Ngambang, Pengangkatan Ratusan Honda Jadi CPNS

Singaraja (Bali Post) -

Usulan pengangkatan 155 tenaga distinction daerah (honda) di Pemkab Buleleng hingga kini belum jelas kabarnya. Padahal, usulan pengangkatan tenaga honda yang tercecer tersebut sudah dilakukan tahun 2010.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, Selasa (12/6) kemarin, mengakui jika usulan pengangkatan tenaga honda menjadi CPNS tersebut masih ngambang. Dikatakan, berkas pengangkatan tenaga honda tersebut hingga tahun ini masih tahap verifikasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Ada beberapa syarat penting yang diperiksa secara ketat, di antaranya menyangkut surat keputusan (SK) sebagai tenaga honda yang dikeluarkan oleh pemkab, dan dana penggajiannya ada yang APBD dan APBN. Selain itu, batas usia tenaga honda yang diusulkan untuk diangkat yakni maksimal 46 tahun. Syarat umur ini dikhawatirkan bisa saja akan menganjal 155 tenaga honda tersebut gagal diangkat menjadi CPNS.

Apalagi dengan tidak jelasnya kabar keputusan pengangkatan hingga dua tahun sejak diusulkan, dipastikan batas usianya telah lewat. “Kami masih menunggu keputusan dari Menpan dan kemungkinan bisa saja gagal diangkat karena batas umurnya melewati batas yang telah diatur,” katanya.

Ditanya sehubunganmisi tenaga kontrak, Wijana mengatakan pengangkatan pegawai kontrak ditangani oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tiap-tiap SKPD yang nantinya menggaji dengan alokasi dana yang sudah disiapkan. Masalah jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan di masing-masing SKPD di lingkup Pemkab Buleleng belum diketahui dengan pasti.

BKD berdalih tidak memiliki data yang akurat sehubunganmisi jumlah tenaga kontrak. “Menyangkut pegawai kontrak ada di masing-masing SKPD. Karena mereka yang menentukan, menambah atau tidak dan mereka pula yang menggajinya,” jelasnya.

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • MENKEU MENDIKBUD MENPAN NO 251/SKB/2015
  • kpn di klrkan ijasa d ipk wsuda unindra ke 42
  • gaji kontrak pendamping kelompok masyarakat desa mandiri anggur merah tahun 1015
  • berita mengenai seleksi pol pp kontrakan kab manokwari thn 2015
  • berita terpercaya tentang bidan ptt dari menpan
  • besar honor pendamping anggur merah 2015
  • Mulai kpn di tugaskan lg fasilitator PNPM
  • keputusan bupati manokwari mengenai satpol pp kontrakan kab manokwari untuk sk honmrer/honor daerah
  • kemenpan 2015#
  • bidan ptt pusat go pns tanpa syarat
  • kapan gaji honda kabupaten kupang 2015 pencairan
  • surat edaran menpan tentang pengangkatan tenaga honorer sat pol pp 2015
  • kapan sk kontrak sat pol pp kontrakan kab manokwari thn 2015 akan dikeluarkan
  • kabar terbaru tentang bidan ptt dari menpan
  • nama-nama sk tenaga kontrak daerah rote ndao yang di perlakuan khusus
  • syarat pegawai kontrak kemenpan
  • lowongan staff kantor rektorat universitas negeri yogyakarta maret 2015
  • Guru honorer ka2 kota palangka raya ta 2015
  • insentif guru komite batam sedang diusahakan 2015
  • tangapan pemda butur terkait cpns k2 yang blum jelas
  • berapa gaji kepala desa kabupaten kupang tahun 2015
  • pegawai kontrak ke K2
  • menpan k1 bidan ptt
  • berita net menpan tentang pengakatan honorer pol pp menjadi cpns 2015
  • UMK Perawat di daerah buleleng
  • lowongan RS singaraja terbaru april 2015
  • daftar tabel gaji pajak pns dki jakarta tahun 2015 pada bulan april masin dinas
  • info rumah sakit klinik puskesmas yang membutuhkan perawat di ketapang kalbar 2015
  • kenaikan gaji dirjen pajak cpns provinsi papua 2015 dengan masin masin kabupaten
  • RSJ magelang : DAFTAR NAMA TENAGA MEDIS TH 2015
  • lowongam staff kantor uny yogyakarta
  • keputusan mempan tentang pengakatan bd ptt jd pns
  • berita hari ini mengenai seleksi pol pp kontrakan kab manokwari thn 2015
  • berita tentang pengangkatan pol pp oleh menpan
  • artikel tentang sdm djp berhubungan dengan kenaikan gaji pegawai pajak
  • bidan ptt jd cpns
  • ptt bidan gianyar dan menpan
  • rekrutmen sarjana pendamping kepala desa wonosobo 2015
  • Pembagian sk cpns kepada honorer k2 kabupaten maluku tengah masohi
  • contoh tanggapan serta peraturan tentang pengangkatan pns di kabupaten pelalawan
  • menpan mengenai cpns dari jalur gbd
  • pengurangan tenaga kontrak pesawaraan
  • dana bantuan yang dikeluarkan bulan maret 2015 di kab balangan
  • Honor penjaga malam dikua berapa
  • menpan pengngktan cpns tenag bidan ptt
  • tanggapan menpan tentang jalur khusus bidan ptt
  • menpan tanggapan bidan ptt gianyar
  • rencana kedepan pemerintahan pa jokowi utk pns dan pensiunan
  • gaji pegawai honorer pemko batam 2015
  • pencairan gaji honda kabupaten kupang 2015

Original source : Ngambang, Pengangkatan Ratusan Honda Jadi CPNS

Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat

Singaraja (Bali Post) -

Kalangan DPRD Buleleng menyatakan wajar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menolak usulan Pemkab Buleleng yang setiap tahun ngotot meminta jatah formasi CPNS. Pasalnya, selama ini, Pemkab Buleleng dinilai beberapa kali melanggar SE Menpan No. 15 tahun 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Non-guru.

Ketua Komisi B DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, Jumat (8/6) kemarin, mengaku heran dengan keluhan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, yang beberapa kali usulan formasi CPNS ditolak oleh Menpan. Menurutnya, kekurangan guru yang dijadikan satu alasan untuk meminta jatah CPNS bukan alasan yang cerdas. Pasalnya, kekurangan guru yang terjadi di Buleleng akibat dari kesalahan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati dan BKD selama ini.

Mangku Budiasa mengatakan, kalau saja Kepala BKD profesional dalam melaksanakan setiap mutasi dengan tetap berpegang pada mekanisme dan aturan main, mungkin persoalan kekurangan guru tak akan terjadi di Buleleng. Tetapi kebijakan mutasi selama ini dinilai tidak profesional terbukti dengan banyaknya guru yang diangkat menjadi pejabat struktural. “Ini terjadi karena ada kesalahan kebijakan,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru, kata Mangku Budiasa, Bupati dan BKD sebaiknya mengembalikan seluruh pejabat struktural yang berasal dari guru ke posisi semula menjadi guru. “Pejabat struktural yang berasal dari guru sebaiknya dikembalikan menjadi guru,” katanya.

Mangku Budiasa menilai pengangkatan guru menjadi pejabat struktural itu merupakan pelanggaran SE Menpan No. 15 tahun 2004. Sebelumnya, Pemkab Buleleng tetap ngotot menambah CPNS baru. Tahun 2012, pemkab mengusulkan tambahan formasi CPNS sekitar tiga ribu orang. Namun, usulan itu tetap ditolak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, mengatakan alasan pemkab tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) karena Buleleng masih kekurangan PNS, terutama untuk tenaga fungsional seperti guru, dokter, perawat kesehatan, dan tenaga administras.

Mengatasi kekurangan PNS itu, pemkab setiap tahun tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menpan. Namun sayang sudah dua kali usulan formasi itu ditolak. (kmb15)

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • bkd singaraja

Original source : Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat