Ngambang, Pengangkatan Ratusan Honda Jadi CPNS

Singaraja (Bali Post) –

Usulan pengangkatan 155 tenaga distinction daerah (honda) di Pemkab Buleleng hingga kini belum jelas kabarnya. Padahal, usulan pengangkatan tenaga honda yang tercecer tersebut sudah dilakukan tahun 2010.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, Selasa (12/6) kemarin, mengakui jika usulan pengangkatan tenaga honda menjadi CPNS tersebut masih ngambang. Dikatakan, berkas pengangkatan tenaga honda tersebut hingga tahun ini masih tahap verifikasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Ada beberapa syarat penting yang diperiksa secara ketat, di antaranya menyangkut surat keputusan (SK) sebagai tenaga honda yang dikeluarkan oleh pemkab, dan dana penggajiannya ada yang APBD dan APBN. Selain itu, batas usia tenaga honda yang diusulkan untuk diangkat yakni maksimal 46 tahun. Syarat umur ini dikhawatirkan bisa saja akan menganjal 155 tenaga honda tersebut gagal diangkat menjadi CPNS.

Apalagi dengan tidak jelasnya kabar keputusan pengangkatan hingga dua tahun sejak diusulkan, dipastikan batas usianya telah lewat. “Kami masih menunggu keputusan dari Menpan dan kemungkinan bisa saja gagal diangkat karena batas umurnya melewati batas yang telah diatur,” katanya.

Ditanya sehubunganmisi tenaga kontrak, Wijana mengatakan pengangkatan pegawai kontrak ditangani oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tiap-tiap SKPD yang nantinya menggaji dengan alokasi dana yang sudah disiapkan. Masalah jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan di masing-masing SKPD di lingkup Pemkab Buleleng belum diketahui dengan pasti.

BKD berdalih tidak memiliki data yang akurat sehubunganmisi jumlah tenaga kontrak. “Menyangkut pegawai kontrak ada di masing-masing SKPD. Karena mereka yang menentukan, menambah atau tidak dan mereka pula yang menggajinya,” jelasnya.

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • MENKEU MENDIKBUD MENPAN NO 251/SKB/2015
  • kpn di klrkan ijasa d ipk wsuda unindra ke 42
  • Kuota haji kab kendal
  • pendaftaran guru kontrak 2015 buleleng
  • info low ker PNPM maluku2015-2016
  • lowongan kerja singaraja terbaru 2015

Original source : Ngambang, Pengangkatan Ratusan Honda Jadi CPNS

Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat

Singaraja (Bali Post) –

Kalangan DPRD Buleleng menyatakan wajar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menolak usulan Pemkab Buleleng yang setiap tahun ngotot meminta jatah formasi CPNS. Pasalnya, selama ini, Pemkab Buleleng dinilai beberapa kali melanggar SE Menpan No. 15 tahun 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Non-guru.

Ketua Komisi B DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, Jumat (8/6) kemarin, mengaku heran dengan keluhan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, yang beberapa kali usulan formasi CPNS ditolak oleh Menpan. Menurutnya, kekurangan guru yang dijadikan satu alasan untuk meminta jatah CPNS bukan alasan yang cerdas. Pasalnya, kekurangan guru yang terjadi di Buleleng akibat dari kesalahan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati dan BKD selama ini.

Mangku Budiasa mengatakan, kalau saja Kepala BKD profesional dalam melaksanakan setiap mutasi dengan tetap berpegang pada mekanisme dan aturan main, mungkin persoalan kekurangan guru tak akan terjadi di Buleleng. Tetapi kebijakan mutasi selama ini dinilai tidak profesional terbukti dengan banyaknya guru yang diangkat menjadi pejabat struktural. “Ini terjadi karena ada kesalahan kebijakan,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru, kata Mangku Budiasa, Bupati dan BKD sebaiknya mengembalikan seluruh pejabat struktural yang berasal dari guru ke posisi semula menjadi guru. “Pejabat struktural yang berasal dari guru sebaiknya dikembalikan menjadi guru,” katanya.

Mangku Budiasa menilai pengangkatan guru menjadi pejabat struktural itu merupakan pelanggaran SE Menpan No. 15 tahun 2004. Sebelumnya, Pemkab Buleleng tetap ngotot menambah CPNS baru. Tahun 2012, pemkab mengusulkan tambahan formasi CPNS sekitar tiga ribu orang. Namun, usulan itu tetap ditolak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, mengatakan alasan pemkab tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) karena Buleleng masih kekurangan PNS, terutama untuk tenaga fungsional seperti guru, dokter, perawat kesehatan, dan tenaga administras.

Mengatasi kekurangan PNS itu, pemkab setiap tahun tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menpan. Namun sayang sudah dua kali usulan formasi itu ditolak. (kmb15)

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • bkd singaraja

Original source : Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat