Ledakan Pensiun PNS di 2025, Sedot Rp175 Triliun

Ledakan pensiun diperkirakan akan terjadi pada 2025 mendatang. Di mana akan ada 2,5 juta PNS yang pensiun serentak sehingga negara harus mengeluarkan dana Rp175 trilliun untuk membayar dana pensiun.

“Ini menjadi peringatan serius bagi kita dengan akan adanya ledakan pensiun di 2025. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, akan mempengaruhi fiskal negara karena butuh dana Rp175 triliun untuk 2,5 juta pensiunan,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (9/11).

Dijelaskan, prosentase iuran pensiun yang ditarik dari PNS sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,8 persen dari gaji. Selebihnya menjadi beban negara, sehingga bisa diperkirakan bila tidak dipikirkan solusi pembayaran uang pensiun ini, bisa menyebabkan kebangkrutan.

“Kas negara akan tersedot banyak hanya untuk bayar uang pensiun. Belum lagi membayar gaji pegawai, alhasil belanja pegawai memakan porsi APBN barrier banyak,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Agung Gunanjar mengatakan, pemerintah harus menyerahkan pengolahan dana pensiun kepada lembaga profesional dan independen. Ini agar dana pensiun yang diperoleh tiap bulan bisa dikelola baik dan ada pengembangan.

“Kalau dana pensiun dikelola lembaga profesional, saya yakin negara tidak akan kesulitan membayar dana pensiun,” tandasnya. (Esy/jpnn)

Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 70.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2011-2012 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI

Contoh Soal CPNS 2011 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]


Original source : Ledakan Pensiun PNS di 2025, Sedot Rp175 Triliun

Lelang Jabatan Untungkan PNS dan Kepala Daerah

Home » Info PNS » Lelang Jabatan Untungkan PNS dan Kepala Daerah

JAKARTA--Pengisian jabatan melalui promosi terbuka atau lelang jabatan semakin menjadi tren, dan menarik perhatian sejumlah kepala daerah. Terlebih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah memberikan contoh pelaksanaan lelang  jabatan bagi lurah dan camat.

Salah satu kepala daerah yang memberikan sambutan positif terhadap kebijakan yang selama ini kurang lazim ini adalah Bupati Pakpak Barat (Sumut)  Remigo Yolanda Berutu. Dia menyatakan akan melakukan lelang jabatan untuk semua pejabat di Pakpak Bharat dan bukan sebatas pada lurah maupun camat.

Namun tidak semua PNS yang mau dengan program lelang jabatan. Hal ini menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Eko Prasojo karena adanya ketakutan dari PNS terutama yang menjadi pejabat akan kehilangan jabatannya.

 “Hal itu wajar, karena reformasi birokrasi itu ibarat menyuntikkan insulin ke dalam tubuh manusia yang tengah menjalani terapi pengobatan suatu penyakit,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (7/4).

Dengan dimasukkannya insulin, biasanya akan terjadi reaksi, seperti demam, gatal-gatal, bahkan ada yang mengalami kebotakan. Reaksi itu wajar karena kalau tidak ada reaksi justru perlu dipertanyakan.

“Pemda yang akan melakukan lelang jabatan idak perlu khawatir atau gelisah. PNS juga tak perlu khawatir dengan cara baru ini, karena ini sebenarnya menguntungkan PNS.  Mereka yang memenuhi persyaratan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara honest, adil, dan obyektif untuk dipromosikan menduduki jabatan tertentu,” tuturnyanya.

Melalui promosi terbuka ini, dipastikan akan menghasilkan birokrat-birokrat yang cakap, memiliki kompetensi yang diperlukan organisasi, siap dan mampu melayani masyarakat, melalui proses seleksi yang baik, tidak atas dasar like and despise, seperti selama ini sering terjadi.

“Seleksi terbuka berlaku untuk semua jabatan mulai dari eselon I sampai V. Saat ini, ketentuannya diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah,” ungkapnya.

Surat Edaran itu, lanjut guru besar Universitas Indonesia ini, dibuat setelah KemenPAN-RB melakukan seleksi terbuka untuk Kepala BKN, Kepala LAN dan eselon I lainnya pada awal 2012. Tahun ini KemenPAN-RB juga menggelar seleksi terbuka untuk mengisi jabatan eselon I dan eselon II yang lowong karena pensiun.

Guru Besar FISIP UI ini mengatakan, promosi jabatan secara terbuka atau lelang jabatan menjadi pengungkit terbesar perubahan birokrasi. Selain menumbuhkan kompetisi yang sehat, honest, obyektif, juga bebas dari KKN. “Promosi jabatan secara terbuka ini menguntungkan bagi kepala daerah, menteri, maupun kepala LPNK. Sebab dengan cara ini, mereka akan mendapatkan calon-calon pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta serta pejabat terbaik,” tegasnya.

Secara yuridis, aturan mengenai lelang jabatan ini juga tidak menyalahi Undang-Undang No.43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Kehadiran Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 16/2012 menjadi jembatan sebelum terbitnya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang kini tengah dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR. “Promosi jabatan secara terbuka nantinya akan diatur dalam UU ASN,” tambah Eko Prasojo. (Esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • Transport guru bantu propinsi riau

Original source : Lelang Jabatan Untungkan PNS dan Kepala Daerah

Moratorium CPNS akan Dicabut pada Tahun 2013, Seleksi CPNS Kembali Terbuka untuk Semua Formasi

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/moratorium-cpns-akan-dicabut-pada-tahun.htmlPause CPNS akan Dicabut pada Tahun 2013, Seleksi CPNS Kembali Terbuka untuk Semua Formasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB), Azwar Abubakar mengatakan akan mencabut pause CPNS pada 1 Januari 2013 mendatang. Itu berarti keran penerimaan CPNS reguler akan dibuka kembali untuk semua formasi.

Tahun depan pause kita cabut. Semua instansi diberikan kesempatan mengajukan usulan penambahan pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan di daerahnya,” kata Azwar Abubakar di kantornya.

Meski kerannya dibuka, pemerintah tetap mewajibkan usulan pengangkatan CPNS disertai peta jabatan. Tanpa peta jabatan, imbuh Azwar, pemerintah tidak akan menetapkan formasinya.
Silakan mengajukan usulan kebutuhan, tapi kalau tidak ada peta jabatan yang jelas jangan harap saya beri formasi,” ucapnya.

Dengan peta jabatan itu, lanjut Azwar, akan diketahui kalau daerah benar-benar membutuhkan pegawai. Pasalnya selama ini daerah selalu mengajukan usulan kebutuhan pegawai sangat banyak.

Kalau sejak 2011 dan 2012 usulan kebutuhan pegawai sangat sedikit, tahun depan mungkin akan membludak. Karena itu, saya sudah mengantisipasinya dengan prinsip minus advance. Jadi jika jumlah pensiunan 130 ribu sampai 150 ribu maka kuota yang kita siapkan hanya 60 ribu per tahun, sehingga jumlah PNS-nya perlahan-lahan akan menyusut dengan sendirinya,” bebernya.


Original source : Moratorium CPNS akan Dicabut pada Tahun 2013, Seleksi CPNS Kembali Terbuka untuk Semua Formasi

Moratorium CPNS Dicabut pada Akhir Tahun 2012, Pemerintah Siapkan 20 Ribu Lowongan CPNS pada Tahun 2013

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/moratorium-cpns-dicabut-pada-akhir.htmlPause CPNS Dicabut pada Akhir Tahun 2012, Pemerintah Siapkan 20 Ribu Lowongan CPNS di 2013
Pause penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dihentikan akhir tahun 2012. Dengan demikian, pada tahun depan dan seterusnya, pause ini tidak lagi diterapkan. Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar.

Pause kan sampai akhir tahun ini. Pause kan sampai akhir Desember, tidak ada lagi, tahun depan, pause kita rencanakan tidak ada lagi, kita akan buka,” ujar Azwar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu.

Untuk tahun depan, Azwar menyatakan pihaknya membuka 60.000 lowongan CPNS. Sayangnya, dengan adanya pengetatan pembukaan CPNS di kementerian/ lembaga, hanya 20.000 lowongan CPNS yang bisa diterima pihak KemenPAN/ RB.

Ini kita kasih formasi, jadi tahun ini ada pause diberikan pada hal yang khusus, syaratnya ada peta jabatan, analisis jabatan, beban kerja. Jadi 60.000 kita siapkan tahun ini, tapi formasi yang terserap itu di bawah 20.000, jadi tidak terpakai itu semua,” tegasnya.

Pihak K/ L, lanjut Azwar, harus menyertakan peta jabatan, analisis jabatan, dan beban kerja ketika meminta pembukaan pendaftaran CPNS. Namun, jika belanja pegawai K/ L itu telah melebihi 50 persen dari belanja K/ L itu maka permintaan akan ditolak.

Itu karena ada peta jabatan, dokter, perawat, yang mendesak kita berikan, tapi kalau tidak mendesak dan biaya pegawai sudah 50 persen maka tidak kita berikan, tapi kalau mendesak yang dikasih,” ujarnya.

Dengan demikian, Azwar menegaskan penerimaan CPNS masih berdasarkan kebutuhan dan tidak lagi dibebaskan seperti dulu.

Jadi prinsipnya penerimaan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan,dibuktikan dengan peta jabatan dan analisa jabatan. Kalau dulu kan dikasih dan terserah daerah mau untuk apa, tapi sekarang tidak begitu lagi,” tandasnya. (ref : Detik)


Original source : Moratorium CPNS Dicabut pada Akhir Tahun 2012, Pemerintah Siapkan 20 Ribu Lowongan CPNS pada Tahun 2013

Banyak Honorer K2 Bakal Terdepak

JAKARTA – Para tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak lolos tes seleksi menjadi CPNS, terancam diberhentikan dari instansi tempatnya bekerja. Pasalnya, banyak diantaranya tidak memiliki kompetensi sehingga sulit dipertahankan.

“Terus terang saja, melihat kemampuan yang dimiliki honorer K2 yang kebanyakan tidak punya kompetensi, membuat pemerintah sulit mengaturnya,” ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo yang dihubungi, Senin (11/6).

Di dalam PP 56 Tahun 2012 tentang Revisi PP 48 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, tidak diatur tentang honorer K2 yang lulus tes. Yang tertera di dalam PP tersebut hanya bagi honorer K2 lulus tes akan diangkat CPNS secara bertahap mulai 2013 hingga 2014.

“Memang di dalam PP 56 tidak diatur nasib honorer K2 yang tidak lolos. Mereka diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang RUU-nya masih sementara dibahas,” ujarnya.

RUU ASN, lanjut guru besar UI ini, mengatur honorer K2 yang tidak lolos, akan diangkat sebagai pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP) sepanjang instansinya membutuhkan. Hanya saja, dasarnya harus sesuai kompetensi. Misalnya, yang dibutuhkan guru matematika, tapi honorer K2-nya guru bahasa Indonesia otomatis tidak bisa diangkat PTTP.

“Pemerintah pusat tidak bisa memaksakan instansi mendapat honorer K2 menjadi PTTP kalau yang bersangkutan tidak sesuai kompetensi. Sebab, pembayaran gajinya menjadi tanggung jawab instansi bersangkutan,” tegasnya.

Meski tidak merinci satu persatu, namun Eko mengungkapkan, data honorer K2 banyak yang tidak punya kompetensi. Sehingga, kalau tidak lolos CPNS maupun PTTP, honorernya akan diberhentikan.

“Mau tidak mau ya diberhentikan oleh instansi. Pemberhentiannya juga tidak disertai kompensasi, kecuali pimpinan instansinya mempunyai kebijakan khusus memberikan uang tanda terimakasih,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • info terbr begionl 10 denpasr
  • skb menpan no 252 tentang tunjangan sertifikasi dicabut
  • Daftar penerima kesejahtraan guru honor taput dikbud taput
  • keputusan rapat paselnas honorer k2

Original source : Banyak Honorer K2 Bakal Terdepak

Aturan Terkait Pensiun Dini PNS Dijadwalkan Terbit pada Juli 2012

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/aturan-terkait-pensiun-dini-pns.htmlAturan Sehubunganmisi Pensiun Dini PNS Dijadwalkan Terbit pada Juli 2012
Sebagaimana Kami lansir dari Detik, di Jakarta bahwa program pensiun dini PNS yang digagas Kementerian Keuangan dapat diberlakukan pada tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) segera keluarkan landasan hukum sehubunganmisi pemberlakuan rencana tersebut pada Juli tahun ini.

Pensiun dini itu dalam proses, butt (keluarnya aturan) pensiun dini itu sekitar Juli atau Agustus,” ujar Wakil Menteri PAN RB Eko Prasojo saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jalan Pramuka, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Eko menyatakan pihaknya tengah mengejar penyelesaian beberapa aturan sehubunganmisi PNS pada tahun ini.

Tahun 2012, semua kebijakan Insya Allah akan kita buat 2012,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan rencana program pensiun dini yang didengungkan Kementerian Keuangan dari tahun lalu, rupanya masih terganjal belum adanya landasan hukum yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Masih dalam proses finalisasi dasar hukumnya, kalau dasar hukumnya sudah keluar, maka akan kita laksanakan,” ujarnya.

Padahal, Badaruddin mengaku anggaran untuk pelaksanaan pensiun dini ini telah disiapkan dalam anggaran Kemenkeu tahun ini. Termasuk salah satunya anggaran untuk pemberian kompensasi bagi pegawai yang mau mengikuti program ini.

Harusnya tahun ini karena anggarannya sudah ada, kalau tidak dilaksanakan tahun ini maka anggarannya akan hangus,” tegasnya.

Menurut Badaruddin, segala proses pembahasan guna mendapatkan landasan hukum itu telah dilakukan. Hanya saja, izin tersebut belum kunjung keluar.

Incoming search terms:

  • menpan asn
  • pensiun dini pns
  • syarat pensiun dini pns
  • asn pensiun dini
  • pensiun dini
  • uuasn
  • menpan uu asn
  • peraturan pensiun dini
  • penempatan stan 2012
  • UU SKB/251/SKB/2015
  • Keterlambatan pengumuman cpns kemenkeu abk kapal
  • Keterlambatan pengumuman rekrutmen cpns kemenkeu 2014 abk kapal

Original source : Aturan Terkait Pensiun Dini PNS Dijadwalkan Terbit pada Juli 2012

Program Pensiun Dini bagi PNS Bakal Siap Dijalankan Tahun 2012

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/program-pensiun-dini-bagi-pns-bakal.htmlProgram Pensiun Dini bagi PNS Bakal Siap Dijalankan Tahun 2012
Rencana program pensiun dini yang didengungkan Kementerian Keuangan dari tahun lalu, rupanya masih terganjal belum adanya landasan hukum yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat 25/5/2012.

Masih dalam proses finalisasi dasar hukumnya, kalau dasar hukumnya sudah keluar, maka akan kita laksanakan,” ujarnya.

Padahal, Badaruddin mengaku anggaran untuk pelaksanaan pensiun dini ini telah disiapkan dalam anggaran Kemenkeu tahun ini. Termasuk salah satunya anggaran untuk pemberian kompensasi bagi pegawai yang mau mengikuti program ini.

Harusnya tahun ini karena anggarannya sudah ada, kalau tidak dilaksanakan tahun ini maka anggarannya akan hangus,” tegasnya.

Menurut Badaruddin, segala proses pembahasan guna mendapatkan landasan hukum itu telah dilakukan. Hanya saja, izin tersebut belum kunjung keluar.

Proses pembahasan antar K/L sudah, dari Menkopolhukam sudah, kan kalau mau buat Perpres harus dikoordinasikan oleh menko, dalam hal ini Menkopolhukam, dan itu sudah. Karena urusan reformasi birokrasi di bawah Menpan dan itu di bawah Menkopolhukam,” jelasnya.

Badaruddin menambahkan peminat dari program pensiun dini ini cukup besar. Pasalnya, program tersebut dinilai baik bagi pengembangan potensi pegawai.

Ini kan program sukarela, tergantung berapa nanti yang mendaftar. tapi yang saya dengar, cukup banyak yang berminat karena program itu cukup baik untuk diberikan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Nanti, lanjut Badaruddin, Menteri Keuangan tidak hanya memberikan dana kompensasi, melainkan juga bimbingan agar para pegawai yang ikut pensiun dini bisa mengembangkan potensinya guna mendapatkan penghasilan lain di luar penerimaan pensiun yang didapatkannya setiap bulan.

Jadi Menkeu ingin bukan orang pensiun saja tapi ada program yang terintegrasi, jadi diberikan pendapatan yang memadai yang memungkinkan orang mengalihkan potensi yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi lain untuk keluarganya,” ujar Badaruddin.

Salah satunya, bekerja sama dengan perbankan untuk mendapatkan kredit usaha dalam pengembangan bisnis pegawai.

Banyak langkah yang dilakukan misalnya bekerjasama dengan perbankan,bagaimana orang ini dikasih kredit usaha, bagaimana bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan contract, itu nanti akan dipikirkan semua langkah-langkah selanjutnya,” tambahnya.

Badaruddin menyatakan pegawai yang diberikan untuk mengikuti program pensiun dini ini akan ditinjau dari aspek pendidikan dan usia.

Semua orang pada hakikatnya kita nilai baik, tapi mungkin pertama latar belakang pendididkan, usia, yang bersangkutan sendiri merasa bahwa dia lebih baik mengambil program ini. Orang diberikan kesempatan mengukur dirinya sendiri terhadap hal-hal yang dituntut unit kerjanya,” pungkasnya. (ref : Detik)


Original source : Program Pensiun Dini bagi PNS Bakal Siap Dijalankan Tahun 2012