PENERIMAAN CPNS 2012: Kemenkumham gelar CPNS online

JAKARTA: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Tahun Anggaran 2012 akan mendapat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I..

Calon pelamar bisa dari seluruh Indonesia dan wajib melakukan pendaftaran secara online ke alamat website http://cpns.kemenkumham.go.id (kecuali Kantor Wilayah Papua dan Paupa Barat). Pendaftaran dimulai pada 23 Juli 2012 jam 8.00 WIB sampai dengan 27 Juli 2012 jam 24.00 WIB.

Perlu diingat bahwa calon pelamar CPNS Kemenkumham 2012 tidak dipungut biaya apapun juga, sehingga pelamar agar Anda tidak terbujuk rayuan atau tawaran oleh pihak mana pun yang menjanjikan akan diterima sebagai PNS Kemenkumham 2012 dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Setelah melansir perkiraan pelaksanaan CPNS dari pendaftar umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) segera mengumumkan teknis persyaratan dan tata cara pendaftaran.

Wakil Menpan-RB Eko Prasojo mengatakan, persiapan pelaksanaan seleksi CPNS 2012 dari pendaftar umum ini sudah matang. “Persiapan teknis dengan konsorsium 10 PTN sudah kita bahas dalam rapat koordinasi,” tegasnya dalam situs resminya.

Namun, Eko masih belum bisa menjelaskan lebih dulu secara teknis tentang pendaftaran dan persyaratannya. Dia hanya mengatakan tidak ada perubahan siginifikan dari sisi pendaftaran dan persyaratan dibandingkan rekrutmen sebelumnya.

Guru besar Universitas Indonesia itu memaparkan, masyarakat dihimbau untuk bersabar menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Dia menjelaskan, masyarakat jangan sampai tergiur dengan iming-iming calo CPNS.

Dia mengatakan, jika ada iming-iming bisa masuk CPNS asal menyetor uang dalam jumlah tertentu sudah bisa dipastikan penipuan. “Upaya kita menggandeng 10 PTN ini untuk perbaikan sistem prekrutan. Termasuk menghindari percaloan,” tandasnya.

Eko menandaskan, poin baru dalam pendaftaran CPNS jalur umum selain keterlibatan 10 PTN itu adalah, penetapan nama-nama CPNS yang diterima diambil alih pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa main-main lagi dengan daftar nama-nama yang diterima ini.(api)

Sumber : Bisnis.Com

Incoming search terms:

  • @metaepsi com loc:US

Original source : PENERIMAAN CPNS 2012: Kemenkumham gelar CPNS online

Info CPNS 2012 Pemprov Sumatera Barat

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/info-cpns-2012-pemprov-sumatera-barat.htmlInfo CPNS 2012 Pemprov Sumatera Barat
Kami informasikan yang bersumber dari PadangEkspres bahwa pencari kerja yang berkeinginan mengikuti ujian calon pengawai negeri sipil (CPNS) tahun ini di Sumbar, siap-siap saja kecewa karena ta­h­un ini, dipastikan pemprov serta pem­kab/ pemko se-Sumbar tidak akan melakukan rekrutmen CPNS. Pa­salnya, Kementerian Aparatur Ne­gara dan Reformasi Birokrasi (Ke­men PAN dan RB) menolak per­mohonan rekrutmen 930 CPNS se-Sumbar, akibat tidak menga­jukan analisis dan pemetaan potensi PNS.

Kepastian itu diungkapkan MenPAN dan RB, Azwar Abubakar ke­­­p­ada wartawan usai menghadiri pe­­nandatanganan zona pakta inte­gri­tas antikorupsi Pemprov Sumbar, di audience Gubernuran, kemarin (2/7).

“Tahun ini, kami memang beren­ca­na membuka peluang penerimaan CPNS sebanyak 60 ribu orang. Tapi, se­telah kami lakukan analisis dari per­mohonan pengajuan CPNS dari da­erah-daerah, ternyata banyak yang tidak melampirkan analisis dan pe­metaan PNS mereka. Ya, terpaksa ka­mi tidak dapat meluluskan per­mohonan tersebut. Setelah kami eva­luasi, akhirnya kami hanya buka pe­luang penerimaan CPNS untuk 15 ribu orang. Sebanyak 10 ribu untuk PNS pusat dan 5 ribu PNS di dae­rah,” ujar Azwar.

Pemprov Sumbar, sebutnya, me­mang sudah mengajukan per­­mohonan penerimaan CPNS. Namun, karena tak didu­kung dengan data yang tersedia, Ke­menPAN dan RB tidak me­nga­­bulkan permohonan pere­kru­tan PNS tersebut. “Kami tak ka­­­bulkan, karena Pemprov Sum­­­­bar tidak mengirimkan data yang saya sebutkan tadi,” sebut ka­der PAN ini.

Untuk tahun ini, diakui mantan Ketua DPW PAN Nang­groe Aceh Darussalam ini, memang ha­nya sedikit perekrutan CPNS di­lakukan. “Meskipun ada dae­rah belanja pe­g­awainya di bawah 50 per­sen memenuhi persya­ratan un­tuk merekrut PNS, tapi te­tap saja kami tak dapat me­nga­­bul­kan permohonan itu karena da­tanya tak lengkap,” ucapnya.

Seleksi CPNS tahun ini, Ke­menPAN dan RB bekerja sa­ma de­ngan konsorsium se­jumlah per­guruan tinggi nege­ri (PTN). Soal seleksi CPNS dibuat


Original source : Info CPNS 2012 Pemprov Sumatera Barat

BKN Terapkan Masa Uji Publik bagi PNS Honorer K1

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/bkn-terapkan-masa-uji-publik-bagi-pns.htmlBKN Terapkan Masa Uji Publik bagi PNS Honorer K1
Meski masa sanggah data honorer kategori satu (K1) hasil diverifikasi dan validasi sudah berakhir, namun Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan tetap mendapat laporan pengaduan masyarakat.

Bahkan, bila honorer K1-nya sudah resmi PNS dan mendapat SK namun ada pengaduan yang disertai bukti akurat, maka bisa digugurkan.

Masa uji publik memang cuma sekitar dua minggu. Setelah itu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada data yang mencurigakan sehingga sekitar tiga minggu lah masa sanggahnya. Namun bukan berarti, masa sanggahnya selesai sesudahnya BKN tidak mendapat lagi pengaduan. Kami pada dasarnya akan selalu mendapat laporan kecurangan kapan saja,” beber Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat di Jakarta, Senin (14/5).

Dijelaskannya, masyarakat khususnya tenaga honorer yang merasa dirugikan, hendaknya memanfaatkan masa uji publik dengan baik sehubunganmisi pengumuman hasil verifikasi dan validasi (verval) K1. Ditegaskan, pengumuman yang diterbitkan BKN atas hasil verval K1 masih bisa terjadi perubahan.

Misalnya ada perubahan reputation tenaga honorer atau meninggal dunia sehingga harus dicoret dari data memenuhi kriteria (MK),” ujarnya.

Dia menambahkan jika usai masa sanggah, BKD hendaknya segera melaporkan ke BKN dan MenPAN&RB sehubunganmisi semua permasalahan K1. Laporan tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah menetapkan kebijakan selanjutnya.

Silakan honorer mengecek benar-benar data vervalnya. Kalau ada kesalahan, laporkan saja ke BKD dengan tembusan MenPAN&RB dan BKN,” tandasnya. (ref : JPNN)


Original source : BKN Terapkan Masa Uji Publik bagi PNS Honorer K1

Komisi II DPR-RI Apresiasi Penyelesaian K1 dan K2

Jakarta-Humas BKN. Komisi II DPR RI bersikap legowo tentang teknis pelaksanaan penerimaan tenaga honorer sebagai tugas pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antar komisi II DPR RI dengan menteri PAN & RB dan Kepala BKN tentang Penyelesaian Permasalahan Tenaga Honorer sehubunganmisi Mekanisme dan Tahapan Penangan K2 dan Teranulir, Selasa (26/6) di ruang rapat komisi II DPR-RI Senayan Jakarta. RDP ini dihadiri oleh Anggota Komisi II dan segenap jajaran sruktural Kementerian PAN & RB serta BKN. MenPAN & RB Azwar Abubakar (kanan) dan Kepala BKN Eko Sutrisno (kiri) menhadiri RDP dengan Komisi II DPR-RI. Dalam RDP tersebut Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyusun Mekanisme dan Pentahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K1 & K2 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005. Pimpinan Komisi II DPR RI mendengarkan paparan pemerintah sehubunganmisi penyelesaian tenaga honorer.Berdasarkan hasil kesimpulan RDP, sehubunganmisi penyelesaian tenaga honorer K1 dan K2, Komisi II DPR-RI meminta kepada pemerintah untuk dapat melaksanakannya secatra transparan dan akuntabel. Sedangkan tenaga honorer yang teranulir dalam K2 diperlukan penyelesaian

Incoming search terms:

  • k1bkd karo

Original source : Komisi II DPR-RI Apresiasi Penyelesaian K1 dan K2

Mulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/mulai-2012-sistem-rekrutmen-cpns-bakal.htmlMulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional
Pemerintah mulai mengubah sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seketat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mulai tahun ini.

Menteri Pendayayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, penerimaan CPNS ini memang akan diubah layaknya UN di SMP dan SMA/ SMK dengan proses yang diawasi ketat.

Dia menjelaskan, proses penerimaan dimulai dengan dibuatnya soal ujian oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diketuai oleh Universitas Gajah Mada (UGM).

Konsorsium membuat soal per paket dengan sistem pengacakan sehingga antar peserta ujian tidak dapat saling mencontek. Dia menjelaskan, tidak akan ada intervensi selama pelaksanaan ujian yang tanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing kampus yang tergabung dalam konsorsium tersebut.

Dalam hal ini kampus akan bekerjasama dengan pemerintah di masing-masing daerah,” katanya di gedung Kemenpan dan RB, di Jakarta.

Mantan Plt Gubernur Aceh ini menjelaskan, jika ujian sudah selesai maka pemerintah kabupaten kota tidak lagi terlibat dalam penerimaan tersebut karena hasil ujian akan dibawa ke pemerintah provinsi untuk ditandatangani dan diumumkan oleh pejabat setempat. “Tidak lagi diproses di daerah namun oleh tim yang sudah dibentuk khusus,” ujarnya.

Azwar menambahkan, untuk menambah kepercayaan public dalam pengawalan dan pembuatan soal maka Kemenpan dan RB mengajak Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk turut serta. “Jadi soal dikirim ke Lemsaneg untuk diperiksa. Dikirim lagi ke daerah lalu dicetak,” terangnya. Pihaknya juga akan meminta bantuan kepolisian untuk mengawal distribusi soal.

Kemenpan dan RB tadi siang juga baru menekan nota kesepahaman bersama dengan Indonesia Corruption Mind (ICW) sehubunganmisi dengan pengawasan dan pengaduan masyarakat pada proses penerimaan aparatur negara ini. Menurut Azwar, LSM anti korupsi ini tidak hanya menjadi posko pengaduan namun juga ikut mengawal seleksi penerimaan CPNS mulai dari pembuatan soal hingga pengumumannya.

Awal keterlibatan ICW, bebernya, karena adanya keraguan dari Wakil Presiden Boediono atas transparansi dan akubtabilitas 10 PTN. Maka dari itu dia pun mengusulkan ICW masuk dalam seleksi ini. ICW, kata dia, diangap sebagai anti bakteri dalam proses penerimaan CPNS sebagai salah satu fase dalam reformasi birokrasi.

Azwar mengungkapkan, pada intinya keterlibatan 10 PTN, kepolisian dan ICW ini adalah pemerintah ingin menciptakan proses seleksi yang ramah untuk semua pihak namun juga serius untuk mencari aparatur negara yang berkualitas. Selain itu penerimaanya harus berdasarkan analisis kebutuhan dan peta jabatan. Dengan penerimaan yang bersih dari KKN ini, jelasnya, maka generasi emas yang akan datang pun akan semangat menjadi PNS.

Negara mengeluarkan uang rakyat ini untuk mencari kebutuhan tenaga pemerintahan yang melayani masyarakat. Selain itu menepis shame bahwa pemerinta itu bobrok dan tidak adil,” urainya.

Administrator ICW J Danang Widoyoko berpendapat, praktek suap dalam penerimaan CPNS itu memang benar adanya. Pasalnya, dia mengalami sendiri ketika adiknya ingin menjadi PNS di Jawa Tengah dimintai Rp90 juta jika ingin dinyatakan lulus. Praktek ini ada, terangnya, salah satunya disebabkan oleh kepentingan politik dimana kepala daerah menimbun uang sebanyak mungkin untuk maju dipemilihan berikutnya.

Kepala daerah juga menjanjikan para kolega dan pendukungnya kedudukan di instansi negara sebagai konsesi. Danang mengemukakan, integritas pemerintah dalam proses rekrutmen ini menjadi penting agar penerimaan PNS ini tidak lagi dipolitisasi.

Jika semakin dibiarkan, ujarnya, maka pemerintah akan gagal mendapatkan anak-anak terbaik bangsa yang ditempatkan di instansi negara. Sehubunganmisi dengan ditandatanginnya MoU dengan Kemenpan dan RB, ICW tidak akan menggantikan fungsi inspektorat jenderal atau kepolisian namun akan bersama-sama mereka mendukung agar proses penerimaan berjalan baik.

Jika ada indikasi pidana maka kami akan laporkan ke kepolisian, jaksa atau KPK. Kalau problema dalam perekrutan kami akan datang ke inspektorat,” imbuhnya. (ref : Detik)


Original source : Mulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional

Penerimaan CPNS Ikuti Pola UN

JAKARTA– Pemerintah akan memperketat mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2012 dengan menggunakan pola ujian nasional (UN). Pola tersebut diharapkan bisa menghasilkan calon birokrat yang berkualitas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan,penerimaan diubah layaknya UN di SMP dan SMA/SMK dengan proses yang diawasi secara ketat. Prosesnya dimulai dengan pembuatan soal ujian oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurut dia, konsorsium membuat soal per paket dengan sistem pengacakan sehingga antarpeserta ujian tidak dapat saling mencontek.

Selain itu prosesnya juga independen tanpa ada intervensi selama ujian berlangsung. “Tanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing kampus yang tergabung dalam konsorsium tersebut.Kampus akan bekerja sama dengan pemerintah di masing-masing daerah,” katanya di Jakarta kemarin. Lebih lanjut mantan Plt Gubernur Aceh ini menjelaskan, jika ujian sudah selesai,pemerintah kabupaten kota tidak lagi terlibat dalam penerimaan tersebut.Hasil ujian akan dibawa ke pemerintah provinsi untuk ditandatangani dan diumumkan pejabat setempat.

“Tidak lagi diproses di daerah, namun oleh tim yang sudah dibentuk khusus,”ujarnya. Azwar menambahkan, untuk menambah kepercayaan publik dalam pengawalan dan pembuatan soal,pihaknya menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pihaknya juga akan meminta bantuan kepolisian untuk mengawal distribusi soal.“Jadi soal dikirim ke Lemsaneg untuk diperiksa. Dikirim lagi ke daerah lalu dicetak,”katanya.

Kemenpan dan RB kemarin juga baru menekan nota kesepahaman bersama dengan Indonesia Corruption Mind (ICW) sehubunganmisi pengawasan dan pengaduan masyarakat dalam proses penerimaan aparatur negara tersebut. Menurut dia, LSM antikorupsi ini tidak hanya menjadi posko pengaduan, namun juga ikut mengawal seleksi penerimaan CPNS mulai dari pembuatan soal hingga pengumumannya. Keterlibatan 10 PTN, kepolisian, dan ICW itu,tambah dia, bertujuan menciptakan seleksi yang ramah untuk semua pihak.

Meski begitu, prosesnya tetap serius untuk mencari aparatur negara yang berkualitas. Dengan penerimaan yang bersih dari korupsi, kolusi,dan nepotisme,generasi emas yang akan datang pun akan semangat menjadi PNS. Sementara itu,Koordinator ICW J Danang Widoyoko berpendapat, praktik suap dalam penerimaan CPNS itu memang terjadi. Dia mengalami sendiri saat adiknya ingin menjadi PNS di Jawa Tengah yang dimintai Rp90 juta jika ingin dinyatakan lulus.

Praktik ini ada salah satunya disebabkan oleh kepentingan politik dimana kepala daerah menimbun uang sebanyak mungkin untuk maju pilkada berikutnya.Kepala daerah juga menjanjikan para kolega dan pendukungnya duduk di instansi negara sebagai konsesi. Danang mengemukakan,integritas pemerintah dalam proses rekrutmen ini menjadi penting agar penerimaan PNS ini tidak lagi dipolitisasi. Jika semakin dibiarkan, pemerintah akan gagal mendapatkan anak-anak terbaik bangsa yang ditempatkan di instansi negara.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperketat proses penerimaan ini. Menurut dia, memang perlu ada usaha ekstrakeras dari pemerintah untuk memberantas mafia CPNS. Hakam mengungkapkan, setelah pause penerimaan CPNS memang perlu diperketat mekanisme pene-rimaannya. Selama ini penerimaan birokrat terlalu longgar dan kurang mengutamakan kualitas.. Bahkan kadang siapa yang diterima ditentukan oleh selera pejabatnya sendiri.

Mengenai transparansi, ujar anggota Fraksi PAN ini,pemerintah tetap perlu membuat sistem pengujian melalui computer helped test(CAT) sehingga proses seleksinya terkomputerisasi dan soal yang disajikan pun diacak secara langsung. neneng zubaidah

Sumber : Seputar Indonesia


Original source : Penerimaan CPNS Ikuti Pola UN

PNS BARU: Pemerintah rekrut 125.000 pegawai, apakah Anda termasuk?

BALIKPAPAN: Pemerintah pada tahun 2012 ini akan merekrut 125.000 pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggantikan PNS yang telah memasuki masa pensiun tahun lalu.

“Tahun lalu, 2011, pemerintah benar-benar tidak merekrut PNS, kita pause karena saat itu PNS kita sudah berjumlah 4,7 juta orang. Tahun ini 125 ribu orang pensiun, jadi berkurang menjadi 4,57 juta orang,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar dalam pertemuan dengan 38 bupati dan wali kota dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah di Balikpapan Selasa (15 Mei 2012).

Menurut Menteri Abubakar, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis jabatan. Para analis itu sendiri sedang dididik Kementerian PAN dan BR.

“Dari 4.500 orang kebutuhan kita akan tenaga analis, sudah 3.200 orang yang kita didik. Merekalah yang membuat analisis mengenai kebutuhan jabatan dan merekrut pekerja tetap. Kantor Menpan melayani formasi jabatan berdasarkan analisis peta jabatan tersebut,” sambung Menteri Abubakar.

Di sisi lain, saat ini, penerimaan CPNS terutama di daerah, juga berdasar atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menteri Abubakar menyebutkan CPNS hanya boleh diterima daerah yang item belanja pegawainya pada APBD saat itu tidak melebihi 50 persen dari total nilai APBD tersebut.

“Makanya kurangi belanja perjalanan dinas, kurangi rapat kerja di luar,” kata Menteri Abubakar.

Pada kesempatan itu juga Menteri Abubakar menargetkan pada tahun 2014 nanti seluruh provinsi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan penggunaan keuangan yang diperiksa BPK maupun BPKP.

Karena itu juga dia mengharapkan Pemprov, termasuk juga pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, meminta bantuan akuntan untuk membuat laporan keuangan yang sahih.

“Kalau perlu tenaga akuntan dari BPKP. Masa membuat laporan sesuai Undang-Undang saja tidak bisa. Kami targetkan pada 2014 nanti sudah seluruh daerah atau 100% predikat laporannya adalah WTP,” tegas Menteri Abubakar.

Merujuk pada tahun 2009, dipaparkan Menteri Abubakar, dilaporkan oleh BPK lembaga-lembaga pemerintahan pusat yang mendapat opini WTP sekitar 2,8%, dan kemudian tahun 2010 ini telah mencapai 3%.

“Tahun 2010 Opini WTP pusat itu 3% sementara daerah hanya 2%. Tahun 2011 belum keluar angkanya, seharusnya tahun 2011 ini lebih baik lagi dengan angka persentase lebih tinggi.

Untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakib), lembaga-lembaga pemerintahan pusat itu 62%


Original source : PNS BARU: Pemerintah rekrut 125.000 pegawai, apakah Anda termasuk?

Jamin Seleksi Honorer K2 jadi CPNS Tanpa Pelicin

JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar memberikan jaminan, proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari honorer kategori dua (K2) dijamin bersih dan tidak ada permainan uang. Karena itu honorer K2 diminta fokus belajar dan bukan cari uang pelicin.

“Seleksi CPNS honorer K2 yang akan dimulai tahun depan tidak pakai duit pelicin. Honorer tidak usah sibuk ngumpulin duit, cukup belajar bagus biar hasilnya baik,” kata Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Selasa (26/6).

Keyakinan Azwar ini didasari develop seleksi yang diperketat. Dalam seleksi nanti akan melibatkan ICW sebagai pengawas. Selain itu, honorer K2 yang akan ikut seleksi sudah merupakan hasil verifikasi dan validasi (verval) serta telah melewati uji public.

“Jadi data honorer K2 yang masuk data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan tetap diverifikasi dan validasi. Kemudian diuji publik selama dua minggu. Ada masa sanggah dan verifikasi dan validasi ulang. Setelah itu baru masuk tahap tes sesama honorer K2,” terangnya.

Bagaimana kisi-kisi soalnya, menurut Azwar akan ditentukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Sepuluh PTN yang akan menyusun soalnya. Daerah hanya tinggal melaksanakan ujian saja,” tandasnya. (Esy/jpnn)

Sumber : JPNN


Original source : Jamin Seleksi Honorer K2 jadi CPNS Tanpa Pelicin

Pengangkatan Tenaga Honorer K1 Jadi CPNS Diharapkan Rampung Tahun Ini

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/pengangkatan-tenaga-honorer-k1-jadi.htmlPengangkatan Tenaga Honorer K1 Jadi CPNS Diharapkan Rampung Tahun Ini
Wacana pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharapkan selesai pada 2012. Pengangkatan ini, berdasar atas data hasil verifikasi dan validasi yang sudah melalui uji publik.

Demikian diungkapkan Deputi Menpan dan RB Bidang Sumber Daya Manusia Ramli EI Naibaho, seperti dilansir dari situs resmi BKN, Rabu (20/6/2012). Hal ini sehubunganmisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.

Peserta sosialisasi adalah Kepala BKD provinsi/ kabupaten/ kota yang termasuk wilayah kerja Kantor Regional II Bandung, Kantor Regional V BKN Jakarta, dan Kantor Regional X BKN Denpasar.

Sementara untuk honorer kategori II, Ramli mengatakan akan dilakukan melalui. Tes tersebut, terdiri dari dua tahap, yaitu tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. “Kelulusan tes kompetensi dasar berdasarkan nilai batas kelulusan atau quick grade,” ungkap dia.

Tenaga honorer yang lulus tes kompetensi dasar, dapat mengikuti tes kompetensi bidang. Kelulusan tes kompetensi bidang berdasarkan peringkat sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang ditentukan atau dibutuhkan. Persiapan soal dan pengolahan hasil tes dilaksanakan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri.

Selain itu, Ramli juga mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk bekerja sesuai tugas masing-masing, berdasarkan aturan dan prosedur yang tengah ditetapkan, dan tidak saling curiga. Menurut dia, permasalahan tenaga honorer dapat terselesaikan dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan.

Senada, Deputi Dakatsi BKN, Sulardi, menjelaskan teknis pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, baik kategori I maupun kategori II. “Khusus untuk kategori II, ditegaskan kembali bahwa kelulusannya harus sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang telah ditetapkan,” katanya.

Deputi Dakatsi menggarisbawahi norma dan prosedur dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Selain itu, dia juga menyoroti masalah kewenangan, tanggung jawab instansi, dan hal-hal yang harus dilakukan instansi. (ref : Okezone)

Incoming search terms:

  • lowker pltu sanggau 2015

Original source : Pengangkatan Tenaga Honorer K1 Jadi CPNS Diharapkan Rampung Tahun Ini

Tenaga Honorer Kategori I Diangkat Tahun 2012

Denpasar-HUMAS BKN,Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I menjadi CPNS diharapkan selesai tahun 2012 berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang sudah melalui uji publik. Demikian pernyataan Deputi Menpan dan RB Bidang Sumber Daya Manusia, Ramli E.I. Naibaho di hadapan peserta Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Sosialisasi dilaksanakan tanggal 19 Juni 2012 di Denpasar. Peserta sosialisasi adalah Kepala BKD provinsi/kabupaten/kota yang termasuk wilayah kerja Kantor Regional II Bandung, Kantor Regional V BKN Jakarta, dan Kantor Regional X BKN Denpasar. Lebih lanjut Ramli mengatakan bahwa penyelesaian tenaga honorer kategori II dilakukan melalui tes.Tes terdiri dari dua tahap, yaitu tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Kelulusan tes kompetensi dasar berdasarkan nilai batas kelulusan atau quick grade. Tenaga honorer yang lulus tes kompetensi dasar dapat mengikuti tes kompetensi bidang. Kelulusan tes kompetensi bidang berdasarkan peringkat sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang ditentukan atau dibutuhkan. Penyiapan soal dan pengolahan hasil tes dilaksanakan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri.Ramli Naibaho mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk bekerja sesuai tugas masing-masing, berdasarkan aturan dan prosedur yang teoah ditetapkan, dan tidak saling curiga. Hal ini penting agar permasalahan tenaga honorer dapat terselesaikan dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan. Pada kesempatan yang sama, Deputi Dakatsi BKN, Sulardi, menjelaskan teknis pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, baik kategori I maupun kategori II. Khusus untuk kategori II, ditegaskan kembali bahwa kelulusannya harus sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Deputi Dakatsi menggarisbawahi norma dan prosedur dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dijelaskan juga kewenangan, tanggung jawab instansi, dan hal-hal yang harus dilakukan instansi. Pada sesi terakhir, Direktur Pengendalian Kepegawaian III BKN, Ulidan L.Toruan memaparkan perkembangan laporan pelaksanaan uji publik atas hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori II. Dipaparkan laporan uji publik dari masing-masing provinsi/kabupaten/kota peserta sosialisasi.(ars)


Original source : Tenaga Honorer Kategori I Diangkat Tahun 2012