Info CPNS 2012 Kementerian Keuangan RI : Kuota 700 Orang untuk Dirjen Bea & Cukai serta Dirjen Pajak

http://lokernesia.blogspot.com/2012/07/info-cpns-2012-kementerian-keuangan-ri.htmlInfo CPNS 2012 Kementerian Keuangan RI : Kuota 700 Orang untuk Dirjen Bea & Cukai serta Dirjen Pajak
Sebagaimana Kami lansir dari Vivanews, di Jakarta bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan tahun ini kementeriannya membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 700 orang.

CPNS tersebut nantinya diperuntukkan bagi Anak Buah Kapal (ABK) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sarjana Strata Satu (SI) untuk Direktorat jenderal lainnya,


Original source : Info CPNS 2012 Kementerian Keuangan RI : Kuota 700 Orang untuk Dirjen Bea & Cukai serta Dirjen Pajak

Oktober 2012, Seleksi CPNS Digelar

http://lokernesia.blogspot.com/2012/07/oktober-2012-seleksi-cpns-digelar.htmlOktober 2012, Seleksi CPNS Digelar
Seleksi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) bakal ketat. Proses ujian yang digelar digelar Oktober mendatang itu mirip ujian nasional.

Deputi Sumber Daya Manusia Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ramli Naibaho, memastikan jika seleksi CPNS reguler digelar barrier lambat bulan Oktober tahun ini. Pelaksanaan seleksi CPNS ini, kata Ramli, akan melibatkan konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.

“Mulai tahun ini seleksi CPNS reguler tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tes dilakukan berjenjang dan soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri. Jadi daerah tidak lagi menggandeng universitas setempat karena materinya sudah disiapkan pusat,” tegas Ramli Naibaho, di Jakarta.

Bahan tes CPNS ini, lanjut Ramli, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Sehingga akan ada kategori masing-masing kabupaten/kota, dan provinsi. Misalnya untuk Surabaya tingkat kesulitannya A, sedangkan Gorontalo C, dan Papua D.

“Jadi modelnya mirip tes ujian nasional dan UMPTN (ujian masuk perguruan tinggi negeri). Karena itu hasil UMPTN dan UN ini salah satunya akan dijadikan dasar untuk penetapan kategorinya. Nantinya yang akan menentukan adalah Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, red),” kata Ramli.

Setelah ditetapkan kategorinya, master soal yang dibuat konsorsium PTN akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) dengan pengawasan domestic maupun Indonesian Corruption Mind (ICW). “Pusat tidak akan menangani penggadaan soal, itu jadi kewenangan daerah untuk menggandakannya,” ucap Ramli.

Untuk mengurangi kecurangan, saat penyerahan master soal, PPK wajib menandatangani surat perjanjian. Yang salah satu pointnya menyebutkan bila soal bocor (jual beli soal atau jawaban) maka PPK yang harus bertanggung jawab dan akan dipolisikan.

“Selain itu, PPK ini akan diawasi ketat oleh pengawas domestic dan ICW. Apalagi seluruh pelaksanaan seleksi CPNS mulai penggadaan sampai saat tes akan diawasi ICW yang menggandeng LSM-LSM terdaftar,” (ref : JPNN)

Incoming search terms:

  • lowongan cpns oktober 2012
  • bakal calon bupati kepulauan selayar 20015 2020

Original source : Oktober 2012, Seleksi CPNS Digelar

Mulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/mulai-2012-sistem-rekrutmen-cpns-bakal.htmlMulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional
Pemerintah mulai mengubah sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seketat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mulai tahun ini.

Menteri Pendayayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, penerimaan CPNS ini memang akan diubah layaknya UN di SMP dan SMA/ SMK dengan proses yang diawasi ketat.

Dia menjelaskan, proses penerimaan dimulai dengan dibuatnya soal ujian oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diketuai oleh Universitas Gajah Mada (UGM).

Konsorsium membuat soal per paket dengan sistem pengacakan sehingga antar peserta ujian tidak dapat saling mencontek. Dia menjelaskan, tidak akan ada intervensi selama pelaksanaan ujian yang tanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing kampus yang tergabung dalam konsorsium tersebut.

Dalam hal ini kampus akan bekerjasama dengan pemerintah di masing-masing daerah,” katanya di gedung Kemenpan dan RB, di Jakarta.

Mantan Plt Gubernur Aceh ini menjelaskan, jika ujian sudah selesai maka pemerintah kabupaten kota tidak lagi terlibat dalam penerimaan tersebut karena hasil ujian akan dibawa ke pemerintah provinsi untuk ditandatangani dan diumumkan oleh pejabat setempat. “Tidak lagi diproses di daerah namun oleh tim yang sudah dibentuk khusus,” ujarnya.

Azwar menambahkan, untuk menambah kepercayaan public dalam pengawalan dan pembuatan soal maka Kemenpan dan RB mengajak Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk turut serta. “Jadi soal dikirim ke Lemsaneg untuk diperiksa. Dikirim lagi ke daerah lalu dicetak,” terangnya. Pihaknya juga akan meminta bantuan kepolisian untuk mengawal distribusi soal.

Kemenpan dan RB tadi siang juga baru menekan nota kesepahaman bersama dengan Indonesia Corruption Mind (ICW) sehubunganmisi dengan pengawasan dan pengaduan masyarakat pada proses penerimaan aparatur negara ini. Menurut Azwar, LSM anti korupsi ini tidak hanya menjadi posko pengaduan namun juga ikut mengawal seleksi penerimaan CPNS mulai dari pembuatan soal hingga pengumumannya.

Awal keterlibatan ICW, bebernya, karena adanya keraguan dari Wakil Presiden Boediono atas transparansi dan akubtabilitas 10 PTN. Maka dari itu dia pun mengusulkan ICW masuk dalam seleksi ini. ICW, kata dia, diangap sebagai anti bakteri dalam proses penerimaan CPNS sebagai salah satu fase dalam reformasi birokrasi.

Azwar mengungkapkan, pada intinya keterlibatan 10 PTN, kepolisian dan ICW ini adalah pemerintah ingin menciptakan proses seleksi yang ramah untuk semua pihak namun juga serius untuk mencari aparatur negara yang berkualitas. Selain itu penerimaanya harus berdasarkan analisis kebutuhan dan peta jabatan. Dengan penerimaan yang bersih dari KKN ini, jelasnya, maka generasi emas yang akan datang pun akan semangat menjadi PNS.

Negara mengeluarkan uang rakyat ini untuk mencari kebutuhan tenaga pemerintahan yang melayani masyarakat. Selain itu menepis shame bahwa pemerinta itu bobrok dan tidak adil,” urainya.

Administrator ICW J Danang Widoyoko berpendapat, praktek suap dalam penerimaan CPNS itu memang benar adanya. Pasalnya, dia mengalami sendiri ketika adiknya ingin menjadi PNS di Jawa Tengah dimintai Rp90 juta jika ingin dinyatakan lulus. Praktek ini ada, terangnya, salah satunya disebabkan oleh kepentingan politik dimana kepala daerah menimbun uang sebanyak mungkin untuk maju dipemilihan berikutnya.

Kepala daerah juga menjanjikan para kolega dan pendukungnya kedudukan di instansi negara sebagai konsesi. Danang mengemukakan, integritas pemerintah dalam proses rekrutmen ini menjadi penting agar penerimaan PNS ini tidak lagi dipolitisasi.

Jika semakin dibiarkan, ujarnya, maka pemerintah akan gagal mendapatkan anak-anak terbaik bangsa yang ditempatkan di instansi negara. Sehubunganmisi dengan ditandatanginnya MoU dengan Kemenpan dan RB, ICW tidak akan menggantikan fungsi inspektorat jenderal atau kepolisian namun akan bersama-sama mereka mendukung agar proses penerimaan berjalan baik.

Jika ada indikasi pidana maka kami akan laporkan ke kepolisian, jaksa atau KPK. Kalau problema dalam perekrutan kami akan datang ke inspektorat,” imbuhnya. (ref : Detik)


Original source : Mulai 2012, Sistem Rekrutmen CPNS bakal Seketat Pelaksanaan Ujian Nasional

Penerimaan CPNS Ikuti Pola UN

JAKARTA– Pemerintah akan memperketat mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2012 dengan menggunakan pola ujian nasional (UN). Pola tersebut diharapkan bisa menghasilkan calon birokrat yang berkualitas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan,penerimaan diubah layaknya UN di SMP dan SMA/SMK dengan proses yang diawasi secara ketat. Prosesnya dimulai dengan pembuatan soal ujian oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurut dia, konsorsium membuat soal per paket dengan sistem pengacakan sehingga antarpeserta ujian tidak dapat saling mencontek.

Selain itu prosesnya juga independen tanpa ada intervensi selama ujian berlangsung. “Tanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing kampus yang tergabung dalam konsorsium tersebut.Kampus akan bekerja sama dengan pemerintah di masing-masing daerah,” katanya di Jakarta kemarin. Lebih lanjut mantan Plt Gubernur Aceh ini menjelaskan, jika ujian sudah selesai,pemerintah kabupaten kota tidak lagi terlibat dalam penerimaan tersebut.Hasil ujian akan dibawa ke pemerintah provinsi untuk ditandatangani dan diumumkan pejabat setempat.

“Tidak lagi diproses di daerah, namun oleh tim yang sudah dibentuk khusus,”ujarnya. Azwar menambahkan, untuk menambah kepercayaan publik dalam pengawalan dan pembuatan soal,pihaknya menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pihaknya juga akan meminta bantuan kepolisian untuk mengawal distribusi soal.“Jadi soal dikirim ke Lemsaneg untuk diperiksa. Dikirim lagi ke daerah lalu dicetak,”katanya.

Kemenpan dan RB kemarin juga baru menekan nota kesepahaman bersama dengan Indonesia Corruption Mind (ICW) sehubunganmisi pengawasan dan pengaduan masyarakat dalam proses penerimaan aparatur negara tersebut. Menurut dia, LSM antikorupsi ini tidak hanya menjadi posko pengaduan, namun juga ikut mengawal seleksi penerimaan CPNS mulai dari pembuatan soal hingga pengumumannya. Keterlibatan 10 PTN, kepolisian, dan ICW itu,tambah dia, bertujuan menciptakan seleksi yang ramah untuk semua pihak.

Meski begitu, prosesnya tetap serius untuk mencari aparatur negara yang berkualitas. Dengan penerimaan yang bersih dari korupsi, kolusi,dan nepotisme,generasi emas yang akan datang pun akan semangat menjadi PNS. Sementara itu,Koordinator ICW J Danang Widoyoko berpendapat, praktik suap dalam penerimaan CPNS itu memang terjadi. Dia mengalami sendiri saat adiknya ingin menjadi PNS di Jawa Tengah yang dimintai Rp90 juta jika ingin dinyatakan lulus.

Praktik ini ada salah satunya disebabkan oleh kepentingan politik dimana kepala daerah menimbun uang sebanyak mungkin untuk maju pilkada berikutnya.Kepala daerah juga menjanjikan para kolega dan pendukungnya duduk di instansi negara sebagai konsesi. Danang mengemukakan,integritas pemerintah dalam proses rekrutmen ini menjadi penting agar penerimaan PNS ini tidak lagi dipolitisasi. Jika semakin dibiarkan, pemerintah akan gagal mendapatkan anak-anak terbaik bangsa yang ditempatkan di instansi negara.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperketat proses penerimaan ini. Menurut dia, memang perlu ada usaha ekstrakeras dari pemerintah untuk memberantas mafia CPNS. Hakam mengungkapkan, setelah pause penerimaan CPNS memang perlu diperketat mekanisme pene-rimaannya. Selama ini penerimaan birokrat terlalu longgar dan kurang mengutamakan kualitas.. Bahkan kadang siapa yang diterima ditentukan oleh selera pejabatnya sendiri.

Mengenai transparansi, ujar anggota Fraksi PAN ini,pemerintah tetap perlu membuat sistem pengujian melalui computer helped test(CAT) sehingga proses seleksinya terkomputerisasi dan soal yang disajikan pun diacak secara langsung. neneng zubaidah

Sumber : Seputar Indonesia


Original source : Penerimaan CPNS Ikuti Pola UN

Penerimaan CPNS di Kalimantan Dibatalkan

SAMPIT – Pupus sudah harapan para sarjana di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang ingin mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah memutuskan memperpanjang pause penerimaan CPNS untuk daerah ini. Artinya rencana penerimaan CPNS yang diproyeksikan tahun ini dipastikan batal.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotim, Yanero yang usai mengikuti rapat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VIII


Original source : Penerimaan CPNS di Kalimantan Dibatalkan

Nomor Induk Pegawai Tenaga Honorer K1 Mulai Diproses guna Pengangkatan CPNS

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/nomor-induk-pegawai-tenaga-honorer-k1.htmlNomor Induk Pegawai Tenaga Honorer K1 Mulai Diproses guna Pengangkatan CPNS
Ada kabar gembira bagi para tenaga honorer yang sudah tak sabar diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyebutkan, berkas untuk pembuatan Nomor Induk Pegawai (NIP) honorer kategori satu (K1) mulai diproses secara bertahap.

Tapi yang mulai diproses itu hanya untuk data honorer K1 yang sudah clear ya. Artinya tidak ada masalah dan hasilnya sudah closing, baik dari penilaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP),” terang Azwar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).

Dijelaskan, awalnya usulan data tenaga honorer K1 dari 38 instansi pusat dan 485 instansi daerah mencapai 152.310 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval), yang memenuhi kriteria adalah 72.350 orang. Angka ini menciut lagi setelah dilakukan uji publik data tenaga honorer. Di mana ada sanggahan dari sembilan instansi pusat dan 203 instansi daerah.

Angka pastinya belum ada karena masih ada verval ulang. Tapi mengingat ada 282 instansi daerah dan 29 instansi pusat yang sudah clear datanya, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk memproses usulan penetapan NIP,” bebernya.

Kalau harus menunggu penyelesaian verval ulang, lanjut Azwar, sama saja menyiksa tenaga honorer yang hasilnya baik. Itu sebabnya, pemerintah mengambil langkah mendahulukan pemberkasan NIP honorer K1 yang sudah closing.

Barrier tidak ini sebagai reward bagi daerah yang benar-benar menyodorkan data convincing dan tidak ada manipulasi. Bagi instansi yang datanya disanggah harus mendapat proses pemberkasan NIP-nya jadi terlambat,” tandasnya. (ref : JPNN)

Incoming search terms:

  • www pendaftarancalonpns blogspot com

Original source : Nomor Induk Pegawai Tenaga Honorer K1 Mulai Diproses guna Pengangkatan CPNS

Jamin Seleksi Honorer K2 jadi CPNS Tanpa Pelicin

JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar memberikan jaminan, proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari honorer kategori dua (K2) dijamin bersih dan tidak ada permainan uang. Karena itu honorer K2 diminta fokus belajar dan bukan cari uang pelicin.

“Seleksi CPNS honorer K2 yang akan dimulai tahun depan tidak pakai duit pelicin. Honorer tidak usah sibuk ngumpulin duit, cukup belajar bagus biar hasilnya baik,” kata Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Selasa (26/6).

Keyakinan Azwar ini didasari develop seleksi yang diperketat. Dalam seleksi nanti akan melibatkan ICW sebagai pengawas. Selain itu, honorer K2 yang akan ikut seleksi sudah merupakan hasil verifikasi dan validasi (verval) serta telah melewati uji public.

“Jadi data honorer K2 yang masuk data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan tetap diverifikasi dan validasi. Kemudian diuji publik selama dua minggu. Ada masa sanggah dan verifikasi dan validasi ulang. Setelah itu baru masuk tahap tes sesama honorer K2,” terangnya.

Bagaimana kisi-kisi soalnya, menurut Azwar akan ditentukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Sepuluh PTN yang akan menyusun soalnya. Daerah hanya tinggal melaksanakan ujian saja,” tandasnya. (Esy/jpnn)

Sumber : JPNN


Original source : Jamin Seleksi Honorer K2 jadi CPNS Tanpa Pelicin

NIP Honorer K1 Mulai Digarap

JAKARTA – Kabar baik bagi para tenaga honorer yang sudah tak sabar diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyebutkan, berkas untuk pembuatan Nomor Induk Pegawai (NIP) honorer kategori satu (K1) mulai diproses secara bertahap.

“Tapi yang mulai diproses itu hanya untuk data honorer K1 yang sudah clear ya. Artinya tidak ada masalah dan hasilnya sudah closing, baik dari penilaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP),” terang Azwar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).

Dijelaskan, awalnya usulan data tenaga honorer K1 dari 38 instansi pusat dan 485 instansi daerah mencapai 152.310 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval), yang memenuhi kriteria adalah 72.350 orang. Angka ini menciut lagi setelah dilakukan uji publik data tenaga honorer. Di mana ada sanggahan dari sembilan instansi pusat dan 203 instansi daerah.

“Angka pastinya belum ada karena masih ada verval ulang. Tapi mengingat ada 282 instansi daerah dan 29 instansi pusat yang sudah clear datanya, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk memproses usulan penetapan NIP,” bebernya.

Kalau harus menunggu penyelesaian verval ulang, lanjut Azwar, sama saja menyiksa tenaga honorer yang hasilnya baik. Itu sebabnya, pemerintah mengambil langkah mendahulukan pemberkasan NIP honorer K1 yang sudah closing.

“Barrier tidak ini sebagai reward bagi daerah yang benar-benar menyodorkan data convincing dan tidak ada manipulasi. Bagi instansi yang datanya disanggah harus mendapat proses pemberkasan NIP-nya jadi terlambat,” tandasnya. (Esy/jpnn)

Sumber : JPNN


Original source : NIP Honorer K1 Mulai Digarap

Info CPNS 2012 Pemkot Blitar (Jawa Timur)

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/info-cpns-2012-pemkot-blitar-jawa-timur.htmlInfo CPNS 2012 Pemkot Blitar (Jawa Timur)
Walaupun dalam beberapa waktu lalu tersiar kabar pemerintah pusat akan merekrut ribuan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012, namun tidak untuk kota Blitar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Blitar Dra. Trinanda Rohma Buana saat dikonfirmasi, menjelaskan, anggaran belanja pegawai bagi ribuan PNS maupun PTT di kota Blitar lebih dari 50 persen dari kekuatan APBD yang ada.

Sesuai dengan program masa penghentian sementara atau pause telah dijelaskan, bagi daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen tidak diperbolehkan melakukan perekrutan tenaga PNS baru.

Untuk itulah, Trinanda memastikan bahwa pada tahun ini kota Blitar tidak akan membuka tes penerimaan CPNS baru, meskipun sebenarnya keberadaan tenaga teknis masih sangat kurang di kota Blitar.

Meskipun beberapa waktu lalu wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) menginformasikan melalui media cetak nasional akan melakukan penerimaan CPNS tahun 2012 ini, namun Trinanda mengaku secara resmi belum mendapat informasi mengenai hal itu.

Bahkan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui daerah atau kabupaten-kota mana saja yang mendapatkan formasi pengusulan CPNS tahun ini,” katanya.

Lebih lanjut Trinanda menambahkan, untuk mencukupi kebutuhan tenaga selama masa pause pemerintah kota Blitar menyiasati dengan merekrut sejumlah tenaga outsourching. (ref : InfoPublik)


Original source : Info CPNS 2012 Pemkot Blitar (Jawa Timur)

Pemerintah Kota Blitar Dipastikan Tak Rekrut CPNS Tahun 2012

Blitarkota, InfoPublik – Meskipun dalam beberapa waktu lalu tersiar kabar pemerintah pusat akan merekrut ribuan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012, namun tidak untuk kota Blitar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Blitar Dra. Trinanda Rohma Buana saat dikonfirmasi, menjelaskan, anggaran belanja pegawai bagi ribuan PNS maupun PTT di kota Blitar lebih dari 50 persen dari kekuatan APBD yang ada.
Sesuai dengan program masa penghentian sementara atau pause telah dijelaskan, bagi daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen tidak diperbolehkan melakukan perekrutan tenaga PNS baru.
Untuk itulah, Trinanda memastikan bahwa pada tahun ini kota Blitar tidak akan membuka tes penerimaan CPNS baru, meskipun sebenarnya keberadaan tenaga teknis masih sangat kurang di kota Blitar.
Meskipun beberapa waktu lalu wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) menginformasikan melalui media cetak nasional akan melakukan penerimaan CPNS tahun 2012 ini, namun Trinanda mengaku secara resmi belum mendapat informasi mengenai hal itu.
“Bahkan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui daerah atau kabupaten-kota mana saja yang mendapatkan formasi pengusulan CPNS tahun ini,” katanya.
Lebih lanjut Trinanda menambahkan, untuk mencukupi kebutuhan tenaga selama masa pause pemerintah kota Blitar menyiasati dengan merekrut sejumlah tenaga outsourching. (mc kotablitar/toeb)

Sumber : Info Publik

Incoming search terms:

  • penma kab blitar

Original source : Pemerintah Kota Blitar Dipastikan Tak Rekrut CPNS Tahun 2012