Nasib 2.000 Guru Latihan Kerja di Wonogiri Tak Jelas

WONOGIRI—Nasib 2.000 guru latihan kerja di Kabupaten Wonogiri tidak jelas. Ribuan guru tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai guru wiyata bakti (WB) atau guru honorer sehingga kecil peluang mereka diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Nasib ribuan guru itu tidak jelas sejak keluarnya Peraturan pemerintah (PP) No 48/2005 yang selanjutnya mengatur larangan bagi bupati menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan guru honorer.
Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Siswanto, saat ditemui wartawan, di Gedung DPRD Wonogiri, Senin (12/11/2012), menjelaskan hingga saat ini belum ada solusi atas permasalahan 2.000 guru di tingkat TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Wonogiri yang tidak juga mendapat SK bupati.
“Memang nasibnya belum jelas. Di Wonogiri ada sekitar 2.000 orang. Itu belum termasuk guru PAUD [pendidikan anak usia dini]. Jadi jumlah sebenarnya cukup banyak,” terang Siswanto.
Penjelasan tersebut menjawab desakan Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Wonogiri, MH Zainudin, agar guru-guru latihan kerja yang telah mengabdikan diri di sekolah-sekolah di Wonogiri segera ditetapkan sebagai guru honorer.
Sangat Dibutuhkan
Menurut Zainudin, bupati pernah memberikan SK kepada 16 orang guru. SK itu memberi mereka legalitas sebagai guru honorer yang kelak berpeluang menjadi CPNS. Namun, menurut dia, nasib kurang beruntung dialami sedikitnya 90 guru TK lain yang menginginkan hal sama. “Kami harap Saudara Bupati mengakomodasi perjuangan guru TK yang sementara waktu berjuang ke pusat dan di daerah, namun belum ada titik temu. Mohon ini menjadi perhatian serius,” kata Zainudin, saat paripurna di Gedung DPRD Wonogiri, Senin.
Menurut Siswanto, 2.000 orang guru latihan kerja, termasuk 90 guru TK seperti disampaikan Fraksi PDIP, tidak bisa ditetapkan sebagai guru honorer melalui SK bupati karena ada larangan untuk itu. SK bupati soal guru honorer hanya bisa diberikan kepada guru latihan kerja yang mengabdi sebelum dan pada 2005.
Siswanto sendiri saat ini terus berupaya memperjuangkan nasib guru latihan kerja tersebut. Salah satu yang bakal segera dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Di sisi lain, dia mengakui keberadaan guru latihan kerja di Wonogiri sangat dibutuhkan. Pasalnya, jumlah guru, terutama guru SD, di kabupaten ini masih kurang. “Dalam usulan CPNS selalu kami ajukan kebutuhan tenaga baru. Tapi kuota yang tersedia sering tidak mencukupi kebutuhan,” ungkapnya.

Sumber : Solo Pos


Original source : Nasib 2.000 Guru Latihan Kerja di Wonogiri Tak Jelas

PENIPUAN CPNS: Perkara Kepala KUA Bulukerto Mulai Disidangkan

WONOGIRI-Kasus dugaan penipuan dengan terdakwa Kepala KUA Bulukerto, Joko Lelono mulai disidangkan di Kantor PN Wonogiri, Selasa (5/6/2012). Sidang perdana diawali dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yudhotomo dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.
Lima saksi dihadirkan pada persidangan yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Indra dengan hakim anggota Nataria dan Brelly. Kelima saksi itu dua orang adalah pegawai KUA Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Waluyo dan Heri Purwoko, saksi pelapor Daryatmi dan dua anaknya yang diduga menjadi korban, Aris Wijayanto dan Ita Novita.
Hakim ketua, Indra menunda persidangan sepekan lagi untuk mendengarkan kesaksian dari Supri dan Tomy yang belum hadir di sidang tersebut. JPU Yudhotomo menjerat terdakwa pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
Dalam persidangan terungkap dana Rp20 juta yang diminta terdakwa diambil oleh pegawainya yang bernama Waluyo. Saksi Waluyo mengatakan, dirinya diminta terdakwa Joko untuk mengambil uang ke rumah Daryatmi.
“Waktu itu Pak Joko minta saya ke rumah Ibunya Novita (Daryatmi-red). Saya pun ke rumahnya dan tidak tahu berapa jumlah uang karena ditaruh di dalam tas kresek warna hitam,” ujar Waluyo.
Sedangkan pegawai KUA Bulukerto yang lain, Heri Purwoko menjelaskan, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi kewenangan Kemenag Wonogiri bukan KUA. “Pada 2010 dan 2011 tidak ada tenaga honorer di KUA Bulukerto yang diusulkan diangkat menjadi CPNS.”
Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Wonogiri, Safrudin mengatakan, Kepala KUA Bulukerto, Joko Lelono, yang terjerat kasus penipuan perekrutan CPNS resmi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Joko diberhentikan karena pelanggaran seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Joko Lelono, terjerat tidak pidana karena tuduhan menipu seorang warga di Bulukerto, Daryatmi, dalam hal perekrutan CPNS. Joko meminta Daryatni untuk menyerahkan uang Rp20 juta agar kedua anaknya bisa menjadi PNS.

Sumber : Solo Pos


Original source : PENIPUAN CPNS: Perkara Kepala KUA Bulukerto Mulai Disidangkan