DPRD Bangka Barat Konsultasi Pengankatan Honorer dan Perekrutan CPNS umum

Jakarta-Humas BKN, dalam kunjungan kerja DPRD Komisi 1 Kabupaten Bangka Barat ke BKN diterima oleh Kabag Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Mawar Gedung 1 Lantai Dasar BKN Jumat 22 Juni 2012, Rombongan yang berjumlah 13 orang ini mengharapkan perekrutan CPNS harus berasal dari putra daerah Kabupaten Bangka Barat, sebab kabupaten Bangka Barat termasuk Daerah Pemekaran baru. Kabupaten Bangka Barat Termasuk Daerah yang kekurangn pegawai sebab dalam beberapa tahun yang lalu pengangkatan CPNS yang lulus banyak berasal dari daerah luar kabupaten sehingga ada yang bekerja baru 2 tahun sudah meminta mutasi ke daerah asalnya. Kabag Humas Tumpak Hutabarat. Tumpak Hutabarat dalam menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan DPRD Kabupaten Bangka Barat, menegaskan bahwa penerimaan CPNS tidak bisa dibatasi pelamar hanya yang ber KTP Bangka Barat saja, tetapi pelamar dapat diterima dari masyarakat seluruh Indonesia dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. Dan pegawai yang diangkat harus yang terbaik yang dapat membangun daerah. Berkaitan dengan mutasi PPK/DPRD dapat membuat Perda agar bisa membatasi mutasi pegawai sehingga CPNS yang sudah lulus dapat dipertahankan, dan harus komitmen dengan Perda tersebut. Konsultasi DPRD Bangka Barat (kiri) diterima oleh Kabag Humas Tumpak Hutabarat (kanan).Berkaitan dengan honorer Tumpak Hutabarat menambahkan lebih lanjut bahwa

Incoming search terms:

  • bkd bangka barat
  • Pengumuman Kenaikan Pangkat Periode April 2015 BKN Bali
  • sk mentan penyetaraan ijazah thl-tbpp
  • data kenaikan pangkat periode april 2015 kab bulungan
  • jawaban ulangan kenaikan kelas smp kabupaten banjar tahun pelajaran 20142015
  • kapan hk2 asli dibjrbru kalsel diangkat cpns tanpa tes tgl 1 juni 2015
  • lowongan ppip ende 2015
  • sekretaris bkd kab poso
  • hpi agro djarum sumba
  • kunci jawaban ukk bahasa inggris smk 1 wonogiri
  • Daftar nama - nama guru yang mutasi keluar dari Tanah Laut
  • siapa yg mewakili kalsel di ppsn 3015
  • pengumuman hasil PTT wawancara yang lulus 2015 tanah laut
  • Kunci jawaban ukk kls X1 mtk dari kabupaten sambas 2015
  • contoh soal tes kotim akper 2015
  • kabid mutasi bkd bangka barat
  • anggota legislatif priode 2014-2015 kabupaten rote ndao
  • lowongan kerja di muntok bangka barat 2015
  • lowongan kerja guru PAI2015 kelapa gading
  • peserta yang dinyatakan lulus tes psikotes dan wawancara di HPI Agro sumba 2015
  • Nama nama penyesuaian ijazah kab poso periode april 2015
  • BKN nama PNS yg naik golongan kabupaten bangka barat
  • soal ukk fisika kelas X smk muhammadiyah 2015
  • kisi kisi ulangan kk kelas 8 kabupaten banjar
  • nama nama dprd kota pasuruan periode 2014-2015
  • pengumuman hasil penerimaan ppk pps tanjabtim
  • daftar nama kenaikan pangkat periode april 2015 di kabupaten sumbawa besar
  • nama-nama yg lulus seleksi ut pendamping desa
  • hasil tes pps kab konsel
  • hasil tes wawancara ptt kabupaten tanah laut 2015
  • soal ujian tertulis akper 2015 kotim
  • data kenaikan pangkat bangka barat april 2015
  • Pengumuman sk kenaikan pangkat guru kemenag jambi periode april 2015
  • kunci jawaban UKK MUHAMMADIYAH kelas 10 pemesinan mapel tarikh
  • daptar nama dan nip cpns bungo
  • Daftar nama-nama yang lolos k2 tahun 2013 untuk wilayah konawe selatan dari bkn regiyonal 4 makasar
  • kenaikan pangkat golongan 3bkn bangka barat periode april 2015
  • bkn cek naik pangkat April 2015 bkn pekan baru
  • bkd babar mei
  • kenaikan pangkat bangka barat periode april 2015
  • pengumuman hasil tes psikotes dan wawancara HPI-Agro sumba 2015
  • syarat penyetaraan ijazah pns bangka
  • kenaikan pangkat pns bangka barat bkn mei
  • Apa kab rote ndao ada masalah naik pangkat periode april 2015
  • info bkd hk2 asli yg gagal tes dibjrbru kalsel kapan diangkat cpns tanpa tes tgl 29 mei 2015
  • daftar nama pegawai dan guru dimutasi di kemenag aceh besar 2015
  • mutasi pegawai negeri keluar kabupaten pemalang
  • pengumuman hasil tes wawancara sman1 kayuagung
  • sk tentang mutasi pns
  • daftar nama calon yg diterima di smpn 1 bukittinggi tahun 2012 / 2013

Original source : DPRD Bangka Barat Konsultasi Pengankatan Honorer dan Perekrutan CPNS umum

Penerimaan PNS Bergantung APBD

JAKARTA – Meskipun pemerintah akan mendapat 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) baru, tidak semua daerah bisa mengajukan rekrutmen.

Hanya daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya di bawah 50% yang boleh mengajukan untuk mendapat CPNS. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan- RB) Eko Prasojo mengatakan, penerimaan PNS tahun ini dibuka untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) dan reguler,di mana diprioritaskan bagi tenaga pendidik,kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya.

”Untuk K1,daftarnya sudah dipublikasikan dan tinggal menuju persetujuan wakil presiden yang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer,”kata Eko kepada SINDOkemarin. Bagi pemerintah yang akan mengajukan formasi CPNS, Kemenpan-RB akan menganalisis apakah APBD-nya di bawah 50% atau tidak.Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 kepada gubernur,bupati,dan wali kota. Kebijakan ini diambil karena jika belanja pegawainya terlalu besar maka akan menyedot anggaran terlalu banyak.

”Jika APBD-nya di atas 50%, kemungkinan kecil pengajuan pengangkatan CPNS disetujui,” tuturnya. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan- RB Ramli Effendi Naibaho menjelaskan, daerah yang meminta pegawai baru namun tidak memenuhi syarat maka akan ada pemindahan pegawai antarunit.Seperti saat Kemenkumham meminta penambahan pegawai di lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengambil dari PNS older yang memiliki latar belakang sosiolog, psikolog, atau sarjana agama. ”Mutasi ini akan diiringi dengan pendidikan latihan teknis serta pemantauan apakah tenaga yang ditempati itu kompeten atau tidak,”jelasnya. Namun untuk jabatan mendesak seperti dokter, perawat, penyuluh pertanian dan KB, teknisi jalan, serta penerbangan, pemerintah tetap membuka formasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.

”Kita akan kawal jumlahnya, seperti kepolisian minta berapa, KPK untuk bidang apa, lalu dokter dan perawat jangan sampai kurang di daerah-daerah. Namun kalau belanja pegawainya di atas 50% dan mereka ngotot meminta tambahan, kita akan tanya dulu mengapa sampai di atas 50%,”jelasnya. Diketahui, jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4.570.818 orang, yang terdiri atas 2.403.178 (52,58%) pria dan 2.167.640 (47,42%) adalah wanita.Sehubunganmisi dengan tingkat pendidikan,1.514.906 (33,14%) PNS lulusan S-1 atau sederajat, yang merupakan kelompok terbesar.

Sementara sehubunganmisi dengan kepangkatan,golongan III merupakan jumlah terbesar, yakni 2.141.780 (46,86%). Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, analisis APBD di bawah 50% itu merupakan kebijakan yang tepat. Pasalnya, jika belanja pegawai terlalu banyak untuk menggaji maka pembangunan akan terhambat. ”Harus ada rasio yang jelas berapa dana APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan. Jika dana pembangunan tersedot banyak ke gaji, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan,”terangnya.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak menutup-nutupi persentase belanja pegawai. Sebab di era pilkada langsung seperti saat ini, banyak pemerintah daerah yang membuka rekrutmen CPNS atas dasar utang budi. neneng zubaidah

Sumber : Harian seputar Indonesia

Incoming search terms:

  • https://panselnas menpan go id/index php/13-formasi/daerah/provinsi/kabkota/677-kab-jombang
  • http//panselnas menpan go id/index php/forum-2/13-daerah/provinsi ntb kab sumbawa
  • www www panselnas menpan goid daftar thk1 gj beban apbd 2012 cpns
  • www kabar pacitan 21 mei 2015com
  • sayarat melamar kemenkumham go id
  • rekrutmen fasilitator PBDT sulbar
  • pns lembaga ppemasarakatan
  • lowongan pekerjaan guru SMK 1 t u lulusan SMA di pemalang kabupaten kepahiang
  • kapan sidang di unigha tahun ajaran 2015-2016
  • you tube surat edaran gaji pns

Original source : Penerimaan PNS Bergantung APBD

Begitu Honorer Diangkat CPNS, Tempat Kerja Tetap

AKARTA - Pengangkatan tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi CPNS masih terganjal. Pemerintah belum bisa segera mengangkat mereka karena ketentuan petunjuk teknis (juknis) masih belum dituntaskan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pengangkatan ini, pemerintah menjamin tidak akan ada mutasi.

Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Widiyanto di Jakarta kemarin (5/7) menuturkan, pembuatan juknis pengangkatan tenaga honorer K1 maupun K2 ada di tengan BKN. “Tapi kami tetap koordinasi dengan Kemen PAN-RB dan Kemenkeu,” ucap dia.

Aris menegaskan tenaga honorer K1, atau tenaga honorer yang digaji APBN/APBD, tidak bisa serta merta diangkat meskipun Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan mereka sudah diteken presiden. Aturan teknis pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya sekitar 72 ribu ini tetap membutuhkan juknis.

Menurut Aris masyarakat, terutama para tenaga honorer K1, tidak perlu gusar atau gelisah karena hingga kini belum ada pengangkatan. Dia menerangkan bahwa dalam amanat PP pengangkatan honorer menjadi CPNS itu dijelaskan bahwa penganggatan ditenggat hingga akhir tahun ini. “Jadi masih ada waktu. Kita tidak ingin karena tergesa-gesa lantas menimbulkan masalah,” kata dia.

Di tengah rencana pembahasan juknis yang belum tuntas, Aris menuturkan dalam pengangkatan honorer K1 ini tidak akan ada mutasi atau rotasi. Dia mencontohkan, jika yang diangkat itu adalah pegawai di dinas kesehatan Kota Surabaya, maka setelah diangkat nanti yang bersangkutan tetap dipekerjakan di dinas kesehatan Kota Surabaya.

“Tidak ada perpindahan instansi,” katanya. Selain itu, Aris menegaskan tidak ada juga pemindahan antarinstansi lintas daerah. Menurutnya, tenaga honorer akan tetap bekerja di tempat yang selama ini dia mengabdi. Bedanya hanya mereka nanti berubah reputation dari tenaga honorer menjadi CPNS.

Sementara untuk rencana penerimaan CPNS 2012 dari pelamar umum, Aris mengatakan masih terus digodok. Dari informasi yang dia kumpulkan di Kemen PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pada intinya rekrutmen CPNS pelamar umum ini dijalankan tahun ini juga. Aris mengatakan jika dari kuota yang disiapkan sebanyak 60 ribu, baru ada usulan sekitar 22 ribu CPNS baru.

Selain urusan tadi, dunia birokrasi tanah air juga dihangatkan dengan kebijakan pengangkatan pejabat eselon I. Rencana baru yang sedang dibahas adalah, kursi eselon I boleh diduduki orang certified atau non-PNS.

Sehubunganmisi rencana ini, Aris mengaku belum mendapatkan informasi. Dia mengatakan, bisa jadi rencana ini masuk dalam materi RUU (Rancanan Undang-undang) Aparatur Sipil Negara (ASN). “RUU ASN ini sendiri pembahasannya masih lama,” katanya.

Sumber : Fajar

Incoming search terms:

  • bagimana honorer K2 yg ada di bandar udara yg tdk lulus tes 3 November2013 akanka di PNS kan
  • pejabat bppkp mutai kepala uptb bpp a singkil 2014
  • pemprovsu juknis gaji 2015
  • pnpm mandiri respek tahun 2015 apakah lanjut atau di berhentikan
  • Pp dan juknis kenaikan gaji asn tg 2015

Original source : Begitu Honorer Diangkat CPNS, Tempat Kerja Tetap

Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat

Singaraja (Bali Post) -

Kalangan DPRD Buleleng menyatakan wajar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menolak usulan Pemkab Buleleng yang setiap tahun ngotot meminta jatah formasi CPNS. Pasalnya, selama ini, Pemkab Buleleng dinilai beberapa kali melanggar SE Menpan No. 15 tahun 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Non-guru.

Ketua Komisi B DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, Jumat (8/6) kemarin, mengaku heran dengan keluhan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, yang beberapa kali usulan formasi CPNS ditolak oleh Menpan. Menurutnya, kekurangan guru yang dijadikan satu alasan untuk meminta jatah CPNS bukan alasan yang cerdas. Pasalnya, kekurangan guru yang terjadi di Buleleng akibat dari kesalahan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati dan BKD selama ini.

Mangku Budiasa mengatakan, kalau saja Kepala BKD profesional dalam melaksanakan setiap mutasi dengan tetap berpegang pada mekanisme dan aturan main, mungkin persoalan kekurangan guru tak akan terjadi di Buleleng. Tetapi kebijakan mutasi selama ini dinilai tidak profesional terbukti dengan banyaknya guru yang diangkat menjadi pejabat struktural. “Ini terjadi karena ada kesalahan kebijakan,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru, kata Mangku Budiasa, Bupati dan BKD sebaiknya mengembalikan seluruh pejabat struktural yang berasal dari guru ke posisi semula menjadi guru. “Pejabat struktural yang berasal dari guru sebaiknya dikembalikan menjadi guru,” katanya.

Mangku Budiasa menilai pengangkatan guru menjadi pejabat struktural itu merupakan pelanggaran SE Menpan No. 15 tahun 2004. Sebelumnya, Pemkab Buleleng tetap ngotot menambah CPNS baru. Tahun 2012, pemkab mengusulkan tambahan formasi CPNS sekitar tiga ribu orang. Namun, usulan itu tetap ditolak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, mengatakan alasan pemkab tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) karena Buleleng masih kekurangan PNS, terutama untuk tenaga fungsional seperti guru, dokter, perawat kesehatan, dan tenaga administras.

Mengatasi kekurangan PNS itu, pemkab setiap tahun tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menpan. Namun sayang sudah dua kali usulan formasi itu ditolak. (kmb15)

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • bkd singaraja
  • sertifikasi guru triwulan 2 2015kapan cair untuk kubu raya kal bar
  • contoh surat keterangan dokter dari buleleng
  • bokep jawa timur ank tanggal 28 mei 2015 pemerannya anak smp mememakai baju biru
  • syarat2 pengalihan pns dari profesi perawat menjadi bidan
  • stai acprilisma terdaptar di diknas apa tidak ya
  • bokep bidan pns perawat

Original source : Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat

Aparatur Negara Tak Boleh Berpolitik

Sebagai aparatur negara dilarang untuk berpolitik karena sangat bertentangan dengan aturan. Secara pribadi, setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan, namun tidak boleh mengandalkan jabatan atau reputation untuk berpolitik bagi yang berstatus PNS.

Sekretaris Daerah NTT, Fransiskus salem, SH. Msi menegaskan, jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kedapatan berpolitik maka akan dikenai sanksi disiplin PNS. Oleh karena itu, sudah berulang kali pihaknya melarang keras PNS di lingkup pememrintah provinsi NTT agar tidak boleh berpolitik, apalagi menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah. “Sebagai aparatur negara tidak boleh berpolitik,” kata Fransiskus Salem kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT.

Salem mengemukakan, secara pribadi silahkan siapa saja memiliki hak politik termasuk PNS untuk menentukan pilihannya. Namun, jika dipandang dari reputation dan jabatan sebagai PNS maka dilarang untuk berpolitik.

“Sebagai Sekretaris Daerah saya larang PNS tidak boleh berpolitik. Secara pribadi tidak dilarang, tetapi jabatan atau reputation PNS jangan dibawah-bawah untuk politik,” tegas Salem.

Dia menegaskan, jika kedapatan PNS yang berpolitik maka akan mendapat sanksi disiplin sebagai pegawai negeri. Apapun alasannya tidak ada toleransi jika kedapatan berpolitik.

Saat dikonfirmasi mengenai keluhan masyarakat bahwa mutasi di lingkup pemerintah NTT berbau politik balas jasa, Salem menjelaskan, apa yang sudah dilakukan sudah memenuhi unsur kajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Lebih dari itu, gubernur sebagai pembina kepegawaian di daerah juga berperan dalam hal tersebut.

Lalu bagaimana dengan situasi PNS di lingkup pemerintah NTT ketika kandasnya FREN jilid II yakni pasangan Drs. Frans Lebu Raya-Ir.Esthon Foenay, Msi, Salem mengatakan ada PNS yang pasti merasa kurang nyaman. Sebab sejak awal semua PNS berpikir tetap FREN jilid II, namun belakangan Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay pisah maka jelas ada pegawai yang kecewa.

“Memang bukan soal politik, tapi awalnya pegawai berharap mereka berdua tetap sama-sama namun tiba-tiba mereka pisah jadi pasti ada yang tidak nyaman,” ujar Salem.

Dia mengakui, reputation PNS dan pribadi setiap orang sangat melekat sehingga memang jabatan melekat dengan pribadi. Atas dasar itu Salem pernah memanggil sejumlah PNS dan melarang untuk tidak berpolitik. Mengenai keluhan masyarakat tentang mutasi yang berbau politik balas jasa, Salem menyampaikan akan dilakukan evaluasi. [ton]

Incoming search terms:

  • uu larang pns berpolitik

Original source : Aparatur Negara Tak Boleh Berpolitik

Honorer Jadi PNS, Waspadai Penipuan

SAMBAS – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas meminta agar pihak manapun mewaspadai dan tidak mudah percaya terhadap tawaran oknum yang mengatasnamakan BKD, untuk bisa mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Imbauan tersebut disampaikan kepala BKD Sambas, Nurpinarto, melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD, Dedi Zulkarnain. Imbauan ini, dijelaskan dia, sehubunganmisi adanya sejumlah kepala sekolah dan guru honorer mendatangi Kantor BKD. Mereka, menurut dia, secara bergantian mempertanyakan kebenaran mengenai pemberkasan dan pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PNS dalam beberapa hari terakhir ini. “Mereka mengaku dihubungi oknum tidak bertanggungjawab, mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang intinya meminta kepada guru honorer menyerahkan pemberkasan dan pengangkatan menjadi PNS ke BKD Sambas. Di BKD Sambas para guru honorer diminta menghubungi Suaibi ke nomor HP 085285563380 serta menemui Iskandar dan Herry,” ungkapnya, Rabu (4/7) ditemui di BKD.

Sementara, menurut Dedi, nama-nama seperti Suaibi, Herry, maupun Iskandar seperti dimaksud, tidak pernah ada di BKD Sambas. “Jelas ini merupakan modus baru oknum tidak bertanggungjawab, yang sasarannya guru honorer dengan iming-iming pengangkatan menjadi PNS,” tegasnya. Tak sampai di situ, kata Dedi, sesuai aduan yang ada, para guru honorer ternyata diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp5 Juta.

Namun beruntung calon korban ini tak langsung mengiyakan. Para guru dan kepala sekolah pun langsung mengonfirmasi kebenaran perihal tersebut dengan mendatangi BKD. Ditambahkannya, dari keterangan beberapa kepala sekolah, modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan menghubungi kepala sekolah dan mempertanyakan berapa jumlah tenaga honorer di sekolah yang dipimpinnya, serta meminta nomor telepon genggam masing-masing guru tersebut. “Nomor HP didapat, oknum ini langsung

Incoming search terms:

  • bkn penipuan pns

Original source : Honorer Jadi PNS, Waspadai Penipuan

Info CPNS 2013 Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) : Total Kuota 13.873 Kursi

http://lokernesia.blogspot.com/2012/07/info-cpns-2013-kabupaten-kubu-raya.htmlInfo CPNS 2013 Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) : Total Kuota 13.873 Kursi
Sebagaimana Kami lansir dari EquatorNews, di Sungai Raya bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya belum mengetahui hasil dari pertemuan menyikapi penerimaan CPNS 2013 antara Pemkab Kubu Raya dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN).

“Saya tidak berangkat ke Jakarta, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah Sekda Kubu Raya. Saya belum menghubungi Sekda Kubu Raya hingga saat ini,” ungkap Dan M Noh Syaiman saat dihubungi via selular, Minggu (1/7).

Menurutnya, Pemkab Kubu Raya telah mengusulkan kepada Kemenpan RI sebanyak 400-an calon pegawai negeri sipil. Mengingat pada tahun lalu, kuota yang dibutuhkan Pemerintah Kubu Raya sebanyak 1.200 PNS.

Hal ini berdasarkan kekurangan tenaga di Kubu Raya dari berbagai sektor, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Seperti tenaga pendidikan, Pemerintah Kubu Raya membutuhkan tenaga pengajar sebanyak 400-an guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, Pemkab Kubu Raya memerlukan 600-an tenaga.

“Sementara tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan Pemkab Kubu Raya sebanyak 100-an tenaga,” tuturnya.

Untuk menutupi kekurangan PNS, Pemkab Kubu Raya dengan berbagai upaya berusaha mengisi kekosongan itu. Di antaranya melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Para kepala sekolah berinisiatif menambah guru, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006, pemerintah tidak dibenarkan mengambil tenaga honorer.

“Namun kita juga mengambil guru melalui tenaga kontrak setiap tahunnya,” jelas M Noh.

Sementara untuk tenaga medis, Pemkab Kubu Raya menggunakan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini untuk mengisi kekurangan di sektor kesehatan, seperti di posyandu dan puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Kubu Raya.

Pemkab Kubu Raya juga mendapat pegawai mutasi dari daerah lain. Ini dimaksudkan untuk melengkapi kekosongan pegawai demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kubu Raya.

Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo SE meminta kepada Pemkab Kubu Raya untuk membatalkan CPNS yang telah lulus tes tahun 2010/2011 lalu. Sebab, jika tidak dibatalkan, para CPNS itu telah dinyatakan lulus. Sementara dari KemenPAN sendiri telah menyatakan kalau penerimaan CPNS tahun 2010/2 011 telah dibatalkan.

“Pemerintah harus mengumumkan pembatalan CPNS, jika akan melakukan tes ulang tahun ini,” tegasnya.

DPRD Kubu Raya tetap memberikan apresiasi penuh terhadap Pemkab Kubu Raya yang telah berjuang agar bisa dilakukan tes ulang CPNS tahun 2010/ 2011 dan memperjuangkan penerimaan CPNS 2013. Sehingga jika benar-benar dilakukan tes ulang, ini harus menjadi atensi pemkab untuk melakukan tes sebaik mungkin. Agar tidak terulang kembali insiden memalukan yang terjadi pada penerimaan CPNS tahun 2010/2011.

“Panitia harus mengambil hikmah dari proses penerimaan CPNS yang dibatalkan,” tegas Sujiwo.

Apalagi banyak pihak yang memantau, serta mengintai proses tes ulang ini. Mengingat Kubu Raya pernah mengalami kesalahan pada penerimaan CPNS. Panitia yang ditunjuk untuk penerimaan CPNS ini harus mematuhi, menaati, dan menjalankannya sesuai peraturan.

Seperti diketahui, pemerintah kembali membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kali ini untuk pelamar umum, izin prinsip kuota formasi CPNS baru yang diusulkan instansi pusat dan daerah sudah disahkan. Pendaftaran dilakukan Juli 2012, sedangkan tes dihelat pada minggu ketiga Agustus 2012.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan pihaknya telah menyetujui izin prinsip kuota formasi. Izin prinsip tersebut ditetapkan untuk 17 instansi pemkab/pemkot, tiga instansi pemprov, dan 22 instansi pusat.

Kuota CPNS baru dari pelamar umum yang sudah ditetapkan untuk instansi daerah 1.904 kursi. Sedangkan untuk instansi pusat adalah 11.733 kursi. Selain itu juga ada kuota CPNS baru untuk seleksi ulang di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, sebanyak 236 kursi. Jadi totalnya ada 13.873 kuota.


Original source : Info CPNS 2013 Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) : Total Kuota 13.873 Kursi

Penerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/penerimaan-125000-cpns-tahun-2012.htmlPenerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD
Meskipun pemerintah akan mendapat 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) baru, tidak semua daerah bisa mengajukan rekrutmen.

Hanya daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya di bawah 50% yang boleh mengajukan untuk mendapat CPNS. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan- RB) Eko Prasojo mengatakan, penerimaan PNS tahun ini dibuka untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) dan reguler,di mana diprioritaskan bagi tenaga pendidik,kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya.

Untuk K1,daftarnya sudah dipublikasikan dan tinggal menuju persetujuan wakil presiden yang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tenaga Honorer,” kata Eko. Bagi pemerintah yang akan mengajukan formasi CPNS, Kemenpan-RB akan menganalisis apakah APBD-nya di bawah 50% atau tidak.Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 kepada gubernur,bupati,dan wali kota. Kebijakan ini diambil karena jika belanja pegawainya terlalu besar maka akan menyedot anggaran terlalu banyak.

Jika APBD-nya di atas 50%, kemungkinan kecil pengajuan pengangkatan CPNS disetujui,” tuturnya. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan – RB Ramli Effendi Naibaho menjelaskan, daerah yang meminta pegawai baru namun tidak memenuhi syarat maka akan ada pemindahan pegawai antarunit.Seperti saat Kemenkumham meminta penambahan pegawai di lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengambil dari PNS older yang memiliki latar belakang sosiolog, psikolog, atau sarjana agama. ”Mutasi ini akan diiringi dengan pendidikan latihan teknis serta pemantauan apakah tenaga yang ditempati itu kompeten atau tidak,” jelasnya. Namun untuk jabatan mendesak seperti dokter, perawat, penyuluh pertanian dan KB, teknisi jalan, serta penerbangan, pemerintah tetap membuka formasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.

Kita akan kawal jumlahnya, seperti kepolisian minta berapa, KPK untuk bidang apa, lalu dokter dan perawat jangan sampai kurang di daerah-daerah. Namun kalau belanja pegawainya di atas 50% dan mereka ngotot meminta tambahan, kita akan tanya dulu mengapa sampai di atas 50%,” jelasnya. Diketahui, jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4.570.818 orang, yang terdiri atas 2.403.178 (52,58%) pria dan 2.167.640 (47,42%) adalah wanita.Sehubunganmisi dengan tingkat pendidikan,1.514.906 (33,14%) PNS lulusan S1 atau sederajat, yang merupakan kelompok terbesar.

Sementara sehubunganmisi dengan kepangkatan,golongan III merupakan jumlah terbesar, yakni 2.141.780 (46,86%). Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika berpendapat, analisis APBD di bawah 50% itu merupakan kebijakan yang tepat. Pasalnya, jika belanja pegawai terlalu banyak untuk menggaji maka pembangunan akan terhambat. ”Harus ada rasio yang jelas berapa dana APBD yang digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan. Jika dana pembangunan tersedot banyak ke gaji, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan,” terangnya.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak menutup-nutupi persentase belanja pegawai. Sebab di era pilkada langsung seperti saat ini, banyak pemerintah daerah yang membuka rekrutmen CPNS atas dasar utang budi. (ref : SINDO)


Original source : Penerimaan 125.000 CPNS Tahun 2012 Bergantung APBD