Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat

Singaraja (Bali Post) -

Kalangan DPRD Buleleng menyatakan wajar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menolak usulan Pemkab Buleleng yang setiap tahun ngotot meminta jatah formasi CPNS. Pasalnya, selama ini, Pemkab Buleleng dinilai beberapa kali melanggar SE Menpan No. 15 tahun 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Non-guru.

Ketua Komisi B DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, Jumat (8/6) kemarin, mengaku heran dengan keluhan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, yang beberapa kali usulan formasi CPNS ditolak oleh Menpan. Menurutnya, kekurangan guru yang dijadikan satu alasan untuk meminta jatah CPNS bukan alasan yang cerdas. Pasalnya, kekurangan guru yang terjadi di Buleleng akibat dari kesalahan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati dan BKD selama ini.

Mangku Budiasa mengatakan, kalau saja Kepala BKD profesional dalam melaksanakan setiap mutasi dengan tetap berpegang pada mekanisme dan aturan main, mungkin persoalan kekurangan guru tak akan terjadi di Buleleng. Tetapi kebijakan mutasi selama ini dinilai tidak profesional terbukti dengan banyaknya guru yang diangkat menjadi pejabat struktural. “Ini terjadi karena ada kesalahan kebijakan,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru, kata Mangku Budiasa, Bupati dan BKD sebaiknya mengembalikan seluruh pejabat struktural yang berasal dari guru ke posisi semula menjadi guru. “Pejabat struktural yang berasal dari guru sebaiknya dikembalikan menjadi guru,” katanya.

Mangku Budiasa menilai pengangkatan guru menjadi pejabat struktural itu merupakan pelanggaran SE Menpan No. 15 tahun 2004. Sebelumnya, Pemkab Buleleng tetap ngotot menambah CPNS baru. Tahun 2012, pemkab mengusulkan tambahan formasi CPNS sekitar tiga ribu orang. Namun, usulan itu tetap ditolak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng, Ketut Wijana, mengatakan alasan pemkab tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) karena Buleleng masih kekurangan PNS, terutama untuk tenaga fungsional seperti guru, dokter, perawat kesehatan, dan tenaga administras.

Mengatasi kekurangan PNS itu, pemkab setiap tahun tetap mengusulkan formasi perekrutan CPNS ke Menpan. Namun sayang sudah dua kali usulan formasi itu ditolak. (kmb15)

Sumber : Bali Post

Incoming search terms:

  • bkd singaraja
  • keputusan menkeu mendikbud menpan no 251Skb2015tentang
  • menkeu mendikbud menpan no 251/skb/20115
  • menkeu menpan 251/skb/2015
  • skb menpan menkeu mendiknas no 251

Original source : Pemkab Diminta Kembalikan Guru yang Jadi Pejabat