RPP Honorer Tinggal Tunggu Diteken SBY

JAKARTA – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Honorer Tertinggal yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sampai saat ini masih kabur saja. Banyak kalangan masyarakat curiga RPP tersebut sama sekali tak adan dan hanya jadi alat bagi partai politik untuk kepentingan pemilu 2014 mendatang.

Namun anggapan itu dibantah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo. “RPP honorer tertinggal sudah flat kok. Semua menteri sudah tandatangan,” ujar Eko yang dihubungi, Senin (28/5).

Posisinya saat ini, lanjutnya, sudah di meja presiden dan tinggal menunggu waktu. “Kalau maunya kita secepatnya. Tapi itukan hak prerogatif presiden. Namun honorer tidak usah khawatir, RPP-nya tetap akan diteken presiden. Sudah ada di meja presiden kok. Insya Allah dalam waktu dekat sudah ada,” tambahnya.

Mengenai investigasi 1200 laporan pengaduan hasil publikasi honorer K1 (honorer yang dibiayai APBN) oleh tim Kemenpan&RB, BPKP dan BKN sampai sekarang masih berjalan. Sedangkan honorer K2 masih dalam tahap perekaman data. Apalagi, pemerintah memperpanjang waktu pemasukan laporannya.

Ditanya tentang tindaklanjut pengangkatan honorer menjadi CPNS, Eko menegaskan bahwa pemerintah tetap pada skenario awal. Yaitu honorer K1 yang sudah beres datanya langsung diangkat CPNS.

Sedangkan untuk honorer K2, setelah perekaman selesai masih dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi. Setelah data clear, honorer K2 yang lolos diikutkan dalam seleksi sesama mereka. Yang lolos tes diangkat CPNS, sedangkan yang gagal diberikan alternatif menjadi pegawat tidak tetap (PTT) pemerintah, dengan catatan masih dibutuhkan pemerintah. Bagi yang tidak dibutuhkan lagi, akan diberhentikan dengan mendapat kompensasi. (Esy/jpnn)

Incoming search terms:

  • PELANTIKAN ASN

Original source : RPP Honorer Tinggal Tunggu Diteken SBY

Kuota CPNS Belum Terpenuhi

JAKARTA– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menyatakan hingga saat ini baru 20.000 formasi yang diajukan dari 125.000 CPNS.

Menpan dan RB Azwar Abubakar mengatakan pihaknya menyayangkan sikap kementerian dan pemerintah daerah yang lamban mengajukan formasi. Sementara pendaftaran CPNS segera digelar.“Ini dampak dari kebijakan pause CPNS,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia, setelah pause pemerintah memang memperketat penerimaan CPNS bagi kementerian dan pemerintah daerah.

Mereka diharuskan pengajuan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sehingga banyak yang tidak memenuhi. Berdasarkan temuan Kemenpan dan RB, pengajuan CPNS banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya di daerah, belanja pegawainya melebihi 50% dari APBD.Akibatnya tidakadapembangunan. Untuk menguji apakah sebuah kementerian atau daerah memenuhi kriteria, pemerintah telah menyiapkan 3.200 analis jabatan.

Mereka akan mengecek dan merasionalisasikan antara kebutuhan dan anggaran yang ada. “Kami itu butuh PNS yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja.Pasalnya, dari 3 juta pencari kerja setiap tahun, hanya sekitar 100.000 yang bisa menjadi PNS,”ujarnya. Sebelumnya pemerintah telah meminta kementerian dan daerah untuk mengajukan formasi CPNS hingga 16 Mei.

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan hanya beberapa daerah saja yang sudah mengajukan. Bahkan dari 125.000 kuota yang direncanakan, terancam tidak terpenuhi. Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika menambahkan, pemerintah memang harus memperbanyak penerimaan CPNS dari jalur tenaga honorer karena pengangkatan mereka merupakan pekerjaan rumah yang sudah lama mengalami penundaan.

Untuk kategori 1 (K1), terang Gede Pasek, diangkat terlebih dulu karena mereka sudah diangkat melalui pejabat berwenang dan dibiayai APBN atau APBD. Sementara untuk kategori dua (K2) diangkat secara bergiliran melalui tes tertulis. Anggota Fraksi Demokrat ini menyatakan, pengangkatan CPNS baik dari jalur reguler maupun honorer memang harus dilakukan secara bertahap karena anggaran negara juga terbatas.

“Jangan sampai untuk kepentingan belanja pegawai akhirnya mengorbankan anggaran belanja untuk pembangunan,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja meminta pemerintah tetap menggelar ujian CPNS.Meskipun banyak daerah yang tidak mengajukan formasi akibat belum selesainya analisis jabatan.

Menurut dia, minimnya daerah yang belum menganalisis kebutuhan jabatan menunjukkan selama ini permintaan formasi CPNS tidak matang. Mereka tidak menghitung secara rasional antara kebutuhan sumber daya manusia dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena itu, adanya syarat khusus sebelum mengajukan formasi bisa berdampak positif. “Mereka yang mengajukan benar-benar yang butuh dan memahami porsi anggaran yang dimiliki,”katanya. ●neneng zubaidah

Sumber Berita : Seputar Indonesia


Original source : Kuota CPNS Belum Terpenuhi

Info CPNS 2012 Pemkot Malang (Jawa Timur)

http://www.lokernesiaku.com/2012/07/info-cpns-2012-pemkot-malang-jawa-timur.htmlInfo CPNS 2012 Pemkot Malang (Jawa Timur)
Proses perekrutan Calon PNS baru pada Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, ternyata tidak dijatahkan (kuotanya) dari pemerintah pusat.

Padahal Pemkot Malang membutuhkan pegawai baru untuk golongan satu dan dua, namun formasi untuk golongan tersebut tidak ada, sehingga daerah ini tidak mendapatkan kuota,” Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Wahyu Santoso.

Menurut dia, pegawai golongan satu dan dua tersebut untuk mengisi posisi tenaga kebersihan dan tenaga jaga kantor. Namun, karena tahun ini tidak ada formasi baru untuk golongan itu, naka Pemkot Malang tidak melakukan perekrutan CPNS.

Karena tidak ada kuota tersebut, katanya, saat ini Pemkot Malang fokus pada proses pengangkatan pegawai honorer kategori dua (K2) yang digaji oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) non-APBD dan APBN.

Dirinya mengemukakan, jumlah pegawai honorer kategori dua yang masih tersisa saat ini mencapai 1.112 orang yang tersebar di sejumlah SKPD. Pengangkatan honorer K2 tersebut dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.

Merespon kapan rekrutmen CPNS melalui jalur umum di Pemkot Malang laksanakan, Wahyu mengaku belum tahu, sebab semuanya ditangani pusat.

Sampai saat ini kami belum ada pemberitahuan, kapan Kota Malang mendapatkan jatah rekrutmen,” ujarnya.

PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya rata-rata mencapai 300-400 orang. Dan, saat ini Pemkot Malang diperkirakan masih kekurangan PNS lebih dari seribu orang.

Sebelum ada kebijakan pause CPNS, kami selalu mengajukan kuota sekitar seribu orang, sesuai dengan kebutuhan kami,” katanya. (ref : Antara)

Incoming search terms:

  • pengumuman cpns k2 polda jateng
  • Rata-rata gaji anggota Lead HAM

Original source : Info CPNS 2012 Pemkot Malang (Jawa Timur)

Kemenpan-RB Masih Verifikasi Data Tenaga Honorer

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) masih melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012.
“Sebelumnya kami telah melakukan verifikasi dan menghasilkan jumlah tenaga honorer sebanyak 72 ribu orang. Namun karena ada pengaduan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), maka tim verifikasi dari Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi kembali,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Naibaho saat jumpa pers di Jakarta, Jumat. Menurut dia, sebanyak 365 surat pengaduan tidak seluruhnya dilakukan verifikasi ke lapangan mengingat adanya daerah yang lokasinya jauh, namun pemilikannya dilakukan dengan cara memeriksa dokumen yang telah ada. Tak hanya itu, dari 85 pemerintah daerah yang mengajukan tenaga honorer kepada pemerintah pusat, baru 20 daerah yang telah mengirimkan analisa jabatan dan analisa beban kerja tenaga honorer itu kepada Kemenpan dan RB. Sementara sisanya belum mengirimkan, padahal batas waktu pengiriman hingga April 2012 lalu. Luasnya geografis di beberapa daerah menyebabkan laporan yang masuk menjadi terlambat, sehingga Menpan kembali mengeluarkan surat edaran yang memberikan batas waktu maksimal hingga 31 Mei 2012. “Kami minta daerah segera mengirimkannya, sehingga perekrutan tenaga honorer bisa dilakukan secepatnya. Kalau validasi data tenaga honorer telah selesai, pada Juni 2012 ini kami akan membuat formasinya dan pada Juli 2012 akan membahas masalah belanja pegawai,” katanya. Sekretaris Kemenpan dan RB Tasdik Kinanto, mengatakan tenaga honorer tertinggal untuk kategori I (tenaga honorer yang dibiayai dari APBN/APBD) dan kategori II (tenaga honorer yang bukan dibiayai dari APBN/APBD) akan segera diangkat menjadi CPNS, sesuai PP No 56 Tahun 2012. Adapun pokok-pokok materi PP 56 itu, jelasnya, meliputi pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, yang dilakukan untuk mengisi formasi 2012 berdasarkan data hasil verifikasi serta validasi tim pusat (Kemenpan dan RB, BKN, dan BPKP) yang telah diumumkan ke publik. Sedangkan honorer kategori II, pengangkatannya melewati seleksi kelengkapan administrasi, ujian tertulis kompetensi dasar, dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. “Untuk tenaga honorer kategori I pada 2012 diharapkan telah selesai, sementara tenaga honorer kategori II akan dilakukan secara bertahap dengan kurun waktu 2013-2014,” kata Tasdik. Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar serta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerja sama dengan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi). Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian, tambahnya, dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai tahun anggaran 2014. Di tempat yang sama, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, menambahkan dari 583 instansi yang ada di pusat dan daerah, 429 instansi sudah melakukan uji publik jumlah tenaga honorer kepada masyarakat, sementara sisanya belum melakukan hal itu.
“Dari 429 instansi tersebut, 111 instansi diantaranya menyatakan sudah “clear” mengenai data tenaga honorer dengan jumlah sebanyak 4.517 tenaga honorer,” katanya. (Tri Handayani/Ant)

Incoming search terms:

  • SKB MENKEU MENDIKBUD MENPAN No 251/SKB/215
  • Cara daftar sisipan cons
  • sisipan cpns bandung 2014
  • surat edaran menkeu depdikbud menpan no 251/skb/2015 mengenai gaji guru

Original source : Kemenpan-RB Masih Verifikasi Data Tenaga Honorer

Kementerian Keuangan RI Jalankan Seleksi Calon Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/kementerian-keuangan-ri-buka-seleksi.htmlKementerian Keuangan RI Jalankan Seleksi Calon Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sebagaimana Kami lansir dari Detik, di Jakarta bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera membentuk tim gabungan untuk mendata para calon pegawai yang akan ditempatkan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan sebagian besar pegawai OJK dari Kemenkeu akan didominasi oleh pegawai Bapepam-LK.

Itu (seleksi pegawai OJK) nanti bersama-sama, ada timnya gabungan. Tim Sekjen, tim Bapepam-LK, nanti dilihat di-supervisi oleh Wakil Menteri,” jelas Kiagus di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Dikatakan Badaruddin, Kemenkeu tidak menutup kemungkinan pegawainya di luar Bapepam LK untuk dipilih ke OJK.

Sebagian besar pegawai yang ada di Bapepam, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dilihat ada pegawai lain yang berpotensi mendukung suksesnya OJK bisa saja,” paparnya.

Lebih jauh Badaruddin mengatakan untuk anggaran OJK, pihaknya masih meminta persetujuan DPR. Pasalnya, anggaran OJK untuk pertama kali diambil dari APBN.

OJK untuk sementara dibiayai dari anggaran dulu, tahun-tahun pertamanya. Nanti persetujuan DPR-lah. Mungkin 2013 nanti ada anggaran tersendiri,” tutup Badaruddin.

Incoming search terms:

  • lowongan kerja otoritas jasa keuangan
  • lowongan kerja ojk
  • lowongan ojk
  • penerimaan OJK

Original source : Kementerian Keuangan RI Jalankan Seleksi Calon Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BKN Mulai Sosialisasi Rekrutmen CPNS

JAKARTA, FAJAR – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menampung usulan penambahan kuota honorer kategori 2 (K2) di daerah. Termasuk, 100 honorer K2 di Kabupaten Bantaeng yang dianggap tercecer.

Kepala Bagian Humas BKN, Tumpak Hutabarat, mengatakan, selain Bantaeng, ada 13 daerah lainnya yang sudah mengajukan permintaan ke pemerintah pusat untuk menambah jumlah tenaga honorer. Daerah tersebut, mayoritas dari kawasan timur Indonesia, di antaranya, Kabupaten Wajo (Sulsel), Kota Jayapura, Kabupaten Monokowari, Dompu, Teluk Wondan, Alor, dan NTB.

Sehubunganmisi permintaan Bantaeng dan 13 daerah lainnya, Tumpak mengatakan, BKN akan tetap menampung permintaan daerah-daerah tersebut. Akan tetapi, apakah ditindaklanjuti atau tidak, pemerintah belum bisa mengambil kebijakan apa-apa. “Silakan ajukan saja, tapi diterima atau tidak urusan pemerintah pusat kan,” ujar Tumpak, di Jakarta, Senin, 18 Juni.

Apalagi kata Tumpak, waktunya sudah lama begitu. Pihaknya khawatir, ini akan memberikan peluang baru lagi ke daerah lain, untuk mengajukan honorer tertinggal. Kekhawatiran lainnya, permintaan penambahan kuota tersebut, bisa menjadi pintu masuk untuk menyusupkan honorer baru.

Bantaeng sendiri, telah mengirimkan 865 jumlah honorer ke BKN. Namun, setelah melakukan pendataan ulang, ternyata masih ada sekitar 100 orang yang tertinggal. Untuk itu, DPRD Bantaeng melalui Ketua Komisi I Anas Hasan, meminta ada tambahan kuota 10 persen.

Saat ini, BKN sementara fokus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012, yang ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Mei lalu. Isinya membuka kembali peluang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). PP ini juga mengatur tentang, perlakukan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, namun penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD.

Menurut Tumpak, dibukanya kembali peluang

Incoming search terms:

  • cpns bkn
  • data k2 susulan kab dompu
  • SKB 3 menteri no 251 th 2015 apa isinya?

Original source : BKN Mulai Sosialisasi Rekrutmen CPNS

Provinsi Sumatera Utara Kembali Buka Peluang bagi Ratusan Tenaga Honorer jadi CPNS

http://lokernesia.blogspot.com/2012/06/provinsi-sumatera-utara-kembali-buka.htmlProvinsi Sumatera Utara Kembali Buka Peluang bagi Ratusan Tenaga Honorer jadi CPNS
Terbukanya kembali peluang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2012, rupanya ditanggapi positif sejumlah daerah di Sumatera Utara. Apalagi dalam penjelasan PP tersebut, dibuka peluang diangkatnya tenaga honorer menjadi CPNS.
Hal ini terlihat dari data yang diperoleh Sumut Pos dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), kemarin. Disebutkan, dari instansi yang telah melaporkan hasil pengumuman honorer Kategori-I (Memenuhi Kriteria) yang tidak ada pengaduan/ keberatan/sanggahan sampai dengan Mei 2012, dari Provinsi Sumut setidaknya mencapai 300 honorer dari enam kabupaten/ kota yang ada.
Di antaranya dari Kabupaten Karo sebagaimana dilaporkan bupatinya ke Kemenpan pada 19 April lalu, mencapai 31 honorer yang memenuhi kriteria. Sementara dari Kabupaten Langkat sebagaimana dilaporkan bupatinya pada 20 April lalu, berjumlah 18 honorer. Dan, dari Nias Utara hanya lima honorer. Besarnya tenaga honorer yang memenuhi syarat datang dari laporan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan jumlah 143 orang. Sementara untuk Asahan hanya 13, Mandailing Biological 73, dan Kota Padangsidempuan mencapai 17 honorer.
Tentunya menanggapi laporan ini, Kemenpan tidak otomatis mengangkat nama-nama yang diberikan. Sebab menurut Kepala Humas Kemenpan, Gatot Sugiharto, dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2012, disebutkan, ada dua kategori pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS. Di antaranya untuk tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), disyaratkan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang. Selain itu juga harus bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja barrier sedikit satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 lalu dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus. Selain itu juga harus berusia barrier rendah 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006 lalu.
Sementara bagi tenaga honorer yang dibiayai dari APBN dan APBD (Kategori 1), dimaksudkan untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012. Dan bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN dan APBD (Kategori 2) untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014,” jelas Gatot.
Hal ini menurutnya sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 huruf a PP.

Incoming search terms:

  • mtkp sumatera utara str
  • Menpan kab karo bagi sk

Original source : Provinsi Sumatera Utara Kembali Buka Peluang bagi Ratusan Tenaga Honorer jadi CPNS

POKOK-POKOK MATERI PP. NO. 56 TAHUN 2012

1.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I), sebagai berikut:

a.Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, dilakukan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 berdasarkan data tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi oleh MENPAN-RB, BKN dan BPKP yang telah diumumkan ke publik.

b.Masih banyak melaporkan bahwa data tersebut belum convincing sehingga MenPAN-RB sudah memerintahkan kembali agar Kepala BKN dan Kepala BPKP melakukan verifikasi dan validasi ulang baik dokumen maupun ke lapangan bila diperlukan dengan melibatkan kepolisian.

c.Hasil verifikasi dan validasi ulang terakhir per instansi dilaporkan oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN dan RB untuk ditetapkan formasinya sesuai persyaratan pengangkatan tenaga honorer Kategori I sama dengan persyaratan yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2005 jo. PP. No. 43 Tahun 2007 dan PP. No. 56 Tahun 2012.

2.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:

a.Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis

Incoming search terms:

  • menpan rb
  • pp 56 kemenkes

Original source : POKOK-POKOK MATERI PP. NO. 56 TAHUN 2012

72.000 Tenaga Honorer Akan Diangkat Jadi PNS

JAKARTA, suaramerdeka.com – Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama dengan Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah melakukan melakukan verifikasi terhadap 152 ribu pegawai honorer kategori 1 (K1), atau pegawai honorer yang penghasilannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan, dari hasil verifikasi terhadap 152 ribu tenaga honorer kategori 1 di seluruh instansi pemerintah dan daerah di tanah air, hanya ada 72 ribu tenaga honorer yang datanya dianggap convincing.
Sesuai ketentuan PP, terhadap mereka dilakukan uji publik. Sebanyak 523 instansi pusat dan daerah sudah melakukan uji publik dan yang sudah melaporkan ada 429 instansi, sementara 94 instansi saat ini tengah lakukan uji publik.
“Dari hasil uji publik, ada 111 instansi yang menyatakan sudah clear, karena tidak ada nag. Dari jumlah itu, tercatat ada sebanyak 4.517 tenaga honorer kategori 1 yang sudah clear,” kata Eko, Minggu (10/6).
Dari laporan yang diterima BKN, lanjut Eko, surat hasil uji publi dan analisa jabatan ada yang ditandatanganai oleh bupati, ada wali kota, Wakil Bupati, ada juga yang ditandatanganai Sekda. Hanya beberapa yang ditandatangani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Dia menambahkan, laporan dari Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) ada 574 surat. Isinya bukan pengaduan, tapi umumnya berupa penjelasan. Sedangkan dari perorangan sebanyak 254 surat, termasuk yang menyangkut dirinya. “Ada dari masyarakat yang mengatakan semuanya tak benar,” ujar Eko.
( trb / CN31 )

Sumber : Suara Merdeka


Original source : 72.000 Tenaga Honorer Akan Diangkat Jadi PNS

Kemen PAN-RB Tidak Khawatir Membebani APBN

JAKARTA – Sekilas aturan memperpanjang usia pensiun PNS ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi diklaim bsia menghindari praktek-praktek kotor pengajuan perpanjangan usia pensiun. Di sisi lain perpanjangan usia pensiun ini bisa menambah beban belanja pegawai di APBN. Tapi pemerintah menilai aturan baru ini sudah tepat dan siap dijalankan.

Aturan baru ini kian berpotensi menggelembungkan postur belanja pegawai karena PNS yang diperpanjang usia pensiunya adalah pejabat eselon I dan II. Diamana rata-rata PNS yang duduk di jabatan ini memiliki tunjangan penghasilan yang lumayan besar.

Di tingkat daerah pejabat eselon I dan II ini mulai dari sekertaris daerah (sekda) di kabupaten, kota, hingga provinsi. Lebih tinggi lagi di pemerintah pusat pejabat eselon ini diduduki para direktur jenderal, deputi, hingga direktur-direktur.

Potensi membengkaknya belanja pegawai imbas dari perpanjangan usia pensiun ini dimentahkan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo kemarin. Dia mengatakan, dengan segala pembenahan-pembenahan di seluruh aspek birokrasi, perpanjangan usia pensiun itu tidak otomatis membuat postur belanja pegawai melonjak.

“Melalui perbaikan menyeluruh, saya rasa kok tidak ada dampaknya pada peningkatan anggara untuk belanja pegawai,” tutur dia. Peningkatan yang dimaksud Eko itu antara lain adalah, pembenahan sistem kerja, pemantapan kompentensi aparatur, dan perbaikan kinerja.

Selama ini, tanpa ada perpanjangan usia pensiun PNS sejatinya anggaran belanja pegawai sudah cukup lumayan besar di dalam postur APBN. Ini terjadi karena banyaknya PNS tetapi kurang efektif dari sisi kinerjanya. Jika sudah ditata kinerja mereka, diharapkan jumlah PNS yang banyak itu bisa bekerja secara efektif. Sehingga anggaran yang digunakan untuk menggaji mereka tidak terbuang sia-sia.

Perpanjangan usia pensiun ini juga berdampak pada tidak terlalu sering menggelar seleksi penerimaan CPNS baru. PNS-PNS pada seluruh lini jabatan diharapkan bisa bekerja lebih lama. Apalagi pemerintah melalui Kemen PAN-RB saat ini benar-benar ketat dalam mengabulkan usulan permintaan CPNS baru yang diajukan pemerintah daerah maupun pusat.

Eko mengatakan, Kemen PAN-RB benar-benar meminta hasil analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (anjab). Melalui instrumen ini, diharapkan penerimaan CPNS baru memiliki sistem zero advance. Artinya, jumlah usulan CPNS baru sama persis dengan pegawai yang pensiun. Bahkan pemerintah berharap penerimaan CPNS baru bisa halfhearted advance. Maksudnya, jumlah CPNS baru yang diusulkan lebih sedikit dibandingkan dengan PNS yang pensiun.

Melalui skema perbaikan-perbaikan itu, Eko menegaskan tidak akan membuat APBN kedodoran hanya untuk menggaji aparatur negara. Dia mengatakan, aturan baru perpanjangan usia pensiun PNS yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) memiliki semangat efisiensi anggaran negara. “Kami tetap berharap tidak akan menyebabkan gangguan keuangan negara,” tandas guru besar Universitas Indonesia itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, RUU ASN ini masih dalam fase uji publik. Diharapkan aturan ini bisa disahkan antara Juni-Juli mendatang. Dalam aturan baru ini, usia pensiun PNS yang menduduki jabatan eselon I dan II diperpanjang menjadi 60 tahun dari sebelumnya 56 tahun. Upaya ini merupakan solusi dari potensi konflik dari setiap pengajuan usulan perpanjangan pensiun.

Sementara usia pensiun untuk PNS selain eselon I dan II, diperpanjang menjadi 58 tahun dari sebelumnya 56 tahun. Asalannya karena harapan hidup penduduk Indonesia terus meroket. Selain itu juga mengacu pada rata-rata usia pensiun PNS di beberapa negara yaitu 60-62 tahun.

Pengesahan RUU ASN ini sepertinya tidak akan menemui ganjalan. Sebab wakil rakyat di Senayan menyatakan setuju asalkan aturan ini berdampak positif terhadap kinerja aparatur sipil negara. (wan)


Original source : Kemen PAN-RB Tidak Khawatir Membebani APBN