Banyak Honorer K2 Bakal Terdepak

JAKARTA – Para tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak lolos tes seleksi menjadi CPNS, terancam diberhentikan dari instansi tempatnya bekerja. Pasalnya, banyak diantaranya tidak memiliki kompetensi sehingga sulit dipertahankan.

“Terus terang saja, melihat kemampuan yang dimiliki honorer K2 yang kebanyakan tidak punya kompetensi, membuat pemerintah sulit mengaturnya,” ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo yang dihubungi, Senin (11/6).

Di dalam PP 56 Tahun 2012 tentang Revisi PP 48 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS, tidak diatur tentang honorer K2 yang lulus tes. Yang tertera di dalam PP tersebut hanya bagi honorer K2 lulus tes akan diangkat CPNS secara bertahap mulai 2013 hingga 2014.

“Memang di dalam PP 56 tidak diatur nasib honorer K2 yang tidak lolos. Mereka diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang RUU-nya masih sementara dibahas,” ujarnya.

RUU ASN, lanjut guru besar UI ini, mengatur honorer K2 yang tidak lolos, akan diangkat sebagai pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP) sepanjang instansinya membutuhkan. Hanya saja, dasarnya harus sesuai kompetensi. Misalnya, yang dibutuhkan guru matematika, tapi honorer K2-nya guru bahasa Indonesia otomatis tidak bisa diangkat PTTP.

“Pemerintah pusat tidak bisa memaksakan instansi mendapat honorer K2 menjadi PTTP kalau yang bersangkutan tidak sesuai kompetensi. Sebab, pembayaran gajinya menjadi tanggung jawab instansi bersangkutan,” tegasnya.

Meski tidak merinci satu persatu, namun Eko mengungkapkan, data honorer K2 banyak yang tidak punya kompetensi. Sehingga, kalau tidak lolos CPNS maupun PTTP, honorernya akan diberhentikan.

“Mau tidak mau ya diberhentikan oleh instansi. Pemberhentiannya juga tidak disertai kompensasi, kecuali pimpinan instansinya mempunyai kebijakan khusus memberikan uang tanda terimakasih,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • info terbr begionl 10 denpasr
  • pengangkatan honorer k2 oleh pemkab aceh selatan
  • sk k2 yg sdh lulus tes cpns kab brebes
  • Kapan cair tunjangan sertifikasi honor kemenag kab sinjai sul sel
  • SKB menpan tentang sergur yang dicabut

Original source : Banyak Honorer K2 Bakal Terdepak

Pemda Makin Gencar Usut Proses Rekrutmen Tenaga Honorer K1 yang "Nakal"

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/pemda-makin-gencar-usut-proses.htmlPemda Makin Gencar Usut Proses Rekrutmen Tenaga Honorer K1 yang “Nakal”
Bersumber dari JPNN, Tapaktuan. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan apresiasi dari DPR Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, lantaran mau melakukan pengusutan terhadap dugaan manipulasi data tenaga honorer K-1.

Alhamdulillah, kasus dugaan penyelewengan administrasi perekrutan tenaga honorer kategori satu (K-1) Aceh Selatan mulai mengkerucut, berkat kerja keras pihak Pemkab Aceh Selatan dalam menjalani tugas selaku Tim penelitian. Diantara 130 honorer yang telah dinyatakan lulus oleh BKN Pusat ditemui unsur penyimpangan,” kata Teuku Mudasir, juru bicara Tim Pansus DPRK Aceh Selatan tentang penelitian dan pengungkapan kasus honorer siluman, seusai rapat koordinasi dengan pihak eksekutif.

Setelah dilakukan penelitian secara seksama dan jelimit, ada oknum yang bermain dan terindikasi mendapat penyuapan untuk memuluskan atau mengkelabui pengangkatan CPNS melalui formasi honorer. DPRK berharap persoalan ini ditindaklanjuti secara tuntas agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik secara hukum maupun administratif.

Dia juga mendorong agar DPRK nantinya bisa mengeluarkan rekomendasi, yang isinya meminta aparat hukum memproses kasus manipulasi data honorer ini. “Agar pihak yang bermain mendapat efek jera. Kita tidak main-main, semua hasil temuan Pansus akan kita beberkan dalam rapar paripurna DPRK Aceh Selatan yang akan digelar dalam waktu dekat, sehingga duduk persoalannya lebih jelas dan transparan,” terang lawmaker partai Golkar Aceh Selatan itu.

Menurut dia, jika kasus itu ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada tenaga honorer siluman yang bakal terjegal pengangkatannya menjadi

Incoming search terms:

  • bkn pusat
  • daftar nama k2 kab dompu

Original source : Pemda Makin Gencar Usut Proses Rekrutmen Tenaga Honorer K1 yang "Nakal"

Data Honorer Diduga Siluman, 63 Guru Dicoret

MEDAN-Hasil keputusan rapat validitasi data guru honorer di Komisi A dan B DPRD Kota Medan bersama Disdik Medan, Inspektorat dan BKD Pemko Medan, di ruang Banggar DPRD Medan, memutuskan 63 data guru honorer dicoret akibat ada kejanggalan, seperti tidak lengkapnya data dan kemungkinan adanya rekayasa.
Ketua Komisi B DPRD Medan, Surianda Lubis yang dikonfirmasi wartawan usai rapat menjelaskan, beberapa permasalahan yang mengakibatkan data-data guru honorer tersebut dicoret

Incoming search terms:

  • disdik_morowali@yahoo com

Original source : Data Honorer Diduga Siluman, 63 Guru Dicoret

Data Honorer Ditunggu Hingga 30 Mei

JAKARTA–Penyerahan laporan data honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) yang ditenggat 31 April, kini diperpanjang hingga 30 Mei. Perpanjangan ini dituangkan dalam Surat Menpan-RB Nomor B.1511/M.PAN-RB/05/2012 Tentang Penyampaian Laporan dan Daftar Nama Tenaga Honorer.

“Kemarin kan banyak daerah terutama di wilayah timur minta perpanjangan waktu pelaporan. Kami minta agar dimasukkan permohonan tertulis dan alasan jelas. Dari situ akan dilihat apakah layak diperpanjang atau tidak. Setelah dikaji memang alasannya bisa diterima, makanya keluar surat pak Menpan-RB itu,” ungkap Wakil Menpan-RB Eko Prasojo yang dihubungi, Rabu (23/5).

Dalam surat permohonan dari beberapa instansi pusat dan daerah, disebutkan alasan utama hingga meminta perpanjangan waktu, karena letak geografisnya sulit dijangkau, sangat terpencil, masuk kategori daerah terluar dan perbatasan. Apalagi data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada instansi mengalami keterlambatan.

“Beberapa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah mengajukan permohonan kepada Menpan-RB untuk dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan dan daftar nominatif tenaga honorer kategori I dan II. Mereka beralasan karena data verifikasi dan validasi yang diserahkan BKN sudah terlambat,” tuturnya.

Setelah mempelajari permohonan tersebut dan proses pengajuan perhitungan kebutuhan pegawai untuk pembahasan belanja pegawai tahun anggaran 2013 adalah bulan Juni 2012, lanjutnya, maka pemerintah pusat pun memberikan toleransi. Di mana instansi yang sampai saat ini belum dapat menyerahkan laporan dan daftar nomonatif tersebut masih diberikan kesempatan terakhir 30 Mei 2012.

“Tapi dengan catatan, batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan penyerahan data tersebut tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN


Original source : Data Honorer Ditunggu Hingga 30 Mei

Menyoal banyaknya honorer k1 yang TMK dan diusulkan menjadi MK oleh pejabat di daerah

Sekarang ini menurut kabar di media massa yang saya baca, banyak pejabat di daerah yang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tenaga honorer k1 yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) agar dapat dilakukan verval ulang dan dimasukan menjadi memenuhi kriteria (MK). Sedangkan tenaga honorer k1 yang dinyatakan memenuhi kriteria dan diminta untuk dicoret dan dijadikan tidak memenuhi kriteria sangatlah sedikit.

Apalagi ditambah dengan adanya kabar yang masih perlu diperhatikan kebenarannya bahwa pihak bkd main aman dengan memasukan tenaga honorer k1 yang diikutkan dalam perekaman data honorer k2 yang menambah ruwet masalah karena terjadinya pembengkakan jumlah tenaga honorer k2 yang terdata yang menyebabkan kurangtepatnya kebijakan pemerintah yang diambil hanya karena disebabkan tidak validnya data.

Menurut saya pribadi pemerintah dalam hal ini pihak BKN harus konsisten dengan pernyataannya dahulu bahwa tenaga honorer yang sudah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) masih bisa dicoret jika terbukti datanya tidak benar sedang yang sudah dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) ataupun tidak lolos uji publik sudah tidak dapat diganggu gugat lagi.

Pihak pejabat didaerah jangan mau menangnya sendiri dengan tetap memaksakan keinginan sehubunganmisi honorer k1 ini. Segera hentikan polemik tentang honorer 1 dan segera fokus ke pengangkatan honorer k2 dan honorer yang mempunyai sk setelah taun 2005.

Semoga bermanfaat

Incoming search terms:

  • @snclavalin-gds com

Original source : Menyoal banyaknya honorer k1 yang TMK dan diusulkan menjadi MK oleh pejabat di daerah

SK Honorer jadi CPNS Bisa Dianulir

JAKARTA–Meski masa sanggah data honorer kategori satu (K1) hasil diverifikasi dan validasi sudah berakhir, namun Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan tetap mendapat laporan pengaduan masyarakat.

Bahkan, bila honorer K1-nya sudah resmi PNS dan mendapat SK namun ada pengaduan yang disertai bukti akurat, maka bisa digugurkan.

“Masa uji publik memang cuma sekitar dua minggu. Setelah itu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada data yang mencurigakan sehingga sekitar tiga minggu lah masa sanggahnya. Namun bukan berarti, masa sanggahnya selesai sesudahnya BKN tidak mendapat lagi pengaduan. Kami pada dasarnya akan selalu mendapat laporan kecurangan kapan saja,” beber Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat di Jakarta, Senin (14/5).

Dijelaskannya, masyarakat khususnya tenaga honorer yang merasa dirugikan, hendaknya memanfaatkan masa uji publik dengan baik sehubunganmisi pengumuman hasil verifikasi dan validasi (verval) K1. Ditegaskan, pengumuman yang diterbitkan BKN atas hasil verval K1 masih bisa terjadi perubahan.

“Misalnya ada perubahan reputation tenaga honorer atau meninggal dunia sehingga harus dicoret dari data memenuhi kriteria (MK),” ujarnya.

Dia menambahkan jika usai masa sanggah, BKD hendaknya segera melaporkan ke BKN dan MenPAN&RB sehubunganmisi semua permasalahan K1. Laporan tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah menetapkan kebijakan selanjutnya.

“Silakan honorer mengecek benar-benar data vervalnya. Kalau ada kesalahan, laporkan saja ke BKD dengan tembusan MenPAN&RB dan BKN,” tandasnya. (Esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Incoming search terms:

  • pemberkasan K1 mamuju Utara

Original source : SK Honorer jadi CPNS Bisa Dianulir