Pemprov Jatim Butuh Banyak Fungsional Khusus

PNS kini masih terlihat ‘seksi’ bagi masyarakat, tunjangan hari tua (dana pensiun), asuransi kesehatan (askes), dana beras, dana kesejahteraan anak, dan lainnya membuat posisi PNS banyak dilirik. Sayangnya, rekrutmen CPNS seringkali menyisakan masalah. Kini Pemprov membutuhkan banyak PNS fungsional khusus. Berikut ini wawancara antara Wartawan Surabaya Post Reny Catur Agustin dengan Kepala BKD Pemprov Jatim, Dr. H. Akmal Boedianto, S.H, M. Si.

W: Sempat dimoratoriumkan di tahun lalu, yakni di tahun 2011, sehubunganmisi pendaftaran CPNS. Apakah saat ini akan diselenggarakan kembali atau tetap masih sama seperti tahun lalu? Akmal: Memang tahun lalu ada pause sehubunganmisi CPNS karena ini merupakan perintah dari pemerintah pusat. Dan untuk tahun ini belum ada keputusan apakah akan menyelenggarakan CPNS atau tidak. Tetapi BKD Jatim telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar diselenggarakan kembali di tahun 2012. Namun jelasnya, di tahun 2013 pasti ada sesuai dengan surat keputusan yang telah diterima oleh BKD Jatim beberapa saat lalu. W: Apa penyebab adanya pause tersebut, apakah sehubunganmisi ada banyaknya kasus penipuan CPNS dan pihak-pihak yang mencoba ‘menitipkan’ koleganya agar bisa diterima sebagai CPNS? Akmal: ini tidak ada hubungannya dengan itu, karena persoalan tersebut terbukti tidak dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara. Pause ini ada karena pemerintah pusat meminta setiap BKD untuk melakukan pemetaan. Tujuannya agar diketahui berapa pegawai struktural, fungsional khusus, atau fungsional umum yang dimiliki berada di Jatim. Pemetaan ini ditargetkan selesai akhir tahun ini. Setelah itu, pemerintah pusat akan mengevaluasi kembali dan dapat mengambil sikap berapa banyak CPNS yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini juga sebagai langkah efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. W: Apakah sejauh ini sudah dapat dilihat berapa banyak CPNS yang dibutuhkan oleh pemerintahan dilihat dari golongannya? Akmal: Hingga awal Juni ini pekerjaan kurang 25 persen lagi. Jadi untuk memastikan bagian mana saja yang banyak diperlukan belum bisa tetapi bisa juga dikatakan sudah tahu sedikit mana saja. Untuk bagian fungsional khusus, masih dibutuhkan banyak pekerja. Di sini yang dimaksud dengan fungsional khusus adalah tenaga-tenaga ahli atau teknik yang berdasarkan bidangnya. Untuk tenaga ahli yang masih kurang di Jatim adalah tenaga medis atau kesehatan. kemungkinan, kuota ini akan ditambah lagi. mengingat saat ini ada pembangunan rumah sakit pemerintah daerah Jatim di beberapa daerah. W: Diketahui juga, saat ini banyak penipuan menggunakan kedok CPNS. Agar masyarakat tidak tertipu, apakah yang dilakukan oleh BKD agar masyarakat tidak tertipu? Akmal: Masyarakat harus memahami jika pendaftaran CPNS yang secara resmi akan diumumkan melalui media-media dan bisa diakses di internet. Tidak ada yang melalui door to door atau jasa perantara dan tidak dipungut biaya sama sekali. Proses seleksi melalui beberapa tes dan tahap. Jadi saya tekankan kembali, pendaftaran resmi akan diumumkan melalui media dan dapat diakses di internet. W: Tak ketinggalan, saat ini sedang beredarnya kabar adanya PNS yang menggunakan ijazah palsu untuk bisa menunjang karir. Apa sudah ada yang terbukti menggunakan ijazah palsu? Akmal: sejauh ini kami masih melakukan pemeriksaan dibantu oleh inspektorat melalui penelitian domestic, dengan mengecek secara menyeluruh siapa pejabat berijazah palsu tersebut. Hal itu dinilai penting, karena jumlah PNS di lingkungan Pemprov Jatim saat ini sekitar 23 ribu orang yang tersebar di 68 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian domestic ini juga sekaligus untuk memastikan pejabat apa, posisinya di SKPD mana, golongan berapa, dan kapan masuknya. Lalu ijazah yang dipalsu itu ijazah S1 atau ijazah S2.


Original source : Pemprov Jatim Butuh Banyak Fungsional Khusus

Ledakan Pensiun PNS di 2025, Sedot Rp175 Triliun

Ledakan pensiun diperkirakan akan terjadi pada 2025 mendatang. Di mana akan ada 2,5 juta PNS yang pensiun serentak sehingga negara harus mengeluarkan dana Rp175 trilliun untuk membayar dana pensiun.

“Ini menjadi peringatan serius bagi kita dengan akan adanya ledakan pensiun di 2025. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, akan mempengaruhi fiskal negara karena butuh dana Rp175 triliun untuk 2,5 juta pensiunan,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (9/11).

Dijelaskan, prosentase iuran pensiun yang ditarik dari PNS sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,8 persen dari gaji. Selebihnya menjadi beban negara, sehingga bisa diperkirakan bila tidak dipikirkan solusi pembayaran uang pensiun ini, bisa menyebabkan kebangkrutan.

“Kas negara akan tersedot banyak hanya untuk bayar uang pensiun. Belum lagi membayar gaji pegawai, alhasil belanja pegawai memakan porsi APBN barrier banyak,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Agung Gunanjar mengatakan, pemerintah harus menyerahkan pengolahan dana pensiun kepada lembaga profesional dan independen. Ini agar dana pensiun yang diperoleh tiap bulan bisa dikelola baik dan ada pengembangan.

“Kalau dana pensiun dikelola lembaga profesional, saya yakin negara tidak akan kesulitan membayar dana pensiun,” tandasnya. (Esy/jpnn)

Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 70.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2011-2012 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI

Contoh Soal CPNS 2011 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]

Incoming search terms:

  • www diminta info terbaru dari bkd mtb tengtang proses nip cpns honorer k2 di bakn makasar com

Original source : Ledakan Pensiun PNS di 2025, Sedot Rp175 Triliun

Hadapi Ledakan Pensiun PNS, Pemerintah Pusing

Prediksi ledakan pensiunan PNS pada 2025 nanti, menuntut pemerintah segera menjalankan reformasi pengelolaan dana pensiun. Tujuan utamanya adalah, jangan sampai uang APBN habis tersedot untuk belanja tunjangan pensiun.

Dihubungi di Jakarta kemarin (10/11) Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, skema pengelolaan dana pensiun ini akan dirembuk sejumlah pihak pada 14 November mendatang. “Saya sekarang masih belum memiliki gambaran tentang opsi-opsi bagaimana baiknya,” tuturnya.

Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menyebutkan, sejumlah pihak akan terlibat dalam pembahasan skenario baru iuran untuk tunjangan pensiun PNS itu. Diantaranya Kementerian Keuangan dan Planet Bank atau Bank Dunia. Dia berharap skema baru ini bisa mengamankan posisi keuangan negara ketika terjadi ledakan pensiunan PNS 2025 nanti.

Konsultan Bank Dunia soal pengkajian dana pensiun PNS Indra Budi Sumantoro mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat. “Jika yang berjalan sama seperti saat ini, APBN bisa tekor. Ini tidak sehat,” ujar pria yang pernah enam tahun menjadi PNS Kemen PAN-RB itu.

Idra menjelaskan jika pada sistem saat ini, iuran pensiun yang dibayarkan oleh setiap PNS aktif hanya 4,75 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Dengan jumlah ini, dia menghitung jika manfaat yang bisa diterima ketika PNS yang bersangkutan pensiun hanya tunjangan untuk 9 bulan saja.

“Sisanya dari mana? Ya dari APBN. Ini kan tidak bisa dibiarkan terus,” ujarnya. Indra sempat menghitung, pada 2015 nanti tanggungan belanja pensiun di APBN mencapai Rp 100 triliun.

Indra mengatakan sempat muncul gagasan pembayaran pensiun dengan sistem pay as you go. Cara kerja sistem ini adalah, manfaat yang diterima pensiunan PNS di dapat dari iuran PNS yang masih aktif. Dengan kata lain, PNS aktif membayar iuran uang pensiun yang manfaatnya diterima pensiunan PNS.

Dari segi manfaat yang diterima pensiunan, skema ini lumayan menguntungkan. Termasuk juga bisa menekan beban negara. Tetapi cara ini sulit diterapkan karena komposisi PNS yang masih aktif dengan para pensiunan PNS tidak sebanding.

Pada saat terjadi ledakan pensiunan PNS di 2025 nanti, jumlah pensiunan PNS diperkirakan ada 2,5 juta orang. Sedangkan PNS yang masih aktif hanya 4,5 juta orang saja. Dengan komposisi ini, skema pengelolaan dana pensiun dengan sistem pay as you go tidak bisa diterapkan. “Jika nanti yang pensiun 2,5 juta orang, harus ada PNS aktif 14 juta. Baru sistem pay as you go dapat dijalankan,” katanya.

Cara atau skema yang barrier mudah diterapkan adalah, mempertahankan sistem pengelolaan dana pensiun yang sudah berjalan saat ini. Yaitu sistem manfaat pasti. Tetapi yang harus dirubah adalah besaran iuran para PNS aktif.

Jika secara prosentase tidak bisa dinaikkan, komponen gaji sebagai rujukan iuran pensiun para PNS aktif itu bisa dirubah. Seperti diketahui, saat ini yang digunakan untuk menetapkan iuran pensiun adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga saja.

Indra memiliki usulan jika ke depan tidak hanya gaji pokok yang menjadi rujukan nominal iuran pensiun. Tetapi seluruh pendapatan para PNS yang diterima setiap bulannya. Untuk menjalankan sistem ini, dia mendukung jika pemerintah merubah penghitungan gaji PNS dari multi pay ke release pay.

Dia juga mengatakan ke depan beban belanja pensiuan di APBN akan semakin meningkat. Prediksi ini muncul karena usia harapan hidup dan tingkat kesehatan para PNS semakin naik. Sementara tingkat kelahiran bakal menurun. (wan)

Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 70.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2011-2012 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI

Contoh Soal CPNS 2011 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]


Original source : Hadapi Ledakan Pensiun PNS, Pemerintah Pusing

Pemerintah Masih Kaji Skema Baru Pemberian Dana Pensiun – BeritaSatu

Pembahasan Undang-undang Aparatur Sipil dikordinasikan oleh Wakil Presiden Pemerintah menyatakan hingga kini belum memutuskan, untuk mengganti skema pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS).  Dengan demikian pemberian pensiun hingga 2013, masih akan mempergunakan skema saat ini, yakni pembayaran secara bertahap. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan, saat ini pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negeri (ASN).

Di dalamnya termasuk membahas skema pemberian pensiunnya. Dalam pembahasan RUU ini, koordinasi pemerintah langsung dibawah Wakil Presiden.
“Sebagaimana inisiatif DPR, RUU ASN sedang dibahas di pemerintah. Pak Presiden memberikan penugasan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) selaku vocal top-nya. Mendagri, Menkum HAM, terakhir ditugaskan sendiri kepada Menteri Keuangan untuk bahas itu dibawah koordinasi Pak Wapres,” ujar Kiagus dikantornya, Jakarta.

Lebih lanjut dia mengatakan di lingkungan pemerintah, RUU ini baru dibahas pada level eselon satu, sebelum dilaporkan ke tingkat Menteri  dan ke Presiden.

Dengan demikian dia menyatakan masih banyak hal, yang perlu dikaji ulang sehingga prosesnya masih akan berlangsung lama.
Dia juga mengaku belum bisa memproyeksikan apakah dengan adanya RUU ASN dan skema baru, pensiun akan bisa menghemat pengeluaran negara.

Penghematan secara signifikan menurutnya hanya bisa dicapai melalui pemangkasan gaji pegawai.

“Belum bisa penghematannya itu karena machinate-nya itu belum. Mau (opsi) rapel itu tadi tentu harus kita implementation dulu. Pasti memerlukan  masa-masa transisi,” pungkasnya.


Original source : Pemerintah Masih Kaji Skema Baru Pemberian Dana Pensiun – BeritaSatu

Lowongan Kerja PT Pemeringkat Efek Indonesia Juli 2012

http://lokernesia.blogspot.com/2012/07/lowongan-kerja-pt-pemeringkat-efek.htmlLowongan Kerja PT Pemeringkat Efek Indonesia Juli 2012
PT. PEFINDO atau “PT Pemeringkat Efek Indonesia” didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1993, melalui inisiatif Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 1994, PEFINDO memperoleh izin usahanya dari BAPEPAM dengan Nomor. 39/PM-PI/1994 dan menjadi salah satu lembaga penunjang pasar modal di Indonesia.

Tugas utama PEFINDO adalah untuk menyediakan suatu peringkat atas risiko kredit yang objektif, independen, serta dapat dipertanggung jawabkan atas penerbitan surat hutang yang diperdagangkan kepada masyarakat luas.

Disamping melaksanakan kegiatannya dalam melakukan pemeringkatan surat hutang, PEFINDO juga menerbitkan dan mempublikasikan informasi kredit sehubungan dengan pasar perdagangan efek. Publikasi ini terdiri dari opini kredit atas perusahaan-perusahaan penerbit obligasi beserta sektor aset acuannya.

PEFINDO adalah merupakan Perseroan Terbatas yang sahamnya per Desember 2006 tercatat dimiliki oleh 96 perusahaan domestik, yang terdiri dari dana pensiun, perbankan, asuransi, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya dan perusahaan sekuriti.

Guna meningkatkan metodologi pemeringkatan yang digunakan dan kriteria dalam melakukan pemeringkatan, maka PEFINDO didukung oleh mitra globalnya yaitu Standard & Poor’s Rating Air force (S&P’s).

PEFINDO juga aktif berpartisipasi dalam Asian Confidence Rating Agencies Friendship (ACRAA).
Dibutuhkan Segera!
PT PEFINDO sebagai perusahaan rating pertama dan terbesar di Indonesia yang terafiliasi dengan

Incoming search terms:

  • lowongan BAPEPAM

Original source : Lowongan Kerja PT Pemeringkat Efek Indonesia Juli 2012