Akibat KKN, Banyak PNS yang Tidak Dibutuhkan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menyebut karena kebudayaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), banyak PNS yang kompetensinya rendah. Banyak PNS yang dibutuhkan tidak ada, sementara yang ada tidak dibutuhkan.
“Saya minta kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tambahnya seperti dikutip dari situs resmi Menpan, di Jakarta, Kamis (20/12/2012).
Dikatakannya, selama ini, para pelaku KKN seperti dininabobokkan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya tanpa berpikir bahwa semua itu telah merusak mental anak bangsa. Anak-anak Indonesia, tambahnya, tidak percaya lagi dengan ujian dan tidak percaya dengan hard. Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya.
“Ini benar-benar telah merusak mental anak bangsa Indonesia. Ini harus kita akhiri,” tambahnya.
Bukan saja dalam penerimaan Calon PNS (CPNS) melalui jalur pelamar umum, jelasnya, tetapi juga jalur honorer yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian RI.
“Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, merupakan bukti bahwa di balik semua itu sebenarnya telah terjadi praktik-praktik tidak terpuji, terutama KKN,” terangnya.
Selain itu, Azwar juga mengingatkan agar Pemda memangkas anggaran pegawai menjadi sekira 40 persen dari APBD. (gnm)

Sumber : Okezone

Incoming search terms:

  • menpan yudi segera angkat k2
  • pelaksanaan tes kompetinsi bidang masih menunggu petunjuk teksnis menpan

Original source : Akibat KKN, Banyak PNS yang Tidak Dibutuhkan

Lowongan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan RI Juli 2012 untuk Posisi Pemeriksa

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/lowongan-cpns-badan-pemeriksa-keuangan.htmlLowongan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan RI Juli 2012 untuk Posisi Pemeriksa
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.

Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).
Penerimaan Calon PNS Golongan IIIPada Pelaksana BPK RITahun Anggaran 2012
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S1) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III untuk ditempatkan pada Kantor Pusat/Kantor Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
I) Formasi


Original source : Lowongan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan RI Juli 2012 untuk Posisi Pemeriksa