Sumber : JPNN

Incoming search terms:

  • guru honorer akan dialihkan pada tahun 2015 lewat jalur K3
  • lowoonga cpns guru perbatasan

Original source : Mendikbud Janji Perjuangkan Nasib Guru Honorer di Perbatasan

Undang-Undang Keperawatan

Sebagai bagian dari salah satu pemberi pelayanan kesehatan di masyarakat baik dalam tingkat yang barrier kecil sampai tingkat pusat dan khususnya dalam bidang keperawatan, suatu undang-undang tentunya akan dibutuhkan oleh keseluruhan perawat di Indonesia. Rancangan Undang-undang Keperawatan yang telah sekian lama digodok di tempat wakil rakyat terhormat bekerja yaitu di DPR RI belum juga selesai.

Di kalangan negara ASEAN saja kita termasuk 3 negara yang belum mempunyai Undang-Undang Keperawatan selain Laos serta Vietnam. Pada awal tahun 2012 ini RUU Keperawatan akan bisa disahkan barrier lambat akhir tahun 2012 ini. Hanya saja mendekati hari-hari terakhir Bulan Desember 2012 ini Rancangan Undang-Undang Keperawatan Indonesia yang diimpikan oleh seluruh perawat sepertinya belum ada tanda-tanda menemukan titik terang ada kejelasan rancangan itu diubah menjadi Undang-Undang Keperawatan dan disahkan pula oleh DPR.

Dilihat dari sudut Hukum, rancangan UU ini nantinya dapat menjadi payung hukum perawat Indonesia dalam menjalankan praktik profesinya. Rancangan Undang-Undang Keperawatan (RUUK) ini pula akan menjadi sebuah undang-undang yang penting untuk melindungi masyarakat kita pula. Esensi penting dari RUUK adalah memproteksi masyarakat karena aturan itu mensyaratkan pelayanan keperawatan secara profesional dengan kompetensi yang memenuhi standar serta memperhatikan kaidah etik dan genteel.

Rancangan Undang-Undang Keperawatan
Perawat Indonesia (lebih dari 500.000) merupakan 60 % dari total tenaga Kesehatan telah memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia dengan memberi pelayanan di daerah terpencil, perbatasan, desa-desa tertinggal, pulau-pulau terluar dan seluruh tatanan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Masyarakat perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai oleh tenaga perawat yang berkualitas dengan dasar regulasi yang memadai. Disamping itu bagi perawat juga terlindungi dari berbagai resiko kerja dan tuntutan hukum.

Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Dewi Irawaty, MA, Ph.D mengatakan : Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mendesak disahkan Undang-undang Keperawatan oleh DPR, belum disahkannya Undang-Undang keperawatan Indonesia menjadi sorotan asosiasi perawat Se-Asean saat berlangsung pertemuannya beberapa waktu lalu.

Dewi menilai, Undang-undang itu dianggap penting dan mendesak yang mengatur sistem keperawatan di Indonesia menjadi lebih baik kedepan. Menurutnya dengan adanya UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, mutu pelayanan keperawatan, dan mempercepat keberhasilan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sistem rujukan yang diatur dalam UU itu juga untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan. – Dewi Irawaty, MA, Ph.D seusai meresmikan President Long-lasting Nurse Education Crucial top di Jababeka Cikarang Bekasi, Rabu (12/12/12)

Beberapa hari ini demonstrasi yang dilakukan para perawat untuk mendorong segera disyahkannya Undang-undang keperawatan telah terjadi di beberapa wilayah dan daerah. Dan tentunya harapan perawat Indonesia termasuk saya sebagai bagian dari ribuan orang yang mengabdikan diri sebagai tenaga keperawatan akan segera terwujud dan semoga semakin maju keperawatan Indonesia dan juga semakin meningkat pelayanan kesehatan juga.

Semoga PPNI sebagai induk organisasi perawat Indonesia bisa lebih berusaha agar RUU keperawatan ini segera turun dan akan memayungi secara hukum segala aspek officially authorized yang dilakukan oleh seorang perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat.

Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui secara lebih lengkap isi RUU Rancangan Undang-Undang Keperawatan dan juga Draft Rancangan Undang-Undang keperawatan bisa membacanya di link berikut ini Rancangan Undang-Undang keperawatan


Original source : Undang-Undang Keperawatan

Inilah Syaratnya agar Honorer Diangkat Jadi PNS

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/inilah-syaratnya-agar-honorer-diangkat.htmlInilah Syaratnya agar Honorer Diangkat Jadi PNS
Pemerintah berencana mengangkat tenaga honorer menjadi PNS (PNS) mulai Tahun Anggaran (TA) 2005 dan barrier lambat selesai TA 2009. Namun, hingga 2012 masih terdapat pegawai honorer yang belum diangkat.

Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, menetapkan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2012, sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS. Adapun prioritas tenaga honorer yang diangkat, adalah yang dibiayai oleh APBN (APBN) dan APBD (APBD).

Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa kriteria honorer yang akan diangkat menjadi PNS, yakni dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap, atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat menjadi Calon PNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Dengan ketentuan usia barrier tinggi 46 tahun, dan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati barrier singkat lima tahun,” ungkap peraturan tersebut.

Sedangkan tenaga ahli tertentu/ khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi Calon PNS dengan kriteria, usia barrier tinggi 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006.

Adapun pengangkatan tenaga honorer dibagi dalam dua klasifikasi. Kategori I, yakni honorer dengan penghasilan dibiayai dari APBN dan APBD menjadi Calon PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi TA 2005 sampai dengan formasi TA 2012.

Sementara Kategori II, yakni tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN dan APBD dapat diangkat menjadi Calon PNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan TA 2014.

Meski demikian, tenaga honorer kategori II harus lulus beberapa syarat seperti pemeriksaan kelengkapan administrasi dan

Incoming search terms:

  • sopiah karawang @yahoo
  • besarnya tkd dki 2015
  • info tkd pns polpp dki 2015
  • rencana kenaikan tkd pns dki 2014
  • TKD PNS DKI TH 2015 NAIK GAK

Original source : Inilah Syaratnya agar Honorer Diangkat Jadi PNS

Honorer Ingin Jadi PNS ? Ini Syaratnya

Jakarta – Pemerintah berencana mengangkat tenaga honorer menjadi PNS (PNS) mulai Tahun Anggaran (TA) 2005 dan barrier lambat selesai TA 2009. Namun, hingga 2012 masih terdapat pegawai honorer yang belum diangkat.

Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, menetapkan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2012, sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS. Adapun prioritas tenaga honorer yang diangkat, adalah yang dibiayai oleh APBN (APBN) dan APBD (APBD).

Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa kriteria honorer yang akan diangkat menjadi PNS, yakni dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap, atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat menjadi Calon PNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

“Dengan ketentuan usia barrier tinggi 46 tahun, dan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati barrier singkat lima tahun,” ungkap peraturan tersebut seperti dilansir Okezone, Selasa (5/6/2012).

Sedangkan tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi Calon PNS dengan kriteria, usia barrier tinggi 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006.

Adapun pengangkatan tenaga honorer dibagi dalam dua klasifikasi. Kategori I, yakni honorer dengan penghasilan dibiayai dari APBN dan APBD menjadi Calon PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi TA 2005 sampai dengan formasi TA 2012.

Sementara Kategori II, yakni tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN dan APBD dapat diangkat menjadi Calon PNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan TA 2014.

Meski demikian, tenaga honorer kategori II harus lulus beberapa syarat seperti pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer, yang dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PAN bersama
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

“Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud, dan ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (quick grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PAN, atas pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN,” ungkap peraturan tersebut.

Selain berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium PTN, pengangkatan juga mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer yang bersangkutan. “Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar, dilakukan tes kompetensi bidang (profesi), dengan mempertimbangkan dedikasi ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi pembina jabatan fungsional,” jelas aturan tersebut.

Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian, dapat diangkat menjadi Calon PNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan TA 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PAN dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, redistribusi, serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

“Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud, tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon PNS,” tegas aturan tersebut. (mrt)Sumber: Okezone

Sumber Berita : CBN Porch

Incoming search terms:

  • www bkd kab sumbatimur bagaimana tanggapan pemerintah daerah tentang honorer yang belum diangkat kategori 1 yang 2006 ke atas

Original source : Honorer Ingin Jadi PNS ? Ini Syaratnya

Surat MENPAN & RB Nomor : B.1511/M.PAN-RB/05/2012 Tentang Penyampaian Laporan dan Daftar Nama Tenaga Honorer

Sehubungan dengan surat permohonan dari beberapa instansi pusat dan daerah khususnya daerah yang letak geografisnya sulit dijangkau karena sangat terpencil, terluar dan perbatasan, serta adanya keterlambatan data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada instansi, maka beberapa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah mengjukan permohonan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan dan daftar nominatif tenaga honorer kategori I dan II.Mengingat permohonan tersebut dan proses pengajuan perhitungan kebutuhan pegawai untuk pembahasan belanja pegawai tahun anggaran 2013 adalah bulan juni tahun 2012 maka instansi yang sampai saat ini belum dapat menyerahkan laporan dan daftar nomonatif tersebut masih diberikan kesempatan terakhir barrier lambat akhir 30 mei 2012 dengan ketentuan batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan penyerahan data tersebut tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.Unduh:Download this file (surat_menpan_B-1511.pdf)SURAT MENPAN NO.B/1511/M.PAN – RB/05/2012178 Kb

Incoming search terms:

  • ASN MENPAN
  • kemenpan rb
  • asn menpan ri TENTANG BUP PNS
  • mulai berlakunya uu asn
  • setelah k2 ada k3

Original source : Surat MENPAN & RB Nomor : B.1511/M.PAN-RB/05/2012 Tentang Penyampaian Laporan dan Daftar Nama Tenaga Honorer

Data Honorer Ditunggu Hingga 30 Mei

JAKARTA–Penyerahan laporan data honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) yang ditenggat 31 April, kini diperpanjang hingga 30 Mei. Perpanjangan ini dituangkan dalam Surat Menpan-RB Nomor B.1511/M.PAN-RB/05/2012 Tentang Penyampaian Laporan dan Daftar Nama Tenaga Honorer.

“Kemarin kan banyak daerah terutama di wilayah timur minta perpanjangan waktu pelaporan. Kami minta agar dimasukkan permohonan tertulis dan alasan jelas. Dari situ akan dilihat apakah layak diperpanjang atau tidak. Setelah dikaji memang alasannya bisa diterima, makanya keluar surat pak Menpan-RB itu,” ungkap Wakil Menpan-RB Eko Prasojo yang dihubungi, Rabu (23/5).

Dalam surat permohonan dari beberapa instansi pusat dan daerah, disebutkan alasan utama hingga meminta perpanjangan waktu, karena letak geografisnya sulit dijangkau, sangat terpencil, masuk kategori daerah terluar dan perbatasan. Apalagi data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada instansi mengalami keterlambatan.

“Beberapa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah mengajukan permohonan kepada Menpan-RB untuk dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan dan daftar nominatif tenaga honorer kategori I dan II. Mereka beralasan karena data verifikasi dan validasi yang diserahkan BKN sudah terlambat,” tuturnya.

Setelah mempelajari permohonan tersebut dan proses pengajuan perhitungan kebutuhan pegawai untuk pembahasan belanja pegawai tahun anggaran 2013 adalah bulan Juni 2012, lanjutnya, maka pemerintah pusat pun memberikan toleransi. Di mana instansi yang sampai saat ini belum dapat menyerahkan laporan dan daftar nomonatif tersebut masih diberikan kesempatan terakhir 30 Mei 2012.

“Tapi dengan catatan, batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan penyerahan data tersebut tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Incoming search terms:

  • isi skb3 menteri no 251/skb/2015 gaji guru dan sertifikasi
  • loker supir kantor orng jepang gaji 5 juta tahun2015 dijakarta
  • SKB menkeu mendikbud menpan no 251/SKB2/015 tentang penghentian tunjangan sertivikasi guru

Original source : Data Honorer Ditunggu Hingga 30 Mei