Download Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Download Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Download disini

Info: Pemerintah akan memulai penerimaan CPNS 2014 pada sekitar bulan Juni-Juli 2014. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2014 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2014 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]

Substansi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada tanggal 15 Januari 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 19 Desember 2013 lalu menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Ada beberapa substansi yang diatur dalam UU No. 4/2014 ini, diantaranya ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi. Dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi.

Dalam UU ini disebutkan, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPKK). Selanjutnya, mengenai Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi terdiri atas:

  1. Jabatan Administrator, yaitu jabatan yang diisi oleh pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
  2. Jabatan Pengawas, dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; dan
  3. Jabatan Pelaksana, dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Adapun Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian, yang terdiri dari:

  1. Ahli Utama;
  2. Ahli Madya;
  3. Ahli Muda; dan
  4. Ahli Pertama; dan

jabatan fungsional ketrampilan, yang terdiri dari:

  1. Penyelia;
  2. Mahir;
  3. Terampil; dan
  4. Pemula.

Sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

  1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
  2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
  3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Mengenai Jabatan ASN, Pasal 131 UU ASN menyebutkan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:

  1. Jabatan eselon Ia Kepala Lembaga Pemerintah non kementerian setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
  2. Jabatan eselon Ia dan Ib setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
  3. Jabatan eselon II setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  4. Jabatan eselon III setara dengan jabatan Administrator;
  5. Jabatan eselon IV setara dengan jabatan Pengawas; dan
  6. Jabatan eselon V dan Fungsional Umum setara dengan jabatan Pelasana.

(Ketentuan mengenai penyetaraan jabatan ini berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksana mengenai Jabatan ASN dalam Undang-Undang ini).

Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, UU ASN ini menegaskan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN. Dalam penyelenggaraan kekuasaannya, Presiden dibantu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), BKN, dan lembaga baru yang dibentuk yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Mengenai KASN, menurut UU ini merupakan lembaga mandiri yang bebas dari intervensi politik yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Tinggi dan mengawasi serta mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Khusus mengenai Batas Usia Pensiun (BUP), sesuai UU ASN ini, batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun, dan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi 60 tahun dan bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masing-masing Pejabat Fungsional.

Substansi pokok lainnya berisi mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Manajemen Pegawai ASN, Pada Bab Organisasi diatur mengenai pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps pegawai ASN RI, Sistem Informasi ASN, dan Penyelesaian Sengketa

Info: Pemerintah akan memulai penerimaan CPNS 2014 pada sekitar bulan Juni-Juli 2014. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2014 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2014 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]

Kesejahteraan PNS melalui RUU ASN

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sekarang masih dalam tahap penggodokan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Satu hal yang penting nantinya juga bahwa istilah PNS (pegawai Negeri Sipil) akan diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu juga point penting dalam isi RUU ASN ini adalah bahwa pada kedepannya nanti aparatur pemerintah akan mengedepankan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara. Salah satunya jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior.

Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain memuat tentang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi ini punya tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan ASN. Substansi pokok utama dalam RUU ASN yang membedakan dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain adalah sebagai berikut :

  • Rekrutmen Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  • Pengembangan Pegawai.
  • Penempatan Dalam Jabatan atau Promosi.
  • Kompensasi atau Kesejahteraan PNS.
  • Manajemen Kinerja.
  • Penegakan Disiplin dan Etika.
  • Masa Umur Pensiun PNS.

Tugas Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah sebagai berikut :

  • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan manajemen ASN untuk menjamim pemberlakuan sistem merit ASN.
  • Menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi.
  • Memonitoring pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan pimpinan tinggi, yang dilaksanakan oleh instansi untuk menjamin sistem merit ASN
RUU ASN

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Point penting lainnya dalam Undang-Undang ASN ini antara lain adalah pendekatan kebijakan dan manajemen ASN berbasis pada manajemen SDM menuju pengembangan potensi SDM sebagai modal dengan sistem karier terbuka. Arah kebijakan ASN sebagai profesi menekankan pada rekrutmen calon-calon pegawai ASN terbaik, sesuai kompetensi, pengembangan profesionalisme, promosi secara terbuka dan kompetitif, mobilitas pegawai di seluruh NKRI dan jaminan pensiun yang memadai.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (15/1) lalu telah menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 19 Desember 2013 lalu menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Baca lebih lanjut dalam artikel berikut ini : Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN.

Berikut adalah informasi yang didapatkan dari laman website www.setkab.go.id mengenai melalui draft RUU ASN, Pemerintah Akan Jamin Kesejahteraan PNS. Pemerintah sangat berharap bisa memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dalam RUU ASN ini pemerintah mengajukan pasal khusus yang mewajibkan pemerintah agar memberikan gaji yang adil dan layak kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan PNS. Ditambah lagi dengan adanya Kenaikan Gaji PNS Tahun 2014-2015 .

“Itu bunyi ketentuan pasal 72 di RUU ASN,” ungkap Tasdik Kinanto selaku dari Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Tasdik kembali menyebutkan, bahwa ketentuan tersebut tidak ada pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menjadi dasar pemberian kesejahteraan PNS pada saat ini.

Menurut Tasdik kembali bahwasannya pada RUU ASN ini yang masih dalam pembahasan pemerintah bersama DPR seperti halnya juga Rancangan Undang-Undang Keperawatan yang masih terus dalam penggodokan di DPR RI.

Dalam RUU ASN ini juga disebutkan secara rinci sejumlah hak PNS, yang diharapkan bisa menjamin kesejahteraan PNS. “Kalau di UU yang lama hanya dinyatakan PNS berhak mendapatkan gaji sesuai beban pekerjaannya. Sedang di pasal 20 RUU ASN, dinyatakan bahwa selain gaji, PNS berhak mendapatkan tunjangan dan kesejahteraan,” terang Tasdik.

Masih di pasal 20, menurut Sekretaris Kementerian PAN-RB itu, dinyatakan juga PNS juga akan mendapatkan hak cuti PNS, pengembangan kompetensi, biaya perawatan, dan uang duka. Adapun PNS yang mengalami cacat jasmani atau cacat rohani sebagai akbat menjalankan tugas, juga diberi tunjangan khusus. Ini juga diatur di pasal 20.

Begitu pun terhadap pensiunan, lanjut Tasdik, juga ditingkatkan hak-haknya untuk mendapatkan kesejahteraan. “UU yang lama hanya menyebutkan PNS yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan pensiun,” jelasnya. Tasdik menjelaskan, di RUU ASN, para pensiunan, selain juga akan mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan janda/duda PNS, juga akan diberikan “perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua”.

Disebutkan juga bahwa jaminan pensiunan dan jaminan hari tua itu diberikan dalam kerangka program jaminan sosial nasional, jika nantinya Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah berlaku efektif. “RUU ASN juga memerintahkan agar nantinya dibuat Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus mengatur hak-hak para pensiunan,”pungkas Tasdik.

Pengumuman CPNS 2013: RUU ASN Dianggap Pangkas Kewenangan Kepala Daerah – PPCI

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menilai Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) masih perlu dikaji sebelum disetujui DPR. Pasalnya, dalam RUU tersebut terdapat pasal yang memangkas kewenangan kepala daerah.

“Kami melihat bahwa ada sejumlah pasal dalam RUU ASN tersebut yang perlu direvisi atau dikaji ulang agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari,” kata Ketua Umum Apkasi, Isran Noor dalam Rapat Koordinasi Bupati dan Walikota dalam menyikapi pengesahan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), di Singosari Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Setelah melalui tiga kali sidang kabinet di Istana, pemerintah akhirnya menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan siap membawanya ke Parlemen untuk disahkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri menginstruksikan agar RUU ASN ini disahkan Agustus atau paling lambat akhir tahun ini.

Isran menyebutkan bahwa pada dasarnya Apkasi dan Apeksi secara prinsipil mendukung kehadiran aparatur sipil yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Hanya saja kata dia, pada pasal RUU ASN yang mengatur pengangkatan pegawai ASN wewenangnya dilakukan Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Kota.

Menurut Isran, pasal ini tentu menghilangkan kewenangan kepala daerah (Kada) yang menjadi pejabat pembina kepegawaian. Padahal dalam menjalankan tangung jawabnya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kada perlu didikung instrumen birokrasi agar program yang telah disusun dapat berjalan maksimal dalam rangka percepatan pembangunan.

“Sebagai pejabat yang berwenang terhadap kepegawaian sangat strategis guna mendapat dukungan kinerja aparatur derah dalam rangka menjalankan program pemerintahan,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Bupati Tanah Datar M.Shadiq Pasadigoe, Ia menyebutkan bahwa Kepala Daerah pada prinsipnya adalah pimpinan daerah, dan bertanggung jawab atas pemerintahan daerah dalam rangka kesejahteraan rakyatnya. “Dalam rangka mencapai tujuan ini, maka dibantu perangkat daerah yang merupakan PNS yang loyal,” ucapnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Ryaas Rasyid mengungkapkan bahwa permasalahan mengenai Sekda sebagai pembina sebenarnya sudah ada perubahan dalam RUU ASN. “Dalam draft terbaru wewenang Sekda sebagai pembina hanya bersifat teknis untuk membina peningkatan kompetensi pegawai, tentang seleksi dan pengangkatan tetap dipegang oleh Kepala Daerah,” katanya.

PNS Jadi ASN Paling Lambat Akhir Tahun ini

PNS Jadi ASN Paling Lambat Akhir Tahun ini

Pembahasan rancanan undang-undang aparatur sipil negara (RUU ASN) selama ini cukup lama dan alot di internal pemerintah. Khususnya terkait keberadaan lembaga baru yang berfungsi sebagai pengawas kinerja PNS.

Namun, akhirnya Presiden SBY menginstruksikan supaya RUU ASN ini disahkan Agustus atau paling lambat akhir tahun ini. Perkembangan pembahasan RUU ASN ini disampaikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasoko.

Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, dalam waktu dekat draf RUU ASN akan dibawa lagi ke DPR. “Arahan dari Presiden sudah jelas. Beliau membahas pasal demi pasal dan ayat demi ayat,” katanya.
 
Eko menuturkan, Presiden dalam instruksinya  berpesan supaya RUU ASN ini menjamin peningkatan profesionalisme PNS yang nantinya berganti nama menjadi ASN. Selain itu, Presiden juga meminta supaya undang-undang ini bisa menghilangkan politisasi birokrasi, serta memperkuat etik dan perilaku PNS.
   
Khusus soal lembaga baru pengawas PNS yang diberi nama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Presiden meminta agar menjadi organisasi yang miskin struktur tetapi kaya fungsi. Selama ini di internal pemerintah, keberadaan KASN ini menimbulkan tarik ulur. Sebab fungsinya bisa berbenturan dengan Kemen PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Intinya wajar kalau selama ini pembahasan RUU ASN ini muncul pro dan kontra. Karena keberadaannya menyangkut PNS yang jumlahnya sekitar 4,45 juta orang,” tandas Eko.
 
Eko menuturkan, selama ini ada sejumlah persoalan mendasar dalam SDM birokrasi Indonesia. Mulai belum tertanamnya budaya kinerja dan budaya pelayanan. Lalu ukuran kinerja birokrasi pada umumnya belum terlalu kongkrit dan tidak terencana dengan baik.

“Seorang PNS juga sangat sulit diberhentikan karena alasan tidak tercapainya kinerja. Sehingga kerjanya seenaknya,” tutur Eko.
 
Eko juga tidak menampik besarnya gejala pengaruh politik, hubungan kekerabatan, hubungan ekonomi, dan berbagai relasi lain dalam manajemen SDM PNS. Dalam proses rekrutmen dan pengisian jabatan (promosi) saja misalnya, di sebagian instansi pemerintahan daerah lebih ditentukan relasi-relasi politik, kekeluargaan, dan ekonomi.
 
Dengan pemberlakukan RUU ASN nanti, Eko menuturkan pengisian jabatan bakal dilakukan dengan pendekatan open career system atau seleksi terbuka. “Tidak seperti kebanyakan yang ada saat ini, dilakukan secara tertutup,” katanya.

Dalam promosi jabatan secara tertutup itu, Eko mengatakan kental sekali nuansa senioritas dan kepangkatan. Padahal idealnya menurut Eko, pengisian jabatan dilakukan dengan kompetisi terbuka dan menilai kompetensi PNS. (wan/kim)

Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 60.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2013 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2013 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]

Presiden Minta RUU ASN Tuntas Agustus

Presiden Minta RUU ASN Tuntas Agustus

Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu dekat akan dibawa ke DPR untuk dibahas, menyusul arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dalam Rapat Kabinet tentang RUU ASN pekan lalu. Diharapkan, pembahasan RUU tersebut bisa diselesaikan Agustus 2013 atau selambat-lambatnya dalam tahun ini.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, dalam rapat tersebut dibahas pasal per pasal, ayat demi ayat. “Presiden memberikan arahan, agar kehadiran UU ASN nanti harus mampu menghilangkan politisasi birokrasi, dan memperkuat konsep maupun praktik NKRI,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/7).

Presiden juga menyampaikan agar RUU ini  menjamin peningkatan profesionalisme ASN, memperkuat etik dan perilakunya. Selain itu, jabatan pimpinan tinggi (JPT) diharapkan menjadi tulang punggung perubahan birokrasi. “Terkait dengan keberadaan organisasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Presiden minta agar menjadi organisasi yang miskin struktur bisa kaya fungsi,” ucapnya.

Sejak dua tahun lalu, DPR RI bersama dengan pemerintah membahas RUU ASN, yang diharapkan menjadi salah satu fondasi reformasi birokrasi, khususnya bidang sumber daya manusia. Sedari awal pembahasannya hingga kini, RUU ini mengundang pro dan kontra, karena substansinya menyangkut perubahan sistim, manajemen, dan budaya pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini berjumlah 4,45 juta. (esy/jpnn)

Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 60.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2013 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2013 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]

Pembahasan RUU ASN akan masuk Sidang Kabinet

Pembahasan RUU ASN akan masuk Sidang Kabinet

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera dibahas dalam sidang kabinet. Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Eko Prasojo, para menteri terkait sudah menyepakati beberapa persoalan krusial.

“Diharapkan dalam waktu dekat dapat dibicarakan dalam sidang kabinet,” ujar Eko Prasojo dalam keterangan persnya, Sabtu (27/4).

Dikatakannya, pemerintah bersama DPR dalam kesepahaman untuk memberikan dasar yang kuat bagi profesi aparatur sipil negara dalam rangka membangun sosok aparatur yang bersih profesional dan melayani.

Sementara itu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi meyakinkan RUU ASN akan segera masuk ke pembahasan dengan DPR, dan dapat secepatnya disahkan. “RUU ASN optimis dapat diselesaikan dalam masa sidang DPR 2012-2013,” ucapnya.

Taufiq Effendi yang juga Ketua Panja RUU ASN mengatakan, RUU ASN merupakan prioritas yang harus diselesaikan. “Saya mendengar pada internal pemerintah juga selesai membahas masalah antardepartemen, sehingga pembahasan dapat kita lanjutkan,” terangnya.

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, RUU ASN harus sudah disahkan dalam semester I tahun 2013 ini. Bila RUU itu belum terbit tahun ini, dikhawatirkan akan menggantung lagi pada tahun 2014, saat semua orang sibuk dengan urusan politik. Padahal, UU itu diperlukan oleh Presiden terpilih tahun 2014 dalam penataan pemerintahan, serta pemberantasan korupsi di tanah air. (Esy/jpnn)

Info: Pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS 2013 sebanyak 70.000 orang. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2013 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2013 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]

RUU ASN Mental Lagi, DPR Kecewa

RUU ASN Mental Lagi, DPR Kecewa


Komisi II DPR RI mengaku kecewa dengan belum disahkannya RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa sidang pertama ini. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja, RUU ASN yang merupakan …

Download Draft RUU ASN

Download Draft RUU ASN


Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargetkan bisa disahkan menjadi UU pada tahun ini. Dengan adanya UU ini, Pemilu 2014 diyakini akan lebih berjalan adil karena tidak ada keberpih…

Sistem Penggajian PNS Diubah

Diterimanya tunjangan kinerja oleh pegawai di 27 Kementerian/Lembaga (K/L) di penghujung tahun 2013 lalu, harus diikuti peningkatan kinerja pegawai.

Sebab setiap pegawai harus mampu berkinerja sesuai target-target yang ditetapkan di awal tahun. Jika tidak, bukan mustahil tunjangan kinerjanya pun berkurang.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, dengan diundangkannya UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),  maka tunjangan kinerja dikaitkan dengan performance base.

“Kelak akan diintegrasikan dalam sistem kompensasi yang berbasis pada beban, resiko dan capaian kinerja,” ujar Eko di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyusun perubahan peraturan pemerintah  mengenai sistem penggajian. Tahun ini pemerintah telah mengatur kembali jumlah honor yang diterima PNS, baik bulanan atau kegiatan. Pemerintah juga membatasi besaran honor bulanan yang dapat diterima pegawai.

“Kami sedang mengkaji efisiensi yang akan diperoleh pada sistem baru. Jadi nanti tunjangan kinerja tidak mendapat dana baru melalui APBN, tetapi diambil dari hasil efisiensi anggaran,” ujarnya.

Ditegaskan, reformasi birokrasi harus dimaknai sebagai perubahan yang nyata, baik menyangkut proses maupun hasil atau result dari perubahan itu. Reformasi birokrasi tidak sekadar memenuhi dokumen yg dipersyaratkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.

“Tunjangan kinerja merupakan insentif bagi pegawai untuk melakukan perubahan-perubahan,” imbuh Guru Besar FISIP UI ini.

Info: Pemerintah akan memulai penerimaan CPNS 2014 pada sekitar bulan Juni-Juli 2014. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari contoh soal-soal CPNS yang sudah teruji dari tahun ke tahun meloloskan peserta ujian CPNS. Silakan Dapatkan Contoh Soal-soal CPNS Terbaru disini


JANGAN LUPA INFORMASI CPNS 2014 LAINNYA BISA ANDA LIHAT

DISINI


Contoh Soal CPNS 2014 GRATIS Bisa Anda Download di Bawah Ini

[DOWNLOAD DISINI]