Ngambang, Pengangkatan Ratusan Honda Jadi CPNS

Singaraja (Bali Post) -

Usulan pengangkatan 155 tenaga distinction daerah (honda) di Pemkab Buleleng hingga kini belum jelas kabarnya. Padahal, usulan pengangkatan tenaga honda yang tercecer tersebut sudah dilakukan tahun 2010.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, Selasa (12/6) kemarin, mengakui jika usulan pengangkatan tenaga honda menjadi CPNS tersebut masih ngambang. Dikatakan, berkas pengangkatan tenaga honda tersebut hingga tahun ini masih tahap verifikasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Ada beberapa syarat penting yang diperiksa secara ketat, di antaranya menyangkut surat keputusan (SK) sebagai tenaga honda yang dikeluarkan oleh pemkab, dan dana penggajiannya ada yang APBD dan APBN. Selain itu, batas usia tenaga honda yang diusulkan untuk diangkat yakni maksimal 46 tahun. Syarat umur ini dikhawatirkan bisa saja akan menganjal 155 tenaga honda tersebut gagal diangkat menjadi CPNS.

Apalagi dengan tidak jelasnya kabar keputusan pengangkatan hingga dua tahun sejak diusulkan, dipastikan batas usianya telah lewat. “Kami masih menunggu keputusan dari Menpan dan kemungkinan bisa saja gagal diangkat karena batas umurnya melewati batas yang telah diatur,” katanya.

Ditanya sehubunganmisi tenaga kontrak, Wijana mengatakan pengangkatan pegawai kontrak ditangani oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tiap-tiap SKPD yang nantinya menggaji dengan alokasi dana yang sudah disiapkan. Masalah jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan di masing-masing SKPD di lingkup Pemkab Buleleng belum diketahui dengan pasti.

BKD berdalih tidak memiliki data yang akurat sehubunganmisi jumlah tenaga kontrak. “Menyangkut pegawai kontrak ada di masing-masing SKPD. Karena mereka yang menentukan, menambah atau tidak dan mereka pula yang menggajinya,” jelasnya.

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • kpn di klrkan ijasa d ipk wsuda unindra ke 42
  • MENKEU MENDIKBUD MENPAN NO 251/SKB/2015
  • gaji bidan P3K
  • pengambilan SK K2 halmahera barat
  • MENPAN No 251/SKB/tahun 2005
  • kepmenpan no 251/skb/2015
  • brta trbru k2 yg tdk lls pns dlm program jokowi
  • menpan no 251/skb/2015 skb 3 tentang tunjangan sertifikasi guru
  • skb menkeu menpan no 251 tahun 2014
  • skb mendikbudpora nmr 251/skb/2015
  • gaji guruberdasarkan skb no 251
  • penyambungan kontrak thl tbpp 2015
  • permen no 251/skb/2015
  • benarkah ada SKB menteri tentang penghapusan tunjangan sertifikasi
  • job disc pekerja honorer pemkot
  • bkd halmahera selatan penyerahan sk cpns k2 desember 2014
  • skb 3 menteri nomor 251/2015
  • update nip k2 lamtim
  • skb menkeu tentang penghapusan tunjangan sertifikasi
  • sk menpan 251 tentang penghapusan sertifikasi guru
  • Surat kepurusam bersamaMENKEU MENPAN MENDIKBUD NO 251/SKB/2015
  • tentang SKB menkeu mendikbud menpan NO 250/SKB/2014
  • upah dinas kontrak bandar lampung 2015
  • info cpns depag sampang 2015
  • gaji pns penyuluh kb pertama
  • guru kontrak kab buleleng
  • sertifikasi yang belum cair th 2014 dan munculnya sk no 251 th 2015
  • berita terbaru peraturan bersama 3 menteri tentang penghapusan sertifikasi guru
  • edaran skb menpan dan menkeu ttg tfg
  • skb kemendikbud dan kemenkeu terbaru no 251
  • permen no 251 th 2015
  • skb 3 mentri mentri kemenkeu mendikbud menpan
  • GAJI GURU BERDASARKAN SKB NO 251/SKB/2015
  • SKB ;KEMENKEU MENDIKBUD MENPAN NO;251/SKB/2015
  • skb tentang penghapusan sertifikasi
  • permen menkeu mendikbud dan menpan no 251 /sbk/2015
  • Pengambilan sk sertifikasi dilingkungan kemenag kab bungo 2014
  • skb no 251 sertifikasi dihapus
  • apakah remon kemenag selamanya
  • SKB kemenkeu mendikbud menpan No 251
  • SKB mencab No 252 2015
  • Skb 3 menteri no 250/SKB/2015 stentang PNS TNI POLRI
  • menkeu mendikbud menpan 201 skb 2015
  • tenaga penyuluh kabupaten malaka tahun 2015
  • penghapusan sertifikasi di tahun 2015 desember 2014
  • skb 3 menteri penghapusan tunjangan sertifikasi 2015
  • daptar gajih daerah jawa barat priode tahun 2015
  • SKB MENKEU MENDIKBUD DAN MENPAN NO 251 / SKB / 2015 TENTANG PENCABUTAN TUNJANGAN SERTIFIKASI PER JANUARI 2015
  • tabel gaji pns pergolongan menurut skb 3menteri pada tahun 2015
  • apakah fungsional penyuluh thl tbpp kena moratorium untuk di angkat jadi pns juga terkini

Original source : Ngambang, Pengangkatan Ratusan Honda Jadi CPNS

Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat

Singaraja (Bali Post) -

Kalangan DPRD Buleleng menyatakan wajar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menolak usulan Pemkab Buleleng yang setiap tahun ngotot meminta jatah formasi CPNS. Pasalnya, selama ini, Pemkab Buleleng dinilai beberapa kali melanggar SE Menpan No. 15 tahun 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Non-guru.

Ketua Komisi B DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, Jumat (8/6) kemarin, mengaku heran dengan keluhan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, yang beberapa kali usulan formasi CPNS ditolak oleh Menpan. Menurutnya, kekurangan guru yang dijadikan satu alasan untuk meminta jatah CPNS bukan alasan yang cerdas. Pasalnya, kekurangan guru yang terjadi di Buleleng akibat dari kesalahan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati dan BKD selama ini.

Mangku Budiasa mengatakan, kalau saja Kepala BKD profesional dalam melaksanakan setiap mutasi dengan tetap berpegang pada mekanisme dan aturan main, mungkin persoalan kekurangan guru tak akan terjadi di Buleleng. Tetapi kebijakan mutasi selama ini dinilai tidak profesional terbukti dengan banyaknya guru yang diangkat menjadi pejabat struktural. “Ini terjadi karena ada kesalahan kebijakan,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru, kata Mangku Budiasa, Bupati dan BKD sebaiknya mengembalikan seluruh pejabat struktural yang berasal dari guru ke posisi semula menjadi guru. “Pejabat struktural yang berasal dari guru sebaiknya dikembalikan menjadi guru,” katanya.

Mangku Budiasa menilai pengangkatan guru menjadi pejabat struktural itu merupakan pelanggaran SE Menpan No. 15 tahun 2004. Sebelumnya, Pemkab Buleleng tetap ngotot menambah CPNS baru. Tahun 2012, pemkab mengusulkan tambahan formasi CPNS sekitar tiga ribu orang. Namun, usulan itu tetap ditolak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, mengatakan alasan pemkab tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) karena Buleleng masih kekurangan PNS, terutama untuk tenaga fungsional seperti guru, dokter, perawat kesehatan, dan tenaga administras.

Mengatasi kekurangan PNS itu, pemkab setiap tahun tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menpan. Namun sayang sudah dua kali usulan formasi itu ditolak. (kmb15)

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • bkd singaraja
  • keputusan menkeu mendikbud menpan no 251Skb2015tentang
  • menkeu mendikbud menpan no 251/skb/20115
  • menkeu menpan 251/skb/2015
  • skb menpan menkeu mendiknas no 251

Original source : Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat