Usulan Penerimaan CPNS Daerah Kota Bukittinggi (Sumatera Barat) bagi Tenaga Pengajar

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/usulan-penerimaan-cpns-daerah-kota.htmlUsulan Penerimaan CPNS Daerah Kota Bukittinggi (Sumatera Barat) bagi Tenaga Pengajar
Ken­da­ti sebelumnya dikabarkan bahwa tahun 2012 ini Kota Bukittinggi tidak mendapat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), namun kota dengan salah satu ung­gu­lan­nya bidang pendidikan ini ter­nyata masih kekurangan 42 orang guru sekolah dasar (SD).

Kekurangan 42 orang guru SD itu, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bukittinggi, Rosmini R, umumnya adalah untuk guru kelas. Kemungkinan, pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini salah satu yang akan diusulkan formasinya adalah pene­ri­ma­an guru SD.

Cuma saja, berapa jum­lah­nya bisa saja bertambah atau berkurang dari 42 orang itu, karena sam­pai saat ini analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan masih di­proses bagian organisasi pe­merintah kota.

Karena untuk penerimaan CPNS mekanisme yang harus dilalui adalah harus adanya analisis jabatan, analisis beban kerja serta peta jabatan dengan melampirkan formasinya.

Berdasarkan informasi diterima dari Menteri Pen­da­ya­gunaan Aparatur Negara (Men­pan) dan Badan Kepe­ga­waian Nasional (BKN) pe­nga­juan formasi barrier lambat pertengahan Juni 2012 ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Ker­ja­sa­ma Kelembagaan dan Ak­re­ditasi Dinas Pendidikan, Pe­mu­da dan Olahraga (Dis­dik­pora) Bukittinggi, Yasril Ya­nius, menyebutkan bahwa jum­lah guru Bukittinggi se­cara keseluruhan mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi mencapai 2.582 orang.

Namun dari 2.582 guru itu, ter­sebar di SD, SMP dan SMA dan SMK di daerah itu, seba­nyak 1.628 berstatus PNS dan 924 orang lainnya berstatus non PNS. Dari jumlah itu, guru PNS terbanyak terdapat pada guru Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 579 dari total 910 orang. (ref : PadangEkspres)

Incoming search terms:

  • lowongan Kemendes
  • http/www bkdd mamasa go id 2014-2015 honorer polhut nama nama yg lolos veripikasi k dua mamasa
  • Penerbitan SK Kategori 2 kab balangan
  • Lowongan kerja pengajar sarjana olahraga kabupaten nagekeo

Original source : Usulan Penerimaan CPNS Daerah Kota Bukittinggi (Sumatera Barat) bagi Tenaga Pengajar

Pariaman tak Terima CPNS 2013

Bagi warga Ko­ta Pariaman yang menanti pene­ri­maan CPNS lewat jalur umum, siap-siap kecewa. Sama seperti tahun lalu, ta­hun 2013 ini Pemko Pariaman ti­dak melakukan pene­rimaan CPNS le­wat jalur umum. Sebab, anggaran be­lanja pegawai Pemko Pariaman sudah lebih dari 50 persen dari total APBD.

Kepala BKD Kota Pariaman, Khaidir mengatakan, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pen­daya­gunaan Aparatur Negara dan Refor­masi Birokrasi, bagi daerah yang anggaran belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari jumlah APBD, maka belum boleh melakukan pe­nerimaan CPNS lewat jalur umum.

Selain itu, menurut Khaidir, jumlah honorer kategori 2 Pemko Pariaman, jauh lebih banyak diban­dingkan jumlah pegawai yang pen­siun selama dua tahun terakhir, hal ini juga membuat Pemko Pariaman tidak bisa melakukan penerimaan CPNS lewat jalur umum.

Meski demikian, Khaidir menye­butkan sebenarnya Pemko Paria­man membutuhkan pengangkatan CPNS terutama untuk guru. Dengan rincian untuk guru kelas SD seba­nyak 38 orang dan guru BP untuk SMP/SMA sebanyak 18 orang. Na­mun pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena memang sudah ada ketentuan dari Kemen PAN-RB.

Honorer K 2 Uji Publik

Sementara itu, pasca­dilaksa­na­kannya uji publik nama-nama ho­noner kategori 2 di Dinas Pendi­dikan Pemuda dan Olahraga (Dis­dikpora) dan Badan Lingkungan Hi­dup, BKD sudah mendapat sepu­luh surat sang­gahan dari warga Kota Pariaman.

Surat sanggahan itu, sehubunganmisi masa kerja sejumlah honorer K-2 yang tidak memenuhi persyaratan. Se­hing­ga, masih dilakukan verifikasi untuk mengecek kebenaran surat sanggahan tersebut.

“Sesuai aturan Kemen PAN-RB, nama-nama yang terdaftar pada honorer K-2 dilakukan uji publik. Arti­nya, nama-nama tersebut di­umum­kan di dinas sehubunganmisi, dalam hal ini yang terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan dan Badan Ling­kungan Hidup. Masyarakat diper­silakan turut mengawasi nama-nama honorer K-2 yang lolos itu,” ujarnya.

Uji publik dilakukan selama 21 hari, terhitung sejak Senin lalu. Jika ada yang tidak memenuhi persya­ratan, bisa melakukan sanggahan ke BKD Pariaman untuk diverifikasi sebelum dikirim ke Kemen PAN-RB.

Jika sanggahan tersebut benar, ho­norer K-2 tidak bisa mengikuti ujian pengangkatan untuk jadi CPNS. (*)


Original source : Pariaman tak Terima CPNS 2013

Tunjangan Sertifikasi Guru Cair Bulan Ini

Tunjangan Sertifikasi Guru Cair Bulan Ini



Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tajuddin Tuwo menyatakan, tunjangan sertifikasi 900 guru yang masih tertunda akan segera dibayarkan bulan ini. Kepastian dana untuk pembayarannya yang telah terkonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tajudding mengaku, belakangan ini pihaknya banyak mendapat pertanyaan atau keluhan baik secara langsung maupun melalui pesan singkat atau Fleeting Thought Benefit (SMS) dari sejumlah guru sehubunganmisi penundaan pembayaran tunjangan sertifikasi mereka itu. Sebab, tunjangan setifikasi tahun 2012 hingga memasuki bulan ke-4 tahun 2013, belum juga mereka terima.

“Yang jelas, Dinas Pendidikan sudah berupaya mempercepat realisasi dana sertifikasi seperti yang diharapkan oleh rekan-rekan guru,” kata Tajuddin seperti diberitakan Radar Tarakan (JPNN Grup), Senin (15/4).

Dijelaskannya, pembayaran tunjangan sertifikasi guru memang sangat bergantung pada proses penyaluran dana tersebut dari pusat ke daerah, atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ke Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Sementara, ditegaskan Tajuddin, pihaknya sama sekali tidak ada niat untuk mengendapkan dana tersebut, hingga berbulan-bulan.

“Kalau dana itu keluarnya bulan ini, maka akan kami salurkan bulan ini, itu hak mereka,” tegasnya.

Tajuddin menambahkan, Dinas Pendidikan hanya bertindak selaku perantara. Dan, tidak ada kebijakan apapun yang bisa dilakukan oleh pihaknya sehubunganmisi dana tersebut, terlebih menahan atau menunda pembayarannya. Pastinya, pihaknya sangat mendukung adanya wacana tentang proses pembayaran tunjangan sertifikasi guru, yang nantinya akan langsung ditransfer dari rekening Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ke rekening masing-masing guru yang bersangkutan.

Wacana tersebut mencuat lagi pada saat rapat koordinasi yang diselenggarakan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang petunjuk teknis penyaluran dana sertifikasi di Manado yang digelar pada tanggal 11 April lalu.

“Jadi dana sertifikasi itu, kelak tidak lagi melalui Dinas Pendidikan. Kita sangat senang dengan itu, karena tidak ada beban lagi. Kalau ada keterlambatan, guru sudah tidak bertanya-tanya lagi ke kita,” candanya.

Untuk besaran dana sertifikasi tersebut, Tajuddin mengaku belum mengetahui secara pasti. “Kita sarankan juga agar para guru yang mendapat tunjangan sertifikasi, selaiknya meningkatkan kualitas dan kompentensi mereka. Artinya hak boleh saja dituntut, tapi kewajiban jangan sampai diabaikan,” tutupnya.(yan/ndy/fuz/sumber:jpnn.com)


Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 70.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini








JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2013 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2013 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini


[DOWNLOAD DISINI]







Incoming search terms:

  • radar tarakan
  • kapan gaji nonser di bayarkan di kab luwu
  • kapan tpp cair yg kuramg 5 bln th2014 guru tk non pns
  • kapan tunjangan sertifikasi guru th 2015 cair
  • Kena apa cpns pusat/jlr kementrian belum turun imfo baru agust 2015
  • PENCAIRAN SERTIFIKASI
  • pencairan tunjangan sertifikasi non pns kemenag
  • tkd Guru DKI kapan cair?

Original source : Tunjangan Sertifikasi Guru Cair Bulan Ini

Nasib 2.000 Guru Latihan Kerja di Wonogiri Tak Jelas

WONOGIRI—Nasib 2.000 guru latihan kerja di Kabupaten Wonogiri tidak jelas. Ribuan guru tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai guru wiyata bakti (WB) atau guru honorer sehingga kecil peluang mereka diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Nasib ribuan guru itu tidak jelas sejak keluarnya Peraturan pemerintah (PP) No 48/2005 yang selanjutnya mengatur larangan bagi bupati menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan guru honorer.
Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Siswanto, saat ditemui wartawan, di Gedung DPRD Wonogiri, Senin (12/11/2012), menjelaskan hingga saat ini belum ada solusi atas permasalahan 2.000 guru di tingkat TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Wonogiri yang tidak juga mendapat SK bupati.
“Memang nasibnya belum jelas. Di Wonogiri ada sekitar 2.000 orang. Itu belum termasuk guru PAUD [pendidikan anak usia dini]. Jadi jumlah sebenarnya cukup banyak,” terang Siswanto.
Penjelasan tersebut menjawab desakan Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Wonogiri, MH Zainudin, agar guru-guru latihan kerja yang telah mengabdikan diri di sekolah-sekolah di Wonogiri segera ditetapkan sebagai guru honorer.
Sangat Dibutuhkan
Menurut Zainudin, bupati pernah memberikan SK kepada 16 orang guru. SK itu memberi mereka legalitas sebagai guru honorer yang kelak berpeluang menjadi CPNS. Namun, menurut dia, nasib kurang beruntung dialami sedikitnya 90 guru TK lain yang menginginkan hal sama. “Kami harap Saudara Bupati mengakomodasi perjuangan guru TK yang sementara waktu berjuang ke pusat dan di daerah, namun belum ada titik temu. Mohon ini menjadi perhatian serius,” kata Zainudin, saat paripurna di Gedung DPRD Wonogiri, Senin.
Menurut Siswanto, 2.000 orang guru latihan kerja, termasuk 90 guru TK seperti disampaikan Fraksi PDIP, tidak bisa ditetapkan sebagai guru honorer melalui SK bupati karena ada larangan untuk itu. SK bupati soal guru honorer hanya bisa diberikan kepada guru latihan kerja yang mengabdi sebelum dan pada 2005.
Siswanto sendiri saat ini terus berupaya memperjuangkan nasib guru latihan kerja tersebut. Salah satu yang bakal segera dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Di sisi lain, dia mengakui keberadaan guru latihan kerja di Wonogiri sangat dibutuhkan. Pasalnya, jumlah guru, terutama guru SD, di kabupaten ini masih kurang. “Dalam usulan CPNS selalu kami ajukan kebutuhan tenaga baru. Tapi kuota yang tersedia sering tidak mencukupi kebutuhan,” ungkapnya.

Sumber : Solo Pos

Incoming search terms:

  • interview otsuka lawang

Original source : Nasib 2.000 Guru Latihan Kerja di Wonogiri Tak Jelas

Temui Ahok, Kadis Pendidikan DKI Bahas Nasib Guru Honorer

Jakarta – Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto hari ini bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka membahas nasib reputation guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kita bicarakan pertama memperjuangkan guru honorer untuk menjadi PNS,” kata Taufik kepada wartawan usai rapat dengan Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/11/2012).

Taufik mengatakan, saat ini perubahan reputation guru honorer menjadi PNS masih dalam proses. Menurutnya, para guru honorer tersebut masuk dalam kategori 2, yakni guru yang mengajar di sekolah negeri sejak tahun 2005 dan tahun sebelumnya. Proses ini terus berlanjut dan masih menunggu kebijakan dari Menteri Pemberdayagunaan dan Aparatur Nengara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

“Bagaimana kelanjutannya menunggu kebijakan MenPAN RB,” ucap Taufik.

Selain masalah reputation, Taufik juga membicarakan insentif yang diterima guru honorer. Saat ini lanjut Taufik, guru honorer mendapat insentif sebesar Rp 400 ribu untuk 3 bulan, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2012. Menurutnya tahun depan insentif untuk guru honorer harus diprogramkan lagi.

“Saat ini diberikan kepada guru honorer yaitu guru non PNS untuk sekolah negeri. Besarnya Rp 400 ribu per bulan itu sejak Oktober, November sampai Desember. Dan tahun depan harus diprogramkan kembali,” ujarnya.

Taufik menambahkan kebutuhan PNS di DKI sangat banyak, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan ini.

“Kebutuhan PNS di DKI kan banyak, 38.000an pertahun dan sejak 2010 rata-rata pensiun 1000an. Pendekatan berikutnya adalah kesejahteraan,” ucap Taufik.

Sumber : detik news


Original source : Temui Ahok, Kadis Pendidikan DKI Bahas Nasib Guru Honorer

Pemkab Kekurangan 3.109 PNS

SOREANG (GM) – Setiap tahun, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bandung terus berkurang. Pengurangannya rata-rata sebanyak 500 orang per tahun karena memasuki masa pensiun. Karena pause penerimaan CPNS masih berlaku, jumlah kekurangan PNS di Pemkab Bandung kini menyentuh angka 3.109.

“PNS yang dimiliki Kabupaten Bandung sebanyak 20.891 orang. Sementara kebutuhan idealnya sekitar 24.000 orang. Sayangnya, dalam dua tahun terakhir, kebutuhan PNS itu bukannya diperkecil, sebaliknya malah semakin besar. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari masih diberlakukannya pause penerimaan CPNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung, Erick Juraira di Soreang, Selasa (6/11).

Rekruitmen CPNS terakhir di Kabupaten Bandung dilakukan pada tahun 2010, sebanyak 122 orang. Sedangkan pada tahun 2009 jumlahnya mencapai 638 orang. Meski demikian, katanya, tetap tidak sebanding antara PNS yang pensiun dengan jumlah CPNS yang direkrut.

Diungkapkannya, pada tahun 2012 jumlah PNS yang pensiun sebanyak 417 orang. Sementara PNS yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi 541 orang. “Akibat kekurangan PNS, kita hanya bisa mengoptimalkan tenaga yang ada. Tapi, akhirnya terjadi rangkap jabatan yang mestinya bisa dihindari. Otomatis dengan rangkap jabatan, kinerja seseorang tidak maksimal,” kata Erick.

Ia mengatakan, kekurangan PNS hampir merata di setiap satuan kerja perangkat dinas (SKPD). Sementara itu, dari jumlah 20.891 PNS, lebih dari 13.000 berada di Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan (Disdikbud). Sedangkan jumlah tenaga honorer yang bertugas di Pemkab Bandung sebanyak 3.868 orang. Dari jumlah tersebut, hampir 60 persen guru.

Sulit menutupi

Erick mengatakan, Pemkab Bandung sulit menutupi kekurangan 3.109 PNS. Sebab, katanya, sesuai isi pause pengangkatan PNS baru yang ditandatangi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Keuangan (Menkeu), pemerintah daerah yan belanja pegawainya di atas 50 persen tidak bisa menambahkan pegawai lagi.

“Belanja pegawai Kabupaten Bandung dalam APBD 2012 di atas 50 persen. Itu berarti untuk sementara tidak bisa menyelenggarakan seleksi CPNS dari umum,” kata Erick.

Ia menambahkan, karena tidak ada penambahan CPNS baru, keinginan ribuan guru honorer untuk dapat diangkat sebagai PNS melalui proses seleksi tidak dapat diwujudkan dalam waktu dekat. “Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS tetap harus mengikuti proses seleksi. Jadi kalau mengacu kepada PP No. 56 Tahun 2012 tidak ada aturan yang mengangkat secara otomatis tenaga honorer sebagai CPNS,” paparnya.

Sumber : Galamedia


Original source : Pemkab Kekurangan 3.109 PNS

BKD Kota Bekasi Usulkan 1.248 TKK Jadi CPNS Pada Tahun 2013

BEKASI, (PRLM).- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mengusulkan 1.248 tenaga kerja kontrak (TKK) setempat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2013. Jumlah TKK yang diusulkan merupakan hasil analisis jabatan yang diproyeksi hingga lima tahun ke depan.
“Analisis yang kami buat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan personel untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Posisi-posisi lowong yang akan ditinggalkan PNS karena pensiun pun turut diperhitungkan,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Bekasi Padlin Kamal, Minggu (26/8).
Menurut Padlin, para TKK yang diusulkan tersebut berasal dari jajaran Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Pemberkasan mereka sudah disampaikan pada Badan Kepegawaian Nasional dan tinggal menunggu hasil seleksi serta validasi.
Lebih lanjut Padlin merinci, saat ini pegawai yang mengabdi di Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 14.000 orang. Dengan asumsi penduduk Kota Bekasi saat ini sebanyak 2,4 juta jiwa, maka rasio perbandingan aparatur dan masyarakat ialah 1:176.
“Memang belum ada standar ideal yang sudah ditetapkan secara umum. Namun dengan rasio sebesar itu, kemampuan seorang aparatur untuk melayani masyarakat tidak akan sebanding, sehingga hasilnya tak maksimal,” kata Padlin.
Ia pun menyebutkan dua sektor utama yang sangat kekurangan aparatur, yakni pendidikan dan kesehatan. Dua sektor yang merupakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat ini mensyaratkan tenaga yang lebih banyak.
“Oleh karena itu, mayoritas TKK yang kami usulkan untuk diangkat menjadi CPNS tahun depan kebanyakan merupakan tenaga pendidik dan kesehatan. Apalagi jika RSUD Kota Bekasi telah ditingkatkan kapasitas pelayanannya, tentu membutuhkan tenaga yang lebih banyak lagi,” katanya.
Jika TKK yang diusulkan ada yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, menurut Padlin, bukan tidak mungkin Pemerintah Kota Bekasi membuka penerimaan CPNS secara terbuka begitu berakhirnya masa pause. (A-184/A-89)***

Sumber : Pikiran Rakyat

Incoming search terms:

  • www kotabekasi go id
  • BKD Kota Bekasi
  • www bekasikota go id
  • bekasikota go id
  • Kotabekasi Go Id
  • www bkd kota bekasi go id
  • www kota bekasi com
  • tenaga kerja kontrak

Original source : BKD Kota Bekasi Usulkan 1.248 TKK Jadi CPNS Pada Tahun 2013

Info CPNS 2012 : Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Fotokopi Ijazah/ STTB

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/info-cpns-2012-pejabat-yang-berwenang.htmlInfo CPNS 2012 : Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Fotokopi Ijazah/ STTB
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
Daftar Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Fotokopi Ijazah/ STTB.
Indeks : Jenjang Pendidikan – Yang Mengeluarkan dan Menandatangani Ijazah Asli – Yang Mengesahkan Melegalisir FotokopiSD, SLTP, SMU, SMK dan yang setingkat – Kepala Sekolah Yang Bersangkutan – Kepala Sekolah Yang Bersangkutan, Kepala/ Kabag/ Kabid/ Kasubdin atau yang setingkat dan berkompeten pada Dinas Pendidikan dan kantor Depag Kab/ KotaUniversitas/ Institut – Rektor dan Dekan – Rektor/ Dekan/ Pembantu Dekan Bidang AkademikSekolah Tinggi – Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik – Ketua/Pembantu Ketua Bidang AkademikAkademi Politeknik – Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik – Direktur/ Pembantu Direktur Bidang AkademikPerguruan Tinggi Agama Islam – Pimpinan Kopertis – Pejabat yang berwenang dan berkompeten pada KopertisPerguruan Tinggi Swasta Agama Hindu/ Budha/ Kristen/ Khatolik – Ketua/ Direktur Urusan dan Direktur Bimas Urusan Agama Yang Bersangkutan – Kabid Bimas Agama Yang Bersangkutan Pada Kanwil Agama/ Kakandep Agama Kab. Kota dan Direktur Sekretaris Ditjen Bimas Yang BersangkutanSekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi Kedinasan – Pimpinan Sekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi Kedinasan Yang Bersangkutan – Kepala Sekolah/ Ketua/ Direktur Akademi atau Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan. Kapusdiklat/ Kabid Yang BerkompetenKeterangan :
Khusus lulusan perguruan tinggi luar negeri, Fotokopi Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di legalisir dan di stempel basah oleh Pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Ref : http://rekrutmen.depkeu.go.id/PejabatBerwenang.asp)


Original source : Info CPNS 2012 : Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Fotokopi Ijazah/ STTB

Info CPNS 2012 Pemkab Gorontalo Utara untuk Formasi Tenaga Pengajar

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/info-cpns-2012-pemkab-gorontalo-utara.htmlInfo CPNS 2012 Pemkab Gorontalo Utara untuk Formasi Tenaga Pengajar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, melakukan seleksi guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi, berdedikasi di daerah khusus dan terpencil.

Kepala Dinas Pendidikan, Aryati Polapa, Selasa, mengatakan, seleksi dilakukan sebagai apresiasi terhadap warga pendidikan di daerah itu.

Pemerintah daerah terus berupaya mendorong guru berkualitas khususnya di daerah khusus dan terpencil,” ujar Aryati.

Penilaian guru teladan dilakukan terhadap kinerja dan kompetensinya, aktif, inovatif dan kreatif dalam melaksanakan pembelajaran.

Sedangkan penilaian terhadap kepala sekolah, berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, negeri maupun swasta dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS, memiliki kualifikasi pendidikan strata 1 dan qualification IV, telah bertugas selama 2 tahun, serta memiliki kompetensi manajerial.

Bupati Indra Yasin, mengatakan, seorang guru memiliki beban yang cukup besar terhadap keberhasilan pendidikan.

Ia berharap guru teladan yang terpilih, diharapkan mampu melaksanakan tugas pembelajarannya, bekerja sama dengan seluruh warga pendidikan, pemangku kepentingan dalam menyukseskan bidang pendidikan.

Incoming search terms:

  • BKD GORUT
  • daftar pNS dinas pertanian Gorontalo limboto

Original source : Info CPNS 2012 Pemkab Gorontalo Utara untuk Formasi Tenaga Pengajar

Bukittinggi Kekurangan 42 Guru SD Tahun Ini Diusulkan Penerimaan

Bukittinggi, Padek—Ken­da­ti sebelumnya dikhabarkan bahwa tahun 2012 ini Kota Bukittinggi tidak mendapat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), namun kota dengan salah satu ung­gu­lan­nya bidang pendidikan ini ter­nyata masih kekurangan 42 orang guru sekolah dasar (SD).
Kekurangan 42 orang guru SD itu, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bukittinggi, Rosmini R, umumnya adalah untuk guru kelas. Kemungkinan, pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini salah satu yang akan diusulkan formasinya adalah pene­ri­ma­an guru SD.
Cuma saja, berapa jum­lah­nya bisa saja bertambah atau berkurang dari 42 orang itu, karena sam­pai saat ini analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan masih di­proses bagian organisasi pe­merintah kota.
Karena untuk penerimaan CPNS mekanisme yang harus dilalui adalah harus adanya analisis jabatan, analisis beban kerja serta peta jabatan dengan melampirkan formasinya.
”Berdasarkan informasi diterima dari Menteri Pen­da­ya­gunaan Aparatur Negara (Men­pan) dan Badan Kepe­ga­waian Nasional (BKN) pe­nga­juan formasi barrier lambat pertengahan Juni 2012 ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Ker­ja­sa­ma Kelembagaan dan Ak­re­ditasi Dinas Pendidikan, Pe­mu­da dan Olahraga (Dis­dik­pora) Bukittinggi, Yasril Ya­nius, menyebutkan bahwa jum­lah guru Bukittinggi se­cara keseluruhan mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi mencapai 2.582 orang.
Namun dari 2.582 guru itu, ter­sebar di SD, SMP dan SMA dan SMK di daerah itu, seba­nyak 1.628 berstatus PNS dan 924 orang lainnya berstatus non PNS. Dari jumlah itu, guru PNS terbanyak terdapat pada guru Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 579 dari total 910 orang. (*)

Sumber : Padang Ekspress

Incoming search terms:

  • www bkncpns wordpress com
  • https://panselnas menpan go id/index php/13-formasi/daerah/provinsi/kab kota/578-kab-sumba timur

Original source : Bukittinggi Kekurangan 42 Guru SD Tahun Ini Diusulkan Penerimaan