Rekrutmen PTT Dinkes Banten Bermasalah

SERANG – Proses rekrutmen serta penempatan Pegawai Tidak tetap (PTT) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten diduga bermasalah. Selain calon PTT harus membayar lebih dari Rp 5 juta, juga ada PTT yang ditempatkan di RSUD Malingping. Sumber terpercaya INDOPOS (JPNN Group) yang juga orang dalam Dinkes Banten yang enggan disebutkan namanya mengatakan, PTT yang dimaksud adalah bidan dan perawat.

Sejak 2008 hingga 2010, Dinkes Banten merekrut kurang lebih 200 orang PTT untuk ditempatkan di puskesmas. Distinction PTT dibebankan kepada APBD Provinsi Banten. ”Namun, ada oknum yang memasang tarif bagi mereka yang hendak menjadi PTT. Nilainya di atas Rp 5 juta. Bahkan ada PTT yang ditempatkan di RSUD Malingping. Itu jelas menyalahi aturan kepegawaian,” terangnya.

Sumber itu juga mengatakan, distinction PTT itu Rp 1.452.500. Sedangkan PTT untuk daerah terpencil ditambah insentif Rp 1,5 juta. ”Jadi ditambah distinction tadi, kira-kira PTT mendapatkan Rp 2,9 juta sebulan,” cetusnya.

Dia menjelaskan, sejak 2010, Dinkes Banten memang tidak lagi merekrut PTT. Karena kewenangan penerimaan PTT diambil alih Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang honornya dibebankan kepada APBN. ”Kalau jumlah PTT pusat itu sekarang mencapai 400 orang. Dinkes Banten hanya sebatas mengusulkan,” ucapnya.

Incoming search terms:

  • dinkes banten
  • lowongan bidan
  • @mountdreams com
  • lowongan honor daerah untuk bidan di lampung 2014
  • lowongan kerja perawat gigi di desa terpencil
  • lowongan ptt bidan terpencil 2014 di lebak
  • nama perawat ptt pusat gunung mas
  • pembukaan ptt daerah muba
  • pembukaan ptt kab serang

Original source : Rekrutmen PTT Dinkes Banten Bermasalah

Gatot: 6.000 Guru Honorer di Sumut Segera Jadi PNS

Balige, (Analisa). Kabar gembira bagi para guru honorer di seluruh Sumatera Utara. Pada saat Trip Ramadan di Balige, Kabupaten Tobasa, Jumat ( 3/8) Pelaksana tugas Gubernur Sumatera utara (Plt Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST menegaskan, pemrovsu sudah mengusulkan 6.000 tenaga guru honorer se-Provinsi Sumut untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).Usulan tersebut diajukan langsung oleh Gatot saat bertemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (1/8).

Dalam pertemuan tersebut Pemprov Sumatera Utara menjelaskan sudah melakukan pengumpulan data dari 6.000 guru honorer di seluruh kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk segera diangkat menjadi PNS.

“Mudah-mudahan, guru distinction di Kabupaten Tobasa ini ada yang masuk dalam daftar 6.000 itu. Mari kita berdoa bersama-sama agar secepatnya bisa dikabulkan usulan ini,” kata Gatot saat memberikan sambutan dalam buka puasa bersama di Masjid Al Hadhonah, Balige.

Penegasan Gatot ini langsung disambut tepuk tangan dan senyum bahagia dari sejumlah guru yang ikut hadir di kegiatan tersebut. Pada kesempatan itu, Gatot juga menyerahkan bantuan dana sertifikasi bagi guru-guru di Kabupaten Tobasa.

Dari pertemuan itu, lanjut Gatot, Menteri Pedidikan dan Kebudayaan RI Muhammad Nuh dan staf ahlinya langsung berkoordinasi dan melakukan pengecekan usulan Pemprov Sumatera Utara ini ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Selain memperjuangkan nasib 6.000 guru honorer, saat bertemu Mendikbud, Gatot juga menyampaikan upaya Pemprov meningkatkan pendidikan di kawasan ini dengan mendirikan sekolah-sekolah menengah kejuruan berbasis potensi lokal.

“Tahun ini akan ada program dari Kementerian Pendidikan membangun program D1 dan D2 yang berbasis kompentensi wilayah. Jadi kemarin saya tugaskan Kadis Pendidikan agar segera membuat bid dan segera diajukan kepada pemerintah pusat untuk realisasinya,” imbuhnya.

Trip Ramadan ini, menurut Plt Gubernur Sumatera Utara selain jadi ajang silaturahmi juga untuk langsung berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota berikut dengan warga.

Hadir Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan, FKPD Tobasa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ketua MUI Kabupaten Tobasa, Sementara Rombongan Trip Ramadan Pemrovsu antara lain Kakanwil Kemenag Sumut Abdul Rahim, Asisten III Kesejahteraan Sosial Asrin Naim ,Kadis Pertanian Provsu M Roem, Kadis Perhubungan Provsu Anthony Siahaan, Kadis Koperasi dan UKM Provsu Jhony Pasaribu, kabiro Otda Jimi Marajohan Pasaribu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Salman Ginting, kadis PU Provsu Effendy Pohan, Kadis Perkebunan Sumut H Aspan Sofian Batubara, Kadisdik Provsu Syaiful Safri, dan Kadis Kominfo Provsu Asren Nasution. (vit) Sumber : Harian Analisa

Incoming search terms:

  • pengumuman hasil plpg guru sd pai 2013bangka belitung gelombang 1-8 dipalembang
  • wibsite tobasa cpns
  • cpsn balige pu

Original source : Gatot: 6.000 Guru Honorer di Sumut Segera Jadi PNS

Menyoal pengangkatan tenaga honorer dengan sk setelah tahun 2005

Saat ini tenaga honorer makin bertambah banyak saja, banyak para lulusan perguruan tinggi yang baru lulus (fresh adjust) yang ingin menjadi pns mendaftar ke instansi-instansi negeri dan melamar sebagai tenaga honorer. Mereka rela diberi upah atau distinction yang sedikit asal namanya tercantum sebagai tenaga honorer dengan satu harapan suatu saat nanti dapat diangkat menjadi pns. Mereka juga menimba pengalaman dan ilmu karena seringkali tenaga honorer ini diikutkan pelatihan ataupun diklat yang dapat memberikan poin plus pada diri mereka. Menjadi tenaga honorer juga memberikan keuntungan berupa bertambahnya jaringan atau relasi pertemanan baik sesama honorer ataupun dengan pns sebagai rekan kerja.

Sehubunganmisi dengan rencana pengangkatan tenaga honorer baik kategori 1 ataupun 2, para tenaga honorer dengan sk setelah tahun 2005 ini tetap menjalankan pengabdian mereka kepada pemerintah dengan tulus dan penuh semangat. Mereka berharap pada suatu saat nanti akan ada keputusan pemerintah atau kesepakatan politis antara pemerintah dan dpr yang memungkinkan mereka dapat diangkat menjadi pns. Saya beberapa kali membaca komentar di media massa online yang pada intinya mulai menanyakan kapan mereka mendapat giliran untuk menjadi pns.

Apapun itu, saya berharap pemerintah dan dpr segera mengeluarkan regulasi ataupun aturan yang memungkinkan mereka dapat diangkat menjadi pns tentunya dengan memperhitungkan masa kerja, kompetensi dan kebutuhan pns setelah melalui analisis beban kerja dan analisis jabatan. Pengangkatan pns tenaga honorer ini harus tetap memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menjadi honorer adalah pilihan beberapa anggoa masyarakat unuk memperoleh “pengecualian” agar dapat memudahkan langkah mereka menggapai impian menjadi pns tanpa jarus melalui seleksi cpns reguler yang sangat ketat. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat mensikapinya dengan bijaksana dan tetap dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penulis : Dwi Hartana, STP, Info CPNS


Original source : Menyoal pengangkatan tenaga honorer dengan sk setelah tahun 2005

Menyoal perlunya payung hukum serta jenjang karir yang jelas bagi tenaga honorer

Saat ini jumlah tenaga honorer di indonesia saya yakin jumlahnya lebih dari satu juta orang. Kenapa saya bilang begitu, jika dipikir-pikir, jumlah tenaga honorer kategori 1 dan 2 saja ada 830 ribu orang, belum yang tidak masuk kategori 1 ataupun 2 yaitu tenaga honorer yang mempunyai sk pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005.

Sebenarnya tenaga honorer ini mempunyai beberapa permasalahan diantaranya tidak ada payung hukum sehubunganmisi keberadaan tenaga honorer ini. Mereka dapat dengan mudah diberhentikan begitu saja jika jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi karena saat ini belum ada payung hukum yang dapat melindunginya. Jika diberhentikan karena melakukan kesalahan itu masih masuk akal namun jika diberhentikan dengan alasan tidak ada sumber dana untuk membayar distinction ataupun karena alasan suka ataupun tidak suka, betapa menyakitkanya.

Persoalan tenaga honorer yang kedua adalah tidak adanya jenjang karir yang jelas bagi mereka. Para tenaga honorer ini gajinya kadang disamaratakan antara tenaga honorer yang baru masuk dengan yangg sudah lama mengabdi, tingkat pendidikan yang berbedapun untuk tenaga distinction gajinya disamaratakan, distinction antara yang sd sama yang sarjana disamaratakan, betapa menyedihkanya. Bahkan kadang sampai bertahun-tahun besarnya distinction atau upah tetap sama, tidak mengalami kenaikan sama sekali, bahkan kadang dapat berkurang denganm alasan kesulitan biaya untuk membayar.

Untuk itu menurut saya pemerintah harus segera membuat peraturan yang melindungi keberadaan tenaga honorer ini dan adanya turan yang jelas dan mendetail tentang jenjang karir tenaga honorer ini, misalnya untuk tenaga honorer yang baru masuk tidak mendapatkan tambahan insentif, setelah mengabdi 2 tahun mulai mendapat tambahan insentif dari kabupaten, setelah 4 tahun mendapat tambahan kesejahteraan dari propinsi, setelah 5 tahun mendapatkan tambahan kesejahteraan dari pusat dan mulai diberi kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi cpns dari jalur tenaga honorer. Setelah mengabdi selama 10 tahun lebih diangkat otomatis menjadi cpns.


Original source : Menyoal perlunya payung hukum serta jenjang karir yang jelas bagi tenaga honorer

Info Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Dinas Kesehatan Banten

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/info-rekrutmen-pegawai-tidak-tetap.htmlInfo Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Dinas Kesehatan Banten
Proses rekrutmen serta penempatan Pegawai Tidak tetap (PTT) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten diduga bermasalah. Selain calon PTT harus membayar lebih dari Rp 5 juta, juga ada PTT yang ditempatkan di RSUD Malingping. Sumber terpercaya INDOPOS yang juga orang dalam Dinkes Banten yang enggan disebutkan namanya mengatakan, PTT yang dimaksud adalah bidan dan perawat.

Sejak 2008 hingga 2010, Dinkes Banten merekrut kurang lebih 200 orang PTT untuk ditempatkan di puskesmas. Distinction PTT dibebankan kepada APBD Provinsi Banten. ”Namun, ada oknum yang memasang tarif bagi mereka yang hendak menjadi PTT. Nilainya di atas Rp 5 juta. Bahkan ada PTT yang ditempatkan di RSUD Malingping. Itu jelas menyalahi aturan kepegawaian,” terangnya.

Sumber itu juga mengatakan, distinction PTT itu Rp 1.452.500. Sedangkan PTT untuk daerah terpencil ditambah insentif Rp 1,5 juta. ”Jadi ditambah distinction tadi, kira-kira PTT mendapatkan Rp 2,9 juta sebulan,” cetusnya.

Dia menjelaskan, sejak 2010, Dinkes Banten memang tidak lagi merekrut PTT. Karena kewenangan penerimaan PTT diambil alih Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang honornya dibebankan kepada APBN. ”Kalau jumlah PTT pusat itu sekarang mencapai 400 orang. Dinkes Banten hanya sebatas mengusulkan,” ucapnya.

Aturannya, PTT itu dikontrak selama 3 tahun dan bisa diperpanjang dua kali. Jadi seluruhnya 9 tahun. Dia juga mengaku menyesalkan praktik pungutan bagi PTT itu. ”Itu yang selama ini tidak pernah terungkap. Saya bisa membuktikan banyak bidan atau perawat yang mengalami pungli. Tapi memang untuk pembuktiannya susah,” cetusnya lagi.

Incoming search terms:

  • pns bidan
  • pengumuman hasil pttd dinas kesehatan provinsi banten

Original source : Info Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Dinas Kesehatan Banten