Pemerintah Daerah Yang Membuka Pendaftaran CPNS 2014

Lowongan CPNS 2014 – Saffa – Rekrutmen ASN / CPNS 2014 sebanyak 100.000 Formasi. Formasi CPNS 2014 terdiri atas 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.

Lowongan CPNS Instansi Pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan di Pemerintah Daerah terdiri dari 28 Pemerintah Provinsi dan 383 Pemerintah Kabupaten / Kota.

Sebanyak 25.000 formasi untuk Instansi Pemerintah Pusat. Sedangkan 40.000 formasi untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk Pemerintah Pusat dan 25.000 untuk Pemerintah Daerah.

Pengumuman Daftar Pemerintah Daerah Yang akan mendapat Pendaftaran CPNS 2014

Pemerintah Aceh

  1. Pemerintah Aceh : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Aceh besar
  3. Pemerintah Kab. Pidie
  4. Pemerintah Kab. Aceh Utara : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Aceh Timur
  6. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
  7. Pemerintah Kab. Aceh Barat
  8. Pemerintah Kab. Aceh tengah : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Aceh tenggara
  10. Pemerintah Kab. Simeulue
  11. Pemerintah Kab. Bireuen
  12. Pemerintah Kab. Aceh singkil
  13. Pemerintah Kab. Aceh Barat daya
  14. Pemerintah Kab. Gayo lues
  15. Pemerintah Kab. Aceh tamiang
  16. Pemerintah Kab. Nagan raya
  17. Pemerintah Kab. Aceh jaya : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Bener meriah
  19. Pemerintah Kab. Pidie jaya
  20. Pemerintah Kota Sabang : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kota Banda Aceh
  22. Pemerintah Kota Langsa : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kota Lhokseumawe : Tidak Buka
  24. Pemerintah Kota Subulussalam : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi sumatera Utara

  1. Pemerintah Provinsi sumatera Utara : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Deli serdang
  3. Pemerintah Kab. Karo
  4. Pemerintah Kab. Langkat : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Tapanuli tengah
  6. Pemerintah Kab. Simalungun
  7. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
  8. Pemerintah Kab. Dairi
  9. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  10. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Asahan
  12. Pemerintah Kab. Nias
  13. Pemerintah Kab. Toba samosir
  14. Pemerintah Kab. Mandailing biological : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Nias Selatan
  16. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  17. Pemerintah Kab. Pakpak Barat
  18. Pemerintah Kab. Samosir
  19. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  20. Pemerintah Kab. Padang Lawas
  21. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  22. Pemerintah Kab. Batubara : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  24. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  25. Pemerintah Kab. Nias Barat
  26. Pemerintah Kab. Nias Utara
  27. Pemerintah Kota Medan : Tidak Buka
  28. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  29. Pemerintah Kota Binjai
  30. Pemerintah Kota Pematang Siantar : Tidak Buka
  31. Pemerintah Kota Tanjung Balai
  32. Pemerintah Kota Sibolga
  33. Pemerintah Kota Padangsidimpuan : Tidak Buka
  34. Pemerintah Kota Gunung Sitoli

Pemerintah Provinsi Riau

  1. Pemerintah Provinsi Riau
  2. Pemerintah Kab. Kampar : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Bengkalis
  4. Pemerintah Kab. Indragiri hulu
  5. Pemerintah Kab. Indragiri hilir
  6. Pemerintah Kab. Pelalawan
  7. Pemerintah Kab. Rokan hulu : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Rokan hilir
  9. Pemerintah Kab. Siak
  10. Pemerintah Kab. Kuantan singingi : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Kepulauan meranti : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kota Pekanbaru
  13. Pemerintah Kota Dumai

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  2. Pemerintah Kab. Agam
  3. Pemerintah Kab. Pasaman
  4. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Solok
  6. Pemerintah Kab. Padang pariaman
  7. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  8. Pemerintah Kab. Tanah datar
  9. Pemerintah Kab. Sijunjung : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  11. Pemerintah Kab. Solok Selatan : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Dharmasraya
  13. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  14. Pemerintah Kota Bukittinggi
  15. Pemerintah Kota Padang Panjang
  16. Pemerintah Kota Sawahlunto
  17. Pemerintah Kota Solok
  18. Pemerintah Kota Padang
  19. Pemerintah Kota Payakumbuh
  20. Pemerintah Kota Pariaman

Pemerintah Provinsi Jambi

  1. Pemerintah Provinsi Jambi
  2. Pemerintah Kab. Batang Hari : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  4. Pemerintah Kab. Bungo
  5. Pemerintah Kab. Merangin
  6. Pemerintah Kab. Kerinci : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kab. Sarolangun
  8. Pemerintah Kab. Tebo
  9. Pemerintah Kab. Muaro jambi : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tanjung jabung Timur
  11. Pemerintah Kota Jambi : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kota Sungai Penuh

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  3. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  4. Pemerintah Kab. Muara Enim
  5. Pemerintah Kab. Lahat
  6. Pemerintah Kab. Musi Rawas
  7. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  8. Pemerintah Kab. Banyuasin
  9. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  10. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
  11. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  12. Pemerintah Kab. Empat Lawang
  13. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  14. Pemerintah Kota Palembang
  15. Pemerintah Kota Pagar Alam
  16. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  17. Pemerintah Kota Prabumulih
  18. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung

  1. Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung
  2. Pemerintah Kab. Bangka
  3. Pemerintah Kab. Belitung
  4. Pemerintah Kab. Bangka Barat
  5. Pemerintah Kab. Bangka tengah
  6. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  7. Pemerintah Kab. Belitung Timur
  8. Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Pemerintah Provinsi Bengkulu

  1. Pemerintah Provinsi Bengkulu
  2. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  3. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  4. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
  5. Pemerintah Kab. Kaur
  6. Pemerintah Kab. Seluma
  7. Pemerintah Kab. Mukomuko
  8. Pemerintah Kab. Kepahiang
  9. Pemerintah Kab. Lebong
  10. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  11. Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintah Provinsi Lampung

  1. Pemerintah Provinsi Lampung
  2. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  3. Pemerintah Kab. Lampung tengah
  4. Pemerintah Kab. Lampung Utara
  5. Pemerintah Kab. Lampung Barat
  6. Pemerintah Kab. Tulang bawang
  7. Pemerintah Kab. Tanggamus
  8. Pemerintah Kab. Way kanan : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Lampung Timur : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Pesawaran
  11. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Pringsewu
  13. Pemerintah Kab. Mesuji
  14. Pemerintah Kab. Pesisir Barat : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Metro
  16. Pemerintah Kota Bandar Lampung : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

  1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
  2. Kab. Kepulauan Seribu : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  2. Pemerintah Kab. Bogor
  3. Pemerintah Kab. Sukabumi : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Cianjur : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Bekasi
  6. Pemerintah Kab. Karawang
  7. Pemerintah Kab. Purwakarta : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Subang : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Bandung : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Sumedang : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Garut
  12. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  13. Pemerintah Kab. Ciamis
  14. Pemerintah Kab. Cirebon : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Kuningan : Tidak Buka
  16. Pemerintah Kab. Indramayu
  17. Pemerintah Kab. Majalengka : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Bandung Barat : Tidak Buka
  19. Pemerintah Kab. Pangandaran : Tidak Buka
  20. Pemerintah Kota Bandung
  21. Pemerintah Kota Bogor
  22. Pemerintah Kota Sukabumi : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kota Cirebon : Tidak Buka
  24. Pemerintah Kota Bekasi : Tidak Buka
  25. Pemerintah Kota Depok
  26. Pemerintah Kota Cimahi
  27. Pemerintah Kota Tasikmalaya
  28. Pemerintah Kota Banjar

Pemerintah Provinsi Banten

  1. Pemerintah Provinsi Banten
  2. Pemerintah Kab. Serang
  3. Pemerintah Kab. Pandeglang : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Lebak
  5. Pemerintah Kab. Tangerang : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kota Tangerang
  7. Pemerintah Kota Cilegon
  8. Pemerintah Kota Serang : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Daerah DI Yogyakarta

  1. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta
  2. Pemerintah Kab. Bantul : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Sleman
  4. Pemerintah Kab. Gunungkidul
  5. Pemerintah Kab. Kulon Progo
  6. Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  2. Pemerintah Kab. Semarang
  3. Pemerintah Kab. Kendal
  4. Pemerintah Kab. Demak
  5. Pemerintah Kab. Grobogan
  6. Pemerintah Kab. Pekalongan
  7. Pemerintah Kab. Batang
  8. Pemerintah Kab. Tegal
  9. Pemerintah Kab. Brebes
  10. Pemerintah Kab. Pati
  11. Pemerintah Kab. Kudus : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Pemalang : Tidak Buka
  13. Pemerintah Kab. Jepara
  14. Pemerintah Kab. Rembang : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Blora
  16. Pemerintah Kab. Banyumas
  17. Pemerintah Kab. Cilacap
  18. Pemerintah Kab. Purbalingga
  19. Pemerintah Kab. Banjarnegara
  20. Pemerintah Kab. Magelang
  21. Pemerintah Kab. Temanggung
  22. Pemerintah Kab. Wonosobo : Tidak Buka
  23. Pemerintah Kab. Purworejo
  24. Pemerintah Kab. Kebumen
  25. Pemerintah Kab. Klaten
  26. Pemerintah Kab. Boyolali
  27. Pemerintah Kab. Sragen
  28. Pemerintah Kab. Sukoharjo
  29. Pemerintah Kab. Karanganyar : Tidak Buka
  30. Pemerintah Kab. Wonogiri
  31. Pemerintah Kota Semarang
  32. Pemerintah Kota Salatiga
  33. Pemerintah Kota Pekalongan
  34. Pemerintah Kota Tegal
  35. Pemerintah Kota Magelang
  36. Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  2. Pemerintah Kab. Gresik : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Mojokerto : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Sidoarjo
  5. Pemerintah Kab. Jombang
  6. Pemerintah Kab. Sampang
  7. Pemerintah Kab. Pamekasan
  8. Pemerintah Kab. Sumenep
  9. Pemerintah Kab. Bangkalan
  10. Pemerintah Kab. Bondowoso
  11. Pemerintah Kab. Situbondo
  12. Pemerintah Kab. Banyuwangi
  13. Pemerintah Kab. Jember : Tidak Buka
  14. Pemerintah Kab. Malang
  15. Pemerintah Kab. Pasuruan
  16. Pemerintah Kab. Probolinggo
  17. Pemerintah Kab. Lumajang
  18. Pemerintah Kab. Kediri
  19. Pemerintah Kab. Tulungagung
  20. Pemerintah Kab. Nganjuk : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Trenggalek
  22. Pemerintah Kab. Blitar
  23. Pemerintah Kab. Madiun
  24. Pemerintah Kab. Ngawi : Tidak Buka
  25. Pemerintah Kab. Magetan
  26. Pemerintah Kab. Ponorogo
  27. Pemerintah Kab. Pacitan : Tidak Buka
  28. Pemerintah Kab. Bojonegoro
  29. Pemerintah Kab. Tuban
  30. Pemerintah Kab. Lamongan
  31. Pemerintah Kota Surabaya
  32. Pemerintah Kota Mojokerto : Tidak Buka
  33. Pemerintah Kota Malang
  34. Pemerintah Kota Ppasuruan
  35. Pemerintah Kota Probolinggo : Tidak Buka
  36. Pemerintah Kota Blitar
  37. Pemerintah Kota Kediri : Tidak Buka
  38. Pemerintah Kota Madiun
  39. Pemerintah Kota Batu : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  2. Pemerintah Kab. Sambas
  3. Pemerintah Kab. Sanggau
  4. Pemerintah Kab. Sintang
  5. Pemerintah Kab. Pontianak
  6. Pemerintah Kab. Kapuas hulu
  7. Pemerintah Kab. Ketapang
  8. Pemerintah Kab. Bengkayang
  9. Pemerintah Kab. Landak
  10. Pemerintah Kab. Melawi
  11. Pemerintah Kab. Sekadau
  12. Pemerintah Kab. Kubu raya
  13. Pemerintah Kab. Kayong Utara
  14. Pemerintah Kota Pontianak
  15. Pemerintah Kota Singkawang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  2. Pemerintah Kab. Kapuas : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Barito Utara
  4. Pemerintah Kab. Barito Selatan
  5. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  6. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  7. Pemerintah Kab. Pulang pisau
  8. Pemerintah Kab. Gunung mas
  9. Pemerintah Kab. Lamandau
  10. Pemerintah Kab. Sukamara
  11. Pemerintah Kab. Murung raya
  12. Pemerintah Kab. Katingan
  13. Pemerintah Kab. Seruyan
  14. Pemerintah Kab. Barito Timur
  15. Pemerintah Kota Palangka Raya : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  2. Pemerintah Kab. Banjar
  3. Pemerintah Kab. Tanah laut
  4. Pemerintah Kab. Tapin
  5. Pemerintah Kab. Hulu sungai Selatan
  6. Pemerintah Kab. Hulu sungai tengah
  7. Pemerintah Kab. Barito kuala
  8. Pemerintah Kab. Tabalong
  9. Pemerintah Kab. Kotabaru
  10. Pemerintah Kab. Hulu sungai Utara
  11. Pemerintah Kab. Tanah bumbu
  12. Pemerintah Kab. Balangan
  13. Pemerintah Kota Banjarmasin
  14. Pemerintah Kota Banjar Baru

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  2. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
  3. Pemerintah Kab. Paser : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Berau
  5. Pemerintah Kab. Kutai Barat
  6. Pemerintah Kab. Kutai Timur
  7. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  8. Pemerintah Kab. Mahakam ulu
  9. Pemerintah Kota Samarinda
  10. Pemerintah Kota Balikpapan
  11. Pemerintah Kota Bontang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Minahasa : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  5. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  7. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  8. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  9. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
  10. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  12. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  13. Pemerintah Kota Manado : Tidak Buka
  14. Pemerintah Kota Bitung : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Tomohon
  16. Pemerintah Kota Kotamobagu

Provinsi Gorontalo

  1. Pemerintah Provinsi Gorontalo : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Gorontalo : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Boalemo : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Pohuwato
  5. Pemerintah Kab. Bone Bolango
  6. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  7. Pemerintah Kota Gorontalo

Provinsi Sulawesi Tengah

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  2. Pemerintah Kab. Poso : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Donggala : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Tolitoli : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Banggai
  6. Pemerintah Kab. Buol
  7. Pemerintah Kab. Morowali : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Banggai kepulauan
  9. Pemerintah Kab. Parigi moutong : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  11. Pemerintah Kab. Sigi : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Banggai Laut
  13. Pemerintah Kota Palu

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Pemerintah Kab. Pinrang : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Gowa
  4. Pemerintah Kab. Wajo
  5. Pemerintah Kab. Bone : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Tana toraja
  7. Pemerintah Kab. Maros
  8. Pemerintah Kab. Luwu : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Sinjai
  10. Pemerintah Kab. Bulukumba
  11. Pemerintah Kab. Bantaeng
  12. Pemerintah Kab. Jeneponto : Tidak Buka
  13. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  14. Pemerintah Kab. Takalar
  15. Pemerintah Kab. Barru
  16. Pemerintah Kab. Sidenreng rappang
  17. Pemerintah Kab. Pangkajene dan kepulauan : Tidak Buka
  18. Pemerintah Kab. Soppeng
  19. Pemerintah Kab. Enrekang
  20. Pemerintah Kab. Luwu Utara : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Luwu Timur
  22. Pemerintah Kab. Toraja Utara
  23. Pemerintah Kota Makassar
  24. Pemerintah Kota Parepare
  25. Pemerintah Kota Palopo : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Pemerintah Kab. Konawe : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Buton : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Muna
  5. Pemerintah Kab. Kolaka : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  7. Pemerintah Kab. Kolaka Utara : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Bombana : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Wakatobi
  10. Pemerintah Kab. Buton Utara
  11. Pemerintah Kab. Konawe Utara : Tidak Buka
  12. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  13. Pemerintah Kab. Konawe kepulauan
  14. Pemerintah Kota Kendari : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kota Baubau : Tidak Buka

Pemerintah Provinsi Bali

  1. Pemerintah Provinsi Bali
  2. Pemerintah Kab. Buleleng
  3. Pemerintah Kab. Jembrana
  4. Pemerintah Kab. Klungkung
  5. Pemerintah Kab. Gianyar
  6. Pemerintah Kab. Karangasem
  7. Pemerintah Kab. Bangli
  8. Pemerintah Kab. Badung
  9. Pemerintah Kab. Tabanan
  10. Pemerintah Kota Denpasar

Pemerintah Provinsi NTB

  1. Pemerintah Provinsi NTB
  2. Pemerintah Kab. Lombok Barat
  3. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  4. Pemerintah Kab. Lombok Timur
  5. Pemerintah Kab. Bima
  6. Pemerintah Kab. Sumbawa
  7. Pemerintah Kab. Dompu
  8. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  9. Pemerintah Kab. Lombok Utara : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kota Mataram
  11. Pemerintah Kota Bima

Pemerintah Provinsi NTT

  1. Pemerintah Provinsi NTT
  2. Pemerintah Kab. Kupang
  3. Pemerintah Kab. Belu
  4. Pemerintah Kab. Timor Ttengah Utara
  5. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  6. Pemerintah Kab. Alor : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kab. Sikka
  8. Pemerintah Kab. Flores Timur
  9. Pemerintah Kab. Ende
  10. Pemerintah Kab. Ngada
  11. Pemerintah Kab. Manggarai
  12. Pemerintah Kab. Sumba Timur
  13. Pemerintah Kab. Sumba Barat
  14. Pemerintah Kab. Lembata : Tidak Buka
  15. Pemerintah Kab. Rote ndao
  16. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  17. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  18. Pemerintah Kab. Sumba Barat daya
  19. Pemerintah Kab. Nagekeo
  20. Pemerintah Kab. Sumba tengah : Tidak Buka
  21. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  22. Pemerintah Kab. Malaka
  23. Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah Provinsi Maluku

  1. Pemerintah Provinsi Maluku
  2. Pemerintah Kab. Maluku tengah : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
  4. Pemerintah Kab. Buru
  5. Pemerintah Kab. Maluku tenggara Barat
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan aru
  7. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  8. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  9. Pemerintah Kab. Buru Selatan
  10. Pemerintah Kab. Maluku Barat daya
  11. Pemerintah Kota Aambon
  12. Pemerintah Kota Tual

Pemerintah Provinsi maluku Utara

  1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
  2. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  3. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  5. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  6. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
  7. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  8. Pemerintah Kab. Pulau morotai
  9. Pemerintah Kab. Pulau taliabu : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kota Ternate
  11. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Pemerintah Provinsi Papua

  1. Pemerintah Provinsi Papua
  2. Pemerintah Kab. Jayapura
  3. Pemerintah Kab. Biak Numfor
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Merauke
  6. Pemerintah Kab. Jayawijaya
  7. Pemerintah Kab. Nabire
  8. Pemerintah Kab. Puncak jaya
  9. Pemerintah Kab. Paniai
  10. Pemerintah Kab. Mimika : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Boven digoel
  12. Pemerintah Kab. Mappi
  13. Pemerintah Kab. Asmat
  14. Pemerintah Kab. Yahukimo
  15. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  16. Pemerintah Kab. Tolikara
  17. Pemerintah Kab. Sarmi
  18. Pemerintah Kab. Keerom
  19. Pemerintah Kab. Waropen
  20. Pemerintah Kab. Supiori
  21. Pemerintah Kab. Mamberamo raya : Tidak Buka
  22. Pemerintah Kab. Mamberamo tengah
  23. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  24. Pemerintah Kab. Yalimo
  25. Pemerintah Kab. Nduga : Tidak Buka
  26. Pemerintah Kab. Dogiyai
  27. Pemerintah Kab. Puncak
  28. Pemerintah Kab. Deiyai
  29. Pemerintah Kab. Intan jaya
  30. Pemerintah Kota Jayapura

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

  1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  2. Pemerintah Kab. Bintan
  3. Pemerintah Kab. Karimun : Tidak Buka
  4. Pemerintah Kab. Natuna : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Lingga
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas : Tidak Buka
  7. Pemerintah Kota Batam
  8. Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pemerintah Provinsi Papua Barat

  1. Pemerintah Provinsi Papua Barat
  2. Pemerintah Kab. Sorong : Tidak Buka
  3. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  4. Pemerintah Kab. Raja Ampat : Tidak Buka
  5. Pemerintah Kab. Manokwari
  6. Pemerintah Kab. Teluk bintuni
  7. Pemerintah Kab. Teluk wondama : Tidak Buka
  8. Pemerintah Kab. Fak-fak : Tidak Buka
  9. Pemerintah Kab. Kaimana : Tidak Buka
  10. Pemerintah Kab. Tambrauw : Tidak Buka
  11. Pemerintah Kab. Maybrat
  12. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  13. Pemerintah Kota Sorong

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat : Tidak Buka
  2. Pemerintah Kab. Mamuju Utara
  3. Pemerintah Kab. Mamuju
  4. Pemerintah Kab. Mamasa
  5. Pemerintah Kab. Polewali Mandar : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kab. Majene
  7. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  2. Pemerintah Kab. Bulungan
  3. Pemerintah Kab. Malinau
  4. Pemerintah Kab. Nunukan
  5. Pemerintah Kab. Tana Tidung : Tidak Buka
  6. Pemerintah Kota Tarakan
  7. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan

Tes CPNS 2014 dipastikan menggunakan sistem Computer Helped Test (CAT), jadi pastikan Anda siap bersaing dengan mempelajari Tes CAT CPNS dengan mengunjungi laman : http://ujian.latihansoal.com

In this area these ads

Incoming search terms:

  • tali asih tagana
  • gaji ptt di daerah malinau tahun2015
  • hasil ppdb smu1 kota tanjungpinang
  • LULUS PNS 2014 TAPANULI TENGAH TERIMA SK
  • ppni kab sintang

Original source : Pemerintah Daerah Yang Membuka Pendaftaran CPNS 2014

Daftar Kementerian Yang Membuka Pendaftaran CPNS 2014

Pendaftaran CPNS 2014 – Saffa – Pemerintah akan membuka Lowongan CPNS 2014 / ASN sebanyak 100.000 Formasi. Formasi CPNS 2014 dengan rincian 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.

Lowongan CPNS Instansi Pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan di Pemerintah Daerah terdiri dari 28 Pemerintah Provinsi dan 383 Pemerintah Kabupaten / Kota.

Sebanyak 25.000 formasi untuk Instansi Pemerintah Pusat. Sedangkan 40.000 formasi untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk Pemerintah Pusat dan 25.000 untuk Pemerintah Daerah.

Pengumuman Daftar Kementerian yang akan membuka Lowongan CPNS 2014

KEMENTERIAN KOORDINATOR

  1. Kementerian Koordinator Bidang POLHUKAM
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KEMENTERIAN

  1. Kementerian Riset dan Teknologi
  2. Kementerian Koperasi dan UKM : Tidak Buka
  3. Kementerian Lingkungan Hidup
  4. Kementerian BUMN
  5. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Tidak Buka
  7. Kementerian Pemuda Olahraga
  8. Kementerian Perumahan Rakyat
  9. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  10. Kementerian Dalam Negeri
  11. Kementerian Luar Negeri : Tidak Buka
  12. Kementerian Pertahanan : Tidak Buka
  13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  14. Kementerian Keuangan
  15. Kementerian Pertanian
  16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  17. Kementerian Perhubungan
  18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  19. Kementerian Kesehatan
  20. Kementerian Agama
  21. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  22. Kementerian Sosial
  23. Kementerian Kehutanan
  24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  25. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  26. Kementerian Perdagangan
  27. Kementerian Perindustrian
  28. Kementerian Pekerjaan Umum
  29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  30. Kementerian Sekretariat Negara
  31. Kementerian PPN/Bappenas

LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

  1. Arsip Nasional RI (ANRI)
  2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  4. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
  5. Badan Pusat Statistik (BPS)
  6. Badan Inteljen Negara (BIN)
  7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  9. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
  10. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Tidak Buka
  13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  14. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  15. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  17. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
  18. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  19. Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  21. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  22. Badan SAR Nasional
  23. Badan Narkotika Nasional / BNN
  24. Badan Standardisasi Nasional / BSN
  25. Badan Tenaga Nuklir Nasional / BATAN
  26. Badan Pengawas Tenaga Nuklir / BAPETEN : Tidak Buka
  27. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
  28. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK
  29. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
  30. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)

LEMBAGA NEGARA

  1. Kepolisian Negara RI : Tidak Buka
  2. Kejaksaan Agung RI
  3. Sekretariat Kabinet

SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA

  1. Sekretariat Jendral BPK
  2. Sekretariat Jendral MPR
  3. Sekretariat Jendral DPR : Tidak Buka
  4. Sekretariat Mahkamah Agung
  5. Sekretariat Jendral DPD-RI
  6. Sekretariat Mahkamah Kostitusi
  7. Sekretariat Komisi Yudisial
  8. Sekretariat Komisi Nasional HAM : Tidak Buka
  9. Sekretariat KPU
  10. Sekretariat OMBUDSMAN RI

Bagaimana ? Apakah Kementerian / Lembaga Tinggi Negara yang Anda inginkan membuka Lowongan CPNS 2014. Jika iya maka segeralah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika tidak Anda tetap bisa melamar CPNS di Kementerian lain kok.

Tes CPNS 2014 dipastikan menggunakan sistem Computer Helped Test (CAT), jadi pastikan Anda siap bersaing dengan mempelajari Tes CAT CPNS dengan mengunjungi laman : http://ujian.latihansoal.com

IBC

Lowongan CPNS Pusat 2014 – Formasi CPNS 2014 adalah 100.000 orang dengan rincian 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.

Penerimaan CPNS Instansi Pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan di Pemerintah Daerah terdiri dari 28 Pemerintah Provinsi dan 383 Pemerintah Kabupaten / Kota.

Sebanyak 25.000 formasi untuk Instansi Pemerintah Pusat. Sedangkan 40.000 formasi untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk Pemerintah Pusat dan 25.000 untuk Pemerintah Daerah.

Berikut ini daftar Instansi Pusat Yang akan membuka Rekrutmen CPNS 2014

KEMENTERIAN KOORDINATOR

  1. Kementerian Koordinator Bidang POLHUKAM
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KEMENTERIAN

  1. Kementerian Riset dan Teknologi
  2. Kementerian Koperasi dan UKM : Tidak Buka
  3. Kementerian Lingkungan Hidup
  4. Kementerian BUMN
  5. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Tidak Buka
  7. Kementerian Pemuda Olahraga
  8. Kementerian Perumahan Rakyat
  9. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  10. Kementerian Dalam Negeri
  11. Kementerian Luar Negeri : Tidak Buka
  12. Kementerian Pertahanan : Tidak Buka
  13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  14. Kementerian Keuangan
  15. Kementerian Pertanian
  16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  17. Kementerian Perhubungan
  18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  19. Kementerian Kesehatan
  20. Kementerian Agama
  21. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  22. Kementerian Sosial
  23. Kementerian Kehutanan
  24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  25. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  26. Kementerian Perdagangan
  27. Kementerian Perindustrian
  28. Kementerian Pekerjaan Umum
  29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  30. Kementerian Sekretariat Negara
  31. Kementerian PPN/Bappenas

LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

  1. Arsip Nasional RI (ANRI)
  2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  4. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
  5. Badan Pusat Statistik (BPS)
  6. Badan Inteljen Negara (BIN)
  7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  9. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
  10. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Tidak Buka
  13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  14. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  15. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  17. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
  18. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  19. Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  21. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  22. Badan SAR Nasional
  23. Badan Narkotika Nasional / BNN
  24. Badan Standardisasi Nasional / BSN
  25. Badan Tenaga Nuklir Nasional / BATAN
  26. Badan Pengawas Tenaga Nuklir / BAPETEN : Tidak Buka
  27. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
  28. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK
  29. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
  30. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)

LEMBAGA NEGARA

  1. Kepolisian Negara RI : Tidak Buka
  2. Kejaksaan Agung RI
  3. Sekretariat Kabinet

SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA

  1. Sekretariat Jendral BPK
  2. Sekretariat Jendral MPR
  3. Sekretariat Jendral DPR : Tidak Buka
  4. Sekretariat Mahkamah Agung
  5. Sekretariat Jendral DPD-RI
  6. Sekretariat Mahkamah Kostitusi
  7. Sekretariat Komisi Yudisial
  8. Sekretariat Komisi Nasional HAM : Tidak Buka
  9. Sekretariat KPU
  10. Sekretariat OMBUDSMAN RI

Bagaimana ? Apakah Kementerian / Lembaga Tinggi Negara yang Anda inginkan membuka Lowongan CPNS 2014. Jika iya maka segeralah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika tidak Anda tetap bisa melamar CPNS di Kementerian lain kok.

Tes CPNS 2014 dipastikan menggunakan sistem Computer Helped Test (CAT), jadi pastikan Anda siap bersaing dengan mempelajari Tes CAT CPNS dengan mengunjungi laman : http://ujian.latihansoal.com

Jobel

Lowongan CPNS 2014 – Formasi CPNS 2014 sebanyak 100.000 orang dengan rincian 65.000 CPNS dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi.

Pengumuman Daftar Instansi Pusat Yang akan membuka Seleksi Penerimaan CPNS 2014

KEMENTERIAN KOORDINATOR

  1. Kementerian Koordinator Bidang POLHUKAM
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KEMENTERIAN

  1. Kementerian Riset dan Teknologi
  2. Kementerian Koperasi dan UKM : Tidak Buka
  3. Kementerian Lingkungan Hidup
  4. Kementerian BUMN
  5. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Tidak Buka
  7. Kementerian Pemuda Olahraga
  8. Kementerian Perumahan Rakyat
  9. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  10. Kementerian Dalam Negeri
  11. Kementerian Luar Negeri : Tidak Buka
  12. Kementerian Pertahanan : Tidak Buka
  13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  14. Kementerian Keuangan
  15. Kementerian Pertanian
  16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  17. Kementerian Perhubungan
  18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  19. Kementerian Kesehatan
  20. Kementerian Agama
  21. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  22. Kementerian Sosial
  23. Kementerian Kehutanan
  24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  25. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  26. Kementerian Perdagangan
  27. Kementerian Perindustrian
  28. Kementerian Pekerjaan Umum
  29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  30. Kementerian Sekretariat Negara
  31. Kementerian PPN/Bappenas

LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

  1. Arsip Nasional RI (ANRI)
  2. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  4. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
  5. Badan Pusat Statistik (BPS)
  6. Badan Inteljen Negara (BIN)
  7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  9. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
  10. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Tidak Buka
  13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  14. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  15. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  17. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
  18. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  19. Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  21. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  22. Badan SAR Nasional
  23. Badan Narkotika Nasional / BNN
  24. Badan Standardisasi Nasional / BSN
  25. Badan Tenaga Nuklir Nasional / BATAN
  26. Badan Pengawas Tenaga Nuklir / BAPETEN : Tidak Buka
  27. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
  28. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK
  29. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
  30. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)

LEMBAGA NEGARA

  1. Kepolisian Negara RI : Tidak Buka
  2. Kejaksaan Agung RI
  3. Sekretariat Kabinet

SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA

  1. Sekretariat Jendral BPK
  2. Sekretariat Jendral MPR
  3. Sekretariat Jendral DPR : Tidak Buka
  4. Sekretariat Mahkamah Agung
  5. Sekretariat Jendral DPD-RI
  6. Sekretariat Mahkamah Kostitusi
  7. Sekretariat Komisi Yudisial
  8. Sekretariat Komisi Nasional HAM : Tidak Buka
  9. Sekretariat KPU
  10. Sekretariat OMBUDSMAN RI

Persiapkan diri Anda dengan belajar Tes CAT CPNS. Info lanjut silakan kunjungi laman : http://ujian.latihansoal.com

In this area these ads


Original source : Daftar Kementerian Yang Membuka Pendaftaran CPNS 2014

PENERIMAAN CPNS 2012: Meski KTP Medan, Boleh Daftar CPNS di Bangka

JAKARTA: Permintaan sejumlah daerah untuk membatasi pelamar dari luar wilayahnya dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) reguler ditolak pemerintah.

Alasannya, setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti seleksi CPNS di mana dia tinggal.

“Jadi, tidak ada pembatasan dan pembedaan putra daerah serta bukan putra daerah. Meski KTP pelamarnya dari Medan misalnya, terus saat seleksi CPNS dibuka dia berada di Bangka, yang bersangkutan bisa ikut seleksi. Yang tidak boleh kalau, dia melamar di dua lokasi,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Tumpak Hutabarat di Jakarta, seperti dikutip www.pengumuman-cpns.com.

Dia mengakui banyak pejabat daerah yang datang ke BKN meminta agar pengadaan CPNS dibatasi khusus putra daerah saja. Contohnya, Kabupaten Bangka Barat. Daerah pemekaran baru ini kekurangan pegawai.

Pasalnya, beberapa tahun lalu pengangkatan CPNS yang lulus banyak berasal dari daerah luar kabupaten. Ujung-ujungnya baru bekerja 2 tahun sudah meminta mutasi ke daerah asalnya.

“Nah alasan-alasan ini yang membuat daerah keberatan pelamar dari daerah lain ikut dalam seleksi CPNS di wilayahnya. Namun, hal itu tidak bisa dibatasi, karena sama saja melanggar hak azasi manusia. Setiap pelamar dapat diterima dari masyarakat seluruh Indonesia dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang ada,” tuturnya.

Selain itu, pegawai yang diangkat harus terbaik dan dapat membangun daerah. Sehubunganmisi dengan mutasi Pejabat Pembina Kepegawaian/DPRD dapat membuat Perda agar bisa membatasi mutasi pegawai, sehingga CPNS yang sudah lulus dapat dipertahankan, dan harus berkomitmen dengan Perda tersebut. (spr)

Sumber : Bisnis.Com

Incoming search terms:

  • formasi cpns bangka barat 2014

Original source : PENERIMAAN CPNS 2012: Meski KTP Medan, Boleh Daftar CPNS di Bangka