300 Honorer di Sumut Berpeluang jadi CPNS

JAKARTA-Dibukanya kembali peluang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2012, rupanya ditanggapi positif sejumlah daerah di Sumatera Utara. Apalagi dalam penjelasan PP tersebut, dibuka peluang diangkatnya tenaga honorer menjadi CPNS.
Hal ini terlihat dari data yang diperoleh Sumut Pos dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), kemarin. Disebutkan, dari instansi yang telah melaporkan hasil pengumuman honorer Kategori-I (Memenuhi Kriteria) yang tidak ada pengaduan/keberatan/sanggahan sampai dengan Mei 2012, dari Provinsi Sumut setidaknya mencapai 300 honorer dari enam kabupaten/kota yang ada.
Di antaranya dari Kabupaten Karo sebagaimana dilaporkan bupatinya ke Kemenpan pada 19 April lalu, mencapai 31 honorer yang memenuhi kriteria. Sementara dari Kabupaten Langkat sebagaimana dilaporkan bupatinya pada 20 April lalu, berjumlah 18 honorer. Dan, dari Nias Utara hanya lima honorer. Besarnya tenaga honorer yang memenuhi syarat datang dari laporan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan jumlah 143 orang. Sementara untuk Asahan hanya 13, Mandailing Biological 73, dan Kota Padangsidempuan mencapai 17 honorer.
Tentunya menanggapi laporan ini, Kemenpan tidak otomatis mengangkat nama-nama yang diberikan. Sebab menurut Kepala Humas Kemenpan, Gatot Sugiharto, dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2012, disebutkan, ada dua kategori pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS. Di antaranya untuk tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), disyaratkan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang. Selain itu juga harus bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja barrier sedikit satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 lalu dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus. Selain itu juga harus berusia barrier rendah 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006 lalu.
“Sementara bagi tenaga honorer yang dibiayai dari APBN dan APBD (Kategori 1), dimaksudkan untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012. Dan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD (Kategori 2) untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014,” jelas Gatot.
Hal ini menurutnya sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 huruf a PP. Syarat lain, tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS menurutnya juga melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lolos verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Serta lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. Selain dari Sumut, data yang diperoleh juga menyebut setidaknya saat ini terdapat 111 kabupaten/kota yang telah melaporkan hasil pengumuman honorer Kategori-I. Dengan total tenaga honorer yang mencapai 4.517 jiwa. (gir)

Sumber : JPNN

Incoming search terms:

  • nama_nama guru honorer di nias utara

Original source : 300 Honorer di Sumut Berpeluang jadi CPNS

Sudah Tahukah Anda? Gaji PNS DKI Jakarta akan Naik 10 Persen di 2013

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/sudah-tahukah-anda-gaji-pns-dki-jakarta.htmlSudah Tahukah Anda? Gaji PNS DKI Jakarta akan Naik 10 Persen di 2013
Sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah DKI Jakarta akan menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta sekitar 10 persen. Kenaikan gaji ini akan diterapkan mulai tahun 2013.

Namun, kebijakan kenaikan gaji ini tidak diterapkan untuk pegawai honorer di Jakarta yang jumlahnya mencapai 17 ribu orang dan tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey mengatakan, kenaikan gaji PNS merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang biasa terjadi setiap tahun.

Daerah mengikuti. Setiap tahun memang ada kebijakan pusat untuk menaikkan gaji PNS. Tapi non PNS tidak ada kenaikan,” kata Sukri.

Berbeda dengan daerah lain yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kenaikan gaji bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Sukri Bey, untuk belanja tidak langsung pegawai Pemprov DKI menganggarkan Rp10 triliun yang diperuntukkan untuk membayar gaji pegawai.

Kebijakan kenaikan gaji merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No 15/2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbit pada 6 Februari 2012.

Dalam paket PP tentang perubahan gaji PNS, TNI, dan Polri ditetapkan gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi sebesar Rp1, 26 juta untuk golongan 1a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji tersebut di luar tunjangan keluarga sebesar 10 persen dari gaji pokok bagi istri/suami dan dua persen untuk anak-anak.

Selain itu juga ada tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kilogram per orang, tunjangan jabatan untuk pejabat struktural maupun fungsional, serta tunjangan umum bagi pegawai tanpa jabatan struktural maupun fungsional. (ref : Vivanews)

Incoming search terms:

  • pemprov dki
  • tunjangan transportasi pemda dki tgl berapa cair
  • tkd dki 2014
  • lowongan pemda dki 2013
  • kenaikan gaji pns 2014
  • Kenaikan TKD pemda dki 2014
  • tkd pemda dki 2013
  • kapan turun tkd guru dki bulan juni 2015
  • tkd dki jakarta bulan juni kapan cair
  • gaji pokok 80% golongan 2a bagi cpns k2
  • daftar pekerjaan di KUA muratara
  • besar tunjangan transport pemda dki juli 2015

Original source : Sudah Tahukah Anda? Gaji PNS DKI Jakarta akan Naik 10 Persen di 2013

Jika Terealisasi, Masa Kerja PNS bakal Bertambah 2 Tahun dari Ketetapan Semula

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/jika-terealisasi-masa-kerja-pns-bakal.htmlJika Terealisasi, Masa Kerja PNS bakal Bertambah 2 Tahun dari Ketetapan Semula
Masa kerja pegawai negeri sipil (PNS) akan bertambah dua tahun. Peraturan ini masih dalam penggodokan tingkat pusat. Jika terealisasi, seluruh PNS akan pensiun saat usianya 58 tahun, bukan 56 tahun kecuali eselon I dan II. Khusus eselon I dan II, usia pensiun mereka menjadi 60 tahun.

Kondisi itu semakin memberatkan beban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pemerintah daerah yang memiliki pegawai di lingkungan pemerintahan. Lantaran harus mengalokasikan dana belanja pegawai dalam 2-4 tahun ke depan.

Kalau usia 56 belum pensiun dan ditambah dua tahun lagi, beban APBD yang harusnya sudah tidak dialokasikan buat pegawai tersebut, harus dianggarkan kembali selama masa penambahan kerja,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang, Ir Agus Kelana MT kepada Sumatera Ekspres (Grup JPNN), kemarin (5/6).

Nah, jika PNS tersebut habis masa kerjanya, uang pensiun menggunakan alokasi APBN (Anggaran pendapatan belanja negara). “Misalnya, alokasi belanja pegawai Rp1 M, karena usia pernsiun ditambah, maka kita tetap mengalokasikan Rp1 M di dua tahun berikut. Tapi, kalau PNS sudah pensiun, beban APBD bisa kurang dari Rp1 M,” katanya lagi.

Incoming search terms:

  • https://panselnas menpan go id/index php/form-2/13-daerah/provinsi/kabkota/
  • kepres asn
  • keppres no 69/i/bkn/2012
  • asn terbaru
  • masa kerja pns
  • keppres 69/I/bkn/2012
  • masa pensiun PNS
  • pertambahan gaji pns
  • keppres no 69 thn 2015
  • kementerian desa 4 agustus 2015 sumatera ekspres

Original source : Jika Terealisasi, Masa Kerja PNS bakal Bertambah 2 Tahun dari Ketetapan Semula

Penerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/penerimaan-125000-cpns-tahun-2012.htmlPenerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD
Meskipun pemerintah akan mendapat 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) baru, tidak semua daerah bisa mengajukan rekrutmen.

Hanya daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya di bawah 50% yang boleh mengajukan untuk mendapat CPNS. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan- RB) Eko Prasojo mengatakan, penerimaan PNS tahun ini dibuka untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) dan reguler,di mana diprioritaskan bagi tenaga pendidik,kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya.

Untuk K1,daftarnya sudah dipublikasikan dan tinggal menuju persetujuan wakil presiden yang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer,” kata Eko. Bagi pemerintah yang akan mengajukan formasi CPNS, Kemenpan-RB akan menganalisis apakah APBD-nya di bawah 50% atau tidak.Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 kepada gubernur,bupati,dan wali kota. Kebijakan ini diambil karena jika belanja pegawainya terlalu besar maka akan menyedot anggaran terlalu banyak.

Jika APBD-nya di atas 50%, kemungkinan kecil pengajuan pengangkatan CPNS disetujui,” tuturnya. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan – RB Ramli Effendi Naibaho menjelaskan, daerah yang meminta pegawai baru namun tidak memenuhi syarat maka akan ada pemindahan pegawai antarunit.Seperti saat Kemenkumham meminta penambahan pegawai di lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengambil dari PNS older yang memiliki latar belakang sosiolog, psikolog, atau sarjana agama. ”Mutasi ini akan diiringi dengan pendidikan latihan teknis serta pemantauan apakah tenaga yang ditempati itu kompeten atau tidak,” jelasnya. Namun untuk jabatan mendesak seperti dokter, perawat, penyuluh pertanian dan KB, teknisi jalan, serta penerbangan, pemerintah tetap membuka formasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.

Kita akan kawal jumlahnya, seperti kepolisian minta berapa, KPK untuk bidang apa, lalu dokter dan perawat jangan sampai kurang di daerah-daerah. Namun kalau belanja pegawainya di atas 50% dan mereka ngotot meminta tambahan, kita akan tanya dulu mengapa sampai di atas 50%,” jelasnya. Diketahui, jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4.570.818 orang, yang terdiri atas 2.403.178 (52,58%) pria dan 2.167.640 (47,42%) adalah wanita.Sehubunganmisi dengan tingkat pendidikan,1.514.906 (33,14%) PNS lulusan S1 atau sederajat, yang merupakan kelompok terbesar.

Sementara sehubunganmisi dengan kepangkatan,golongan III merupakan jumlah terbesar, yakni 2.141.780 (46,86%). Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, analisis APBD di bawah 50% itu merupakan kebijakan yang tepat. Pasalnya, jika belanja pegawai terlalu banyak untuk menggaji maka pembangunan akan terhambat. ”Harus ada rasio yang jelas berapa dana APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan. Jika dana pembangunan tersedot banyak ke gaji, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan,” terangnya.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak menutup-nutupi persentase belanja pegawai. Sebab di era pilkada langsung seperti saat ini, banyak pemerintah daerah yang membuka rekrutmen CPNS atas dasar utang budi. (ref : SINDO)


Original source : Penerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD