Badan Pemeriksa Keuangan: Anggota BPK

Badan Pemeriksa KeuanganSesuai dengan pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dinyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun.
Berdasarkan ketentuan diatas, Sdr. Drs. Taufiequrahman Ruki, SH., yang pada tanggal 18 Mei 2013 akan pensiun, sehingga berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2016, diadakan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota BPK yang masa jabatannya sampai dengan Oktober 2014. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan melakukan proses pemilihan untuk penggantian antar waktu Anggota BPK. Adapun persyaratan menjadi calon Anggota BPK adalah sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

  • Berdomisili di Indonesia;
  • Memiliki integritas genteel dan kejujuran;
  • Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  • Berpendidikan barrier rendah S1 atau yang setara;
  • Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Barrier rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
  • Barrier singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat publik di lingkungan pengelola keuangan negara;
  • Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 s.d. 22 April 2013. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi calon Anggota BPK RI dan kesediaan mengikuti proses seleksi dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- oleh yang bersangkutan dan diantar langsung barrier lambat tanggal 22 April 2014, pukul 16.00 WIB ke alamat di bawah pengumuman ini, dengan melampirkan persyaratan pendukung sebagai persyaratan administrasi yaitu:

  • Daftar Riwayat Hidup;
  • Foto Copy KTP;
  • Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  • Daftar Kekayaan;
  • Foto Copy NPWP;
  • Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  • Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
  • SK Jabatan Terakhir dan SK Jabatan Sebelumnya;
  • Makalah dan Topik yang menyangkut masalah BPK;
  • Mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang Keuangan Negara dalam mengimplementasikan 4 (empat) UU, yaitu: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan melakukan seleksi terhadap semua persyaratan para bakal calon pnggantian antar waktu Anggota BPK dan hasil keputusan seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Alamat

Bagi yang tidak menemukan alamat / send by e-mail untuk melamar silahkan baca petunjuknya di sini. Yang ingin berlangganan info lowongan kerja terbaru, silahkan like Facebook Page kami di sini atau stay on akun Chirrup kami di @twitlowongan atau bisa juga lewat send by e-mail baca di sini. Jika membutuhkan terjemahan dalam Bahasa Indonesia atau ingin membagi info lowongan ini silahkan gunakan menu yang ada di bawah ini. Untuk lebih mudah dibaca mohon buka halaman ini dengan komputer, bukan hp / dosage.

Incoming search terms:

  • UU no 251/SKB/2015
  • kepres jokowi tentang aparat desa
  • kepres ri (jokowi) tentang guru honor gtt
  • keputusan presiden ttg k2

Original source : Badan Pemeriksa Keuangan: Anggota BPK

Pengangkatan Honorer K2 Menjadi CPNS Hingga 2014

JAKARTA - Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD (kategori dua) dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi hingga 2014. Hal ini disesuikan dengan kemampuan APBN/APBD yang pengangkatannya secara bertahap mulai 2013.

Di dalam PP 56 Tahun 2012, Pasal 6A menyebutkan, pengangkatan tenaga honorer K2 dilakukan melalui serangkaian tes.

“Tesnya itu berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi, lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar, kompetensi bidang sesama tenaga honorer,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo yang dihubungi, Minggu (3/6).

Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer ini, dilaksanakan satu kali dengan materi tes kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh Menteri PAN&RB serta Mendikbud.

“Pelaksanaan ujian tertulis di instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi,” terangnya.(esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • SKB MENKEU MENDIKBUD MENPAN NO 251/SKB/2015
  • www bkdtng com
  • data base k2
  • ISI SKB 3 MENTERI TENTANG GAJI GURU NO 251/SKB/2015
  • penambahan kuota database kategori 2 bkn medan
  • pembekalan cpns k-2 kabupaten Nias selatan
  • penempatan honorer k1 di konawe utara 2013
  • SKB no 251 tahun 2015
  • SKB Menkeu MenPAN Mendikbud NO 251/SKB/2015
  • 251/SKB/2015
  • skbmenkeumendikbudmenpan
  • no 251/skb/2015
  • 251/SKB/2014
  • skb menku mendikbud menpan no 251/skb/2015
  • skb 251/skb/2015
  • skb 3 menteri 251/2015 tentang gaji guru
  • SKB menkeu mendikbud menpan
  • pp 251/skb/2015
  • skb menkeu mendikbud menpan no215/skb/2015
  • skb kemenkeu menpan kemendikbud no 251/skb/2014
  • pp no 251/SKB 2015
  • keputusan 3 menteri no 251 mengenai sertifikasi guru 2015
  • SKB MENKEU MENDIKBUD MENPAN RB RI tentang sertifikasi
  • kep menkeu mendikbud mempan no 251/SKB/2015
  • SKB MENDIKBUD MENKEU MENPAN NO 251/SKB/2014
  • berita menku mendikbud menpanabout:blank
  • SKB Menkeu Mendikbud menpan no 251/SKB/2015 tentang gaji guru dan PNS
  • menkeu menpan no 251/skb/2015 tentang gaji sertifikasi
  • skb 3 mentri menkeu menpan mendikbud
  • SKB kemenkeu mendikbud menpan no 251/skb/2014
  • SK Menkeu NO 251 /SKB /2015 kenaikan gaji Guru
  • SKH Mendikbud no 251/SKB/2014
  • skb 3 menteri no 251/2015
  • sertifikasi guru konut 2015
  • skb 251/2015 menpan mendikbud tentang sertifikasi
  • SKB Menkeu Mendikbud Menpan no 251 / SKB / 2015
  • kemendikbud menkeu dan menpan spkt srtfksi di ganti
  • skb 3 menteri 251/skb/2014
  • sk menpan no 251 tahun 2015
  • menpan no251/skb/2015
  • Skb Menkeu Mendikbud Menpan No 251skb2015
  • SKB MENKEU MENDIKBUD MENPAN NO 251/ SKB/2015
  • SKB menkeu no 251/2015
  • 215/SKB/2015
  • skb bersama mendikbud menpan no 251 tahun 2015
  • isi skb 3 menteri tentang moratorium pns
  • SKB MENKEU MENDIKBUD MENDIKBUD MENPAN No 215/SKB/2015
  • skb no251/skb/2015
  • surat keputusan 3 menteri mendikbud menpan menkeu tentang tunjangan sertifikasi
  • skb 251/2015 tentang gaji pns

Original source : Pengangkatan Honorer K2 Menjadi CPNS Hingga 2014

Agustus, Formasi CPNS Ditetapkan

Penetapan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 diprediksi tidak akan beda jauh dengan tahun lalu. Demikian juga jadwal selek­si­nya, yang disebut-sebut tidak bergeser dari bulan September.

“Ya, kemungkinan besar pe­netapan dan seleksi CPNS 2013 untuk pelamar umum sama se­perti tahun lalu lah. Juli-Agustus penetapan forma­si, September pelaksanaan tes,” kata Kasubag Humas dan Pro­tokol Badan Kepegawaian Ne­gara (BKN).

Adapun mekanisme peneta­pan formasi CPNS 2013 dari pelamar umum, setelah usulan instansi pusat dan daerah ma­suk, diverifikasi ser­ta va­lidasi, hasilnya kemu­dian dibahas bersama antara Ke­menterian Penda­ya­gunaan Apa­ratur Ne­­­gara dan Re­for­­masi Birokrasi (Ke­­­men­PAN-RB), BKN, dan Kementerian Ke­ua­ngan. Setelah men­dapatkan hi­tung-hi­tungannya, kemudian dilaporkan kepada Wapres Boediono.

“Nanti Wapres akan tentu­kan berapa kuota untuk pela­mar umum dan honorer K-2 yang akan diangkat tahun ini sesuai kemampuan keuangan negara. Setelah itu baru dibahas dengan DPR untuk pe­ngang­garannya. Sedangkan penetapan formasi menjadi ke­wenangan MenPAN-RB,” be­ber­nya.

Sebelumnya, Sek­re­­taris Kemen PAN-RB, Tasdik Kinanto me­­ngatakan, kuota CPNS dari pelamar umum sebanyak 60 ribu, terdiri dari pu­sat 20 ribu dan dae­rah 40 ribu. Adapun salah satu formasi yang di­prio­ritaskan untuk rekrutmen CPNS tahun ini adalah penyu­luh perta­nian, perikanan dan kehutanan.

Meski secara nasional kebi­ja­kannya zero advance, namun secara instansional akan ditem­puh dengan tiga pola, yakni minus advance, zero advance, dan advance. Minus advance diterap­kan bagi instansi yang berda­sarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebih dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD.

Sedangkan zero advance diterapkan untuk instansi yang jumlah pegawainya cukup, rasio anggaran belanja pegawai antara 40–50 persen dari APBD (kabu­paten/kota), dan 25–30 persen (provinsi). Sementara yang alokasi formasinya lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, diperuntukkan bagi instansi/pemda yang jumlah pegawainya sangat kurang, rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen dari APBD (kabu­paten/kota), dan untuk provinsi yang rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen.

Tasdik menambahkan, ins­tansi yang tidak memiliki tenaga honorer K-1 maupun K-2 juga menjadi pertimbangan. Selain itu, dipertimbangkan juga rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, ke­kurangan pegawai serta prioritas jabatan.

Sehubunganmisi rekrutmen penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, dan penyuluh perikanan, Tasdik menekankan perlunya peng­hitungan kebutuhan yang ko­n­kret. Lebih dari itu, harus dila­kukan redistribusi pegawai bila terdapat kelebihan/kekurangan. “Bila perlu, menarik kembali tenaga penyuluh pada unit orga­nisasi lain di luar unit pe­nyu­luhan,” tambahnya.

Mengenai kuota per daerah, Tasdik mengatakan tunggu usu­lan masing-masing daerah. Kemen PAN-RB baru mene­tapkan kuota nasional. “Sekitar Juni-Juli baru ketahuan berapa kuota per daerah. Karena setelah usulan masuk, masih harus dibahas dengan DPR RI, Men­keu, dan Wapres,” pungkasnya.

Eselon III dan IV Dipangkas

Di sisi lain, rencana pemang­kasan jabatan eselon III dan IV semakin mendekati kenyataan. Kemen PAN-RB sudah me­nyiap­kan 11 jabatan fungsional (jabfung) utama untuk me­min­dahkan PNS yang menduduki jabatan eselon III dan IV. Me­nurut Wakil Menteri PAN-RB, Eko Prasojo, hal ini dilakukan agar pegawai tidak dirugikan dan tetap memiliki orientasi kinerja.

“Kita mulai memindahkan orientasi struktural menjadi fungsional dengan memangkas eselon III dan IV,” kata Eko Prasojo di Jakarta, Senin (11/3).

Dalam pemangkasan terse­but, ada beberapa hal yang harus siap dan menjadi tolok ukur, di antaranya angka kredit, pola karir dan lain-lain. Eko Prasojo mengakui saat ini tunjangan fungsional masih lebih rendah dibanding jabatan struktural. Akibatnya, jabatan struktural menjadi rebutan, karena tun­jangannya banyak. Karena itu, tunjangan fungsional harus ditingkatkan.

“Nanti akan kita buat tun­jangan fungsional setara struk­tural, sehingga PNS tidak ter­paku pada jabatan struktural saja,” ujarnya.

Untuk jabatan struktural, lanjut guru besar Universitas Indonesia ini, sejalan dengan muatan dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana untuk jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai policy maker (pembuat keputusan). Sedangkan jabatan lainnya berbasis fungsi.

“Untuk jabatan seperti kepa­la kantor, camat tidak diha­pus­kan. Sedangkan jabatan seperti  perencana, examiner, dan analis kebijakan masuk ke dalam jaba­tan fungsional,” tambahnya.

Agar PNS tidak kaget de­n­gan pemangkasan jabatan ini, akan dilakukan secara selektif dan bertahap. Pemangkasan jabatan eselon III dan IV dilakukan sampai 2014. Ini terus berlanjut pada 2015 sampai 2017.


Original source : Agustus, Formasi CPNS Ditetapkan

Lowongan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan RI Juli 2012 untuk Posisi Pemeriksa

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/lowongan-cpns-badan-pemeriksa-keuangan.htmlLowongan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan RI Juli 2012 untuk Posisi Pemeriksa
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.

Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).
Penerimaan Calon PNS Golongan IIIPada Pelaksana BPK RITahun Anggaran 2012
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S1) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III untuk ditempatkan pada Kantor Pusat/Kantor Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
I) Formasi


Original source : Lowongan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan RI Juli 2012 untuk Posisi Pemeriksa

Tenaga honorer galau menunggu kabar pengangkatan menjadi pns

Saat ini saya yakin banyak dari tenaga honorer baik tenaga honorer kategori 1 ataupun tenaga honorer kategori 2 hatinya sedang galau dan harap-harap cemas akan kejelasan pengangkatanya menjadi pns.

Tenaga honorer kategori 1 masih harap-harap cemas dengan proses verifikasi dan validasi yang masih terus saja bermasalah untk beberapa daerah. Setelah uji publik banyak sanggahan dari masyarakat, ada yang merasa berhak tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ada yang dilaporkan masyarakat sebagai tenaga honorer “siluman” yang masih perlu diuji kebenarannya.

Untuk tenaga honorer kategori 2, hal-hal yang menjadi kecemasan adalah apakah mereka akan diangkat langsung menjadi pns seperti “seniornya” di kategori 1, apakah mereka harus menjalani tes sesama tenaga honorer dimana ada kecemasan akan kalah dengan yang lebih muda, apakah di bkn ataupun di kemenpan masih akan diverifikasi dan divalidasi lagi, sehingga muncul kekhawatiran akan tercoret dari list karena satu dan lain hal dianggap tidak memenuhi syarat.

Apapun keputusannya nanti semoga saja saya doakan tenaga honorer baik kategori 1 ataupun kategori 2 dapat diangkat semua menjadi pns tentu saja dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan juga kemampuan keuangan negara. Tidak lupa juga saya harapkan semoga peraturan pemerintah yang mengatur pengangkatan tenaga honorer segera terbit sehingga honorer dapat segera diproses menjadi pns.

Penulis : Dwi Hartana, STP, Info CPNS

Incoming search terms:

  • bsm_kabcrb@yahoo co id

Original source : Tenaga honorer galau menunggu kabar pengangkatan menjadi pns

BKD Diimbau Umumkan Honorer K2

JAKARTA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diimbau mengumumkan nama-nama tenaga honorer kategori dua (K2) yang sudah didata. Tujuannya agar para honorer mengetahui nasib mereka apakah termasuk sebagai tenaga honorer yang diusulkan atau tidak.

“Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk dilaksanakan. Jadi pelayanan informasi ke publik harus dilaksanakan secara terbuka,” kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat dalam keterangan persnya, Jumat (7/6).

Bagi honorer K1 yang sudah diumumkan ke publik, Tumpak mengimbau kalau masih ada yang keberatan berkaitan pemalsuan data dan memiliki bukti otentik dapat melaporkan ke BKN untuk dibatalkan pengangkatan CPNS-nya.

“Bukan berarti nama-nama tenaga honorer yang sudah diumumkan MK akan langsung diangkat menjadi PNS. Tapi harus melewati beberapa regulasi pemerintah yang ada,” tegasnya.
Sedangkan honorer KI yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) hanya karena aspek pembayaran yang non-APBN/APBD, Tumpak mengatakan, otomatis menjadi tenaga honorer K2. Apalagi ini telah dipahami instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS berdasarkan kebutuhan pegawai di instansi yang bersangkutan, dengan tetap mempertimbangkan aspek keuangan negara. Jadi, tidak semua honorer K2 diangkat menjadi CPNS,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • www bkn go id
  • bkd bondowoso
  • www bkd-lomboktimur net
  • Transport gtt dinas pacitan
  • k2kpn
  • info k 2 bkd natuna
  • pelantikan cpns k2 kab oki
  • thn 2015 K2 gak lulus dapet tunjangan dr Pusat APBN
  • kesra pns kab natuna januari 2015

Original source : BKD Diimbau Umumkan Honorer K2

Inilah Syaratnya agar Honorer Diangkat Jadi PNS

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/inilah-syaratnya-agar-honorer-diangkat.htmlInilah Syaratnya agar Honorer Diangkat Jadi PNS
Pemerintah berencana mengangkat tenaga honorer menjadi PNS (PNS) mulai Tahun Anggaran (TA) 2005 dan barrier lambat selesai TA 2009. Namun, hingga 2012 masih terdapat pegawai honorer yang belum diangkat.

Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, menetapkan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2012, sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS. Adapun prioritas tenaga honorer yang diangkat, adalah yang dibiayai oleh APBN (APBN) dan APBD (APBD).

Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa kriteria honorer yang akan diangkat menjadi PNS, yakni dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap, atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat menjadi Calon PNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Dengan ketentuan usia barrier tinggi 46 tahun, dan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati barrier singkat lima tahun,” ungkap peraturan tersebut.

Sedangkan tenaga ahli tertentu/ khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi Calon PNS dengan kriteria, usia barrier tinggi 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006.

Adapun pengangkatan tenaga honorer dibagi dalam dua klasifikasi. Kategori I, yakni honorer dengan penghasilan dibiayai dari APBN dan APBD menjadi Calon PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi TA 2005 sampai dengan formasi TA 2012.

Sementara Kategori II, yakni tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN dan APBD dapat diangkat menjadi Calon PNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan TA 2014.

Meski demikian, tenaga honorer kategori II harus lulus beberapa syarat seperti pemeriksaan kelengkapan administrasi dan

Incoming search terms:

  • sopiah karawang @yahoo
  • besarnya tkd dki 2015
  • info kenaikan tkd 2015
  • info tkd pns polpp dki 2015

Original source : Inilah Syaratnya agar Honorer Diangkat Jadi PNS

Honorer Ingin Jadi PNS ? Ini Syaratnya

Jakarta – Pemerintah berencana mengangkat tenaga honorer menjadi PNS (PNS) mulai Tahun Anggaran (TA) 2005 dan barrier lambat selesai TA 2009. Namun, hingga 2012 masih terdapat pegawai honorer yang belum diangkat.

Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, menetapkan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2012, sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS. Adapun prioritas tenaga honorer yang diangkat, adalah yang dibiayai oleh APBN (APBN) dan APBD (APBD).

Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa kriteria honorer yang akan diangkat menjadi PNS, yakni dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap, atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat menjadi Calon PNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

“Dengan ketentuan usia barrier tinggi 46 tahun, dan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati barrier singkat lima tahun,” ungkap peraturan tersebut seperti dilansir Okezone, Selasa (5/6/2012).

Sedangkan tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi Calon PNS dengan kriteria, usia barrier tinggi 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006.

Adapun pengangkatan tenaga honorer dibagi dalam dua klasifikasi. Kategori I, yakni honorer dengan penghasilan dibiayai dari APBN dan APBD menjadi Calon PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi TA 2005 sampai dengan formasi TA 2012.

Sementara Kategori II, yakni tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN dan APBD dapat diangkat menjadi Calon PNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan TA 2014.

Meski demikian, tenaga honorer kategori II harus lulus beberapa syarat seperti pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer, yang dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PAN bersama
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

“Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud, dan ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (quick grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PAN, atas pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN,” ungkap peraturan tersebut.

Selain berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium PTN, pengangkatan juga mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer yang bersangkutan. “Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar, dilakukan tes kompetensi bidang (profesi), dengan mempertimbangkan dedikasi ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi pembina jabatan fungsional,” jelas aturan tersebut.

Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian, dapat diangkat menjadi Calon PNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan TA 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PAN dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, redistribusi, serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

“Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud, tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon PNS,” tegas aturan tersebut. (mrt)Sumber: Okezone

Sumber Berita : CBN Porch


Original source : Honorer Ingin Jadi PNS ? Ini Syaratnya

Honorer K2 Tetap Dapat Diangkat Jadi CPNS Hingga Tahun 2014

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/honorer-k2-tetap-dapat-diangkat-jadi.htmlHonorer K2 Tetap Dapat Diangkat Jadi CPNS Hingga Tahun 2014
Seperti dilansir dari JPNN, di Jakarta. Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/ APBD (kategori dua) dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi hingga 2014. Hal ini disesuikan dengan kemampuan APBN/ APBD yang pengangkatannya secara bertahap mulai 2013.

Di dalam PP 56 Tahun 2012, Pasal 6A menyebutkan, pengangkatan tenaga honorer K2 dilakukan melalui serangkaian tes.

Tesnya itu berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi, lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar, kompetensi bidang sesama tenaga honorer,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo yang dihubungi, Minggu (3/6).

Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer ini, dilaksanakan satu kali dengan materi tes kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh Menteri PAN&RB serta Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tertulis di instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi,” terangnya.

Incoming search terms:

  • penma kab tasikmalaya
  • cpns diknas 2013
  • daftar tenaga guruhonorer k2 kab sukoharjo
  • penmakabtasikmalaya
  • cpns k2 depag 2014
  • informasi pencairan beasiswa kabupaten sinjai 2014
  • kapan sk cpns k2 kemenhan keluar
  • honor sk 2015 bisakah jadi p3k
  • Jpnn cpns k2 kemenag jember jawa timur yang lolos seleksi Cpns 2013 hari ini
  • gaji honorer dikabupaten kudus thn 2015
  • HonorerPsdacirebon
  • lowongan dishub 2015 di cirebon
  • informasi CPNSD SK K2 KAB TTU
  • sk cpns k2 kab wajo yang swasta
  • nasib honorer disperindagkop cilegon tahun 2015
  • bupati cirebon angkat honorer cpns 2015
  • www bkd bone go id

Original source : Honorer K2 Tetap Dapat Diangkat Jadi CPNS Hingga Tahun 2014

Tenaga Ahli Bisa Langsung Jadi PNS

JAKARTA – Tidak hanya honorer kategori satu (K1) dan dokter yang langsung diangkat CPNS. Tenaga ahli untuk bidang-bidang tertentu juga mendapat perlakuan khusus. Di dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, pada Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan negara, tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS.”Jadi tenaga ahli di bidang tertentu yang tidak ada di kalangan PNS misalnya ahli nuklir, dan lain-lain bisa langsung diangkat CPNS. Tapi syaratnya, usia maksimal 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 1 Januari 2006,” ungkap Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo yang dihubungi, kemarin (3/6).Dijelaskannya, pengangkatan tenaga ahli tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun penetapan ini harus ada persetujuan dari Menteri PAN&RB serta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).”Jadi kalau pengangkatan dokter dan honorer K1 menjadi CPNS menjadi kewenangan pemerintah (Menpan&RB), sebaliknya tenaga ahli harus ditetapkan presiden atas usulan Menpan&RB,” terang guru besar Universitas Indonesia ini.Sama seperti dokter, pengkatan tenaga ahli tertentu menjadi CPNS dilakukan bertahap sampai tahun anggaran 2014. Sementara itu, tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD (kategori dua) dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi hingga 2014. Hal ini disesuikan dengan kemampuan APBN/APBD yang pengangkatannya secara bertahap mulai 2013.Di dalam PP 56 Tahun 2012, Pasal 6A menyebutkan, pengangkatan tenaga honorer K2 dilakukan melalui serangkaian tes. “Tesnya itu berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi, lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar, kompetensi bidang sesama tenaga honorer,” kata Eko Prasojo.Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer ini dilaksanakan satu kali, dengan materi tes kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh Menteri PAN&RB serta Mendikbud.”Pelaksanaan ujian tertulis di instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi,” terangnya.Di bagian lain, seluruh pemerintah daerah (pemda) diwajibkan menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang dibutuhkan dokter. Utamanya, fasilitas yang harus disediakan pemda keharusan itu diperuntukkan bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati.Menurut Eko, kewajiban pemda menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ini diatur dalam PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS. “Fasilitas ini bisa berupa kendaraan dinas, insentif bagi dokter, sebagaimana diatur oleh Menteri Kesehatan,” jelasnya.Kemudahan ini, lanjutnya, untuk merangsang para tenaga kesehatan khususnya dokter ahli agar bisa mengabdi di daerah yang tidak diminati. Pasalnya, di daerah-daerah terpencil sangat kekurangan tenaga dokter.”Selain bisa diangkat CPNS tanpa tes, dokter di wilayah terpencil akan mendapat berbagai fasilitas. Namun pada dokter ini harus bersedia ditempatkan di daerah tersebut smallest lima tahun,” terangnya.Dalam PP 56 Tahun 2012, dokter mendapat perlakuan sangat khusus. Di dalam Pasal 5 disebutkan, pengangkatan dokter menjadi CPNS dilakukan tanpa tes dan tidak melihat masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer.”Mereka hanya diperiksa kelengkapan administrasi saja untuk melihat umurnya maksimal 46 tahun dan benar-benar lulusan dokter,” pungkasnya.
Sumber : Jambi Self-determining

Incoming search terms:

  • apakah k2 kemenag tahap 2 akan diangkat jadi pns desember 2014
  • lowongan pemda dki 2014 tenaga ahli
  • ropeg kemhan k2 lulus tambahan tni au th 2015

Original source : Tenaga Ahli Bisa Langsung Jadi PNS