DPR: Berantas Mafia Pengangkatan Honorer Jadi PNS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Abdul Malik Haramain, mengatakan, mafia sehubunganmisi PNS tenaga honorer harus diberantas.

”Saya minta Komisi II segera memanggil dan mengevaluasi Kemenpan dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) sehubunganmisi dengan pendataan tenaga PNS honorer,” katanya, Jumat (18/5).

Menurutnya, pendataan tenaga honorer kategori I dan II banyak masalah. Selama ini, banyak pengaduan dari daerah-daerah sehubunganmisi reputation mereka. Sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II dengan Kemenpan bahwa tenaga honorer dengan kategori I diangkat secara otomatis sebagai PNS. Sementara kategori II diseleksi sesamanya.

Persoalan yang muncul, lanjut dia, banyak tenaga honorer yang lolos di kategori I ternyata masuk di kategori II. Sementara untuk guru agama ada di bawah koordinasi langsung Kementerian Agama.

”Yang bertanggung jawab sehubunganmisi pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Institusi ini menghimpun data honorer dari satuan kerja atau dinas-dinas di propinsi maupun kabupaten/kota,” papar dia.

Menurut Malik, tidak beresnya pendataan ini disebabkan oleh banyak manipulasi pendataan honorer di level bawah.

”Terjadi kongkalikong antar pejabat di bawah. Petugas tidak konsisten dengan kategori-kategori. Baik kategori I maupun II yang sudah disepakati bersama. Termasuk tahun pengangkatan honorer yang dibuat mundur,” pungkas dia.

Sumber : Republika

Incoming search terms:

  • DAFTAR CALON PESERTA YUDISIUM UT SUMSEL 2014
  • sk yudisium ut 2014upbjj kupang
  • daftar calon wisuda ut 2014 banjarmasin
  • lowongan kerja UPBJJ universitas terbuka tahun 2014 kupang NTT

Original source : DPR: Berantas Mafia Pengangkatan Honorer Jadi PNS

Nasib Honorer Diluar K1-K2 Tak Jelas

JAKARTA–Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia pesimis pengangkatan honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bisa tuntas di 2014. Mereka memprediksi masalah yang sama akan muncul lagi ketika terjadi pergantian presiden.

“Pasti muncul lagi deh honorer tertinggal, karena sekarang ini di lapangan banyak sekali honorernya,” kata Penasehat Forum Honorer Kabupaten Malang, Nurul Yaqin, yang dihubungi, Selasa (12/6).

Menurutnya, pengklasifikasian tenaga honorer tertinggal menjadi dua kelompok yakni kategori satu (K1) dan K2, malah menjadi sumber masalah. Padahal, masih banyak tenaga honorer yang tidak termasuk K1 dan K2.

“Kenapa kita dikotak-kotakan begitu. Harusnya kita diperlakukan sama. Kalau seperti ini, apa ada jaminan tidak akan ada lagi payung hukum baru untuk menangani masalah honorer. Sebab, masih banyak honorer yang tidak terakomodir,” terangnya.

Dia mencontohkan kasus honorer di Jawa Tengah. Sebanyak 1000-an honorer teranulir yang belum terselesaikan masalahnya. “Mereka itu sudah dites dan diumumkan lulus tes. Tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh pemerintah. Nah ini mereka mau diapain, masa cuma K1 dan K2 yang diurusin pemerintah,” ketusnya.

Nurul mengakui, honorer menjadi objek politik dan proyek bagi kalangan tertentu. Karena itu, bila pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini dengan tuntas, bukan tidak mungkin ketika pergantian tampuk pemerintahan, masalah honorer akan mencuat lagi.

“Sudah pasti honorer teranulir akan minta diangkat lagi saat presiden baru. Begitu seterusnya karena pemerintah kita tidak tegas dalam menerapkan aturan,” pungkasnya. (Esy/jpnn)


Original source : Nasib Honorer Diluar K1-K2 Tak Jelas

Tenaga honorer galau menunggu kabar pengangkatan menjadi pns

Saat ini saya yakin banyak dari tenaga honorer baik tenaga honorer kategori 1 ataupun tenaga honorer kategori 2 hatinya sedang galau dan harap-harap cemas akan kejelasan pengangkatanya menjadi pns.

Tenaga honorer kategori 1 masih harap-harap cemas dengan proses verifikasi dan validasi yang masih terus saja bermasalah untk beberapa daerah. Setelah uji publik banyak sanggahan dari masyarakat, ada yang merasa berhak tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ada yang dilaporkan masyarakat sebagai tenaga honorer “siluman” yang masih perlu diuji kebenarannya.

Untuk tenaga honorer kategori 2, hal-hal yang menjadi kecemasan adalah apakah mereka akan diangkat langsung menjadi pns seperti “seniornya” di kategori 1, apakah mereka harus menjalani tes sesama tenaga honorer dimana ada kecemasan akan kalah dengan yang lebih muda, apakah di bkn ataupun di kemenpan masih akan diverifikasi dan divalidasi lagi, sehingga muncul kekhawatiran akan tercoret dari list karena satu dan lain hal dianggap tidak memenuhi syarat.

Apapun keputusannya nanti semoga saja saya doakan tenaga honorer baik kategori 1 ataupun kategori 2 dapat diangkat semua menjadi pns tentu saja dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan juga kemampuan keuangan negara. Tidak lupa juga saya harapkan semoga peraturan pemerintah yang mengatur pengangkatan tenaga honorer segera terbit sehingga honorer dapat segera diproses menjadi pns.

Penulis : Dwi Hartana, STP, Info CPNS

Incoming search terms:

  • bsm_kabcrb@yahoo co id

Original source : Tenaga honorer galau menunggu kabar pengangkatan menjadi pns

Hati-hati Pegang Ijazah Palsu

JAKARTA – Sebentar lagi pemerintah membuka rekrutmen CPNS baru. Bagi yang berminat melamar formasi dengan ketentuan lulus S1, tidak ada salahnya mengecek reputation ijazah. Jangan-jangan ijazah yang dipegang adalah palsu atau bodong. Kondisi ini bisa muncul jika kuliah di kelas jauh yang dilarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wejangan ini disampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Achmad Jazidie. Larangan kampus menjalankan kelas jauh ini tertuang dalam surat edaran Dirjen Dikti nomor 2630/D/T/2000 tertanggal 22 September 2000.

Dia mengatakan, masyarakat harus waspada dengan keberadaan kampus-kampus yang masih bandel menyelenggarakan kelas jauh. Dia mengaku prihatin ketika terus-menerus mendapat laporan masih ada saja kampus-kampus yang menyelenggarakan kelas jauh.

“Ini sudah penipuan. Sudah tahu dilarang, tetapi tetap saja dilakukan,” kata dia. Jika ada masyarakat yang tidak mengerti, terus kuliah di kelas jauh ini, tentu sangat dirugikan. Pasalnya ijazah mereka unlawful atau bodong karena tidak diakui atau terdaftar di Kemendikbud.

Jazidie mengatakan, persoalan kuliah kelas jauh ini rata-rata sering muncul ketika diselenggarakan seleksi CPNS. Dia mengatakan, setiap masa verifikasi, seluruh BKD yang mendapat berkas-berkas ijazah dari si peserta ujian, selalu konfirmasi ke Kemendikbud. “Konfirmasi ini digunakan apakah ijazah calon PNS itu resmi atau unlawful,” tandasnya.

Jika ternyata ijazah itu didapat dari kuliah kelas jauh, pihak Kemendikbud langsung memastikan ijazah yang bersangkutan adalah palsu. Dengan demikian, peserta yang awalnya dinyatakan lulus seleksi CPNS ini bisa gugur saat pemberkasan. Pada kasus ini, banyak masyarakat yang nyata-nyata dirugikan tidak bisa berbuat apa-apa.

Untuk itu, mantan pembantu rektor III ITS itu berpesan supaya masyarakat harus selektif saat memilih kampus. Dia mengatakan, kelas jauh ini banyak dilakukan oleh kampus-kampus swasta di Jakarta. Kampus swasta ini membuka kelas jauh hingga ke luar pulau. Seperti di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Kampus swasta di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dilaporkan masih ada yang membuka kelas jauh.

Dalam prakteknya, kelas jauh ini kerap memasang iming-iming yang sangat menggiurkan kepada calon mahasiswa yang dibidik. Diantaranya, biaya kuliah murah, jam kuliah rata-rata dilaksanakan akhir pekan, dan gampang lulus atau mudah menyelesaikan program sarjana. “Siapa yang tidak kepincut dengan iming-iming seperti ini,” tutur Jazidie.

Dia lantas menjelaskan tanda-tanda atau ciri-ciri kelas jauh. Biasanya, kelas jauh ini dijalankan dengan meminjam ruko atau sekolah-sekolah di sebuah daerah. Tidak ada satupun karyawan dari perguruan tinggi yang menjalankan kelas jauh. Begitu pula dengan perpustakaan dan sarana penelitian lainnya. “Pokoknya hanya kuliah pulang saja,” tutur dia. Bahkan dosen-dosennya ada yang direkrut dari kampus-kampus gurem di daerah setempat.

Di saat keberadaan kelas jauh yang masih terus menghantui, Jazidien mengatakan berbeda dengan kampus yang menyelenggarakan kelas di luar domisili perguruan tinggi. Berbeda dengan kelas jauh, kuliah di kelas di luar domisili perguruan tinggi ini resmi. Sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009. Karena tergolong resmi, ijazah hasil kuliah di kelas di luar domisili ini resmi atau officially authorized.

Jazidie mengatakan, terdapat perbedaan yang tegas antara kelas jauh dengan kelas di luar domisili perguruan tinggi ini. Dia menuturkan, kampus yang menyelenggaraan kelas di luar domisili memiliki gedung tetap dan karyawan tetap yang ditempatkan di daerah tertentu di luar domisili resmi sebuah kampus. Selain itu, kampus ini tetap menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian) di kelas di luar domisili tadi.

Contoh kelas di luar domisili ini bisa dilihat di Universitas Gajah Mada (UGM). Kampus yang berdomisili di Yogyakarta ini, memiliki kelas di luar domisili yaitu di Jakarta. Kampus UGM di luar domisili ini menempati bangunan resmi seluas 18.688 measuring device persegi di atas lahan 6.300 measuring device persegi di Jalan Dr Sahardjo, Tebet, Jakarta Selatan.

Jazidie mengatakan, upaya UGM dalam membuka kelas di luar domisili ini officially authorized. Apalagi mereka juga tetap menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga menyediakan perpusatakaan, pegawai, dan sarana prasaranaa layaknya di kampus induk. “Jika kuliah di kelas di luar domisili tidak perlu khawatir. Yang jangan itu kuliah di kelas jauh,” pungkasnya. (wan)

Incoming search terms:

  • hasil yg lulus cpns cirebon dirjen pajak 2014 desember
  • cara mengecek ijazah asli atau palsu
  • cek nomor seri ijazah dikti
  • cara mengecek ijazah s1 kita asli atau palsu
  • cara melihat ijazah sma terdftar di mendikbud
  • bagaimana mengecek ijasah palsu
  • cek no ijazah di dikti
  • cpns harus terdaftar di dikti
  • cara mengecek ijasah asli sma
  • cara cek nomor ijazah di dikti
  • cara mengetahui ijasah sma asli atau palsu
  • cara mengecek ijazah palsu
  • ciri ciri sk cpns asli
  • cek ijazah asli atau palsu

Original source : Hati-hati Pegang Ijazah Palsu

16 Guru Honorer K2 Teranulir

PURWOKERTO – Persoalan guru honorer di Banyumas kembali muncul. Kali ini, melanda puluhan guru Kategori Dua (K2). Mereka, dinyatakan harus ikut uji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) umum lantaran teranulir. Itu artinya, perjuangan mereka pengabidan mereka bertahun-tahun tidak lagi dilihat.

Incoming search terms:

  • berita penambahan k2 kab banjarnegara

Original source : 16 Guru Honorer K2 Teranulir

Usulan CPNS Baru Masih Minim

JAKARTA – Seleksi CPNS baru yang akan digelar tahun ini bisa berjalan sepi. Sebab, sampai saat ini tercatat baru ada sepuluh instansi pusat dan 24 instansi daerah yang sudah komplit dokumen pengusulannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memberi batas waktu pengusulan hingga akhir Juni mendatang.

Wamen PAN-RB Eko Prasojo menuturkan, pihaknya tidak kurang-kurang untuk mensosialisasikan kepada instansi untuk segera melengkapi dokumen usulan CPNS baru. Dia menuturkan, kelemahan instansi pengusul ini adalah pada kelengkapan dokumen hasil analisis jabatan (anjab) dan hasil analisis beban kerja (ABK).

Kelemahan penyusunan dua dokumen penting itu muncul karena instansi yang bersangkutan tidak memiliki tenaga ahli analisis. Sejatinya kelemahan ini sudah direspon oleh Kemen PAN-RB. Yaitu dengan menjalankan sosialisasi langsung dan juga dengan pelatihan. “Kemen PAN-RB secara bertahap melatih calon-calon tenaga ahli analisis,” tutur guru besar UI itu.

Dengan cara ini, kedepan instansi pusat maupun daerah tidak kesulitan dalam menyusun dokumen ABK dan anjab. Selama ini, instansi pusat maupun daerah hanya melayangkan dokumen kebutuhan CPNS baru ke Kemen PAN-RB. Usulan ini dianggap sering ngawur, karena tidak disertai dokumen anjab dan ABK. “Dari mana tahu kurang pegawai, jika tidak ada analisisnya,” ucapnya.

Untuk itu, Eko menegaskan ketentuan persyaratan dokumen anjab dan ABK ini tidak bisa ditawar lagi. Jika sampai dengan akhir Juni nanti ada instansi pusat maupun daerah yang tidak melayangkan dua dokumen itu, maka akan ditinggal. Instansi tersebut dimungkikan baru mendapatkan jatah CPNS baru untuk tahun depan.

Eko mengaku tidak hafal rincian dari usulan instansi yang sudah komplit itu. Terutama untuk instansi daerah. Eko menuturkan, diantara instansi pusat yang sudah komplit usulannya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Dari ketiga instansi itu, bidang pekerjaan antara lain perawat, dokter umum, bidan, guru SD, guru SMK, dan penjaga lapas. (wan)

Incoming search terms:

  • ptkdikmen kemdiknas go id/kemdikbud-dataguru/inputguru php

Original source : Usulan CPNS Baru Masih Minim