Pendaftaran CPNS 2014 Secara Online di http://panselnas.menpan.go.id

Pendaftaran CPNS 2014 – Saffa – Pemerintah menetapkan sistem release access atau sistem yang terintegrasi secara online dalam pelaksanaan pendaftaran seleksi aparatur sipil negara (ASN), khususnya calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2014. Penegasan penetapan sistem tertuang dalam Surat Menteri PANRB nomor B/2645/M.PAN-RB/07/2014 tanggal 3 Juli 2014, tentang Kebijakan Pengadaan Formasi ASN tahun 2014.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PANRB nomor B/2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Tambahan Alokasi Formasi ASN. Disebutkan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat dan daerah harus menggunakan aplikasi pendaftaran CPNS secara online yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu sscn.bkn.go.id.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, PPK diminta segera mengirimkan persyaratan pendaftaran CPNS secara top di masing-masing instansi Panselnas ASN 2014. “Selanjutnya akan dipublikasikan melalui website porch pendaftaran seleksi formasi ASN secara nasional,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto di Jakarta, Selasa (08/07).

Dijelaskan, situs resmi nasional untuk pendaftaran seleksi formasi ASN dapat dibuka di http://panselnas.menpan.go.id Selain itu, persyaratan pendaftaran tersebut dapat disampaikan ke alamat send by e-mail evalap.sdmaparatur@menpan.go.id atau evalap.sdmaparatur@gmail.com dalam bentuk soft copy dengan format word.

Ditambahkan, seleksi pegawai ASN untuk tahun 2014 secara keseluruhan diwajibkan menggunakan sistem Computer Helped Test (CAT). Disarankan agar Kepala BKD pemerintah kabupaten dan kota mulai berkoordinasi dengan Kanreg BKN atau Laboratorium Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kemendikbud yang ada di provinsi, untuk mempersiapkan pelaksanaan seleksi CPNS di kabupaten dan kota, tambahhnya. Sumber : Kemenpan

In this area these ads

Incoming search terms:

  • Namanamaguruppgj taput2015
  • waktu pelaksanaan penerimaan guru kontrak pangandaran

Original source : Pendaftaran CPNS 2014 Secara Online di http://panselnas.menpan.go.id

Pemerintah Daerah Yang Membuka Pendaftaran CPNS 2014

Lowongan CPNS 2014 – Saffa – Rekrutmen ASN / CPNS 2014 sebanyak 100.000 Formasi. Formasi CPNS 2014 terdiri atas 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.

Lowongan CPNS Instansi Pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan di Pemerintah Daerah terdiri dari 28 Pemerintah Provinsi dan 383 Pemerintah Kabupaten / Kota.

Sebanyak 25.000 formasi untuk Instansi Pemerintah Pusat. Sedangkan 40.000 formasi untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk Pemerintah Pusat dan 25.000 untuk Pemerintah Daerah.

Pengumuman Daftar Pemerintah Daerah Yang akan mendapat Pendaftaran CPNS 2014

Pemerintah Aceh

  1. Pemerintah Aceh : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Aceh besar
  3. Pemerintah Kab. Pidie
  4. Pemerintah Kab. Aceh Utara : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Aceh Timur
  6. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
  7. Pemerintah Kab. Aceh Barat
  8. Pemerintah Kab. Aceh tengah : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Aceh tenggara
  10. Pemerintah Kab. Simeulue
  11. Pemerintah Kab. Bireuen
  12. Pemerintah Kab. Aceh singkil
  13. Pemerintah Kab. Aceh Barat daya
  14. Pemerintah Kab. Gayo lues
  15. Pemerintah Kab. Aceh tamiang
  16. Pemerintah Kab. Nagan raya
  17. Pemerintah Kab. Aceh jaya : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Bener meriah
  19. Pemerintah Kab. Pidie jaya
  20. Pemerintah Kota Sabang : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kota Banda Aceh
  22. Pemerintah Kota Langsa : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kota Lhokseumawe : Tidak Buka
  24. Pemerintah Kota Subulussalam : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi sumatera Utara

  1. Pemerintah Provinsi sumatera Utara : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Deli serdang
  3. Pemerintah Kab. Karo
  4. Pemerintah Kab. Langkat : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Tapanuli tengah
  6. Pemerintah Kab. Simalungun
  7. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
  8. Pemerintah Kab. Dairi
  9. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  10. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Asahan
  12. Pemerintah Kab. Nias
  13. Pemerintah Kab. Toba samosir
  14. Pemerintah Kab. Mandailing biological : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Nias Selatan
  16. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  17. Pemerintah Kab. Pakpak Barat
  18. Pemerintah Kab. Samosir
  19. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  20. Pemerintah Kab. Padang Lawas
  21. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  22. Pemerintah Kab. Batubara : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  24. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  25. Pemerintah Kab. Nias Barat
  26. Pemerintah Kab. Nias Utara
  27. Pemerintah Kota Medan : Tidak Buka
  28. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  29. Pemerintah Kota Binjai
  30. Pemerintah Kota Pematang Siantar : Tidak Buka
  31. Pemerintah Kota Tanjung Balai
  32. Pemerintah Kota Sibolga
  33. Pemerintah Kota Padangsidimpuan : Tidak Buka
  34. Pemerintah Kota Gunung Sitoli

Pemerintah Provinsi Riau

  1. Pemerintah Provinsi Riau
  2. Pemerintah Kab. Kampar : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Bengkalis
  4. Pemerintah Kab. Indragiri hulu
  5. Pemerintah Kab. Indragiri hilir
  6. Pemerintah Kab. Pelalawan
  7. Pemerintah Kab. Rokan hulu : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Rokan hilir
  9. Pemerintah Kab. Siak
  10. Pemerintah Kab. Kuantan singingi : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Kepulauan meranti : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kota Pekanbaru
  13. Pemerintah Kota Dumai

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  2. Pemerintah Kab. Agam
  3. Pemerintah Kab. Pasaman
  4. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Solok
  6. Pemerintah Kab. Padang pariaman
  7. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  8. Pemerintah Kab. Tanah datar
  9. Pemerintah Kab. Sijunjung : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  11. Pemerintah Kab. Solok Selatan : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Dharmasraya
  13. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  14. Pemerintah Kota Bukittinggi
  15. Pemerintah Kota Padang Panjang
  16. Pemerintah Kota Sawahlunto
  17. Pemerintah Kota Solok
  18. Pemerintah Kota Padang
  19. Pemerintah Kota Payakumbuh
  20. Pemerintah Kota Pariaman

Pemerintah Provinsi Jambi

  1. Pemerintah Provinsi Jambi
  2. Pemerintah Kab. Batang Hari : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  4. Pemerintah Kab. Bungo
  5. Pemerintah Kab. Merangin
  6. Pemerintah Kab. Kerinci : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kab. Sarolangun
  8. Pemerintah Kab. Tebo
  9. Pemerintah Kab. Muaro jambi : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tanjung jabung Timur
  11. Pemerintah Kota Jambi : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kota Sungai Penuh

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  3. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  4. Pemerintah Kab. Muara Enim
  5. Pemerintah Kab. Lahat
  6. Pemerintah Kab. Musi Rawas
  7. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  8. Pemerintah Kab. Banyuasin
  9. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  10. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
  11. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  12. Pemerintah Kab. Empat Lawang
  13. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  14. Pemerintah Kota Palembang
  15. Pemerintah Kota Pagar Alam
  16. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  17. Pemerintah Kota Prabumulih
  18. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung

  1. Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung
  2. Pemerintah Kab. Bangka
  3. Pemerintah Kab. Belitung
  4. Pemerintah Kab. Bangka Barat
  5. Pemerintah Kab. Bangka tengah
  6. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  7. Pemerintah Kab. Belitung Timur
  8. Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Pemerintah Provinsi Bengkulu

  1. Pemerintah Provinsi Bengkulu
  2. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  3. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  4. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
  5. Pemerintah Kab. Kaur
  6. Pemerintah Kab. Seluma
  7. Pemerintah Kab. Mukomuko
  8. Pemerintah Kab. Kepahiang
  9. Pemerintah Kab. Lebong
  10. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  11. Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintah Provinsi Lampung

  1. Pemerintah Provinsi Lampung
  2. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  3. Pemerintah Kab. Lampung tengah
  4. Pemerintah Kab. Lampung Utara
  5. Pemerintah Kab. Lampung Barat
  6. Pemerintah Kab. Tulang bawang
  7. Pemerintah Kab. Tanggamus
  8. Pemerintah Kab. Way kanan : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Lampung Timur : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Pesawaran
  11. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Pringsewu
  13. Pemerintah Kab. Mesuji
  14. Pemerintah Kab. Pesisir Barat : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Metro
  16. Pemerintah Kota Bandar Lampung : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

  1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
  2. Kab. Kepulauan Seribu : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  2. Pemerintah Kab. Bogor
  3. Pemerintah Kab. Sukabumi : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Cianjur : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Bekasi
  6. Pemerintah Kab. Karawang
  7. Pemerintah Kab. Purwakarta : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Subang : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Bandung : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Sumedang : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Garut
  12. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  13. Pemerintah Kab. Ciamis
  14. Pemerintah Kab. Cirebon : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Kuningan : Tidak Buka
  16. Pemerintah Kab. Indramayu
  17. Pemerintah Kab. Majalengka : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Bandung Barat : Tidak Buka
  19. Pemerintah Kab. Pangandaran : Tidak Buka
  20. Pemerintah Kota Bandung
  21. Pemerintah Kota Bogor
  22. Pemerintah Kota Sukabumi : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kota Cirebon : Tidak Buka
  24. Pemerintah Kota Bekasi : Tidak Buka
  25. Pemerintah Kota Depok
  26. Pemerintah Kota Cimahi
  27. Pemerintah Kota Tasikmalaya
  28. Pemerintah Kota Banjar

Pemerintah Provinsi Banten

  1. Pemerintah Provinsi Banten
  2. Pemerintah Kab. Serang
  3. Pemerintah Kab. Pandeglang : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Lebak
  5. Pemerintah Kab. Tangerang : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kota Tangerang
  7. Pemerintah Kota Cilegon
  8. Pemerintah Kota Serang : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Daerah DI Yogyakarta

  1. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta
  2. Pemerintah Kab. Bantul : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Sleman
  4. Pemerintah Kab. Gunungkidul
  5. Pemerintah Kab. Kulon Progo
  6. Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  2. Pemerintah Kab. Semarang
  3. Pemerintah Kab. Kendal
  4. Pemerintah Kab. Demak
  5. Pemerintah Kab. Grobogan
  6. Pemerintah Kab. Pekalongan
  7. Pemerintah Kab. Batang
  8. Pemerintah Kab. Tegal
  9. Pemerintah Kab. Brebes
  10. Pemerintah Kab. Pati
  11. Pemerintah Kab. Kudus : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Pemalang : Tidak Buka
  13. Pemerintah Kab. Jepara
  14. Pemerintah Kab. Rembang : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Blora
  16. Pemerintah Kab. Banyumas
  17. Pemerintah Kab. Cilacap
  18. Pemerintah Kab. Purbalingga
  19. Pemerintah Kab. Banjarnegara
  20. Pemerintah Kab. Magelang
  21. Pemerintah Kab. Temanggung
  22. Pemerintah Kab. Wonosobo : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kab. Purworejo
  24. Pemerintah Kab. Kebumen
  25. Pemerintah Kab. Klaten
  26. Pemerintah Kab. Boyolali
  27. Pemerintah Kab. Sragen
  28. Pemerintah Kab. Sukoharjo
  29. Pemerintah Kab. Karanganyar : Tidak Buka
  30. Pemerintah Kab. Wonogiri
  31. Pemerintah Kota Semarang
  32. Pemerintah Kota Salatiga
  33. Pemerintah Kota Pekalongan
  34. Pemerintah Kota Tegal
  35. Pemerintah Kota Magelang
  36. Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  2. Pemerintah Kab. Gresik : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Mojokerto : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Sidoarjo
  5. Pemerintah Kab. Jombang
  6. Pemerintah Kab. Sampang
  7. Pemerintah Kab. Pamekasan
  8. Pemerintah Kab. Sumenep
  9. Pemerintah Kab. Bangkalan
  10. Pemerintah Kab. Bondowoso
  11. Pemerintah Kab. Situbondo
  12. Pemerintah Kab. Banyuwangi
  13. Pemerintah Kab. Jember : Tidak Buka
  14. Pemerintah Kab. Malang
  15. Pemerintah Kab. Pasuruan
  16. Pemerintah Kab. Probolinggo
  17. Pemerintah Kab. Lumajang
  18. Pemerintah Kab. Kediri
  19. Pemerintah Kab. Tulungagung
  20. Pemerintah Kab. Nganjuk : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Trenggalek
  22. Pemerintah Kab. Blitar
  23. Pemerintah Kab. Madiun
  24. Pemerintah Kab. Ngawi : Tidak Buka
  25. Pemerintah Kab. Magetan
  26. Pemerintah Kab. Ponorogo
  27. Pemerintah Kab. Pacitan : Tidak Buka
  28. Pemerintah Kab. Bojonegoro
  29. Pemerintah Kab. Tuban
  30. Pemerintah Kab. Lamongan
  31. Pemerintah Kota Surabaya
  32. Pemerintah Kota Mojokerto : Tidak Buka
  33. Pemerintah Kota Malang
  34. Pemerintah Kota Ppasuruan
  35. Pemerintah Kota Probolinggo : Tidak Buka
  36. Pemerintah Kota Blitar
  37. Pemerintah Kota Kediri : Tidak Buka
  38. Pemerintah Kota Madiun
  39. Pemerintah Kota Batu : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  2. Pemerintah Kab. Sambas
  3. Pemerintah Kab. Sanggau
  4. Pemerintah Kab. Sintang
  5. Pemerintah Kab. Pontianak
  6. Pemerintah Kab. Kapuas hulu
  7. Pemerintah Kab. Ketapang
  8. Pemerintah Kab. Bengkayang
  9. Pemerintah Kab. Landak
  10. Pemerintah Kab. Melawi
  11. Pemerintah Kab. Sekadau
  12. Pemerintah Kab. Kubu raya
  13. Pemerintah Kab. Kayong Utara
  14. Pemerintah Kota Pontianak
  15. Pemerintah Kota Singkawang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  2. Pemerintah Kab. Kapuas : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Barito Utara
  4. Pemerintah Kab. Barito Selatan
  5. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  6. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  7. Pemerintah Kab. Pulang pisau
  8. Pemerintah Kab. Gunung mas
  9. Pemerintah Kab. Lamandau
  10. Pemerintah Kab. Sukamara
  11. Pemerintah Kab. Murung raya
  12. Pemerintah Kab. Katingan
  13. Pemerintah Kab. Seruyan
  14. Pemerintah Kab. Barito Timur
  15. Pemerintah Kota Palangka Raya : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  2. Pemerintah Kab. Banjar
  3. Pemerintah Kab. Tanah laut
  4. Pemerintah Kab. Tapin
  5. Pemerintah Kab. Hulu sungai Selatan
  6. Pemerintah Kab. Hulu sungai tengah
  7. Pemerintah Kab. Barito kuala
  8. Pemerintah Kab. Tabalong
  9. Pemerintah Kab. Kotabaru
  10. Pemerintah Kab. Hulu sungai Utara
  11. Pemerintah Kab. Tanah bumbu
  12. Pemerintah Kab. Balangan
  13. Pemerintah Kota Banjarmasin
  14. Pemerintah Kota Banjar Baru

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  2. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
  3. Pemerintah Kab. Paser : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Berau
  5. Pemerintah Kab. Kutai Barat
  6. Pemerintah Kab. Kutai Timur
  7. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  8. Pemerintah Kab. Mahakam ulu
  9. Pemerintah Kota Samarinda
  10. Pemerintah Kota Balikpapan
  11. Pemerintah Kota Bontang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Minahasa : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  5. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  7. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  8. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  9. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
  10. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  12. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  13. Pemerintah Kota Manado : Tidak Buka
  14. Pemerintah Kota Bitung : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Tomohon
  16. Pemerintah Kota Kotamobagu

Provinsi Gorontalo

  1. Pemerintah Provinsi Gorontalo : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Gorontalo : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Boalemo : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Pohuwato
  5. Pemerintah Kab. Bone Bolango
  6. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  7. Pemerintah Kota Gorontalo

Provinsi Sulawesi Tengah

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  2. Pemerintah Kab. Poso : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Donggala : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Tolitoli : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Banggai
  6. Pemerintah Kab. Buol
  7. Pemerintah Kab. Morowali : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Banggai kepulauan
  9. Pemerintah Kab. Parigi moutong : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  11. Pemerintah Kab. Sigi : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Banggai Laut
  13. Pemerintah Kota Palu

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Pemerintah Kab. Pinrang : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Gowa
  4. Pemerintah Kab. Wajo
  5. Pemerintah Kab. Bone : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Tana toraja
  7. Pemerintah Kab. Maros
  8. Pemerintah Kab. Luwu : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Sinjai
  10. Pemerintah Kab. Bulukumba
  11. Pemerintah Kab. Bantaeng
  12. Pemerintah Kab. Jeneponto : Tidak Buka
  13. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  14. Pemerintah Kab. Takalar
  15. Pemerintah Kab. Barru
  16. Pemerintah Kab. Sidenreng rappang
  17. Pemerintah Kab. Pangkajene dan kepulauan : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Soppeng
  19. Pemerintah Kab. Enrekang
  20. Pemerintah Kab. Luwu Utara : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Luwu Timur
  22. Pemerintah Kab. Toraja Utara
  23. Pemerintah Kota Makassar
  24. Pemerintah Kota Parepare
  25. Pemerintah Kota Palopo : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Pemerintah Kab. Konawe : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Buton : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Muna
  5. Pemerintah Kab. Kolaka : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  7. Pemerintah Kab. Kolaka Utara : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Bombana : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Wakatobi
  10. Pemerintah Kab. Buton Utara
  11. Pemerintah Kab. Konawe Utara : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  13. Pemerintah Kab. Konawe kepulauan
  14. Pemerintah Kota Kendari : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Baubau : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Bali

  1. Pemerintah Provinsi Bali
  2. Pemerintah Kab. Buleleng
  3. Pemerintah Kab. Jembrana
  4. Pemerintah Kab. Klungkung
  5. Pemerintah Kab. Gianyar
  6. Pemerintah Kab. Karangasem
  7. Pemerintah Kab. Bangli
  8. Pemerintah Kab. Badung
  9. Pemerintah Kab. Tabanan
  10. Pemerintah Kota Denpasar

Pemerintah Provinsi NTB

  1. Pemerintah Provinsi NTB
  2. Pemerintah Kab. Lombok Barat
  3. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  4. Pemerintah Kab. Lombok Timur
  5. Pemerintah Kab. Bima
  6. Pemerintah Kab. Sumbawa
  7. Pemerintah Kab. Dompu
  8. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  9. Pemerintah Kab. Lombok Utara : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kota Mataram
  11. Pemerintah Kota Bima

Pemerintah Provinsi NTT

  1. Pemerintah Provinsi NTT
  2. Pemerintah Kab. Kupang
  3. Pemerintah Kab. Belu
  4. Pemerintah Kab. Timor Ttengah Utara
  5. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  6. Pemerintah Kab. Alor : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kab. Sikka
  8. Pemerintah Kab. Flores Timur
  9. Pemerintah Kab. Ende
  10. Pemerintah Kab. Ngada
  11. Pemerintah Kab. Manggarai
  12. Pemerintah Kab. Sumba Timur
  13. Pemerintah Kab. Sumba Barat
  14. Pemerintah Kab. Lembata : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Rote ndao
  16. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  17. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  18. Pemerintah Kab. Sumba Barat daya
  19. Pemerintah Kab. Nagekeo
  20. Pemerintah Kab. Sumba tengah : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  22. Pemerintah Kab. Malaka
  23. Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah Provinsi Maluku

  1. Pemerintah Provinsi Maluku
  2. Pemerintah Kab. Maluku tengah : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
  4. Pemerintah Kab. Buru
  5. Pemerintah Kab. Maluku tenggara Barat
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan aru
  7. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  8. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  9. Pemerintah Kab. Buru Selatan
  10. Pemerintah Kab. Maluku Barat daya
  11. Pemerintah Kota Aambon
  12. Pemerintah Kota Tual

Pemerintah Provinsi maluku Utara

  1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
  2. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  3. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  5. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  6. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
  7. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  8. Pemerintah Kab. Pulau morotai
  9. Pemerintah Kab. Pulau taliabu : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kota Ternate
  11. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Pemerintah Provinsi Papua

  1. Pemerintah Provinsi Papua
  2. Pemerintah Kab. Jayapura
  3. Pemerintah Kab. Biak Numfor
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Merauke
  6. Pemerintah Kab. Jayawijaya
  7. Pemerintah Kab. Nabire
  8. Pemerintah Kab. Puncak jaya
  9. Pemerintah Kab. Paniai
  10. Pemerintah Kab. Mimika : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Boven digoel
  12. Pemerintah Kab. Mappi
  13. Pemerintah Kab. Asmat
  14. Pemerintah Kab. Yahukimo
  15. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  16. Pemerintah Kab. Tolikara
  17. Pemerintah Kab. Sarmi
  18. Pemerintah Kab. Keerom
  19. Pemerintah Kab. Waropen
  20. Pemerintah Kab. Supiori
  21. Pemerintah Kab. Mamberamo raya : Tidak Buka
  22. Pemerintah Kab. Mamberamo tengah
  23. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  24. Pemerintah Kab. Yalimo
  25. Pemerintah Kab. Nduga : Tidak Buka
  26. Pemerintah Kab. Dogiyai
  27. Pemerintah Kab. Puncak
  28. Pemerintah Kab. Deiyai
  29. Pemerintah Kab. Intan jaya
  30. Pemerintah Kota Jayapura

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

  1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  2. Pemerintah Kab. Bintan
  3. Pemerintah Kab. Karimun : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Natuna : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Lingga
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kota Batam
  8. Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pemerintah Provinsi Papua Barat

  1. Pemerintah Provinsi Papua Barat
  2. Pemerintah Kab. Sorong : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  4. Pemerintah Kab. Raja Ampat : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Manokwari
  6. Pemerintah Kab. Teluk bintuni
  7. Pemerintah Kab. Teluk wondama : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Fak-fak : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Kaimana : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tambrauw : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Maybrat
  12. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  13. Pemerintah Kota Sorong

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Mamuju Utara
  3. Pemerintah Kab. Mamuju
  4. Pemerintah Kab. Mamasa
  5. Pemerintah Kab. Polewali Mandar : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Majene
  7. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  2. Pemerintah Kab. Bulungan
  3. Pemerintah Kab. Malinau
  4. Pemerintah Kab. Nunukan
  5. Pemerintah Kab. Tana Tidung : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kota Tarakan
  7. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan

Tes CPNS 2014 dipastikan menggunakan sistem Computer Helped Test (CAT), jadi pastikan Anda siap bersaing dengan mempelajari Tes CAT CPNS dengan mengunjungi laman : http://ujian.latihansoal.com

In this area these ads

Incoming search terms:

  • daftar cpns kab pegunungan bntg
  • pppk kepahiang
  • lowongan kontrak perawat daerah terpencil mambermo

Original source : Pemerintah Daerah Yang Membuka Pendaftaran CPNS 2014

Daftar Kementerian Yang Membuka Pendaftaran CPNS 2014

Pendaftaran CPNS 2014 – Saffa – Pemerintah akan membuka Lowongan CPNS 2014 / ASN sebanyak 100.000 Formasi. Formasi CPNS 2014 dengan rincian 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.

Lowongan CPNS Instansi Pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan di Pemerintah Daerah terdiri dari 28 Pemerintah Provinsi dan 383 Pemerintah Kabupaten / Kota.

Sebanyak 25.000 formasi untuk Instansi Pemerintah Pusat. Sedangkan 40.000 formasi untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk Pemerintah Pusat dan 25.000 untuk Pemerintah Daerah.

Pengumuman Daftar Kementerian yang akan membuka Lowongan CPNS 2014

KEMENTERIAN KOORDINATOR

  1. Kementerian Koordinator Bidang POLHUKAM
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KEMENTERIAN

  1. Kementerian Riset dan Teknologi
  2. Kementerian Koperasi dan UKM : Tidak Buka
  3. Kementerian Lingkungan Hidup
  4. Kementerian BUMN
  5. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Tidak Buka
  7. Kementerian Pemuda Olahraga
  8. Kementerian Perumahan Rakyat
  9. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  10. Kementerian Dalam Negeri
  11. Kementerian Luar Negeri : Tidak Buka
  12. Kementerian Pertahanan : Tidak Buka
  13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  14. Kementerian Keuangan
  15. Kementerian Pertanian
  16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  17. Kementerian Perhubungan
  18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  19. Kementerian Kesehatan
  20. Kementerian Agama
  21. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  22. Kementerian Sosial
  23. Kementerian Kehutanan
  24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  25. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  26. Kementerian Perdagangan
  27. Kementerian Perindustrian
  28. Kementerian Pekerjaan Umum
  29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  30. Kementerian Sekretariat Negara
  31. Kementerian PPN/Bappenas

LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

  1. Arsip Nasional RI (ANRI)
  2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  4. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
  5. Badan Pusat Statistik (BPS)
  6. Badan Inteljen Negara (BIN)
  7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  9. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
  10. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Tidak Buka
  13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  14. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  15. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  17. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
  18. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  19. Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  21. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  22. Badan SAR Nasional
  23. Badan Narkotika Nasional / BNN
  24. Badan Standardisasi Nasional / BSN
  25. Badan Tenaga Nuklir Nasional / BATAN
  26. Badan Pengawas Tenaga Nuklir / BAPETEN : Tidak Buka
  27. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
  28. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK
  29. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
  30. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)

LEMBAGA NEGARA

  1. Kepolisian Negara RI : Tidak Buka
  2. Kejaksaan Agung RI
  3. Sekretariat Kabinet

SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA

  1. Sekretariat Jendral BPK
  2. Sekretariat Jendral MPR
  3. Sekretariat Jendral DPR : Tidak Buka
  4. Sekretariat Mahkamah Agung
  5. Sekretariat Jendral DPD-RI
  6. Sekretariat Mahkamah Kostitusi
  7. Sekretariat Komisi Yudisial
  8. Sekretariat Komisi Nasional HAM : Tidak Buka
  9. Sekretariat KPU
  10. Sekretariat OMBUDSMAN RI

Bagaimana ? Apakah Kementerian / Lembaga Tinggi Negara yang Anda inginkan membuka Lowongan CPNS 2014. Jika iya maka segeralah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika tidak Anda tetap bisa melamar CPNS di Kementerian lain kok.

Tes CPNS 2014 dipastikan menggunakan sistem Computer Helped Test (CAT), jadi pastikan Anda siap bersaing dengan mempelajari Tes CAT CPNS dengan mengunjungi laman : http://ujian.latihansoal.com

IBC

Lowongan CPNS Pusat 2014 – Formasi CPNS 2014 adalah 100.000 orang dengan rincian 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.

Penerimaan CPNS Instansi Pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan di Pemerintah Daerah terdiri dari 28 Pemerintah Provinsi dan 383 Pemerintah Kabupaten / Kota.

Sebanyak 25.000 formasi untuk Instansi Pemerintah Pusat. Sedangkan 40.000 formasi untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk Pemerintah Pusat dan 25.000 untuk Pemerintah Daerah.

Berikut ini daftar Instansi Pusat Yang akan membuka Rekrutmen CPNS 2014

KEMENTERIAN KOORDINATOR

  1. Kementerian Koordinator Bidang POLHUKAM
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KEMENTERIAN

  1. Kementerian Riset dan Teknologi
  2. Kementerian Koperasi dan UKM : Tidak Buka
  3. Kementerian Lingkungan Hidup
  4. Kementerian BUMN
  5. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Tidak Buka
  7. Kementerian Pemuda Olahraga
  8. Kementerian Perumahan Rakyat
  9. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  10. Kementerian Dalam Negeri
  11. Kementerian Luar Negeri : Tidak Buka
  12. Kementerian Pertahanan : Tidak Buka
  13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  14. Kementerian Keuangan
  15. Kementerian Pertanian
  16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  17. Kementerian Perhubungan
  18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  19. Kementerian Kesehatan
  20. Kementerian Agama
  21. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  22. Kementerian Sosial
  23. Kementerian Kehutanan
  24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  25. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  26. Kementerian Perdagangan
  27. Kementerian Perindustrian
  28. Kementerian Pekerjaan Umum
  29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  30. Kementerian Sekretariat Negara
  31. Kementerian PPN/Bappenas

LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

  1. Arsip Nasional RI (ANRI)
  2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  4. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
  5. Badan Pusat Statistik (BPS)
  6. Badan Inteljen Negara (BIN)
  7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  9. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
  10. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Tidak Buka
  13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  14. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  15. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  17. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
  18. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  19. Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  21. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  22. Badan SAR Nasional
  23. Badan Narkotika Nasional / BNN
  24. Badan Standardisasi Nasional / BSN
  25. Badan Tenaga Nuklir Nasional / BATAN
  26. Badan Pengawas Tenaga Nuklir / BAPETEN : Tidak Buka
  27. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
  28. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK
  29. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
  30. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)

LEMBAGA NEGARA

  1. Kepolisian Negara RI : Tidak Buka
  2. Kejaksaan Agung RI
  3. Sekretariat Kabinet

SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA

  1. Sekretariat Jendral BPK
  2. Sekretariat Jendral MPR
  3. Sekretariat Jendral DPR : Tidak Buka
  4. Sekretariat Mahkamah Agung
  5. Sekretariat Jendral DPD-RI
  6. Sekretariat Mahkamah Kostitusi
  7. Sekretariat Komisi Yudisial
  8. Sekretariat Komisi Nasional HAM : Tidak Buka
  9. Sekretariat KPU
  10. Sekretariat OMBUDSMAN RI

Bagaimana ? Apakah Kementerian / Lembaga Tinggi Negara yang Anda inginkan membuka Lowongan CPNS 2014. Jika iya maka segeralah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika tidak Anda tetap bisa melamar CPNS di Kementerian lain kok.

Tes CPNS 2014 dipastikan menggunakan sistem Computer Helped Test (CAT), jadi pastikan Anda siap bersaing dengan mempelajari Tes CAT CPNS dengan mengunjungi laman : http://ujian.latihansoal.com

Jobel

Lowongan CPNS 2014 – Formasi CPNS 2014 sebanyak 100.000 orang dengan rincian 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.

Pengumuman Daftar Instansi Pusat Yang akan membuka Seleksi Penerimaan CPNS 2014

KEMENTERIAN KOORDINATOR

  1. Kementerian Koordinator Bidang POLHUKAM
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KEMENTERIAN

  1. Kementerian Riset dan Teknologi
  2. Kementerian Koperasi dan UKM : Tidak Buka
  3. Kementerian Lingkungan Hidup
  4. Kementerian BUMN
  5. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Tidak Buka
  7. Kementerian Pemuda Olahraga
  8. Kementerian Perumahan Rakyat
  9. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  10. Kementerian Dalam Negeri
  11. Kementerian Luar Negeri : Tidak Buka
  12. Kementerian Pertahanan : Tidak Buka
  13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  14. Kementerian Keuangan
  15. Kementerian Pertanian
  16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  17. Kementerian Perhubungan
  18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  19. Kementerian Kesehatan
  20. Kementerian Agama
  21. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  22. Kementerian Sosial
  23. Kementerian Kehutanan
  24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  25. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  26. Kementerian Perdagangan
  27. Kementerian Perindustrian
  28. Kementerian Pekerjaan Umum
  29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  30. Kementerian Sekretariat Negara
  31. Kementerian PPN/Bappenas

LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

  1. Arsip Nasional RI (ANRI)
  2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  4. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
  5. Badan Pusat Statistik (BPS)
  6. Badan Inteljen Negara (BIN)
  7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  9. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
  10. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Tidak Buka
  13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  14. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  15. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  17. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
  18. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  19. Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  21. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  22. Badan SAR Nasional
  23. Badan Narkotika Nasional / BNN
  24. Badan Standardisasi Nasional / BSN
  25. Badan Tenaga Nuklir Nasional / BATAN
  26. Badan Pengawas Tenaga Nuklir / BAPETEN : Tidak Buka
  27. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
  28. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK
  29. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
  30. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)

LEMBAGA NEGARA

  1. Kepolisian Negara RI : Tidak Buka
  2. Kejaksaan Agung RI
  3. Sekretariat Kabinet

SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA

  1. Sekretariat Jendral BPK
  2. Sekretariat Jendral MPR
  3. Sekretariat Jendral DPR : Tidak Buka
  4. Sekretariat Mahkamah Agung
  5. Sekretariat Jendral DPD-RI
  6. Sekretariat Mahkamah Kostitusi
  7. Sekretariat Komisi Yudisial
  8. Sekretariat Komisi Nasional HAM : Tidak Buka
  9. Sekretariat KPU
  10. Sekretariat OMBUDSMAN RI

Persiapkan diri Anda dengan belajar Tes CAT CPNS. Info lanjut silakan kunjungi laman : http://ujian.latihansoal.com

In this area these ads


Original source : Daftar Kementerian Yang Membuka Pendaftaran CPNS 2014

Kemenkeu Buka Lowongan 2.999 CPNS untuk Pajak dan Bea Cukai

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan merekrut sebanyak 2.999 calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru dari mahasiswa ikatan dinas maupun kalangan umum. Jumlah tersebut merupakan penambahan dari 2007 CPNS yang telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB).

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (11/5/2012).

“Yang disini tambahannya cuma 2007 (PNS), tapi 2007 itu sebagian dari ikatan dinas atau tugas belajar, tapi di Kemenkeu lulusan STAN, tapi ada sebagian direkrut dari sarjana dan untuk kebutuhan yang spesifik seperti anak buah kapal. Jadi 2007 ini ada umumnya juga, tapi nanti kita minta lagi, jadi sekitar 2.999, ini bukan nanggung tapi menunjukkan usulan kita itu berdasarkan perhitungan,” jelasnya.

Badaruddin menyatakan pembukaan pendaftaran CPNS ini akan dimulai tahun ini juga. Namun, memang masih ada beberapa hal yang menunggu restu Kemen PAN RB.

“Pendaftaran PNS itu kita ada beberapa hal yang kita suratkan ke Kemen PAN RB, nanti kalau sudah ada lampu hijaunya kita akan buka. Tahun ini donk, harus kita laksanakan,” tegasnya.

Badaruddin menyatakan jumlah ini masih di bawah jumlah pegawai yang pensiun dan akan melakukan pensiun dini. Hanya saja aturan untuk pensiun dini ini masih belum mendapatkan persetujuan dari Kemen PAN RB.

“Pensiun dini ini kan lagi menunggu dasar hukumnya, tapi pengangkatan ini tidak lebih, masih di bawah atau kurang dari yang akan pensiun dan pensiun dini,” ujarnya.

Badaruddin menambahkan kebanyakan PNS baru ini akan ditempatkan di pos-pos yang berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

“Rata ya (pembagian PNS), tapi sebagian besar dirjen pajak dan bea cukai karena butt kita untuk meningkatkan penerimaan, kan perlu orang yang lebih banyak, perlu orang yang profesional. Kita gak ngangkat yang gak ada gunanya, kita angkat yang kita perlukan,” pungkasnya.

(nia/hen)

Sumber : Detik

Incoming search terms:

  • lowongan kerja dirjen pajak
  • lowongan bea cukai 2015
  • dirjen pajak
  • LOWONGAN KERJA PAJAK 2013
  • lowongan kerja bea cukai 2015
  • lowongan kerja pegawai pajak 2015
  • berita yg pensiun th 2016
  • penerimaan pegawai pajak 2015
  • lowongan kerja beacukai 2015
  • tanggal berapa remunerasi polda riau keluar bulan februari 2015
  • tabel remunerasi djp 2015
  • 13an di alfamart tahun 2015 keluar tanggal berapa
  • Loker dirjen perpajakan
  • pembukaan lowongan kerja alfamart oku timur palembang 2015
  • Pembukaan pendaftaran psp3 kupang
  • pendaftaran bea cukai 2015
  • penerimaan pegawai dirjen pajak 2015
  • penerimaan pegawai kantor pajak 2015
  • berapa gaji tamatan d1 bea cukai ditahun 2015
  • perekrutan pegawai pajak
  • persetujuan dpr tentang tunjangan kinerja dirjen pajak th 2015
  • persyaratan bea cukai tamatan sma
  • persyaratan pegawai beacukai
  • apakah lowonggan kerja untuk satpam di kantor bupati sudah di buka
  • remunerasi progresif pemda kapan dibayar
  • surat edaran provinsi NTT kpd kab kota/pemda untuk adakan prajabatan CPNS K1 DAN -2
  • syarat melamar cleaning service di dinas pajak jakarta pusat
  • nama guru yg pensiun dini th 2015
  • mutasi di bea cukai berapa tahun sekali ya ?
  • loker kontrak pusat beacukai2015
  • loker kpp pemkab tulungagung thn 2015
  • Loker thl di kantor taspen lulusan smk th 2015 jakarta
  • info lengkap gaji honorer satpol pp batam
  • lowongan di ditjen pajak 2015
  • gaji ke tigabelas th 2015
  • lowongan kerja bea cukai smk
  • lowongan kerja bea dan cukai cilacap
  • djp pisah kemenkeu nasib stan
  • lowongan kerja dinas pajak
  • besaran gaji pensiun dini pns guru
  • Berita terkini pemerintah kota mojokerto tahun 2015 untuk pns apakah masih dapat uang transport
  • Berita gaji 13 ALFAMART
  • lowongan smk bea cukai 2015
  • masa dinas untuk pensiun dini di TNI AL
  • PP ASN jokowi sudah keluar februari 2015

Original source : Kemenkeu Buka Lowongan 2.999 CPNS untuk Pajak dan Bea Cukai

Tes Kompetensi CPNS Serentak 8 September

JAKARTA – Sejumlah lembaga negara dan kementerian mulai membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS). Waktu pendaftaran masing-masing lembaga maupun kementerian memang berbeda. Namun, ujian kompetensi dasar dilaksanakan serentak pada 8 September mendatang.

“Ujian kompetensi dasar CPNS untuk tahun ini dilaksanakan pada 8 September. Sementara itu, ujian kompetensi bidang bergantung pada kementerian maupun lembaga masing-masing,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB) Eko Prasojo, Rabu (18/7).

Eko menuturkan, ujian CPNS jalur reguler tersebut akan dilaksanakan di sejumlah tempat yang telah disepakati tim yang terdiri atas konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN) dan beberapa lembaga sehubunganmisi seperti BPKP dan Polri. “Mereka menangani hal-hal seperti menjaga kerahasiaan soal. Kemen PAN dan RB bertindak sebagai penyelenggara,” ujar dia.

Soal pengawasan, guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menuturkan, pihaknya bekerja sama dengan Indonesia Corruption Mind (ICW) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat lain. Untuk meminimalkan adanya calo dalam ujian CPNS, pihaknya meminta bantuan konsorsium 10 PTN untuk mengawasi. “Salah satunya dengan mencocokkan foto yang ada dalam kartu pendaftaran. Sama tidak dengan orang yang mendaftar,” urainya.

Lembaga negara dan kementerian yang mulai membuka pendaftaran CPNS, antara lain, Kemenkeu, Kemenlu, Kemenkum dan HAM, Mahkamah Agung, serta Badan Intelijen Nasional. Beberapa pemerintah daerah juga membuka lowongan CPNS.

Seperti diketahui, pause PNS berlaku mulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 (16 bulan). Penerapan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk membenahi segala sesuatu sehubunganmisi dengan penerimaan PNS. Berbagai aturan yang berkaitan dengan kepegawaian juga ditata lagi.

Kebijakan itu diterapkan sehubungan dengan besarnya belanja pegawai yang dinilai membebani APBN. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam pause tersebut. Di antaranya, kebutuhan tenaga medis, dokter dan perawat, petugas keselamatan publik, serta tenaga pengajar. (ken/c7/nw)

Incoming search terms:

  • apakah honorer k2 kemhan yang belum dapat tes tahun 2013 nanti bisa diikutkan pada tahap berikutnya ?
  • smp kpn spt fasilitator baru keluar
  • bisakah ijazah paket daftar satpol pp

Original source : Tes Kompetensi CPNS Serentak 8 September

Menjelang Pendaftaran CPNS 2012, Kuota CPNS Masih Belum Terpenuhi

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/menjelang-pendaftaran-cpns-2012-kuota.htmlMenjelang Pendaftaran CPNS 2012, Kuota CPNS Masih Belum Terpenuhi
Seperti yang Kami lansir dari Sindo, di Jakarta bahwa hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menyatakan baru 20.000 formasi yang diajukan dari 125.000 CPNS.

Menpan dan RB Azwar Abubakar mengatakan pihaknya menyayangkan sikap kementerian dan pemerintah daerah yang lamban mengajukan formasi. Sementara pendaftaran CPNS segera digelar. “Ini dampak dari kebijakan pause CPNS,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia, setelah pause pemerintah memang memperketat penerimaan CPNS bagi kementerian dan pemerintah daerah.

Mereka diharuskan pengajuan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sehingga banyak yang tidak memenuhi. Berdasarkan temuan Kemenpan dan RB, pengajuan CPNS banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya di daerah, belanja pegawainya melebihi 50% dari APBD.Akibatnya tidakadapembangunan. Untuk menguji apakah sebuah kementerian atau daerah memenuhi kriteria, pemerintah telah menyiapkan 3.200 analis jabatan.

Mereka akan mengecek dan merasionalisasikan antara kebutuhan dan anggaran yang ada. “Kami itu butuh PNS yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja. Pasalnya, dari 3 juta pencari kerja setiap tahun, hanya sekitar 100.000 yang bisa menjadi PNS,” ujarnya. Sebelumnya pemerintah telah meminta kementerian dan daerah untuk mengajukan formasi CPNS hingga 16 Mei.

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan hanya beberapa daerah saja yang sudah mengajukan. Bahkan dari 125.000 kuota yang direncanakan, terancam tidak terpenuhi. Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika menambahkan, pemerintah memang harus memperbanyak penerimaan CPNS dari jalur tenaga honorer karena pengangkatan mereka merupakan pekerjaan rumah yang sudah lama mengalami penundaan.

Untuk kategori 1 (K1), terang Gede Pasek, diangkat terlebih dulu karena mereka sudah diangkat melalui pejabat berwenang dan dibiayai APBN atau APBD. Sementara untuk kategori dua (K2) diangkat secara bergiliran melalui tes tertulis. Anggota Fraksi Demokrat ini menyatakan, pengangkatan CPNS baik dari jalur reguler maupun honorer memang harus dilakukan secara bertahap karena anggaran negara juga terbatas.

Jangan sampai untuk kepentingan belanja pegawai akhirnya mengorbankan anggaran belanja untuk pembangunan,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja meminta pemerintah tetap menggelar ujian CPNS.Meskipun banyak daerah yang tidak mengajukan formasi akibat belum selesainya analisis jabatan.

Menurut dia, minimnya daerah yang belum menganalisis kebutuhan jabatan menunjukkan selama ini permintaan formasi CPNS tidak matang. Mereka tidak menghitung secara rasional antara kebutuhan sumber daya manusia dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena itu, adanya syarat khusus sebelum mengajukan formasi bisa berdampak positif. “Mereka yang mengajukan benar-benar yang butuh dan memahami porsi anggaran yang dimiliki,” katanya.

Incoming search terms:

  • bidan thl kampar 2014
  • kuota pns kebijakan menpan

Original source : Menjelang Pendaftaran CPNS 2012, Kuota CPNS Masih Belum Terpenuhi

Info Lowongan CPNS Guru 2013

Pendaftaran cpns guru 2013 ini akan tetap menjadi perhatian dari pemerintah kita. Karena memang formasi guru cpns di Indonesia terutama adalah guru pendidik Sekolah Dasar masih banyak dibutuhkan. Menurut Sulistyo Ketua Umum PGRI Indonesia kekurangan guru sekitar 500 ribu guru. Lowongan cpns guru 2013 ini kemungkinan akan banyak formasi karena banyak guru yang telah memasuki masa pensiun. Untuk SD saja banyak sekolah dasar yang hanya memiliki 4 guru saja. (pos kota 22/2).

Untuk tahun 2013 ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan seputar info lowongan CPNS Guru 2013 ini kriteria yang bakal diterapkan tahun yaitu dokumen atau ijazah kelulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehingga beliau meneruskan ‘Dengan skema baru ini, untuk menjadi guru, baik PNS maupun non-PNS tidak cukup hanya dengan ijazah S.Pd (sarjana pendidikan)’.

Pendaftaran CPNS Tahun 2013

Prinsip ini yaitu perekrutan CPNS tenaga kesehatan 2013 adalah mengadopsi dan mengikuti seleksi cpns dokter yang masuk dalam formasi CPNS Depkes 2013. M. Nuh menjelaskan bahwa agar diterima menjadi seorang dokter PNS, pelamar atau pendaftar tes CPNS dokter tak bisa hanya bermodalkan ijazah sarjana kedokteran (S. Ked) saja. Akan tetapi, mereka juga harus mengikuti pendidikan profesi dokter selama satu tahun. Serta juga harus memiliki pula Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan.

Bagi para pns guru akan mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional setelah mengikuti proses PPG selama satu tahun. Sertifikat tersebut kedepannya harus dilampirkan sewaktu yang bersangkutan akan melamar menjadi guru CPNS. Dengan sertifikat tersebut serta ditambah pengalaman mengajar selama 24 jam pelajaran per pekan, guru bersangkutan berhak mendapatkan TPP (tunjangan profesi pendidik).

Untuk pemerintah pusat pada lowongan PNS, yang diprioritaskan untuk cpns tenaga pendidik 2013 adalah guru (guru kelas dan guru produktif), dosen (eksakta dan teknik), jabatan-jabatan penegak hukum, jabatan yang menjadi pelaksana utama (core affair) fungsi instansi, dan jabatan yang diperlukan untuk memenuhi standar internasional.

Tata aturan terbaru mengenai persyaratan cpns guru dan juga penerimaan CPNS Guru 2013, sedang digodok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) selaku pelaksana teknis seleksi CPNS tahun 2013. Program PPG ditempuh ketika seseorang sudah menyelesaikan program sarjana pada FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) atau semacamnya.

Apabila berminat menjadi PNS guru maka pada penerimaan CPNS Guru tahun 2013, maka mereka wajib mengikuti PPG yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).Akan tetapi, tak semua sarjana FKIP yang mendaftar di LPTK pasti diterima serta berhak ikut PPG. LPTK tetap bakal menjalankan seleksi CPNS secara ketat karena daya tampung rekrutmen dibatasi.

Sehingga memang formasi cpns guru tahun 2013 yang masuk dalam bagian formasi untuk CPNS tahun 2013 ini akan sedikit berbeda dengan penerimaan cpns tahun-tahun sebelumnya. Karena memang profesi guru pendidik di Indonesia diharapkan akan meningkat dalam hal profesionalisme mengajar dan juga dari segi keilmuan yang dimilikinya untuk bisa menghasilkan generasi-generasi muda yang berprestasi demi masa depan Indonesia lebih baik lagi.

Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan info pendaftaran dan penerimaan cpns guru tahun 2013 ini. Bagi yang ingin lulus cpns guru dan juga untuk lowongan formasi cpns pada tahun ini maka persiapan lebih baik mulai dilakukan mulai dari persyaratan ijasah dan juga latihan soal-soal cpns guru 2013 ini. Sahabat bisa belajar dan mempelajari berbagai latihan soal prediksi cpns 2013 di paket Latihan Soal-Soal CPNS 2013 ini.

Incoming search terms:

  • cpns guru 2013
  • info honorer
  • lowongan guru 2013

Original source : Info Lowongan CPNS Guru 2013

Info CPNS Depkes 2013

CPNS Kemenkes Depkes 2013 ini tentunya telah banyak dinanti oelah para sahabat-sahabat yang kesehariannya bergelut dalam bidang kesehatan. Baik itu bagi para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dosen, sanitarian, bidan, analisis, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya banyak menunggu akan pengumuman penerimaan cpns depkes tahun 2013 ini.

Seperti halnya pada pendaftaran cpns kemenkes 2013 ini sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan pendaftaran dan proses seleksi cpns depkes pada tahun 2012 yang lalu. Simak artikelnya tentang info pengumuman dan juga persyaratan mengenai CPNS tahun 2012 di Berita CPNS seperti halnya ada pendaftaran registrasi online, pengiriman berkas lamaran ke PO BOX masing-masing Provinsi Peminatan di tempat tinggal saudara mendaftar dan seterusnya sampai dengan adanya pengambilan kartu tes cpns depkes dan juga uji tulis cpns kemenkes tahun 2013 ini.

Info Penerimaan CPNS Depkes Kemenkes 2013

Gambaran akan proses perekrutan dan penerimaan cpns depkes tahun 2013 akan tidak jauh beda seperti halnya tahun-tahun berikutnya, Kita assess sedikit mengenai bagaimana proses penerimaan CPNS Kemenkes RI 2012 tahun lalu karena memang pada saat ini belum ada pengumuman resmi dari kemenkes mengenai penerimaan cpns depkes RI tahun 2013 ini. Assess ini sebenarnya untuk persiapan kita juga bila akan dan berminat untuk menjadi PNS di wilayah kerja Kementrian Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2013 ini.

Ada beberapa persyaratan cpns kemenkes seperti yang ada di tahun 2012 :

  1. Warga Negara Republik Indonesia.
  2. Usia barrier rendah 18 (delapan belas) tahun dan barrier tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. pada tanggal 01 Oktober 2012.
  3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan.
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri maupun pegawai swasta.
  5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS, Calon/Anggota TNI/Polri, anggota/pengurus partai politik dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain.
  6. Berbadan sehat.
  7. Bagi pelamar yang mendaftar untuk mengisi formasi dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis harus memiliki STR sebagai dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
  8. Bersedia melaksanakan tugas pada unit kerja penempatan barrier singkat selama 5 (lima) tahun.
  9. Bagi dokter/dokter gigi yang berstatus sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Tahap Akhir hanya dapat melamar di Rumah Sakit Pendidikan tempat yang bersangkutan mengikuti program pendidikan.

Untuk website mengenai info cpns depkes tahun 2013 bisa dilihat http://www.ropeg-kemenkes.or.id/ dan juga di website Kementerian Kesehatan http://www.depkes.go.id/.

Untuk pengumuman resmi mengenai penerimaan cpns depkes kemenkes 2013 ini kita bersama-sama tunggu. Karena sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak Kementrian Kesehatan RI.

Sahabat bisa langsung melihat informasi ini nantinya dari laman website resmi Biro Kepegawaian Kemenkes RI di Biro Kepegawaian Kemenkes RI (ropeg-kemenkes.or.id) atau juga di website Kementerian Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI (depkes.go.id).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya info penerimaan cpns depkes biasanya akan dimulai pada pertengahan tahun 2013 ini. Pada tahun 2012 kemarin proses perekrutan dan pendaftaran dimulai pada bulan Juli. Sampai dengan ujian tulis diadakan bulan September 2012. Jadi kita tunggu bersama diantara bulan-bulan tersebut di tahun 2013 ini. Yang lebih penting lagi kita persiapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan hasil maksimal dalam ujian tes cpns 2013 nanti.

Incoming search terms:

  • persyaratan CPNS
  • cpns depkes
  • Www ropeg-depkes or id
  • lowongan dinkes
  • INFO CPNS 2013
  • info pns 2013
  • penerimaan cpns depkes
  • Lowongan pekerjaan untuk tenaga sanitarian

Original source : Info CPNS Depkes 2013

Pemprov Sulsel Usul tenaga teknis berjumlah 1.359 orang tenaga medis berjumlah 526 orang untuk Kuota CPNS 2013

Sahabat pembaca setia info cpns tahun 2013 yang berbahagia, tahukah anda bahwa Pemprov Sulsel Usul tenaga teknis berjumlah 1.359 orang tenaga medis berjumlah 526 orang untuk Kuota CPNS 2013.Berikut ini berita selengkapnya yang bersumber dari tribunnews.

Pemprov Sulsel Usul 1.885 Kuota CPNS 2013


TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Sealatan mengusulkan sebanyak 1.885 formasi kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 2013.
“Jumlah kuota CPNS untuk tahun ini yang kita usulkan sebanyak 1.885 orang,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Tautoto Tanaranggina, saat dikonfirmasiTribun Timur (Tribunnews.com Arrangement), Rabu (20/3/2013).
Adapun dari kuota tersebut yang telah dilaporkan ke Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) antara lain untuk kuota tenaga medis berjumlah 526 orang. Sementara untuk program jurusan tenaga teknis berjumlah 1.359 orang.
“Formasi inilah yang telah kami usulkan ke pusat,” ujanrya.
Namun menurut Tautoto yang juga Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari Kemenpan dan BKN mengenai formasi apa saja yang akan dibuka beserta jumlah yang bakal diterima. Mulai dari tenaga guru, medis dan tenaga teknis lainnya.
“Kita sudah bersurat sebanyak tiga kali. Namun sampai saat ini belum ada hasil keputusan dari pusat,” ungkapnya.
Sebelumnya, 2012 lalu, kuota CPNS yang diusulkan Pemprov Sulsel juga berjumlah 1.885 orang. Tetapi mengenai kapan jadwal penerimaan, jumlah yang akan diterima dan jurusan apa yang barrier banyak dibutuhkan nanti.
“Kita belum tahu apakah pendaftaran CPNS tetap Juni mendatang atau kembali ditunda. Hal itu tergantung keputusan Kemenpan dan BKN,” tandasnya.
Tautoto mengatakan, pekan depan BKD Sulsel berencana akan bertolak ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pihak Kemenpan dan BKN, membahas soal berapa besar kuota CPNS yang akan dibuka dan diterima.
Hal senada diungkapkan Irwan yang menjabat salah satu kepala bidang di BKD Sulsel. Kepada Tribun Timur, Irwan mengaku pihaknya tetap mengusulkan formasi kuota CPNS tahun ini sama dengan tahun 2012 lalu yakni sebanyak 1.885 orang.
“Namun sampai sekarang dia juga tidak mengetahui jurusan apa saja yang akan diterima,” ujar Irwan. (Rud)
Sambil menunggu  perkembangan kabar penerimaan CPNS Tahun 2013 selanjutnya, ada baiknya anda mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian TKD dan TKB mulai dari sekarang. Anda harus mempersiapkan diri agar dapat lolos dari seleksi ambang batas nilai yang merupakan kunci sukses lolos CPNS jalur umum dan honorer tahun 2013. Kabarnya untuk tes seleksi umum mulai tahun ini pemerintah akan menggunakan metode baru berupa Computer Assissted Test (CAT). Sesuai  Inpres No. 1/2013,Presiden juga memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mengembangkan sistem Seleksi CPNS/PNS dengan menggunakan Computer Helped Test (CAT).Pada tahap awal tahun 2013 ini, Presiden memerintahkan BKN untuk bisa menerapkan rekrutmen berbasis CAT untuk 18 instansi pemerintah.



Nah, untuk anda yang belum terbiasa dengan komputer dan ingin menjadi CPNS, mungkin ada baiknya anda mempersiapkan diri mulai sekarang. Bagi yang sudah terbiasa mengikuti ujian dengan komputer mungkin ujian seperti diatas dengan menggunakan CAT bukan suatu masalah yang serius, namun untuk yang belum terbiasa dengan komputer ada baiknya anda membiasakan diri mengerjakan soal-soal latihan pada komputer. Salahsatu alternatif yang bisa anda coba adalah software yang dapat anda download dari LATIHANSOAL. Ujian dengan menggunakan CAT ini kabarnya akan mulai diselenggarakan setelah disahkannya Rancangan undang-undang Aparatur Sipil Negara. CAT merupakan salah satu Quick Wins (layanan unggulan) BKN yang terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen tes kepegawaian  secara transparan, obyektif, cepat, dan dapat dipercaya.

Keunggulan software ini dibanding ebook pdf  adalah dapat digunakan tanpa internet / offline, dapat di bring up to date, ada waktu pengerjaaan, interaktif, ada nilai notch latihan, dapat mereview kembali hasil latihan, otomatis dapat tahu kunci jawaban setelah menjawab, dapat mengacak soal (sehingga anda dapat mengulang kembali), dapat mengacak jawaban (sehingga anda dapat mengulang kembali). Software ini dapat juga dijalankan di perangkat ipad dan apparatus.


Namun ada juga berita yang menyatakan bahwa untuk ujian seleksi cpns tahun ini masih diselenggarakan secara blue-collar dengan tes tulis menggunakan LJK dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Pemerintah rencananya akan bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Untuk tes blue-collar yang masih menggunakan LJK, maka latihan soal dari situs CPNSONLINE mungkin akan sangat cocok bagi anda. Kabarnya CPNSONLINE akan melakukan perubahan atau perombakan total dalam materinya untuk menyesuaikan dengan UU Aparatur Sipil Negara yang saat ini sedang dibahas secara intensif antara pemerintah dan DPR agar dapat segera disyahkan.

Demikian, semoga bermanfaat.



Original source : Pemprov Sulsel Usul tenaga teknis berjumlah 1.359 orang tenaga medis berjumlah 526 orang untuk Kuota CPNS 2013

Bersiaplah! Mekanisme Pendaftaran CPNS 2012 akan Segera Diumumkan

lokernesia.blogspot.com/2012/06/bersiaplah-mekanisme-pendaftaran-cpns.htmlBersiaplah! Mekanisme Pendaftaran CPNS 2012 akan Segera Diumumkan
Seperti yang Kami lansir dari JPNN, di Jakarta. Setelah melakukan kroscek perkiraan pelaksanaan CPNS dari pendaftar umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) segera mengumumkan teknis persyaratan dan tata cara pendaftaran.

Wakil Menpan-RB Eko Prasojo mengatakan, persiapan pelaksanaan seleksi CPNS 2012 dari pendaftar umum ini sudah matang. “Persiapan teknis dengan konsorsium 10 PTN sudah kita bahas dalam rapat koordinasi,” tandasnya.

Namun, Eko masih belum bisa menjelaskan lebih dulu secara teknis tentang pendaftaran dan persyaratannya. Dia hanya mengatakan tidak ada perubahan siginifikan dari sisi pendaftaran dan persyaratan dibandingkan rekrutmen sebelumnya.

Guru besar Universitas Indonesia itu memaparkan, masyarakat dihimbau untuk bersabar menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Dia menjelaskan, masyarakat jangan sampai tergiur dengan iming-iming calo CPNS.

Dia mengatakan, jika ada iming-iming bisa masuk CPNS asal menyetor uang dalam jumlah tertentu sudah bisa dipastikan penipuan. “Upaya kita menggandeng 10 PTN ini untuk perbaikan sistem prekrutan. Termasuk menghindari percaloan,” tandasnya.

Eko menandaskan, poin baru dalam pendaftaran CPNS jalur umum selain keterlibatan 10 PTN itu adalah, penetapan nama-nama CPNS yang diterima diambil alih pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa main-main lagi dengan daftar nama-nama yang diterima ini.


Original source : Bersiaplah! Mekanisme Pendaftaran CPNS 2012 akan Segera Diumumkan