Tidak Semua Guru Honorer yang Lulus CPNS dapat Tunjangan Profesi

Dari sekitar 180 ribu guru honorer kategori dua (K2) se-Indonesia yang lulus tes CPNS 2013, dipastikan tidak seluruhnya akan mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok.

Pasalnya, untuk mendapatkan tunjangan profesi, seorang guru harus mendapatkan sertifikasi. Sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikat diberikan kepada guru yang memenuhi standar kompetensi, antara lain pendidikannya harus sarjana atau qualification empat (D4).

Sementara, dari 180 ribu honorer yang lulus CPNS, sebagian pendidikannya belum memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Sekjend Presidium Forum Honorer Indonesia (FHI)  Pusat Eko Imam Suryanto, S.Psy, angkanya mencapai sekitar 20 persen hingga 23 persen. Tapi katanya, itu data tahun 2010, saat para honorer itu didata untuk mendaftar sebagai peserta tes.

“Setelah tahun 2010, sudah banyak yang kuliah lagi. Namun tetap saja masih ada yang belum, perkiraan saya sekarang yang pendidikannya belum memenuhi syarat, tak sampai 1 persen,” ujar Eko kepada JPNN kemarin (22/6).

Sebelumnya, MenPAN-RB Azwar Abubakar, pada 29 Januari 2014 menyebut 75 persen dari 254.774 guru honorer K2 yang ikut tes hanya berpendidikan SMA-D3. Eko Imam membantah data itu, dengan menyebut angkanya tak sebesar itu, lantaran data yang disebut Azwar adalah data 2010.

Mengenai hal ini, akhir pekan lalu Azwar kembali mengungkapkan keberatannya untuk mengangkat semua guru honorer asli jadi CPNS. Lagi-lagi, masalah rendahnya kompetensi guru dia jadikan alasan.

Eko Imam tak sepenuhnya menampik alasan Azwar. Namun, kata Eko, menteri mestinya juga bijak, dengan melihat realita di lapangan.

Faktanya, kata Eko, banyak sekali daerah terpencil dan perbatasan yang masih kekurangan guru. Di Pulau Alor, NTT, ada satu sekolah hanya diisi dua guru, dimana satunya menjadi kepala sekolah.

Juga banyak guru honorer yang sudah tua, yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang mestinya tetap diprioritaskan menjadi CPNS, tanpa menggunakan kriteria kompetensi secara kaku.

“Seperti di Deliserdang, ada yang umurnya sudah 50 tahun. Ibu itu saya dorong agar cepat mengambil S1,” terang dia.

Eko juga menyarankan kawan-kawannya yang lain agar segera mengejar syarat kompetensi guru. Hal itu untuk kepentingan siswa yang dididik, juga untuk kepentingan kesejahteraan guru. “Karena kalau sarjana, kepangkatannya kan juga beda, termasuk juga untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi,” terangnya.

Pasal 11 UU guru dan dosen menyebutkan, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan dimaksud antara lain pendidikanya harus sarjana atau D4 (pasal 9). Sertifikasi juga menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok.

Incoming search terms:

  • Berita baru panitia penerima pld p3md paluta sumut
  • daftar nama kepala sekolah no telepo kepala sekolah se sul sel 2015
  • guru honorer
  • info guru honorer
  • lowongan guru honor
  • nasib guru honorer

Original source : Tidak Semua Guru Honorer yang Lulus CPNS dapat Tunjangan Profesi

DPR Sarankan Guru Honorer yang Mau ke Fak-Fak Langsung Diangkat CPNS

JAKARTA – Distribusi guru di Indonesia yang tidak merata menyebabkan banyak wilayah terisolir tidak punya tenaga pendidik. Sebaliknya di wilayah perkotaan justru tenaga guru berlebihan. Akibatnya satu mata pelajaran bisa dipegang oleh dua guru.

“Pendistribusian guru-guru kita kacau balau. Di satu wilayah kekurangan guru, di wilayah lain malah berlebihan,” ujar Gamari Sutrisno, anggota Komisi II DPR RI, di Gedung Senayan, Selasa (3/7).

Dia mencontohkan kondisi anak sekolah di Pegunungan Fak-Fak. Sekolah yang hanya dapat dihitung jari itu sangat kekurangan tenaga guru. “Ada sekolah yang gurunya satu meng-handle beberapa kelas. Ada yang tidak ada sama sekali sehingga banyak anak usia SD sampai SMP tidak bersekolah. Kalau begini terus bagaimana kita bisa

Incoming search terms:

  • bp batam cairkan gaji 13 2015 bakal cair sebelum puasa
  • tgl 8 juni 2015 bp batam sdh cairkan gaji 13
  • interview kariyawan ingin krja
  • Daftar Nama guru pengajar di sd negri 101982kotarih
  • lowongan mengajar di daerah balaraja
  • CARA UNTUK MENJADI GURU PNS
  • lowongan kerja guru paud/tk samarinda

Original source : DPR Sarankan Guru Honorer yang Mau ke Fak-Fak Langsung Diangkat CPNS

Honorer K2 Pemalang Tuntut Kepastian

Honorer K2 Pemalang Tuntut Kepastian



Ratusan pegawai honorer kategori 2 (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) Kabupaten Pemalang, Kamis (11/4), mendatangi DPRD setempat. Kedatangan mereka bertujuan untuk bermediasi sehubunganmisi tuntutan mereka agar segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
 
Ketua FHI Ruslan Abdul Goni mengatakan, selama ini  tenaga honorer terutama guru honorer terabaikan kepastian hukumnya. Termasuk para guru honorer ini mengalami perlakuan diskriminatif antara guru berkualifikasi dalam memperoleh tunjangan non PNS. Mereka juga menilai adanya kontroversi antara kebijakan daerah dengan PP tahun 2012.

“Tidak berimbang antara jujmlah guru PNS denan jumlah peserta didik. Menurut standar proses Permendiknas No. 41 tahun 2007 bahwa setiap SD/MI jumlah maksimal peserta didik adalah 28 perrombel,” ujarnya.
 
Dijelaskannya bahwa rata-rata masa kerja atau pengabdian guru honorer dan guru tidak tetap lebih dari 8 tahun. Sementraa tingkat kesejahteraannya masih jauh dari nstandar upah regional atau upah smallest kabupaten.
 
“Tugas kita sama seperti guru PNS baik beban jam mengajar maupun beban administrasi. Pada honorer instansi kesehatan tidak ada distinction dari instansinya,” tambah dia.
 
Dengan permasalahan tersebut, dia memohon, pemda memberikan kepastian hukum kepada mereka dengan menuntaskan tenaga honorer kategori 2 itu menjadi PNS dalam  kurun waktu sampai tahun 2014. Dalam rekrutmen CPNS, pintanya, diharapkan lebih mengutamakan tenaga honorer yang telah masuk dalam item tenaga honorer kategori 2.
 
Kedatangan mereka diterima Komisi A yang dipimpin Drs Martono. Menanggapi tuntutan para tenaga honorer itu, Anggota Komisi A Drs H Wahyudi mengatakan, komisinya beberapa waktu lalu melakukan pendampingan terhadap tenaga honorer di Menpan dan BKN.
 
“Memang PP tersebut diskrimintaif, untukk guru honorer dan tenaga honorer lain termasuk yang bukan pendidikan harapannya dapat menjadi catatan untuk eksekutif (BKD),” jawabnya.
 
Sementara Bagong Yoyok SH, anggota komisi A lainnya, berharap kepastian hukum bagi K2 dapat diakomodasi sesuai permintaan K2. Berdasar aturan, lanjut dia, honorer yang dibiayai APBN dan APBD merupakan kategori 1, sementara yang di luar itu berarti kategori 2. “Sudah dibiayai pemda kok masih kategori 2. Bukan di kategori 2 jika dibiayai oleh APBN dan APBD,” kilah dia. (him) sumber: jpnn.com


Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 70.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini








JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2013 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2013 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini


[DOWNLOAD DISINI]








Original source : Honorer K2 Pemalang Tuntut Kepastian

Temui Ahok, Kadis Pendidikan DKI Bahas Nasib Guru Honorer

Jakarta – Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto hari ini bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka membahas nasib reputation guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kita bicarakan pertama memperjuangkan guru honorer untuk menjadi PNS,” kata Taufik kepada wartawan usai rapat dengan Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/11/2012).

Taufik mengatakan, saat ini perubahan reputation guru honorer menjadi PNS masih dalam proses. Menurutnya, para guru honorer tersebut masuk dalam kategori 2, yakni guru yang mengajar di sekolah negeri sejak tahun 2005 dan tahun sebelumnya. Proses ini terus berlanjut dan masih menunggu kebijakan dari Menteri Pemberdayagunaan dan Aparatur Nengara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

“Bagaimana kelanjutannya menunggu kebijakan MenPAN RB,” ucap Taufik.

Selain masalah reputation, Taufik juga membicarakan insentif yang diterima guru honorer. Saat ini lanjut Taufik, guru honorer mendapat insentif sebesar Rp 400 ribu untuk 3 bulan, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2012. Menurutnya tahun depan insentif untuk guru honorer harus diprogramkan lagi.

“Saat ini diberikan kepada guru honorer yaitu guru non PNS untuk sekolah negeri. Besarnya Rp 400 ribu per bulan itu sejak Oktober, November sampai Desember. Dan tahun depan harus diprogramkan kembali,” ujarnya.

Taufik menambahkan kebutuhan PNS di DKI sangat banyak, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan ini.

“Kebutuhan PNS di DKI kan banyak, 38.000an pertahun dan sejak 2010 rata-rata pensiun 1000an. Pendekatan berikutnya adalah kesejahteraan,” ucap Taufik.

Sumber : detik news


Original source : Temui Ahok, Kadis Pendidikan DKI Bahas Nasib Guru Honorer

Guru Honorer Segera Diangkat

JAKARTA–MICOM: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh mengabarkan berita baik bagi guru honorer. Ia mengatakan Kemendikbud sedang menyiapkan PP tentang pengangkatan guru honorer.

“Begitu PPnya selesai, akan ada pengangkatan,” ujarnya di Kantor Kemendikbud, Selasa (2/5).

M Nuh mengungkapkan guru honorer nantinya akan diidentifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan kualitas. Kualitas pertama adalah yang tinggal mengikuti ujian administratif, kualitas kedua adalah yang harus ujian kompentensi kembali.

“Kami tidak ingin guru yang ada tidak memenuhi standar,” imbuhnya. (*/X-13)

Sumber : Media Indonesia


Original source : Guru Honorer Segera Diangkat

Honorer Jadi PNS, Waspadai Penipuan

SAMBAS – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas meminta agar pihak manapun mewaspadai dan tidak mudah percaya terhadap tawaran oknum yang mengatasnamakan BKD, untuk bisa mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Imbauan tersebut disampaikan kepala BKD Sambas, Nurpinarto, melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD, Dedi Zulkarnain. Imbauan ini, dijelaskan dia, sehubunganmisi adanya sejumlah kepala sekolah dan guru honorer mendatangi Kantor BKD. Mereka, menurut dia, secara bergantian mempertanyakan kebenaran mengenai pemberkasan dan pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PNS dalam beberapa hari terakhir ini. “Mereka mengaku dihubungi oknum tidak bertanggungjawab, mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang intinya meminta kepada guru honorer menyerahkan pemberkasan dan pengangkatan menjadi PNS ke BKD Sambas. Di BKD Sambas para guru honorer diminta menghubungi Suaibi ke nomor HP 085285563380 serta menemui Iskandar dan Herry,” ungkapnya, Rabu (4/7) ditemui di BKD.

Sementara, menurut Dedi, nama-nama seperti Suaibi, Herry, maupun Iskandar seperti dimaksud, tidak pernah ada di BKD Sambas. “Jelas ini merupakan modus baru oknum tidak bertanggungjawab, yang sasarannya guru honorer dengan iming-iming pengangkatan menjadi PNS,” tegasnya. Tak sampai di situ, kata Dedi, sesuai aduan yang ada, para guru honorer ternyata diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp5 Juta.

Namun beruntung calon korban ini tak langsung mengiyakan. Para guru dan kepala sekolah pun langsung mengonfirmasi kebenaran perihal tersebut dengan mendatangi BKD. Ditambahkannya, dari keterangan beberapa kepala sekolah, modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan menghubungi kepala sekolah dan mempertanyakan berapa jumlah tenaga honorer di sekolah yang dipimpinnya, serta meminta nomor telepon genggam masing-masing guru tersebut. “Nomor HP didapat, oknum ini langsung


Original source : Honorer Jadi PNS, Waspadai Penipuan

Inilah Syaratnya agar Guru Honorer Diangkat Jadi CPNS

http://lokernesia.blogspot.com/2012/07/inilah-syaratnya-agar-guru-honorer.htmlInilah Syaratnya agar Guru Honorer Diangkat Jadi CPNS
Proses distribusi guru di Indonesia yang tidak merata menyebabkan banyak wilayah terisolir tidak punya tenaga pendidik. Sebaliknya di wilayah perkotaan justru tenaga guru berlebihan. Akibatnya satu mata pelajaran bisa dipegang oleh dua guru.

“Pendistribusian guru-guru kita kacau balau. Di satu wilayah kekurangan guru, di wilayah lain malah berlebihan,” ujar Gamari Sutrisno, anggota Komisi II DPR RI, di Gedung Senayan.

Dia mencontohkan kondisi anak sekolah di Pegunungan Fak-Fak. Sekolah yang hanya dapat dihitung jari itu sangat kekurangan tenaga guru. “Ada sekolah yang gurunya satu meng-handle beberapa kelas. Ada yang tidak ada sama sekali sehingga banyak anak usia SD sampai SMP tidak bersekolah. Kalau begini terus bagaimana kita bisa


Original source : Inilah Syaratnya agar Guru Honorer Diangkat Jadi CPNS

Kasus Honorer Siluman di Kemenag Nagan Mulai Diusut

TRIBUNNEWS.COM, MEULABOH - Kasus dugaan honorer siluman bukan saja mencuat di jajaran Pemkab Aceh Barat. Kasus guru honorer diduga siluman ternyata juga terjadi di jajaran Kemenag Kabuparen Nagan Raya. Polisi setempat dilaporkan mulai mengusut kasus tersebut.
Koordinator Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, T Nefa Firdaus menjawab Serambi, Minggu (24/6/2012) di Meulaboh, menyatakan dukungan terhadap mulai diusutnya kasus honorer siluman di jajaran Kemenag Nagan Raya yang pernah dilaporkan oleh sejumlah guru dengan jumlah honorer siluman sebanyak lima orang.
“Harapan kita siapapun terlibat dalam kasus itu harus bertanggung jawab dengan hukum,” harap Neta.
Seperti diberitakan Serambi, Rabu (22/5/2012), sejumlah guru honorer di Nagan Rayamelaporkan, sebanyak lima honorer di jajaran Kemenag Nagan Raya, diduga melakukan manipulasi data guna diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur pemutihan.
Dalam surat laporan yang ditandatangani masing-masing Suwardi SPd, Zulchairal SPdi, Ebi Saputra SPdi, Yusmanidar AMa, Darni Ama, Bayani AMa, Nurhayati AMa, serta Ros Effan Ama, disebutkan bahwa berdasarkan data yang ada, lima orang yang lulus baru-baru ini terindikasi fiktif dan siluman, karena sama sekali tidak pernah bertugas di jajaran Kemenag Nagan Raya.
Adapun kelima honorer diduga siluman menurut laporan para guru tenaga kontrak tersebut, masing-masing berinisial EA, tempat tanggal lahir Medan, 30 Juni 1981 dengan pendidikan DII PGSD (tidak pernah distinction). Kedua, berinisial Bus, tempat tanggal lahir Nagan Raya, 5 Juni 1979 pendidikan MA jurusan IPS (tidak pernah distinction).
Ketiga, berinisial HS, tempat tanggal lahir Nagan Raya, 1 Februari 1981, pendidikan MA (honorer 2009). Keempat, Tau, tempat tanggal lahir Nagan Raya 1 Januari 1984, pendidikan MTsN (tidak pernah distinction). Kelima, Mur, tempat tanggal lahir 9 April 1978, pendidikan terakhir MA (bukan honorer 2005 dan diduga melakukan manipulasi data).
“Polisi harus mengusut kasus ini, karena sangat merugikan para guru honorer lainnya. Karena masih banyak guru yang sudah lama bertugas namun malah tak diangkat. Sedangkan tenaga honorer fiktif malah diangkat,” kata Ebi Saputra selaku perwakilan para guru.

Sumber : Tribun News


Original source : Kasus Honorer Siluman di Kemenag Nagan Mulai Diusut

Ketua DPRD Karanganyar Dukung Guru Honorer ke BKN

KARANGANYAR, suaramerdeka.com - Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Sumanto meminta agar nasib para guru honorer segera dipertanyakan kepada pemerintah pusat. Ketua DPRD juga sudah meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar Samsi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwarno, beserta Komisi I DPRD serta perwakilan guru honorer untuk berangkat dan meminta kejelasan reputation kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Berdasarkan data dari 196 guru honorer yang ada di Kabupaten Karanganyar, baru 46 orang yang sudah mendapat kepastian bisa segera diangkat menjaaci CPNS, sedangkan sisanya tidak jelas sampai sekarang. “Kami memberikan dukungan kepada para guru honorer yang mempertanyakan reputation ke BKN di Jakarta,” tandas Sumanto ketika ditemui di Gedung DPRD setempat.
Dia mengemukakan, sebelumnya sudah memanggil BKD Karanganyar, namun hasilnya ternyata mentok terganjal aturan dari BKN di Jakarta. Wakil rakyat dari PDIP itu mengungkapkan, kepergian para guru honorer baik yang masuk dalam Kategori 1 (K1) atau pun Kategori 2 (K2) adalah mempertanyakan reputation dan nasib mereka. Mengingat keputusan atau kewenangan tentang nasib mereka menjadi ranah pemerintah pusat melalui BKN pusat.
“Dari ratusan guru honorer yang ada di Karanganyar, banyak sekali di antara mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” tandasnya.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masa kerja tenaga honorer yang bisa diangkat adalah smallest satu tahun sejak Januari 2005. Namun yang terjadi di Kabupaten Karanganyar, banyak reputation guru honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun tidak jelas sampai sekarang.

Sumber : Suara Merdeka

Incoming search terms:

  • Pelantikan cpns K2 Muba
  • nip k2 muba

Original source : Ketua DPRD Karanganyar Dukung Guru Honorer ke BKN