Batas Usia Pensiun PNS Berpeluang Diperpanjang Hingga 60 Tahun

lokernesia.blogspot.com/2012/07/batas-usia-pensiun-pensiun-berpeluang.htmlBatas Usia Pensiun PNS Berpeluang Diperpanjang Hingga 60 Tahun
Ketidakkonsistenan pemerintah dalam penerapan undang-undang terlihat dengan adanya perbedaan batas usia pensiun (BUP) yang diberlakukan masing-masing instansi.
Pemerintah pun diminta untuk mempertegas Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS.

Mengenai hal tersebut Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun (Dakatsi) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sulardi menjelaskan, prinsip umumnya BUP PNS adalah 56 tahun. Untuk jabatan-jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai 60 tahun.

“Pengertian “dapat” tidak sama dengan mutlak yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota) yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, memberhentikan PNS,” terang Sulardi dalam keterangan persnya.

Jabatan fungsional tertentu memiliki BUP khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri. Kewenangan untuk memberhentikan ada pada PPK. Nantinya masalah ini diatur dalam Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara), yang saat ini RUU-nya sedang dalam proses pembahasan pemerintah bersama DPR. (ref : JPNN)

Incoming search terms:

  • panselinas menpan go id
  • pp asn
  • pp tentang asn
  • asn pns
  • batas usia pensiun pns
  • uu asn terbaru
  • uud asn
  • undang-undang ASN
  • bup pns
  • Dasar PP atau UU ASN tentang BUP PNS tentang kelahiran Juli 1958
  • Nama-nama karyawan bank sahabat sampoerna labuhan batu
  • batas usia pensiun asn

Original source : Batas Usia Pensiun PNS Berpeluang Diperpanjang Hingga 60 Tahun

BKN Terapkan Masa Uji Publik bagi PNS Honorer K1

http://lokernesia.blogspot.com/2012/05/bkn-terapkan-masa-uji-publik-bagi-pns.htmlBKN Terapkan Masa Uji Publik bagi PNS Honorer K1
Meski masa sanggah data honorer kategori satu (K1) hasil diverifikasi dan validasi sudah berakhir, namun Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan tetap mendapat laporan pengaduan masyarakat.

Bahkan, bila honorer K1-nya sudah resmi PNS dan mendapat SK namun ada pengaduan yang disertai bukti akurat, maka bisa digugurkan.

Masa uji publik memang cuma sekitar dua minggu. Setelah itu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada data yang mencurigakan sehingga sekitar tiga minggu lah masa sanggahnya. Namun bukan berarti, masa sanggahnya selesai sesudahnya BKN tidak mendapat lagi pengaduan. Kami pada dasarnya akan selalu mendapat laporan kecurangan kapan saja,” beber Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat di Jakarta, Senin (14/5).

Dijelaskannya, masyarakat khususnya tenaga honorer yang merasa dirugikan, hendaknya memanfaatkan masa uji publik dengan baik sehubunganmisi pengumuman hasil verifikasi dan validasi (verval) K1. Ditegaskan, pengumuman yang diterbitkan BKN atas hasil verval K1 masih bisa terjadi perubahan.

Misalnya ada perubahan reputation tenaga honorer atau meninggal dunia sehingga harus dicoret dari data memenuhi kriteria (MK),” ujarnya.

Dia menambahkan jika usai masa sanggah, BKD hendaknya segera melaporkan ke BKN dan MenPAN&RB sehubunganmisi semua permasalahan K1. Laporan tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah menetapkan kebijakan selanjutnya.

Silakan honorer mengecek benar-benar data vervalnya. Kalau ada kesalahan, laporkan saja ke BKD dengan tembusan MenPAN&RB dan BKN,” tandasnya. (ref : JPNN)


Original source : BKN Terapkan Masa Uji Publik bagi PNS Honorer K1

Ya! Pelaksanaan Rekrutmen CPNS 2012 Terbuka untuk Setiap Warga Negara Indonesia

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/ya-pelaksanaan-rekrutmen-cpns-2012.htmlYa! Pelaksanaan Rekrutmen CPNS 2012 Terbuka untuk Setiap Warga Negara Indonesia
Mengacu pada permintaan sejumlah daerah untuk membatasi pelamar dari luar wilayahnya dalam penerimaan CPNS reguler ditolak pemerintah. Alasannya, setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti seleksi CPNS di mana dia tinggal.

Jadi tidak ada pembatasan dan pembedaan putra daerah serta bukan putra daerah. Meski KTP pelamarnya dari Medan misalnya, terus saat seleksi CPNS dibuka dia berada di Bangka, yang bersangkutan bisa ikut seleksinya. Yang tidak boleh kalau, dia melamar di dua lokasi,” terang Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat di Jakarta.

Dia mengakui, banyak pejabat daerah yang datang ke BKN meminta agar pengadaan CPNS dibatasi khusus putra daerah saja. Contohnya Kabupaten Bangka Barat. Daerah pemekaran baru ini kekurangan pegawai. Sebab dalam beberapa tahun lalu pengangkatan CPNS yang lulus banyak berasal dari daerah luar kabupaten. Ujung-ujungnya baru bekerja dua tahun sudah meminta mutasi ke daerah asalnya.

Nah alasan-alasan ini yang membuat daerah keberatan pelamar dari daerah lain ikut dalam seleksi CPNS di wilayahnya. Tapi kan tidak bisa kita batasi karena sama saja melanggar hak azasi manusia. Setiap pelamar dapat diterima dari masyarakat seluruh Indonesia dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang ada,” terangnya.

Selain itu, tambah Tumpak, pegawai yang diangkat harus terbaik dan dapat membangun daerah. Berkaitan dengan mutasi Pejabat Pembina Kepegawaian/ DPRD dapat membuat Perda agar bisa membatasi mutasi pegawai sehingga CPNS yang sudah lulus dapat dipertahankan, dan harus komitmen dengan Perda tersebut. (ref : JPNN)


Original source : Ya! Pelaksanaan Rekrutmen CPNS 2012 Terbuka untuk Setiap Warga Negara Indonesia

Wacana Pengangkatan Honorer K2 Jadi CPNS Merujuk pada Nilai Tes & Masa Bakti

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/wacana-pengangkatan-honorer-k2-jadi.htmlWacana Pengangkatan Honorer K2 Jadi CPNS Merujuk pada Nilai Tes & Masa Bakti
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerianpan-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengangkatan honorer tertinggal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Diharapkan, tenaga honorer kategori satu (K1) dapat diselesaikan pengangkatannya dalam tahun anggaran 2012. Sementara untuk K2 akan diadakan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan tes kompetensi dasar serta tes kompetensi bidang sesama tenaga honorer. Diharapkan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2013 dan 2014.

Demikian diungkapkan Kepala Subbgian Publikasi Biro Humas dan Protokol Petrus Sujendro di Jakarta, Kamis (21/6).

Kementerianpan-RB dan BKN saat ini sedang mengadakan sosialisasi PP 56 tahun 2012 kepada instansi baik pusat maupun daerah. Sehingga ketika Juknis dan Juklak turun, semua instansi sudah tahu apa yang harus dikerjakan,” kata Petrus.

Pengangkatan honorer K2, lanjutnya, akan dilakukan melalui tes kompetensi dasar dan profesi. Mengenai pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian Tes Kompetensi Dasar dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dibentuk Menteripan-RB dan Mendiknas.

Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan Instansi pusat dan provinsi dilaksanakan Pejabat Pembiana Kepegawaian (PPK) masing masing. Sedangkan untuk kabupaten/ Kota dikoordiniasikan oleh gubernur,” terangnya.

Pengumuman kelulusan ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan Menpan-RB berdasarkan nilai hasil ujian


Original source : Wacana Pengangkatan Honorer K2 Jadi CPNS Merujuk pada Nilai Tes & Masa Bakti

Pengangkatan Honorer K2 Berdasar Nilai Tes dan Masa Kerja angkatan Honorer K2 Berdasar Nilai Tes dan Masa Kerja

JAKARTA–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerianpan-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengangkatan honorer tertinggal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Diharapkan, tenaga honorer kategori satu (K1) dapat diselesaikan pengangkatannya dalam tahun anggaran 2012. Sementara untuk K2 akan diadakan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan tes kompetensi dasar serta tes kompetensi bidang sesama tenaga honorer. Diharapkan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2013 dan 2014.

Demikian diungkapkan Kepala Subbgian Publikasi Biro Humas dan Protokol Petrus Sujendro di Jakarta, Kamis (21/6).

“Kementerianpan-RB dan BKN saat ini sedang mengadakan sosialisasi PP 56 tahun 2012 kepada instansi baik pusat maupun daerah. Sehingga ketika Juknis dan Juklak turun, semua instansi sudah tahu apa yang harus dikerjakan,” kata Petrus.

Pengangkatan honorer K2, lanjutnya, akan dilakukan melalui tes kompetensi dasar dan profesi. Mengenai pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian Tes Kompetensi Dasar dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dibentuk Menteripan-RB dan Mendiknas.

“Pelaksanan ujian tertulis di lingkungan Instansi pusat dan provinsi dilaksanakan Pejabat Pembiana Kepegawaian (PPK) masing masing. Sedangkan untuk kabupaten/Kota dikoordiniasikan oleh gubernur,” terangnya.

Pengumuman kelulusan ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan Menpan-RB berdasarkan nilai hasil ujian

Incoming search terms:

  • mendiknas
  • info phl bkd karawang

Original source : Pengangkatan Honorer K2 Berdasar Nilai Tes dan Masa Kerja angkatan Honorer K2 Berdasar Nilai Tes dan Masa Kerja

TENAGA HONORER: LSM Menduga Data Honorer Kategori II Di-mark up

SRAGEN-Puluhan aktivis gabungan lembaga swadya masyarakat (LSM) mendatangi Kantor Inspektorat Sragen, Rabu (20/6/2012). Mereka menduga data tenaga honorer kategori II yang dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada indikasi di-mark up.
Massa aktivis LSM yang dipimpin Sunarto bertemu Kepala Inspektorat Sragen, Sunar, didampingi Sekretaris Inspektorat, Suwondo, dan Kabid Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Puji Hantoro, di aula Inspektorat Sragen. Mereka berdebat tentang perbedaan data honorer kategori II.
Report yang diterima para aktivis LSM, jumlah data honorer berdasarkan list kategori II hanya 1.700 orang. Namun data terakhir hasil verifikasi Inpektorat ternyata mencapai 2.105 orang. Para aktivis LSM menduga ada mark up data dalam list tenaga honorer kategori II.
“Kedatangan kami ke sini hanya untuk mengetahui data tenaga honorer yang sudah dikirim ke BKN. Data closing itu berapa? Kami juga menyampaikan surat secara resmi untuk meminta data tersebut by name dan by take up. Data tersebut akan kami jadikan dasar untuk mengkroscek ke lapangan,” tegas Sunarto yang juga Ketua LSM Dewan Reformasi Rakyat Sragen (Derras).
Para aktivis lain sempat menunjukkan dua karikatur yang menyindir tingkah laku pejabat sehubunganmisi dengan indikasi mark up data. “Kami baru mendapatkan report. Kalau memang terbukti ada indikasi mark up maka tidak segan-segan kami akan membawanya ke ranah hukum,” imbuhnya.
Kepala Inspektorat Sragen, Sunar, menerangkan tugas Inspektorat hanya melakukan klarifikasi data dari bawah. Data tenaga honorer itu, terang dia, berasal dari satuan kerja dari bawah, seperti dari sekolah, unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan seterusnya.
“Hal ini saya sampaikan agar tidak terjadi difference of attitude. Jumlah tenaga honorer yang selesai kami klarifikasi sebanyak 2.105 orang. Data tersebut sudah kami kirim ke BKD dan selanjutnya dikirimkan ke BKN. Kalau mau minta data silakan, tapi lalui prosedurnya,” ujarnya.
Kabid Data BKD, Puji Hantoro, menambahkan selama mengurusi data tenaga honorer tidak pernah mendengar jumlah tenaga honorer sebanyak 1.700 orang. Berdasarkan verifikasi tenaga honorer berdasarkan SE Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menegpan & RB) No 05/2010, lanjut dia, mendapatkan jumlah tenaga honorer kategori II sebanyak 2.171 orang.
“Setelah keluar SE Menegpan & RB No 03/2012, Inspektorat melakukan verifikasi ulang, sehingga datanya tinggal 2.105 orang. Data itulah yang dikirimkan ke BKD dan ditindaklanjuti ke BKN. BKD tidak melakukan verifikasi, yang melakukan verifikasi ada di Inspektorat,” ujarnya.

Sumber : Solo Pos

Incoming search terms:

  • pengumuman data base kategori 2

Original source : TENAGA HONORER: LSM Menduga Data Honorer Kategori II Di-mark up

BKN Mulai Sosialisasi Rekrutmen CPNS

JAKARTA, FAJAR – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menampung usulan penambahan kuota honorer kategori 2 (K2) di daerah. Termasuk, 100 honorer K2 di Kabupaten Bantaeng yang dianggap tercecer.

Kepala Bagian Humas BKN, Tumpak Hutabarat, mengatakan, selain Bantaeng, ada 13 daerah lainnya yang sudah mengajukan permintaan ke pemerintah pusat untuk menambah jumlah tenaga honorer. Daerah tersebut, mayoritas dari kawasan timur Indonesia, di antaranya, Kabupaten Wajo (Sulsel), Kota Jayapura, Kabupaten Monokowari, Dompu, Teluk Wondan, Alor, dan NTB.

Sehubunganmisi permintaan Bantaeng dan 13 daerah lainnya, Tumpak mengatakan, BKN akan tetap menampung permintaan daerah-daerah tersebut. Akan tetapi, apakah ditindaklanjuti atau tidak, pemerintah belum bisa mengambil kebijakan apa-apa. “Silakan ajukan saja, tapi diterima atau tidak urusan pemerintah pusat kan,” ujar Tumpak, di Jakarta, Senin, 18 Juni.

Apalagi kata Tumpak, waktunya sudah lama begitu. Pihaknya khawatir, ini akan memberikan peluang baru lagi ke daerah lain, untuk mengajukan honorer tertinggal. Kekhawatiran lainnya, permintaan penambahan kuota tersebut, bisa menjadi pintu masuk untuk menyusupkan honorer baru.

Bantaeng sendiri, telah mengirimkan 865 jumlah honorer ke BKN. Namun, setelah melakukan pendataan ulang, ternyata masih ada sekitar 100 orang yang tertinggal. Untuk itu, DPRD Bantaeng melalui Ketua Komisi I Anas Hasan, meminta ada tambahan kuota 10 persen.

Saat ini, BKN sementara fokus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012, yang ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Mei lalu. Isinya membuka kembali peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). PP ini juga mengatur tentang, perlakukan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, namun penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD.

Menurut Tumpak, dibukanya kembali peluang

Incoming search terms:

  • cpns bkn
  • data k2 susulan kab dompu
  • nama calon sertivikasi 2015 daerah bantaeng

Original source : BKN Mulai Sosialisasi Rekrutmen CPNS

Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 48 tahun 2005 itu tersebut mengatur tiga hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS. Sehubunganmisi dengan terbitnya PP tersebut, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto yang didampingi Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho menggelar jumpa pers bersama dengan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno, Jumat, (1 Juni 2012). Hadir dalam acara tersebut, Deputi Kelembagaan Ismadi Ananda, dan Deputi Pelayanan Publik Wiharto.

Menurut Tasdik Kinanto, meskipun merupakan perubahan kedua atas PP No. 48/2005, namun isinya tidak ada perubahan yang signifikan.


Original source : Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer

Formasi CPNS Bakal Disusun pada Juni 2012, jika Proses Validasi Data Honorer Telah Selesai

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/formasi-cpns-bakal-disusun-pada-juni.htmlFormasi CPNS Bakal Disusun pada Juni 2012, jika Proses Validasi Data Honorer Telah Selesai
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) masih melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012.

Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Naibaho di Jakarta, Jumat, sebelumnya pemerintah telah melakukan verifikasi dan menghasilkan jumlah tenaga honorer sebanyak 72 ribu orang.

Namun, lanjut dia, karena ada pengaduan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat tim verifikasi dari Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi kembali.

Dia menjelaskan, pemerintah tidak memeriksa dan memverifikasi keseluruhan pengaduan yang jumlahnya 365 namun hanya sebagian saja.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dari 85 pemerintah daerah yang mengajukan kebutuhan tenaga honorer baru 20 daerah yang telah mengirimkan analisa jabatan dan analisa beban kerja kepada pemerintah. Sisanya belum mengirimkan meski batas waktu pengiriman hingga April 2012 lalu.

Kami minta daerah segera mengirimkannya, sehingga perekrutan tenaga honorer bisa dilakukan secepatnya,” katanya.

Ia menambahkan, kalau validasi data tenaga honorer telah selesai pada Juni 2012 pemerintah pusat akan menyusun formasi pegawai dan pada Juli 2012 membahas anggaran belanja pegawai.

Incoming search terms:

  • gaji pnssatpol pp dki

Original source : Formasi CPNS Bakal Disusun pada Juni 2012, jika Proses Validasi Data Honorer Telah Selesai

Pemerintah Segera Angkat 72 Ribu Honorer Jadi CPNS Tahun Ini

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/pemerintah-segera-angkat-72-ribu.htmlPemerintah Segera Angkat 72 Ribu Honorer Jadi CPNS Tahun Ini
Berdasarkan informasi yang Kami lansir dari Sindo, di Jakarta bahwa pemerintah memastikan segera mengangkat sekitar 72 ribu tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal itu merupakan realisasi dari kesepakatan pemerintah dengan DPR yang akan mengangkat sisa tenaga honorer pada tahun ini.

Deputi SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Ramli Effendi Naibaho mengatakan, dari hasil evaluasi awal ada 920.000 tenaga honorer. Mereka terdiri atas 152.000 tenaga honorer kategori 1 (K1) yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS karena dibiayai APBN dan APBD dan sisanya kategori 2, yakni mereka yang hanya dibiayai APBD.

Berdasarkan tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),dari jumlah tersebut hanya 72.000 saja yang bisa diverifikasi dan convincing. “Wajar jika ada masyarakat atau lembaga yang mengadukan bahwa data tersebut tidak convincing. Dia mencatat ada 365 pengaduan yang menyatakan banyak nama yang tidak sesuai dengan fakta lapangan,” katanya saat dihubungi SINDO kemarin.

Pengangkatan tenaga honorer tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer yang baru saja ditandatangani Presiden. Meskipun hal itu sudah ada payung hukumnya,Kemenpan dan RB belum mampu menentukan kapan pengangkatan tenaga honorer ini akan diresmikan. “Kami masih memverifikasi lagi.Harapan kami data 72.000 ini tidak bertambah, syukur-syukur malah berkurang. Namun kami tegaskan tahun ini tenaga honorer K1 akan kami angkat,” katanya.

Dia menambahkan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer ini juga terkendala adanya 297 daerah yang anggaran belanja pegawainya di atas 50%. Karena itu, tambah dia, setelah verifikasi data ini sudah convincing, akan ada lagi seleksi dokumen.Jika ada ketidakcocokan antara dokumen dan data di lapangan, ujarnya, pengangkatan mereka akan dibatalkan dengan payung hukum yang tengah disiapkan.

Begitu pun tenaga honorer yang sudah diangkat apabila diketahui melakukan kecurangan, pangkatnya segera dicopot dan berkasnya akan dilimpahkan ke kepolisian. Dia meminta agar semua pihak memaklumi keterlambatan pengangkatan tenaga honorer ini. Pasalnya, meskipun PP sudah keluar dan sebelumnya ditargetkan April sudah selesai pendataan, nyatanya masih banyak daerah yang belum rampung mendata karena masalah geografis.

Maka dari itu menteri pun mengirim surat kepada daerah yang terkendala geografis, mereka diberi kesempatan hingga akhir Mei,” imbuhnya. Dalam perkembangannya, bisa saja pemerintah melakukan pengangkatan terlebih dulu untuk daerah yang sudah rampung pendataannya.Adapun yang belum selesai pendataannya akan diangkat pada tahun berikutnya. “Kita akan cari solusi terbaik untuk masalah tersebut,” ungkapnya. Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno menyatakan, jumlah instansi pusat dan daerah ada 523 instansi.

Namun yang sudah melaporkan uji publik baru 429 instansi.Setelah dikoreksi, ujarnya, ada 111 instansi yang menyatakan data di lapangan dan uji publik sudah cocok. Dari 111 instansi ini ada 4.517 pegawai yang dinyatakan keabsahan datanya untuk diangkat menjadi PNS. Bagi mereka ini, jelasnya,proses pengangkatannya sendiri masih menunggu petunjuk pelaksana teknis dan proses penyampaian formasi yang akan dikoordinasi oleh Kemenpan dan RB.

Sementara daerah atau instansi pemerintah yang lain masih melakukan koreksi seperti pegawai yang meninggal,mengundurkan diri ataupun sudah diangkat menjadi PNS. Sekretaris Menpan dan RB Tasdik Kinanto menjabarkan, isi dari PP 56/2012 itu sama dengan PP No 48/ 2005,yaitu tenaga honorer yang akan diangkat ialah guru,tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan serta tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Tenaga honorer yang akan diangkatberusiapalingtinggi46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih, berusia 46 tahun dan masa kerja 10 tahun atau lebih,berusia 40 tahun dan masa kerja 5-10 tahun, dan berusia 35 tahun dengan masa kerja 1-5 tahun.Namun, prioritas yang akan diangkat adalah mereka yang berusia barrier tinggi dan masa kerja terbanyak.


Original source : Pemerintah Segera Angkat 72 Ribu Honorer Jadi CPNS Tahun Ini