Pengumuman CPNS 2013: Sudah 1.118 PNS DKI Daftar Jabatan Lurah dan Camat Dalam Lelang Jabatan DKI Jakarta – PPCI

Hingga Sabtu (20/4/2013) atau dua hari ditutupnya pendaftaran seleksi dan promosi jabatan terbuka, sudah 1.118 pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang mendaftar untuk jabatan lurah dan camat melalui halaman website www.jakgov.jakarta.go.id.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Budi Utomo mengatakan animo PNS DKI untuk mengikuti proses ini semakin meningkat. Rincian pendaftar lurah sebanyak 775 PNS, sementara pendaftar posisi camat sebanyak 343 PNS. “Jadi, total hingga hari ini 1.118 yang telah mendaftar mengikuti seleksi,” kata Budi, Sabtu.

Setelah lolos persyaratan administrasi, pendaftar diwajibkan mengikuti ujian online, pada 24-25 April 2013. Ujian online itu mencakup tes materi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda dengan bobot yang sama.

Setelah peserta seleksi lolos ujian online, beberapa hari berikutnya, akan dilanjutkan dengan tes kompetensi assessment crucial top, yang meliputi wawancara, psikologi, tulisan kompetensi, serta tes visi dan misi.

“Jika peserta yang sudah mendaftar dan tidak hadir saat kita undang untuk tes maka dianggap gugur,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-b, tertinggi III-d, dan memiliki eselon IV-A.

Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan smallest pendidikan sarjana S-1.


Original source : Pengumuman CPNS 2013: Sudah 1.118 PNS DKI Daftar Jabatan Lurah dan Camat Dalam Lelang Jabatan DKI Jakarta – PPCI

Pengumuman CPNS 2013: Memprihatinkan, Birokrat Korup Terus Bertambah – PPCI

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo menyesalkan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bogor dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini kian menambah panjang daftar penyelenggara negara, dalam kasus korupsi.

Dia mengaku tak habis pikir, kenapa aparatur negara tidak kapok melihat rekan sejawatnya telah ditangkap KPK. “Entah apa yang dipikirkan para pegawai itu. Apakah dia bermain sendiri, atau dia hanya sebagai boneka. Tapi yang jelas kasus ini harus ditangani secara tepat,” ujarnya, di Jakarta.

Penangkapan tersebut sehubunganmisi pengurusan izin lahan seluas 100 hektare yang akan digunakan untuk pemakaman elit di Kabupaten Bogor. Kasus ini sekaligus membenamkan harapan masyarakat, khususnya dunia usaha untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam mengurus perizinan.

Peristiwa itu juga melengkapi run operasi tangkap tangan oleh KPK dalam beberapa waktu terakhir, dari PNS Pemkot Bandung, PNS Ditjen Pajak, dan kini giliran pegawai Pemkab Bogor. Hal ini semakin membuat miris, dan harus ada langkah-langkah konkret.

Dia mengingatkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra run of the mill crime). Karena itu penanganannya tidak bisa hanya dengan cara-cara biasa. Hal itu sangat terasa di sektor pelayanan publik yang menangani perijinan, seperti izin prinsip penggunaan lahan.

Di sini aturan harus benar-benar transparan, antara pemohon izin dan pemberi pelayanan jangan main mata, dan masyarakat harus ikut mengawasi. Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebenarnya telah mengatur semuanya.

“Sebaiknya pelayanan perizinan dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan teknologi informasi (TI), atau pelayanan berbasis elektronik dan menghindari pelayanan tatap muka,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Eko, Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKPM telah membuat surat edaran bersama agar kepala daerah mendelegasikan kewenangannya dalam pelayanan perizinan, termasuk izin prinsip.

“Kalau memenuhi syarat berikan izinnya, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, sampaikan dengan tegas bahwa tidak bisa,” ujar Eko.

Salah satu masalah yang ditemui dalam perizinan seperti yang terjadi di Bogor ini, kata Wamen, biasanya terdapatnya area abu-abu (grey area), yang membuka peluang terjadinya KKN. ***


Original source : Pengumuman CPNS 2013: Memprihatinkan, Birokrat Korup Terus Bertambah – PPCI

PNS Ditangkap KPK, WamenPAN Bertanya-Tanya

Home » Info PNS » PNS Ditangkap KPK, WamenPAN Bertanya-Tanya

JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo menyayangkan keterlibatan PNS Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kasus suap pengurusan izin lahan kuburan. Menurutnya, kasus yang terungkap berkat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK itu ini semakin menambah panjang daftar penyelenggara negara, termasuk PNS dalam kasus korupsi.

“Entah apa yang dipikirkan para pegawai itu. Apakah dia bermain sendiri, atau dia hanya sebagai boneka. Tapi yang jelas kasus ini harus ditangani secara tepat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/4).

Diakuinya, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Karenanya, penanganannya tidak bisa hanya dengan cara-cara biasa. 

Guru besar ilmu politik di Universitas Indonesia itu menambahkan, masyarakat memang sudah lama mengeluhkan penyelewengan oleh PNS dalam pelayanan publik, termasuk persoalan perizinan. Padahal, lanjutnya, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah mengamanatkan transparansi.

Karenanya Eko terus mendorong proses pengurusan izin di instansi pemerintahan bisa dilakukan dengan menerapkan informasi teknologi (IT). “Sebaiknya pelayanan perizinan dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan teknologi informasi (TI), atau pelayanan berbasis elektronik dan menghindari pelayanan tatap muka,” tandasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan dua pegawai di Pemkab Bogor, Usep dan Willy sebagai tersangka korupsi karena terlibat suap pengurusan lahan untuk kuburan mewah. Dua pegawai itu ditangkap KPK kemarin, di rest area Sentul, Jawa Barat.(Esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • www bkpp bogorkab go id

Original source : PNS Ditangkap KPK, WamenPAN Bertanya-Tanya

Gaji PNS bakal Naik Hanya 7% pada Tahun 2013

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/gaji-pns-bakal-naik-hanya-7-pada-tahun.htmlGaji PNS bakal Naik Hanya 7% pada Tahun 2013
Rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/ Polri disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyesuaian yang dilakukan pun hanya sebesar tujuh persen pada 2013.

“Dukungan DPR ini merupakan salah satu poin dalam arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2013,” ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran, Joko Wijianto, dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Joko melanjutkan, DPR juga menyetujui untuk meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota Polri/ TNI sebesar rata-rata tujuh persen yang mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim.

Selain itu, hal-hal yang juga telah disetujui adalah menuntaskan program reformasi birokrasi pada kementerian/ lembaga (K/ L), sekaligus melakukan evaluasi kebijakan anggaran remunerasi K/ L dalam rangka reformasi birokrasi sehubunganmisi implementasinya. “Terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan penyempurnaan,” paparnya.

Sekadar informasi, pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir menaikkan gaji PNS dan anggota Polri/ TNI tiap tahunnya sebesar 10 persen. Belanja pegawai dalam APBN merupakan salah satu yang besar pengeluarannya. (ref : Okezone)

Incoming search terms:

  • uu asn
  • remunerasi kemenag
  • Remunerasi kemenkumham
  • remunerasi kemendikbud 2013
  • gaji pns 2013
  • remunerasi 2013
  • remunerasi kemenkumham 2013
  • kenaikan remunerasi kemenkumham
  • remunerasi pns 2013
  • remunerasi tni 2013
  • remunerasi kementerian perhubungan
  • Remunerasi kementerian agama
  • ruu asn 2013

Original source : Gaji PNS bakal Naik Hanya 7% pada Tahun 2013

Pemerintah akan Perbanyak Posisi Jabatan Fungsional

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) terus berupaya melakukan penataan kepegawaian. Dalam rangka penataan itu pula Kemenpan tak hanya mengurangi maupun menghilangkan beberapa jabatan struktural, tapi juga kini menambah jabatan fungsional.

Kementerian yang dipimpin Azwar Abubakar itu menambah jumlah jabatan fungsional untuk posisi examiner kepegawaian dan akssessor sumber daya manusia aparatur (SDMA). “Jadi sekarang sudah ada 118 jafung (jabatan fungsional). BKN menjadi Instansi pembina jafung Examiner Kepegawaian dan  Jafung Reconcile’s supporter SDMA. Kedua jafung tersebut termasuk dalam rumpun manajemen sesuai dengan karakteristik jabatan yang terdapat di kementrian/lembaga,” jelas Kasubag Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro di Jakarta, Senin (22/10).

Ditambahkannya, pemerintah akan terus menambah jumlah jafung yang ditetapkan. Hal ini  untuk memerjelas tugas dan fungsi PNS.

“Dengan semakin jelas tugas dan fungsi PNS maka akan lebih memudahkan dalam melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana diamanatkan dalam peraturan bersama tiga menteri tentang penundaan sementara penerimaan PNS atau yang lebih dikenal dengan pause PNS,” bebernya.

Penambahan jafung, lanjut Petrus, merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi bidang SDM. Dengan banyaknya jafung, pelayanan publik akan semakin meningkat. Selain itu agar PNS tidak terfokus pada jabatan struktural, jafung juga diberikan berbagai tunjangan. (Esy/jpnn)

Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 70.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2011-2012 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI

Contoh Soal CPNS 2011 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]


Original source : Pemerintah akan Perbanyak Posisi Jabatan Fungsional

Merekonstruksi Mindset PNS

Sebentar lagi pemerintah membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Bagi yang berminat melamar formasi ini adalah berita menarik dan sekaligus menggelitik. Apa pasal? Karena, berbicara PNS sama dengan membuka luka lama kita.

Sebagaimana santer diberitakan bahwa hari-hari ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012. (Suara Karya, 02/06/12) PNS adalah sosok pegawai yang diandaikan mampu menjadi pelayan masyarakat. Ia adalah ujung tombak pelayanan publik dan terhadap dirinya-lah ukuran barrier kasat mata, pemerintahan bisa dinilai. Apabila suatu birokrasi dan pemerintahan cenderung berbelit-belit dan cenderun mempersulit pelayanan pada masyarakat maka bisa dipastikan publik akan bisa menilainya bahwa birokrasi tersebut bobrok. Penarikan kesimpulan itu wajar karena PNS inilah yang berada di lapangan dan merekalah yang menjadi teknisi sehari-hari. Kesan bahwa pegawai negeri sangat lamban, gila hormat, haus ‘upeti’ dan mabok amplop tidak bisa kita pungkiri. Merujuk pada data yang dirilis BPS bahwa negara kita dengan penduduk 234 Juta jiwa mepunyai 1,95 persen PNS. Itu artinya, rasio pelayanan PNS terhadap penduduk negara ini adalah 1:7. Hal ini sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang memiliki rasio pelayanan 1:4 atau bahkan ada yang 1:2. Dari data tersebut, kita tidak bisa serta-merta memutuskan bahwa harus ada penambahan kuota PNS dan harus segera kita gugat pause PNS yang sedang dilakukan pemerintah. Atau, mungkin kita pensiunkan dini saja PNS-PNS yang terbukti tidak maksimal kinerjanya. Namun, sungguh masalah ini tak sesimpel yang kita bayangkan. Berbicara masalah lemahnya etos kerja PNS sama dengan menegakkan benang basah. Kita bisa dengan mudah mendaftari kebobrokan-kebrobokan pegawai negeri kita, tapi masalahnya tentu jika kita bijak menyikapi bukan hal itu yang arif. Yang semestinya kita lakukan adalah mengevaluasi conundrum-conundrum kinerja PNS selama ini, agar dapat kita rumuskan permasalahannya dengan jernih lalu untuk bersama-sama kita rancang formula yang tepat guna menumbuh-kembangkan etos kerja PNS kita. Pertama, Abdul Hamid Ahmad seorang ahli linguistik terkemuka mempunyai sebuah tesis menarik sehubunganmisi hubungan erat antara bahasa yang dituturkan seseorang dengan pola pikir yang dimiliki si penutur bahasa tersebut. Ia berpendapat bahwa terjadi hubungan sintesis antara pola pikir dengan bahasa seseorang. Artinya, bahasa adalah cermin pola pikir itu sendiri. (Abdul Hamid Ahmad, 1977) Maka, istilah-istilah yang dimunculkan oleh seseorang, baik yang tergabung dalam satu komunitas ataupun individu sangat erat, dan tak lepas dari corak dan alur berfikirnya masing-masing. PNS hingga kini dimaknai sebagai ‘pegawai pemerintah’. Sebagai ‘pegawai pemerintah’, setiap gerak-gerik aktivitas tubuhnya diatur oleh atasannya sampai pada Presiden. Padahal, jika kita mau berfikir logis, PNS adalah pegawai negeri. Maka, Ia harus mengabdi kepada pemilik negara tersebut, setiap alur kerjanya tidak untuk apa-apa kecuali semangat untuk mengabdi pada pemilik sah negara, siapa pemilik sah sebuah negara? Yentu adalah rakyat. Maka, jika pola pikir ini disadari, tak ada satu pun PNS ‘berani’ dan memberlakukan semena-mena masyarakat. Pemahaman bahwa PNS adalah pegawai negara yang harus mengabdi pada pemiliknya yakni rakyat sangat sulit dijumpai hari-hari ini, karena mental pegawai kita adalah ABS (Asal Bos Senang), mereka lebih tepat dinamakan pegawai pemerintah. Dan pemerintah bukanlah pemilik negara, Ia hanya valve yang berfungsi untuk mengatur stabilitas negara tersebut. Pemerintah juga idealnya bekerja untuk rakyat walaupun sampai saat ini budaya kita belum bisa mengikis feodalisme pemerintah. Kedua, pola rekrutmentasi PNS, yang kualitasnya sangat buruk. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pola rekrutmentasi selalu diwarnai oleh praktik-praktik budaya KKN yang semakin hari semakin me-ngecambah. Ketiga, tak jarang kita menemukan instansi pemerintah tertentu menarik tarif secara terang-terangan guna meloloskan seseorang untuk menjadi PNS. Ini tentu akan menghasilkan PNS berkinerja buruk. Keempat, meminjam analisis Amir Syafrudin bahwa sudah ada shame santai yang menempel di PNS. Di masyarakat, kita masih sangat banyak yang menganggap bahwa PNS itu adalah pekerjaan santai. (Amir Syafrudin, 2012) Dengan anggapan seperti itu maka shame pun mulai terbangun dan celakanya hal ini-lah yang kemudian hari mengkristal menjadi semacam padatan yang menggumpal dan tersemat pada ‘niat’ hampir seluruh orang yang akan mencalonkan diri sebagai PNS. Kelima, longgarnya budaya produktivitas kerja. Ini memang penyakit bangsa kita secara umum yakni produktivitas kerja yang lembek. Bahkan Louis Kraar, pengamat ekonomi Asia selatan mengatakan bahwa Indonesia tinggal menunggu waktu menjadi negara halaman belakang (back yard) bagi negara-negara Asia lainnya jika tidak segera diperbaiki budaya lembek bekerja. (Kraar: 2003)
Di samping kelima alasan di atas adalah satu alasan yang barrier essential yang dimiliki oleh budaya kerja bangsa kita yakni tentang orientasi hasil. Bahwa pola pikir kebanyakan masyarakat kita lebih terkooptasi pada hasil, bukan pada mencintai proses. Padahal mencintai proses adalah prasyarat mutlak untuk mendapatkan hasil yang baik terlebih dalam masalah bekerja. Maka, jika kita tak mencintai proses budaya, kita cenderung menginginkan yang instan asal tujuan dapat dicapai. Ini sungguh sangat berbahaya. ***


Original source : Merekonstruksi Mindset PNS

Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Berpeluang Isi Jabatan Penting PNS

http://www.lokernesiaku.com/2012/08/tenaga-tidak-tetap-daerah-t3d.html
Tenaga Honorer berkesempatan mengisi posisi krusial PNS – Alokasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kutai Kartanegara (Kukar) yang belum merata karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di level kelurahan, akan berimplikasi pada lemahnya pelayanan publik setempat, sebagaimana diucapkan Camat Muara Jawa Nasrun Waroma.

Kecamatan maupun kelurahan Muara Jawa sekarang cuma memiliki 69 PNS. Jika melihat dari sisi idealnya, maka harusnya ada sekitar 157 orang. Akibatnya, sedikitnya sekitar 114 posisi yang mestinya diisi PNS, malah dilaksanakan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) atau Honorer.

Detilnya, 91 kursi tersebar di 8 kelurahan dan


Original source : Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Berpeluang Isi Jabatan Penting PNS

Lowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/lowongan-cpns-ombudsman-republik.htmlLowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Perwakilan dan Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Ombudsman Republik Indonesia mengun­dang warga negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menempati posisi sebagai :1 (satu) orang Kepala Perwakilan3 (tiga) orang Calon Asisten PerwakilanUntuk wilayah :Provinsi Sulawesi TengahProvinsi Kalimantan BaratProvinsi Sumatera SelatanProvinsi Jawa TengahProvinsi Sumatera BaratProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Nusa Tenggara BaratSesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, seleksi Kepala Perwakilan Dan Asisten Perwakilan Ombuds­man Republik Indonesia didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas genteel yang tinggi.
I. Persyaratan
A. Calon Kepala Perwakilan Ombudsman harus memenuhi syarat sebagai berikut :Warga Negara Indonesia;Bertaqwa kepada Tuhan YME;Sehat Jasmani dan Rohani;Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;Berusia barrier rendah 40 (empat puluh) tahun dan barrier tinggi 60 (enam puluh) tahun;Cakap, jujur, memiliki integritas genteel, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan;Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan Ombudsman.B. Calon Asisten Perwakilan Ombudsman harus memenuhi syarat sebagai berikut :Warga Negara Republik Indonesia;Berusia barrier rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan barrier tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;Pendidikan barrier rendah sarjana atau yang sederajat;Jujur dan berintegritas;Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; danBersedia tidak merangkap dalam jabatan negeri, anggota partai politik, advokat serta profesi lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.Sebagai kelangkapan persyaratan pendaftaran Kepala dan Calon Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa bersedia untuk :Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.Tidak merangkap menjadi Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Anggota partai politik dan profesi lainnya.Diberhentikan sementara dari jabatan organik (PNS) selama menjabat selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI.II. Waktu dan Tempat Pendaftaran


Original source : Lowongan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Juli 2012 untuk Tingkat S1

Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 48 tahun 2005 itu tersebut mengatur tiga hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS. Sehubunganmisi dengan terbitnya PP tersebut, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto yang didampingi Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho menggelar jumpa pers bersama dengan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno, Jumat, (1 Juni 2012). Hadir dalam acara tersebut, Deputi Kelembagaan Ismadi Ananda, dan Deputi Pelayanan Publik Wiharto.

Menurut Tasdik Kinanto, meskipun merupakan perubahan kedua atas PP No. 48/2005, namun isinya tidak ada perubahan yang signifikan.


Original source : Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer