DPRD Bangka Barat Konsultasi Pengankatan Honorer dan Perekrutan CPNS umum

Jakarta-Humas BKN, dalam kunjungan kerja DPRD Komisi 1 Kabupaten Bangka Barat ke BKN diterima oleh Kabag Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Mawar Gedung 1 Lantai Dasar BKN Jumat 22 Juni 2012, Rombongan yang berjumlah 13 orang ini mengharapkan perekrutan CPNS harus berasal dari putra daerah Kabupaten Bangka Barat, sebab kabupaten Bangka Barat termasuk Daerah Pemekaran baru. Kabupaten Bangka Barat Termasuk Daerah yang kekurangn pegawai sebab dalam beberapa tahun yang lalu pengangkatan CPNS yang lulus banyak berasal dari daerah luar kabupaten sehingga ada yang bekerja baru 2 tahun sudah meminta mutasi ke daerah asalnya. Kabag Humas Tumpak Hutabarat. Tumpak Hutabarat dalam menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan DPRD Kabupaten Bangka Barat, menegaskan bahwa penerimaan CPNS tidak bisa dibatasi pelamar hanya yang ber KTP Bangka Barat saja, tetapi pelamar dapat diterima dari masyarakat seluruh Indonesia dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. Dan pegawai yang diangkat harus yang terbaik yang dapat membangun daerah. Berkaitan dengan mutasi PPK/DPRD dapat membuat Perda agar bisa membatasi mutasi pegawai sehingga CPNS yang sudah lulus dapat dipertahankan, dan harus komitmen dengan Perda tersebut. Konsultasi DPRD Bangka Barat (kiri) diterima oleh Kabag Humas Tumpak Hutabarat (kanan).Berkaitan dengan honorer Tumpak Hutabarat menambahkan lebih lanjut bahwa

Incoming search terms:

  • bkd bangka barat
  • hasil pertemuan ketua DPRD kab SBD dengan komisi ASN
  • Apakah sk k2 sumba tengah juga di serahkan bulan februari 2015?
  • mutasi 2015 kab dairi
  • daftar nama-nama tenaga kontrak kabupaten mamuju tengah
  • pengaduan pegawai negeri sipil yang dirugikan dan diturunkan jabatan dikomisi aparatur sipil negara oleh bupati kabupaten sumba barat daya
  • hasil pertemuan DPRD Kab SBD dgn ASN bulan januari 2015 di jakarta
  • pos Kupang : Baperjakat SBD Meminta ASN untuk klarifikasi mutasi pegawai yang dilakukan Bupati SBD
  • hasil pertemuan baperjakat sbd dgn lembaga asn
  • Mutasi kepala sekolah SD sd SMA/SMK di kab Kupang th 2015
  • honorer phl pem prov babel apakah jd pppk
  • info nota penempatan k2 keerom 2015
  • info tentang pengangkatan honorer oleh pemda sumba timur
  • pengangkatan pegawai kontrak di lingkup pemerintahan sumba barat daya
  • info tentang pengangkatan guru honorer di sumba timur 2015
  • Bupati dan wakil bupati sbd baperjakat sbd
  • data pegawai BAN BTN mamuju
  • mutasi guru SD limapuluh kota
  • nama2 k2 sumba Timur yg sdh ada nip
  • nama2 guru dan staf yg akan di mutasi untuk aceh selatan
  • penerimaan bidan PTT di kabupaten keerom
  • honorer guru bangka barat
  • hasil pertemuan DPRD kab SBD dengan ASN bulan januari 2015
  • daftar nama pejabat kabupaten bangka barat yg dimutasi 29januari 2015
  • www honor lpm desa 2015 kab sambas kalbar
  • PHL bangka barat pemda di rumahkan tahun 2015
  • Kasus kabupaten SBD DI ASN
  • loker skincare daerah kelapa gading yg kerja memakai jilbab
  • mutasi dikabupaten dairi terjadi lagi jumat 23 januari 2015
  • Www Kontrak daerah kab sbd 2015 Com
  • www info penerimaan gaji pns bln januari 2015 kab sbd
  • sk baperjakat tentang mutasi pegawai
  • nama2 k2 tanjab timur yg telah diberikan nip
  • apa kepanjangan ppk bkn
  • Sarat mutasi asn
  • lowongan cpns dibangka belitung thn 2015
  • gaji honorer di kementerian agraria dan tata ruang tahun 2015
  • Bkd merauke info penerimaan k2 susulan
  • gaji dpr sumba timur 2015
  • mutasi kepsek Aceh be sar 2015
  • prajab k2 keerom
  • berita nip k2 mabaredisi 24 januari 2015
  • PROGRAM KERJA BKD KAB MANGGARAI NTT tahun 2015 mengenai prajabatan CPNSD
  • daftar nip cpns honorer k2 kab kpg
  • Kasn mutasi pns sbd
  • prediksi soal ujian ppk pilkada 2015
  • surat perjanjian kontrak dan surat perintah tugas bagi fasilitator pnpm 2015
  • Gaji guru PNS kab SBD
  • Gaji PNS SBD
  • nilai ut mhs sbd ntt

Original source : DPRD Bangka Barat Konsultasi Pengankatan Honorer dan Perekrutan CPNS umum

Penerimaan PNS Bergantung APBD

JAKARTA – Meskipun pemerintah akan mendapat 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) baru, tidak semua daerah bisa mengajukan rekrutmen.

Hanya daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya di bawah 50% yang boleh mengajukan untuk mendapat CPNS. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan- RB) Eko Prasojo mengatakan, penerimaan PNS tahun ini dibuka untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) dan reguler,di mana diprioritaskan bagi tenaga pendidik,kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya.

”Untuk K1,daftarnya sudah dipublikasikan dan tinggal menuju persetujuan wakil presiden yang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer,”kata Eko kepada SINDOkemarin. Bagi pemerintah yang akan mengajukan formasi CPNS, Kemenpan-RB akan menganalisis apakah APBD-nya di bawah 50% atau tidak.Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 kepada gubernur,bupati,dan wali kota. Kebijakan ini diambil karena jika belanja pegawainya terlalu besar maka akan menyedot anggaran terlalu banyak.

”Jika APBD-nya di atas 50%, kemungkinan kecil pengajuan pengangkatan CPNS disetujui,” tuturnya. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan- RB Ramli Effendi Naibaho menjelaskan, daerah yang meminta pegawai baru namun tidak memenuhi syarat maka akan ada pemindahan pegawai antarunit.Seperti saat Kemenkumham meminta penambahan pegawai di lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengambil dari PNS older yang memiliki latar belakang sosiolog, psikolog, atau sarjana agama. ”Mutasi ini akan diiringi dengan pendidikan latihan teknis serta pemantauan apakah tenaga yang ditempati itu kompeten atau tidak,”jelasnya. Namun untuk jabatan mendesak seperti dokter, perawat, penyuluh pertanian dan KB, teknisi jalan, serta penerbangan, pemerintah tetap membuka formasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.

”Kita akan kawal jumlahnya, seperti kepolisian minta berapa, KPK untuk bidang apa, lalu dokter dan perawat jangan sampai kurang di daerah-daerah. Namun kalau belanja pegawainya di atas 50% dan mereka ngotot meminta tambahan, kita akan tanya dulu mengapa sampai di atas 50%,”jelasnya. Diketahui, jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4.570.818 orang, yang terdiri atas 2.403.178 (52,58%) pria dan 2.167.640 (47,42%) adalah wanita.Sehubunganmisi dengan tingkat pendidikan,1.514.906 (33,14%) PNS lulusan S-1 atau sederajat, yang merupakan kelompok terbesar.

Sementara sehubunganmisi dengan kepangkatan,golongan III merupakan jumlah terbesar, yakni 2.141.780 (46,86%). Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, analisis APBD di bawah 50% itu merupakan kebijakan yang tepat. Pasalnya, jika belanja pegawai terlalu banyak untuk menggaji maka pembangunan akan terhambat. ”Harus ada rasio yang jelas berapa dana APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan. Jika dana pembangunan tersedot banyak ke gaji, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan,”terangnya.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak menutup-nutupi persentase belanja pegawai. Sebab di era pilkada langsung seperti saat ini, banyak pemerintah daerah yang membuka rekrutmen CPNS atas dasar utang budi. neneng zubaidah

Sumber : Harian seputar Indonesia

Incoming search terms:

  • https://panselnas menpan go id/index php/13-formasi/daerah/provinsi/kabkota/677-kab-jombang
  • http//panselnas menpan go id/index php/forum-2/13-daerah/provinsi ntb kab sumbawa
  • status bagi satpam yang masuk satpol pp 2015 di bukit tinggi
  • penetapan nip jalur kebijakan sumut
  • gebrakan thl tbpp jadi pns
  • Berita terbaru wakil presiden penerbitan nip k1 otrisasi kemenag sulsel
  • 2016 penyuluh pns hampir habis siaoa gantinya kalou thl tnpp tdk d angkat
  • daftar nama-nama penyuluh agama honorer tahun 2015 di kabupaten kampar
  • nip k2 penyuluh agama islam kemenag luwu timur
  • Berita terkini fasilitator PNPM Mandiri Respek provinsi papua Tahun 2015
  • cpns 2015 penyuluh pertanian
  • Penyuluh pertanian honor simalungun
  • gebrakan phl satpol pp menuju pns di bukittinggi
  • ppni bantul mengajukan perawat ptt untuk di angkat pns
  • peraturan tentang pakaian kerja pns yg dikeluarkan jokowi
  • lowongan pns bagi satpam yang masuk ke satpoL pp tahun 2015 di kota bukit tinggi
  • info dinas pertanian ntt tentang pengangkatan thl popt-php menjadi cpns
  • apakah ada perubahan nasib bagi guru pns yang akan pensiun di era jokowi?
  • persyaratan ngalamar kerja bidan di mataram lombok
  • lowongan kerja pertanian tenaga kontrak/penyuluh khusus di papua januari 2015

Original source : Penerimaan PNS Bergantung APBD

Begitu Honorer Diangkat CPNS, Tempat Kerja Tetap

AKARTA - Pengangkatan tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi CPNS masih terganjal. Pemerintah belum bisa segera mengangkat mereka karena ketentuan petunjuk teknis (juknis) masih belum dituntaskan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pengangkatan ini, pemerintah menjamin tidak akan ada mutasi.

Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Widiyanto di Jakarta kemarin (5/7) menuturkan, pembuatan juknis pengangkatan tenaga honorer K1 maupun K2 ada di tengan BKN. “Tapi kami tetap koordinasi dengan Kemen PAN-RB dan Kemenkeu,” ucap dia.

Aris menegaskan tenaga honorer K1, atau tenaga honorer yang digaji APBN/APBD, tidak bisa serta merta diangkat meskipun Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan mereka sudah diteken presiden. Aturan teknis pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya sekitar 72 ribu ini tetap membutuhkan juknis.

Menurut Aris masyarakat, terutama para tenaga honorer K1, tidak perlu gusar atau gelisah karena hingga kini belum ada pengangkatan. Dia menerangkan bahwa dalam amanat PP pengangkatan honorer menjadi CPNS itu dijelaskan bahwa penganggatan ditenggat hingga akhir tahun ini. “Jadi masih ada waktu. Kita tidak ingin karena tergesa-gesa lantas menimbulkan masalah,” kata dia.

Di tengah rencana pembahasan juknis yang belum tuntas, Aris menuturkan dalam pengangkatan honorer K1 ini tidak akan ada mutasi atau rotasi. Dia mencontohkan, jika yang diangkat itu adalah pegawai di dinas kesehatan Kota Surabaya, maka setelah diangkat nanti yang bersangkutan tetap dipekerjakan di dinas kesehatan Kota Surabaya.

“Tidak ada perpindahan instansi,” katanya. Selain itu, Aris menegaskan tidak ada juga pemindahan antarinstansi lintas daerah. Menurutnya, tenaga honorer akan tetap bekerja di tempat yang selama ini dia mengabdi. Bedanya hanya mereka nanti berubah reputation dari tenaga honorer menjadi CPNS.

Sementara untuk rencana penerimaan CPNS 2012 dari pelamar umum, Aris mengatakan masih terus digodok. Dari informasi yang dia kumpulkan di Kemen PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pada intinya rekrutmen CPNS pelamar umum ini dijalankan tahun ini juga. Aris mengatakan jika dari kuota yang disiapkan sebanyak 60 ribu, baru ada usulan sekitar 22 ribu CPNS baru.

Selain urusan tadi, dunia birokrasi tanah air juga dihangatkan dengan kebijakan pengangkatan pejabat eselon I. Rencana baru yang sedang dibahas adalah, kursi eselon I boleh diduduki orang certified atau non-PNS.

Sehubunganmisi rencana ini, Aris mengaku belum mendapatkan informasi. Dia mengatakan, bisa jadi rencana ini masuk dalam materi RUU (Rancanan Undang-undang) Aparatur Sipil Negara (ASN). “RUU ASN ini sendiri pembahasannya masih lama,” katanya.

Sumber : Fajar

Incoming search terms:

  • bagimana honorer K2 yg ada di bandar udara yg tdk lulus tes 3 November2013 akanka di PNS kan
  • pejabat bppkp mutai kepala uptb bpp a singkil 2014
  • gaji honorer dari dinas kesehatan tahun 2015
  • www lowongan kerja dinas pekerjaan umum2015
  • Pemindahan honor kontrak ke Clon cpns 2015 di karimun
  • info loker tenaga thl dinas kesehatan banyuwangi 2015
  • lowongan kerja dnas kesehatan tolitoli 2015
  • •kata presiden jokowi tentang pengangkatan thl tbpp menjadi pns
  • guru honorer k2 dithn ini akan kah digaji dr APBN
  • Akanka k2 d yg gagal cpns kan
  • Dimana ada yg lagi membutuhkan Lowongan kerja tenaga honor guru agama di seluma tahun 2015
  • kapan di terbitkan spt pnpm 2015
  • baju dinas guru 2015 oleh pemerintah
  • info tes tenaga paket/honda di kabupaten lahat tahun 2015
  • Kesejahteraan asn/honorer guru kota pk pinang 2015
  • bagian-bagian honorer k1 dinkes kota medan pada tahun 2014
  • berapa lama dokter bisa diangkat pns penuh
  • Kesejahteraan guru honor tk/paud 2015 pk pinang
  • juknis bos smk th 2015
  • bidan ptt kontraknya 2006 bisa di angkat pns
  • nama nama pegawai dinas kesehatan lahat 2015

Original source : Begitu Honorer Diangkat CPNS, Tempat Kerja Tetap

Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat

Singaraja (Bali Post) -

Kalangan DPRD Buleleng menyatakan wajar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menolak usulan Pemkab Buleleng yang setiap tahun ngotot meminta jatah formasi CPNS. Pasalnya, selama ini, Pemkab Buleleng dinilai beberapa kali melanggar SE Menpan No. 15 tahun 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Non-guru.

Ketua Komisi B DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, Jumat (8/6) kemarin, mengaku heran dengan keluhan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, yang beberapa kali usulan formasi CPNS ditolak oleh Menpan. Menurutnya, kekurangan guru yang dijadikan satu alasan untuk meminta jatah CPNS bukan alasan yang cerdas. Pasalnya, kekurangan guru yang terjadi di Buleleng akibat dari kesalahan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati dan BKD selama ini.

Mangku Budiasa mengatakan, kalau saja Kepala BKD profesional dalam melaksanakan setiap mutasi dengan tetap berpegang pada mekanisme dan aturan main, mungkin persoalan kekurangan guru tak akan terjadi di Buleleng. Tetapi kebijakan mutasi selama ini dinilai tidak profesional terbukti dengan banyaknya guru yang diangkat menjadi pejabat struktural. “Ini terjadi karena ada kesalahan kebijakan,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru, kata Mangku Budiasa, Bupati dan BKD sebaiknya mengembalikan seluruh pejabat struktural yang berasal dari guru ke posisi semula menjadi guru. “Pejabat struktural yang berasal dari guru sebaiknya dikembalikan menjadi guru,” katanya.

Mangku Budiasa menilai pengangkatan guru menjadi pejabat struktural itu merupakan pelanggaran SE Menpan No. 15 tahun 2004. Sebelumnya, Pemkab Buleleng tetap ngotot menambah CPNS baru. Tahun 2012, pemkab mengusulkan tambahan formasi CPNS sekitar tiga ribu orang. Namun, usulan itu tetap ditolak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, mengatakan alasan pemkab tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) karena Buleleng masih kekurangan PNS, terutama untuk tenaga fungsional seperti guru, dokter, perawat kesehatan, dan tenaga administras.

Mengatasi kekurangan PNS itu, pemkab setiap tahun tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menpan. Namun sayang sudah dua kali usulan formasi itu ditolak. (kmb15)

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • bkd singaraja
  • nama bidan ptt di padang lawas sumut
  • berita terkini dari kemendagri terkait PHK fasilitator pnpm mpd 27 januari 2015

Original source : Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat

Aparatur Negara Tak Boleh Berpolitik

Sebagai aparatur negara dilarang untuk berpolitik karena sangat bertentangan dengan aturan. Secara pribadi, setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan, namun tidak boleh mengandalkan jabatan atau reputation untuk berpolitik bagi yang berstatus PNS.

Sekretaris Daerah NTT, Fransiskus salem, SH. Msi menegaskan, jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kedapatan berpolitik maka akan dikenai sanksi disiplin PNS. Oleh karena itu, sudah berulang kali pihaknya melarang keras PNS di lingkup pememrintah provinsi NTT agar tidak boleh berpolitik, apalagi menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah. “Sebagai aparatur negara tidak boleh berpolitik,” kata Fransiskus Salem kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT.

Salem mengemukakan, secara pribadi silahkan siapa saja memiliki hak politik termasuk PNS untuk menentukan pilihannya. Namun, jika dipandang dari reputation dan jabatan sebagai PNS maka dilarang untuk berpolitik.

“Sebagai Sekretaris Daerah saya larang PNS tidak boleh berpolitik. Secara pribadi tidak dilarang, tetapi jabatan atau reputation PNS jangan dibawah-bawah untuk politik,” tegas Salem.

Dia menegaskan, jika kedapatan PNS yang berpolitik maka akan mendapat sanksi disiplin sebagai pegawai negeri. Apapun alasannya tidak ada toleransi jika kedapatan berpolitik.

Saat dikonfirmasi mengenai keluhan masyarakat bahwa mutasi di lingkup pemerintah NTT berbau politik balas jasa, Salem menjelaskan, apa yang sudah dilakukan sudah memenuhi unsur kajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Lebih dari itu, gubernur sebagai pembina kepegawaian di daerah juga berperan dalam hal tersebut.

Lalu bagaimana dengan situasi PNS di lingkup pemerintah NTT ketika kandasnya FREN jilid II yakni pasangan Drs. Frans Lebu Raya-Ir.Esthon Foenay, Msi, Salem mengatakan ada PNS yang pasti merasa kurang nyaman. Sebab sejak awal semua PNS berpikir tetap FREN jilid II, namun belakangan Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay pisah maka jelas ada pegawai yang kecewa.

“Memang bukan soal politik, tapi awalnya pegawai berharap mereka berdua tetap sama-sama namun tiba-tiba mereka pisah jadi pasti ada yang tidak nyaman,” ujar Salem.

Dia mengakui, reputation PNS dan pribadi setiap orang sangat melekat sehingga memang jabatan melekat dengan pribadi. Atas dasar itu Salem pernah memanggil sejumlah PNS dan melarang untuk tidak berpolitik. Mengenai keluhan masyarakat tentang mutasi yang berbau politik balas jasa, Salem menyampaikan akan dilakukan evaluasi. [ton]


Original source : Aparatur Negara Tak Boleh Berpolitik

Honorer Jadi PNS, Waspadai Penipuan

SAMBAS – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas meminta agar pihak manapun mewaspadai dan tidak mudah percaya terhadap tawaran oknum yang mengatasnamakan BKD, untuk bisa mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Imbauan tersebut disampaikan kepala BKD Sambas, Nurpinarto, melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD, Dedi Zulkarnain. Imbauan ini, dijelaskan dia, sehubunganmisi adanya sejumlah kepala sekolah dan guru honorer mendatangi Kantor BKD. Mereka, menurut dia, secara bergantian mempertanyakan kebenaran mengenai pemberkasan dan pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PNS dalam beberapa hari terakhir ini. “Mereka mengaku dihubungi oknum tidak bertanggungjawab, mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang intinya meminta kepada guru honorer menyerahkan pemberkasan dan pengangkatan menjadi PNS ke BKD Sambas. Di BKD Sambas para guru honorer diminta menghubungi Suaibi ke nomor HP 085285563380 serta menemui Iskandar dan Herry,” ungkapnya, Rabu (4/7) ditemui di BKD.

Sementara, menurut Dedi, nama-nama seperti Suaibi, Herry, maupun Iskandar seperti dimaksud, tidak pernah ada di BKD Sambas. “Jelas ini merupakan modus baru oknum tidak bertanggungjawab, yang sasarannya guru honorer dengan iming-iming pengangkatan menjadi PNS,” tegasnya. Tak sampai di situ, kata Dedi, sesuai aduan yang ada, para guru honorer ternyata diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp5 Juta.

Namun beruntung calon korban ini tak langsung mengiyakan. Para guru dan kepala sekolah pun langsung mengonfirmasi kebenaran perihal tersebut dengan mendatangi BKD. Ditambahkannya, dari keterangan beberapa kepala sekolah, modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan menghubungi kepala sekolah dan mempertanyakan berapa jumlah tenaga honorer di sekolah yang dipimpinnya, serta meminta nomor telepon genggam masing-masing guru tersebut. “Nomor HP didapat, oknum ini langsung


Original source : Honorer Jadi PNS, Waspadai Penipuan

Info CPNS 2013 Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) : Total Kuota 13.873 Kursi

http://lokernesia.blogspot.com/2012/07/info-cpns-2013-kabupaten-kubu-raya.htmlInfo CPNS 2013 Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) : Total Kuota 13.873 Kursi
Sebagaimana Kami lansir dari EquatorNews, di Sungai Raya bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya belum mengetahui hasil dari pertemuan menyikapi penerimaan CPNS 2013 antara Pemkab Kubu Raya dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN).

“Saya tidak berangkat ke Jakarta, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah Sekda Kubu Raya. Saya belum menghubungi Sekda Kubu Raya hingga saat ini,” ungkap Dan M Noh Syaiman saat dihubungi via selular, Minggu (1/7).

Menurutnya, Pemkab Kubu Raya telah mengusulkan kepada Kemenpan RI sebanyak 400-an calon pegawai negeri sipil. Mengingat pada tahun lalu, kuota yang dibutuhkan Pemerintah Kubu Raya sebanyak 1.200 PNS.

Hal ini berdasarkan kekurangan tenaga di Kubu Raya dari berbagai sektor, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Seperti tenaga pendidikan, Pemerintah Kubu Raya membutuhkan tenaga pengajar sebanyak 400-an guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, Pemkab Kubu Raya memerlukan 600-an tenaga.

“Sementara tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan Pemkab Kubu Raya sebanyak 100-an tenaga,” tuturnya.

Untuk menutupi kekurangan PNS, Pemkab Kubu Raya dengan berbagai upaya berusaha mengisi kekosongan itu. Di antaranya melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Para kepala sekolah berinisiatif menambah guru, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006, pemerintah tidak dibenarkan mengambil tenaga honorer.

“Namun kita juga mengambil guru melalui tenaga kontrak setiap tahunnya,” jelas M Noh.

Sementara untuk tenaga medis, Pemkab Kubu Raya menggunakan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini untuk mengisi kekurangan di sektor kesehatan, seperti di posyandu dan puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Kubu Raya.

Pemkab Kubu Raya juga mendapat pegawai mutasi dari daerah lain. Ini dimaksudkan untuk melengkapi kekosongan pegawai demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kubu Raya.

Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo SE meminta kepada Pemkab Kubu Raya untuk membatalkan CPNS yang telah lulus tes tahun 2010/2011 lalu. Sebab, jika tidak dibatalkan, para CPNS itu telah dinyatakan lulus. Sementara dari KemenPAN sendiri telah menyatakan kalau penerimaan CPNS tahun 2010/2 011 telah dibatalkan.

“Pemerintah harus mengumumkan pembatalan CPNS, jika akan melakukan tes ulang tahun ini,” tegasnya.

DPRD Kubu Raya tetap memberikan apresiasi penuh terhadap Pemkab Kubu Raya yang telah berjuang agar bisa dilakukan tes ulang CPNS tahun 2010/ 2011 dan memperjuangkan penerimaan CPNS 2013. Sehingga jika benar-benar dilakukan tes ulang, ini harus menjadi atensi pemkab untuk melakukan tes sebaik mungkin. Agar tidak terulang kembali insiden memalukan yang terjadi pada penerimaan CPNS tahun 2010/2011.

“Panitia harus mengambil hikmah dari proses penerimaan CPNS yang dibatalkan,” tegas Sujiwo.

Apalagi banyak pihak yang memantau, serta mengintai proses tes ulang ini. Mengingat Kubu Raya pernah mengalami kesalahan pada penerimaan CPNS. Panitia yang ditunjuk untuk penerimaan CPNS ini harus mematuhi, menaati, dan menjalankannya sesuai peraturan.

Seperti diketahui, pemerintah kembali membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kali ini untuk pelamar umum, izin prinsip kuota formasi CPNS baru yang diusulkan instansi pusat dan daerah sudah disahkan. Pendaftaran dilakukan Juli 2012, sedangkan tes dihelat pada minggu ketiga Agustus 2012.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan pihaknya telah menyetujui izin prinsip kuota formasi. Izin prinsip tersebut ditetapkan untuk 17 instansi pemkab/pemkot, tiga instansi pemprov, dan 22 instansi pusat.

Kuota CPNS baru dari pelamar umum yang sudah ditetapkan untuk instansi daerah 1.904 kursi. Sedangkan untuk instansi pusat adalah 11.733 kursi. Selain itu juga ada kuota CPNS baru untuk seleksi ulang di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, sebanyak 236 kursi. Jadi totalnya ada 13.873 kuota.


Original source : Info CPNS 2013 Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) : Total Kuota 13.873 Kursi

Penerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/penerimaan-125000-cpns-tahun-2012.htmlPenerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD
Meskipun pemerintah akan mendapat 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) baru, tidak semua daerah bisa mengajukan rekrutmen.

Hanya daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya di bawah 50% yang boleh mengajukan untuk mendapat CPNS. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan- RB) Eko Prasojo mengatakan, penerimaan PNS tahun ini dibuka untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) dan reguler,di mana diprioritaskan bagi tenaga pendidik,kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya.

Untuk K1,daftarnya sudah dipublikasikan dan tinggal menuju persetujuan wakil presiden yang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer,” kata Eko. Bagi pemerintah yang akan mengajukan formasi CPNS, Kemenpan-RB akan menganalisis apakah APBD-nya di bawah 50% atau tidak.Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 kepada gubernur,bupati,dan wali kota. Kebijakan ini diambil karena jika belanja pegawainya terlalu besar maka akan menyedot anggaran terlalu banyak.

Jika APBD-nya di atas 50%, kemungkinan kecil pengajuan pengangkatan CPNS disetujui,” tuturnya. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan – RB Ramli Effendi Naibaho menjelaskan, daerah yang meminta pegawai baru namun tidak memenuhi syarat maka akan ada pemindahan pegawai antarunit.Seperti saat Kemenkumham meminta penambahan pegawai di lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengambil dari PNS older yang memiliki latar belakang sosiolog, psikolog, atau sarjana agama. ”Mutasi ini akan diiringi dengan pendidikan latihan teknis serta pemantauan apakah tenaga yang ditempati itu kompeten atau tidak,” jelasnya. Namun untuk jabatan mendesak seperti dokter, perawat, penyuluh pertanian dan KB, teknisi jalan, serta penerbangan, pemerintah tetap membuka formasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.

Kita akan kawal jumlahnya, seperti kepolisian minta berapa, KPK untuk bidang apa, lalu dokter dan perawat jangan sampai kurang di daerah-daerah. Namun kalau belanja pegawainya di atas 50% dan mereka ngotot meminta tambahan, kita akan tanya dulu mengapa sampai di atas 50%,” jelasnya. Diketahui, jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4.570.818 orang, yang terdiri atas 2.403.178 (52,58%) pria dan 2.167.640 (47,42%) adalah wanita.Sehubunganmisi dengan tingkat pendidikan,1.514.906 (33,14%) PNS lulusan S1 atau sederajat, yang merupakan kelompok terbesar.

Sementara sehubunganmisi dengan kepangkatan,golongan III merupakan jumlah terbesar, yakni 2.141.780 (46,86%). Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, analisis APBD di bawah 50% itu merupakan kebijakan yang tepat. Pasalnya, jika belanja pegawai terlalu banyak untuk menggaji maka pembangunan akan terhambat. ”Harus ada rasio yang jelas berapa dana APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan. Jika dana pembangunan tersedot banyak ke gaji, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan,” terangnya.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak menutup-nutupi persentase belanja pegawai. Sebab di era pilkada langsung seperti saat ini, banyak pemerintah daerah yang membuka rekrutmen CPNS atas dasar utang budi. (ref : SINDO)


Original source : Penerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD